Judul: Memahami Jabrix4D: Situs Togel dan Slot Online Terpercaya di Indonesia
123Pembangunan_Berwawasan_Kesehatan.docx
1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Ada 3 (tiga) fungsi puskesmas yaitu: pusat penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan yang berarti puskesmas selalu
berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia
usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung
pembangunan kesehatan. Disamping itu puskesmas aktif memantau
dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap
program pembangunan diwilayah kerjanya. Khusus untuk
pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah
mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan.
Menurut Effendi (2009) ada beberapa proses dalam
melaksanakan fungsi tersebut yaitu merangsang masyarakat
termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka
menolong dirinya sendiri, memberikan petunjuk kepada masyarakat
tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang
ada secara efektif dan efisien, memberikan bantuan yang bersifat
bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun rujukan
kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut
tidak menimbulkan ketergantungan memberikan pelayanan kesehatan
langsung kepada masyarakat, bekerja sama dengan sektor- sektor
yang bersangkutan dalam melaksanakan program puskesmas.
1.2Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian dari pembangunan berwawasan kesehatan?
2. Apakah pengertian dari tatanan kesehatan?
2. 2
3. Bagaimanakah sasaran tatanan kesehatan itu?
4. Bagaimana indeks potensi tatanan sehat?
5. Apa pengertian dari pemberdayaan masyarakat?
6. Apa saja jenis pemberdayaan masyarakat
a. yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta
b. yang berbasis dan bersumberdaya/swadaya masyarakat
7. Apa saja peran puskemas terhadap kedua jenis pemberdayaan
masyarakat tersebut?
8. Apa saja indikator keberhasilan indeks potensi keluarga sehat
(keluarga dan masyarakat)
9. Apa pengertian dari pusat pelayanan kesehatan?
10.Apa saja jenis upaya pokok pelayanan?
11.Apa saja jenis upaya pengembangan pelayanan kesehatan?
1.3Tujuan
1. Mengetahui pengertian pembangunan berwawasan kesehatan
2. Mengetahui pengertian tatanan kesehatan
3. Mengetahui sasaran tatanan sehat
4. Mengetahui indeks potensi tatanan sehat
5. Mengetahui pengertian pemberdayaan masyarakat
6. Mengetahui jenis pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh
lembaga masyarakat dan swasta, dan yang berbasis dan
bersumberdaya/swadaya masyarakat
7. Mengetahui peran puskesmas terhadap kedua jenis pemberdayaan
masyarakat tersebut?
8. Mengetahui indikator keberhasilan indeks potensi keluarga sehat
(keluarga dan masyarakat)
9. Mengetahui pengertian pusat pelayanan kesehatan
10.Mengetahui jenis 6 upaya pokok pelayanan
11.Mengetahui jenis-jenis upaya pengembangan pelayanan kesehatan
3. 3
BAB II
ISI
2.1FUNGSI PUSAT PENGGERAK PEMBANGUNAN BERWAWASAN
KESEHATAN
2.1.1 Pengertian pembangunan berwawasan kesehatan
Pembangunan berwawasan kesehatan adalah inisiatif
semua komponen bangsa dalam menetapkan perencanaan
pembangunan selalu berorientasi untuk mengedapankan upaya promotif
dan preventif pada masalah kesehatan, walaupun bukan
berarti mengesampingkan kegiatan kuratif. Gerakan tersebut berlaku
untuk semua komponen bangsa yang harus berpartisipasi secara aktif
baik yang berupa kegiatan individu, keluarga, kelompok masyarakat,
instansi pemerintah ataupun swasta.
Pembangunan berwawasan kesehatan merupakan salah satu aspek
penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan
kesehatan diselenggarakan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang
optimal. (Depkes, 2006).
Fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan
berwawasan kesehatan berarti puskesmas selalu berupaya
menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas
sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya,
sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan.
Disamping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak
kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan diwilayah
kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan
puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan.
4. 4
2.1.2 Pengertian tatanan sehat
Pengertian tatanan menurut KBBI ialah aturan, tata tertib, system.
