Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan rakyat sesuai UUD 1945. Tujuan SKN adalah penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara sinergis untuk mencapai derajat kesehatan tertinggi masyarakat. Tersus

1. SISTEM KESEHATAN (SIX BUILDING BLOCK WHO)
DAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Oleh :
Kelompok 4
RIZAT EFENDI K202201059
FITROH AMALIAH K202201064
SITTI MEDINAH MUNAWARAH K202201065
WA ODE GINA ASTUTI K202201066
NAY APRILITA NATASHA K202201067

2. Sistem kesehatan menurut WHO
Menurut WHO (1996), "Sistem kesehatan
adalah suatu jaringan penyedia pelayanan
kesehatan (supply side) dan orang-orang yang
menggunakan pelayanan tersebut (demand
side) di setiap wilayah, serta negara dan
organisasi yang melahirkan sumber daya
tersebut, dalam bentuk manusia maupun
dalam bentuk material.

3. WHO dalam buku "Monitoring the Building Blocks of
Health Systems" memaparkan bahwa 6 komponen
building block adalah sebagai berikut :
1. Health service delivery (pelaksanaan pelayanan
kesehatan)
2. Health workforce (tenang kesehatan)
3. Health information systems (sistem informasi
kesehatan)
4. Medical product, vaccine, and technologies
(produk pengobatan, vaksin, dan teknologi
kesehatan)
5. Health systems financing (sistem pembiayaan
kesehatan)
6. Leadership and governance (kepemimpinan dan
pemerintahan)

4. Sistem Kesehatan Nasional
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah
bentuk dan cara penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang memadukan
berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu
derap langkah guna menjamin tercapainya
tujuan pembangunan kesehatan dalam
kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar 1945 ( Depkes RI, 2004).

5. Sistem Kesehatan Nasional disusun dengan memperhatikan
pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar yang meliputi:
1. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan m
erata,
2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak
kepada rakyat.
3. Kebijakan pembangunan kesehatan, dan
4. Kepemimpinan.
SKN juga disusun dengan memperhatikan inovasi/t
erobosan dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan secara luas, termasuk penguatan
sistem rujukan.

6. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional
Tujuan SKN adalah terselenggaranya
pembangunan kesehatan oleh semua
komponen bangsa, baik Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
termasuk badan hukum, badan usaha, dan
lembaga swasta secara sinergis, berhasil
guna dan berdaya guna, sehingga terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. ( Perpres 72, 2012)

7. Manfaat Sistem Kesehatan
Nasional
 Tersusunnya SKN ini mempertegas makna pembangunan
kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia,
memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan
sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025
(RPJP-K), memantapkan kemitraan dan kepemimpinan
yang transformatif, melaksanakan pemerataan upaya
kesehatan yang terjangkau dan bermutu, meningkatkan
investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan
nasional.
 SKN ini merupakan dokumen kebijakan pengelolaan
kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan ( Perpres 72, 2012)

8. Dasar Sistem Kesehatan Nasional
Dalam penyelenggaraan, SKN perlu mengacu pada
dasar-dasar sebagai berikut:
1. Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Sinergisme dan Kemitraan yang Dinamis
3. Komitmen dan Tata Pemerintahan yang Baik (Good
Governance)
4. Dukungan Regulasi
5. Antisipatif dan Pro Aktif
6. Responsif Gender
7. Kearifan Lokal

9. Landasan Sistem Kesehatan
Nasional
1. Landasan idiil yaitu Pancasila.
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
3. Landasan operasional meliputi seluruh
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
penyelanggaraan Sistem Kesehatan
Nasional.

10. Pelaku Penyelenggara Sistem
Kesehatan Nasional
 Individu, keluarga, dan masyarakat
 Pemerintah
 Badan Legislatif, baik di pusat maupun di daerah
 Badan Yudikatif, termasuk kepolisian, kejaksaan
dan kehakima
 Sektor swasta yang memiliki atau
mengembangkan industri kesehatan
 Lembaga pendidikan, baik pada tingkat sekolah
dasar sampai tingkat perguruan tinggi, baik milik
publik maupun swasta.

11. Kesimpulan
 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai
upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin
tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar 1945.
 Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh
semua komponen bangsa, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta
secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
 Tersusunnya SKN ini mempertegas makna pembangunan kesehatan
dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas
penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-
2025 (RPJP-K), memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang
transformatif, melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang
terjangkau dan bermutu, meningkatkan investasi kesehatan untuk
keberhasilan pembangunan nasional.

12. Saran
 Perlu adanya peningkatan Koordinasi,
Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme
(KISS) baik antar pelaku maupun
subsistem SKN agar tercapainya tujuan
SKN itu sendiri.
 Kerjasama antara pemerintah, masyarakat
dan swasta perlu ditingkatkan agar derajat
kesehatan masyarakat semakin tinggi.

13. Kamu nanya ????
Kamu bertanya-tanya ????

14. Terimakasih