Sedangkan pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat,
baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari dua
pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tatanan kesehatan
merupakan suatu aturan, tata tertib, atau system yang mengatur semua
perihal mengenai kesehatan yang bertujuan untuk membuat setiap orang
dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2.1.3 Sasaran tatanan sehat
Tatanan adalah sasaran kegiatan Program Kabupaten Sehat yang
sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing
kecamatan di Kabupaten.
a. Sasaran
1) Terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron
dengan kebutuhan masyarakat, melalui perberdayaan forum yang
disepakati masyarakat.
2) Terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama
antar masyarakat, pemerintah kabupaten dan pihak swasta, serta
dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah
secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujutkan sinergi
pembangunan yang baik.
3) Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan
budaya serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan
secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan
seluruh potensi sumber daya di kabupaten tersebut secara mandiri.
4) Terwujutnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk
menigkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya
sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan
masyarakat menjadi lebih baik
5. 5
Tatanan dan sasaran Kabupaten Sehat sesuai dengan potensi dan
permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten,
dikelompokkan dalam 9 tatanan berdasarkan tatanan/kawasan dan
permasalahan khusus sebagai berikut:
1) Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat
2) Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib & Pelayanan Transportasi sehat
3) Tatanan Industri & Perkantoran yang Sehat
4) Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat
5) Tatanan Pertambangan Sehat
6) Tatanan Hutan Sehat
7) Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri
8) Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi
9) Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat.
Dinas/Instansi/lembaga koordinator menjadi penanggung jawab pada
tiap-tiap tatanan, dengan beranggotakan dinas/lembaga lainnya yang
mempunyai peran dan fungsi untuk mewujudkan tatanan tersebut menjadi
tatanan sehat
b. Ciri-Ciri Kabupaten/Kota Sehat
1) Pendekatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi
2) Berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masayarakat,
sedangkan pemerintah sebagai fasilitator
3) Mengutamakan pendekatan proses daripada target, tidak
mempunyai batas waktu, berkembang sesuai sasaran yang
diinginkan masyarakat yang dicapai secara bertahap.
4) Penyelenggaraan kegiatan didasarkan kesepakatan dari
masyarakat (Toma, LSM setempat) bersama Pemkab
5) Pendekatannya juga merupakan master plan Kota.
6) Pemkab merupakan partner kunci yang melaksanakan kegiatan
6. 6
7) Kegiatan tersebut dicapai melalui proses dan komitmen pimpinan
daerah, kegiatan inovatif dari berbagai sektor yang dilakukan
melalui partisipasi masyarakat dan kerjasama
8) Dalam pelaksanaan kegiatan harus terintegrasi kondisi fisik,
ekonomi, dan budaya setempat
c. Dasar hukum Penyelenggaran Kab / Kota Sehat adalah:
1) UU Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2) UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3) UU Nomor: 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
4) Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan
Nomor: 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005
tentang PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT.
5) Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/119/Kep/413.013/2010
Tentang Tim Pembina Teknis Kabupaten Lamongan.
2.1.4 Indeks potensi tatanan sehat
Peran Puskesmas sebagai motor dan motivator terselenggaranya
pembangunan yang berorientasi, mengacu, dan berlandaskan pada
kesehatan. Dampak dari peran ini adalah peningkatan kesehatan
masyarakat dengan membangun lingkungan sehat dan perilaku hidup
sehat. Keberhasilan dari fungsi ini diukur dengan IPTS (Indeks Potensi
Tatanan Sehat). Tiga tatanan yang dapat diukut adalah:
1. Tatanan sekolah: SD, SMP, SMU, Madrasah dan Universitas
Indikator institusi pendidikan adalah Sekolah Dasar Negeri maupun
swasta (SD/MI). Sasaran PHBS tatanan institusi pendidikan adalah
sekolah dan siswa dengan indikator:
a. Tersedia jamban yang bersih dan sesuai dengan jumlah siswa.
b. Tersedia air bersih atau air kran yang mengalir di setiap kelas.
c. Tidak ada sampah yang berserakan dan lingkungan sekolah yang
bersih dan serasi.
7. 7
d. Ketersediaan Usaha Kesehatan Sekolah yang berfungsi dengan
baik.
e. Siswa menjadi anggota dana sehat Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (JPKM).
f. Siswa pada umumnya kukunya pendek dan bersih.
g. Siswa tidak merokok.
h. Siswa ada yang menjadi Dokter Kecil (tingkat SD/MI) atau dokter
Remaja (tingkat SMP/SMA) minimal 10%
2. Tatanan tempat kerja: kantor, pabrik, industri rumah tangga,
peternakan, perkebunan
3. Tatanan tempat-tempat umum: pasar, tempat ibadah, tempat hiburan,
rumah makan
Dengan demikian, indikatornya adalah berapa persen dari masing-masing
tatanan tersebut yang dinyatakan berpotensi sehat.
2.2 FUNGSI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.2.1 Pengertian pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan secara umum diartikan pemberkuasaan. yang dalam
bahasa Inggris adalah “empowerment” dan secara konseptual diartikan
pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdaya dapat diartikan
seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat
mendorong atau memberdayakan orang lain atau lembaga sehingga
menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya.
Mardikanto (2012:27) mengemukakan bahwa “pemberdayaan dapat
diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu,
kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk
melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya
yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya” Berdasarkan teori
tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan dalam kehidupan
masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat
dengan memanfaatkan sumber daya lingkungannya.
8. 8
Mardikanto (2012:28) menjelaskan bahwa pemberdayaan dalam
sebuah pemerintahan merupakan proses agar setiap orang menjadi cukup
kuat untuk berpartisipasi memenuhi kehidupannya dalam bentuk
keterampilan, dan pengetahuan. Berdasarkan penjelasan tersebut tampak
bahwa pemberdayaan masyarakat diarahkan pada upaya dalam
mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupannya.
Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan
Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu
strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya
untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8)).
Konsep pemberdayaan masyarakat di Indonesia secara konstitusi
termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia
diberikan kekuasaan mengatur, mengelola dan memberdayakan daerah
masing-masing. Berdasarkan undangundang tersebut dapat dipahami
bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan
masyarakat.
Suharto (dalam Hatu, 2010:102) menjelaskan bahwa pemberdayaan
masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdaya untuk
memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdaya
atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti
berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan orang yang
memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Golongan pemberdaya
biasanya dari kalangan penguasa atau birokrasi yang berupaya
memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya
dalam melakukan suatu kegiatan.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan
masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki
masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan upaya yang dilakukan
9. 9
olehpenguasa untuk memberdayakan individu atau sekelompok
masyararakat sehinga melakukan dan mematuhi apa yang diinginkan
penguasa, dalam hal ini penguasa dalam sebuah negara adalah
pemerintah itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah
dilakukan secara terprogram berdasarkan perencanaan yang matang
sejalan dengan pembangunan. Atau dengan kata lain inti pengertian
pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat.
2.2.2 Jenis pemberdayaan masyarakat
a. Yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta
1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakatkan saat
ini. Gerakan posyandu ini telah berkembang dengan pesat secara
nasional sejak tahun 1982. Saat ini telah populer di lingkungan desa dan
RW diseluruh Indonesia. Posyandu meliputi lima program prioritas yaitu:
KB, KIA, imunisasi, dan pennaggulangan diare yang terbukti mempunyai
daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi. Sebagai
salah satu tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang langsung
bersentuhan dengan masyarakat level bawah, sebaiknya posyandu
digiatkan kembali seperti pada masa orde baru karena terbukti ampuh
mendeteksi permasalahan gizi dan kesehatan di berbagai daerah.
Permasalahn gizi buruk anak balita, kekurangan gizi, busung lapar dan
masalah kesehatan lainnya menyangkut kesehatan ibu dan anak akan
mudah dihindarkan jika posyandu kembali diprogramkan secara
menyeluruh. Salah satu penyebab menurunnya jumlah posyandu adalah
tidak sedikit jumlah posyandu diberbagai daerah yang semula ada sudah
tidak aktif lagi.
2. Pondok Bersalin Desa (Polindes)
Pondok bersalin desa (Polindes) merupakan salah satu peran serta
masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan
10. 10
pelayanan dan kesehatan ibu serta kesehatan anak lainnya. Kegiatan
pondok bersalin desa antara lain melakukan pemeriksaan (ibu hamil, ibu
nifas, ibu menyusui, bayi dan balita), memberikan imunisasi, penyuluhan
kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak, serta pelatihan
dan pembinaan kepada kader dan mayarakat.
Polindes ini dimaksudkan untuk menutupi empat kesenjangan dalam KIA,
yaitu kesenjangan geografis, kesenjangan informasi, kesenjangan
ekonomi, dan kesenjangan sosial budaya. Keberadaan bidan di tiap desa
diharapkan mampu mengatasi kesenjangan geografis, sementara kontak
setiap saat dengan penduduk setempat diharapkan mampu mengurangi
kesenjangan informasi. Polindes dioperasionalkan melalui kerja sama
antara bidan dengan dukun bayi, sehingga tidak menimbulkan
kesenjangan sosial budaya, sementara tarif pemeriksaan ibu, anak, dan
melahirkan yang ditentukan dalam musyawarah LKMD diharapkan mamou
mengurangi kesenjangan ekonomi.
3. Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD)
Pos obat desa (POD) merupakan perwujudan peran serta masyarakat
dalam pengobatan sederhana terutama penyakit yang sering terjadi pada
masyarakat setempat (penyakit rakyat/penyakit endemik)
Di lapangan POD dapat berdiri sendiri atau menjadi salah satu kegiatan
dari UKBM yang ada. Gambaran situasi POD mirip dengan posyandu
dimana bentuk pelayanan menyediakan obat bebas dan obat khusus
untuk keperluan berbagai program kesehatan yang disesuaikan dengan
situasi dan kondisi setempat. Beberapa pengembangan POD antara lain :
1) POD murni, tidak terkait dengan UKBM lainnya
2) POD yang diintegrasikan dengan dana sehat
3) POD yang merupakan bentuk peningkatan posyandu
4) POD yang dikaitkan dengan pokdes/polindes
5) Pos Obat Pondok Pesantren (POP) yang dikembangkan di
beberapa pondok pesantren.
11. 11
4. Lembaga Swadaya Masyarakat
Di tanah air kita ini terdapat 2.950 lembaga swadaya masyarakat (LSM),
namun sampai sekarang yang tercatat mempunyai kegiatan di bidang
kesehatan hanya 105 organisasi LSM. Ditinjau dari segi kesehatan, LSM
ini dapat digolongkan menjadi LSM yang aktivitasnya seluruhnya
kesehatan dan LSM khusus antara kain organisasi profesi kesehatan,
organisasi swadaya internasional.
Dalam hal ini kebijaksanaan yang ditempuh adalah sebagai berikut
1) Meningkatkan peran serta masyarakat termasuk swasta pada
semua tingkatan.
2) Membina kepemimpinan yang berorientasi kesehatan dalam
setiap organisasi kemasyarakatan.
3) Memberi kemampuan, kekuatan dan kesempatan yang lebih
besar kepada organisasi kemasyarakatan untuk berkiprah dalam
pembangunan kesehatan dengan kemampuan sendiri.
4) Meningkatkan kepedulian LSM terhadap upaya pemerataan
pelayanan kesehatan.
5) Masih merupakan tugas berat untuk melibatkan semua LSM untuk
berkiprah dalam bidang kesehatan.
5. Pos Gizi (Pos Timbangan)
Salah satu akibat krisis ekonomi adalah penurunan daya beli masyarakat
termasuk kebutuhan pangan. Hal ini menyebabkan penurunan kecukupan
gizi masyarakat yang selanjutnya dapat menurunkan status gizi. Dengan
sasaran kegiatan yakni bayi berumur 6-11 bulan terutama mereka dari
keluarga miskin, anak umur 12-23 bulan terutama mereka dari keluarga
miskin, anak umur 24-59 bulan terutama mereka dari keluarga miskin, dan
seluruh ibu hamil dan ibu nifas terutama yang menderita kurang gizi.
Perlu ditekankan bahwa untuk kegiatan pada pos gizi ini apabila setelah
diberikan PMT anak masih menderita kekurangan energi protein (KEP)
12. 12
maka, makanan tambahan terus dilanjutkan sampai anak pulih dan segera
diperiksakan ke puskesmas (dirujuk)
6. Pos KB Desa (RW)
Sejak periode sebelum reformasi upaya keluarga berencana telah
berkembang secara rasional hingga ketingkat pedesaan. Sejak itu untuk
menjamin kelancaran program berupa peningkatan jumlah akseptor baru
dan akseptor aktif, ditingkat desa telah dikembangkan Pos KB Desa
(PKBD) yang biasanya dijalankan oleh kader KB atau petugas KB
ditingkat kecamatan.
7. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
Lingkup kegiatan oleh poskestren adalah tak jauh berbeda dengan Pos
Obat Desa namun pos ini khusus ditujukan bagi para santri dan atau
masyarakat disekitar pesantren yang seperti diketahui cukup menjamur di
lingkungan perkotaan maupun pedesaan.
8. Saka Bhakti Husada (SBH)
SBH adalah wadah pengembangan minat, pengetahuan dna keterampilan
dibidnag kesehatan bagi generasi muda khususnya anggota Gerakan
Pramuka untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat di lingkungan
sekitarnya. Sasarannya adalah peserta didik antara lain: Pramuka
penegak, penggalang berusia 14-15 tahun dengan syarat khusus memiliki
minat terhadap kesehatan. Dan anggota dewasa, yakni Pamong Saka,
Instruktur Saka serta Pemimpin Saka.
9. Pos Upaya Kesehatan Kerja (pos UKK)
Pos UKK adalah wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan
pekerja yang diselenggarakan oleh masyarakat pekerja yang memiliki
jenis kegiatan usaha yang sama dalam meningkatkan produktivitas kerja.
Kegiatannya antara lain memberikan pelayanan kesehatan dasar, serta
menjalin kemitraan.
13. 13
10.Kelompok Masyarakat Pemakai Air (Pokmair)
Pokmair adalah sekelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan
lingkungan terutama dalam penggunaan air bersih serta pengelolaan
sampah dan limbah rumah tangga melalui pendekatan pemberdayaan
masyarakat dengan melibatkan seluruh warga.
11.Karang Taruna Husada
Karang tarurna husada dalam wadah kegiatan remaja dan pemuda di
tingkat RW yang besar perannya pada pembinaan remaja dan pemuda
dalam menyalurkan aspirasi dan kreasinya. Dimasyarakat karang taruna
banyak perannya pada kegiatan-kegiatan sosial yang mampu mendorong
dinamika masyarakat dalam pembangunan lingkungan dan
masyarakatnya termasuk pula dalam pembangunan kesehatan. Pada
pelaksanaan kegiatan posyandu, gerakan kebersihan lingkungan, gotong-
royong pembasmian sarang nyamuk dan lain-lainnya potensi karang
taruna ini snagat besar.
12.Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pemerintah terdepan yang
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sejalan dengan
upaya pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan sukar
dijangkau telah dikembangkan pelayanan puskesmas dna puskesmas
pembantu dalam kaitan ini dipandang selaku tempat rujukan bagi jenis
pelayanan dibawahnya yakni berbagai jenis UKBM sebagaimana tertera di
atas.
2.2.3 Peran Puskesmas terhadap kedua jenis pemberdayaan
masyarakat
Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi
pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan
jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran
itu ditunjukkan dalam keikutsertaan menentukan kebijakan daerah melalui
sistem perencanaan yang matang dan realistis, tata laksana kegiatan
14. 14
yang rapi, serta sistem evaluasidan pemantauan yang akurat. Rangkaian
manajerial tersebut bermanfaat dalam penentuan skala prioritas daerah
dan sebagai bahan kesesuaian dalam menentukan Rancangan Anggaran
Pembelanjaan Daerah (RAPBD) yang berorientasi kepada kepentingan
masyarakat. Pada masa mendatang, Puskesmas juga dituntut berperan
dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait upaya peningkatan
pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu.
Membangun ketahanan nasional bidang kesehatan tidak mungkin jika
kita hanya memprioritaskan upaya di tingkat hilir saja. Pada tataran upaya
peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan Penyakit (preventif)
Pemerintah wajib "mengatur dan menyelenggarakan". Sedangkan pada
tataran pengobatan (curatif) dan perbaikan (rehabilitatif) Pemerintah
berkewajiban "mengatur dan menggalang kemitraan" dengan lembaga
swadaya masyarakat dan lembaga swasta termasuk upaya kesehatan
perorangan (dokter praktek dan bidan praktek).
Puskesmas berperan menggerakkan dan memantau penyelenggaraan
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di
wilayahkerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan
kesehatan. Disamping itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan
dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan
di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan upaya yang
dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan.
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka
masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki
kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan
masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan
kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan,
menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan
15. 15
dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya social budaya
masyarakat setempat.
2.2.4 Indikator keberhasilan
Indeks potensi keluarga sehat (keluarga dan masyarakat)
Indikator keberhasilan dari indeks potensi keluarga sehat dapat dilihat dari
makin baiknya fungsi pemberdayaan keluarga yang ditandai dengan
makin tingginya IPKS (Indeks Potensi Keluarga Sehat) yang berarti makin
banyak keluarga yang berpotensi sehat.
2.3 FUNGSI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN STRATA PERTAMA
2.3.1 Definisi
Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan
pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu
dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
yang menjadi tanggungjawab Puskesmas meliputi pelayanan
perorangan antara lain, rawat jalan dan rawat inap serta, pelayanan
kesehatan masyarakat yang bersifat public dengan tujuan utama
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit
tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan.
2.3.2 6 upaya pokok pelayanan
1. Promosi Kesehatan
A. Pengertian
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah upaya
untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan
kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat, dalam
berbagai tatanan, dengan membuka jalur komunikasi,
menyediakan informasi, dan melakukan edukasi, untuk
meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku, dengan
melakukan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan
16. 16
pemberdayaan masyarakat untuk mengenali, menjaga/
memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya.
B. Tujuan
Tercapainya perubahan prilaku individu, keluarga dan
masyarakat dalam membina dan memelihara prilaku sehat,
serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal.
C. Sasaran
Pelaksanaan posyandu dan Pembinaan kader
Penyuluhan Kesehatan
- Penyuluhan dalam gedung
- Penyuluhan luar gedung
Penyuluhan kelompok :
- Kelompok posyandu
- Penyuluhan masyarakat
- Anak sekolah
Penyuluhan perorangan : PHN
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Advokasi program kesehatan dan program prioritas
Kampanye program prioritas antara lain : vitamin A,
narkoba, P2M DBD, HIV, malaria, diare
Promosi kesehatan tentang narkoba
Promosi tentang kepesertaan jamkesmas
Pembinaan dana sehat/jamkesmas
2. Pencegahan Penyakit Menular
A. Surveilans
Pengertian Surveilans (WHO) adalah proses
pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data
secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran
informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat
mengambil tindakan.
17. 17
Surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis
secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau
masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang
mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan
penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar
dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif
dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan
dan penyebaran informasi epidemiologi kepada
penyelenggara program kesehatan.
Tujuan surveilans:
1. Menentukan data dasar/besarnya masalah kesehatan
2. Memantau atau mengetahui kecenderungan penyakit
3. Mengidentifikasi adanya kejadian luar biasa
4. Membuat rencana, pemantauan, penilaian atau
evaluasi program kesehatan.
B. Pelacakan Kasus
Puskesmas bertugas untuk mengumpulkan dan
menganalisis data penyakit, melaporkan kasus, penyelidikan
lapangan, penyembuhan penderita, pemberian imunisasi,
pemberantasan vektor, dan pendidikan kesehatan kepada
masyarakat.Tidak semua penyakit akan diamati oleh
puskesmas, beberapa penyakit yang diamati puskesmas
adalah :
Kolera, Diare, Tifus, TB, Kusta, Campak, Difteri,
Batuk, Tetanus, Hepatitis, Malaria, DB, Pneumonia, Sifilis,
Gonorhae, Filariasis, Influenza.
3. Program Pengobatan Dasar
1. Pelayanan Medik Rawat Jalan
A. Pengertian
Adalah pelayanan medik yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan (dokter) baik secara sendiri
18. 18
ataupun atas koordinasi bersama dengan sesama
profesi maupun pelaksana penunjang pelayanan
kesehatan lain sesuai dengan wewenangnya, untuk
menyelesaikan masalah kesehatan dan menyembuhkan
penyakit yang ditemukan dari pengguna jasa pelayanan
kesehatan, dengan tidak memandang umur dan jenis
kelamin, yang dapat diselenggarakan pada ruang
praktek.
B. Tujuan
Tujuan Umum :
Tujuan pelayanan medik rawat jalan adalah terwujudnya
pengguna jasa dan keluarganya yang partisipatif, sehat
sejahtera, badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap anggota keluarga hidup produktif secara sosial
dan ekonomi dengan baik
Tujuan Khusus :
a. Meningkatkan kemampuan dan peran serta
masyarakat, keluarga dan seluruh anggotanya untuk
mengatasi masalah kesehatannya sendiri, trutama
melalui peningkatan kesehatan dasar dan
pencegahan penyakit
b. Meningkatkan kesehatan ‘pengguna jasa pelayanan,
dan komunikasi yang dilayani oleh Puskesmas
c. Terselenggaranya pelayanan medik yang berkualitas
serta melibatkan partisipasi keluarga terhadap
perawatan untuk:
- Mengurangi penderitaan karena sakit
- Mencegah timbul dan berkembangnya penyakit ke
arah kecacatan
- Memulihkan kesehatan fisik, psikis dan sosial
d. Menurunnya angka morbidilitas penyakit di wilayah
kerja Puskesmas.
19. 19
C. Sasaran
Sasaran pelayanan medik rawat jalan yang
diselenggarakan Puskesmas adalah semua anggota
masyarakat dengan tidak memandang umur, dan tidak
membedakan strata sosial.
2. Pelayanan Kedaruratan Medik
A. Pengertian
Adalah pelayanan medik terdepan yang merupakan
penatalaksanaan kecelakaan dan keadaan kedaruratan
medik berkenaan dengan perubahan keadaan baik
fisiologik, anatomik dan mental psikologikal dari pengguna
jasa pelayanan, yang terjadi mendadak, yang tindakan
mengatasinya harus segera dilaksanakan di mulai dari
tempat kejadian sampai dengan pelayanan medik untuk
menyelamatkan kehidupan.
B. Tujuan
Tujuan pelayanan kecelakaan dan kedaruratan medik
adalah memberikan pertolongan medik segera dengan
menyelesaikan masalah kritis yang ditemukan untuk
mengambil fungsi vital tubbuh serta meringankan
penderitaaan dari pengguna pelayanan.
C. Prinsip Kerja
Pelayanan kedaruratan medik mempunyai prinsip-prinsip
kerja khusus yang harus dilaksanakan, yaitu:
a. Pertolongan harus cepat dan tepat
b. Pertolongan harus memenuhi standar pelayanan
tingkat primer, yaitu :
- Menstabilkan kondisi medik untuk evakuasi ke
tempat rujukan
- Memperbaiki jalan nafas dan pernafasan spontan,
agar terjaminnya oksigenasi yang adekuat ke
seluruh tubuh terutama otak
20. 20
- Memperbaiki sirkulasi darah
- Menghilangkan dan mengurangi rasa nyeri
- Melakukan tindakan invasif medik yang diperlukan
c. Memberikan informed consent kepada keluarga
penderita
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
A. Pengertian
Adalah pelayanan gigi dan mulut yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan medik ataupun kesehatan yang
berwenang dalam bidang kesehatan gigi dan mulut, yang
dilaksanakan sendiri atau bersama menurut fungsinya
masing-masing, gguna mengantisifasi proses penyakit
gigi dan mulut dan permasalahannya secara
keseluruhan, yang dapat dilaksanakan dalam prosedur
pelayanan di kamar praktek dan dengan pembinaan
kesehatan wilayah setempat.
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi:
a. Pelayanan kesehatan gigi dasar paripurna yang
terintegrasi dengan program-program lain di
Puskesmas adalah pelayanan kesehatan gigi
esensial yang terbanyak di butuhkan oleh
masyarakat dengan mengutamakan upaya
peningkatan dan pencegahan penyakit gigi.
b. Pelayanan kesehatan gigi khusus adalah upaya
perlindungan khusus, tindakan, pengobatan dan
pemulihan masalah kesehatan gigi dan mulut serta
pelayanan asuhan sistemik kesehatan gigi dan
mulut.
B. Tujuan
Tujuan Umum :
Tujuan pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah
meningkatkannya partisipasi anggota masyarakat dan
21. 21
keluarganya untuk bersama-sama mewujudkan
tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat
yang optimal
Tujuan Khusus :
a. Meningkatnya kesadaran, sikap dan prilaku
masyarakat dalam kemampuan pemeliharaan diri di
bilang kesehatan gigi dan mulut dalam mencari
pertolongan sedini mungkin
b. Meningkatkan kesehatan gigi pengguna jasa
pelayanan, keluarga dan komunikasinya
c. Terselenggaranya pelayanan medik gigi dan mulut
yang berkualitas serta melibatkan partisipasi keluarga
terhadap perawatan untuk:
- Menghentikan perjalanan penyakit gigi dan mulut
yang diderita
- Terhindarnya/berkurangnya gangguan fungsi
kunyah akibat kerusakan gigi dan mulut
- Mengurangi penderita karena sakit
- Mencegah timbul dan berkembangnya penyakit ke
arah kecacatan
- Memulihkan kesehatan gigi dan mulut
d. Menurunnya prevelensi penyakit gigi dan mulut yang
banyak diderita masyarakat terutama pada kelompok
masyarakat yang rawan
C. Sasaran
Kelompok rentan untuk mendapatkan pelayanan asuhan
kesehatan gigi dan mulut yaitu:
a. Anak sekolah dasar (upaya kesehatan gigi sekolah)
b. kelompok ibu hamil dan menyusui
c. Anak pra sekolah
d. Kelompok masyarakat lain berpenghasilam rendah
e. Lansia
22. 22
4. Kesehatan Ibu dan Anak
A. Pengertian
Adalah upaya kesehatan primer yang menyangkut
pelayanan dan pemeliharaan kesehatan ibu dalam
menjalankan fungsi reproduksi yang berkualitas serta upaya
kelangsungan hidup, pengembangan dan perlindungan
bayi, anak bawah lima tahun (BALITA) dan anak usia pra
sekolah dalam proses tumbuh kembang.
Prioritas pelayanan KIA dewasa ini adalah
meningkatkan derajat kesehatan ibbu dan anak dalam
rangka menurunkan angka kematian ibu dan
anak.Pelayanan KIA Puskesmas terdiri dari
1. Pelayanan kesehatan asuhan kebidanan di
wilayah Puskesmas
2. Pelayanan kesehatan bagi bayi, balita dan anak
pra sekolah
B. Tujuan
Tujuan Umum : Terciptanya pelayanan berkualitas dengan
partisipasi penuh pengguna jasa dan keluarganya dalam
mewujudkan bahwa setiap ibu mempunyai kesempatan
yang terbaik dalam hal waktu dan jarak antar kehamilan,
melahirkan bayi sehat yang aman dalam lingkungan yang
kondusif sehat, dengan asuhan antenatal yang ade kuat,
dengan gizi serta persiapan menyusui yang baik.
Tujuan Khusus
a. Memberikan pelayanan kebidanan dasar dan KIE
kepada ibu hamil termasuk KB berupa pelayanan
antenatal, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas
serta perawatan bayi baru lahir.
23. 23
b. Memberikan pertolongan pertama penanganan
kedaruratan kebidanan dan neonatal serta merujuk ke
fasilitas rujukan primer (RS Dati II) sesuai kebutuhan
c. Memantau cangkupan pelayanan kebidanan dasar dan
penagganan kedaruratan kebidanan neonatal
d. Meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara
berkelanjutan
e. Menumbuhkan, mengoptimalkan dan memelihara peran
serta masyarakat dalam upaya KIA
f. Memberikan pelayanan kesehatan neonatal esensial
seluruh bayi baru lahir yang meliputi usaha pernafasan
spontan, menjaga bayi tetap hangat, menyusui dini dan
eksklusif, mencegah interaksi serta tata laksana
neonatal sakit
g. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan kepada seluruh
balita dan anak pra sekolah yang meliputi perawatn bayi
baru lahir, pemeriksaan kesehatan rutin pemberian
imunisasi dan upaya perbaikan gizi
h. Melaksanakan secara dini pelayanan program dan
stimulasi tumbuh kembang pada seluruh balita dan anak
pra sekolah yang melipui perkembangan motorik,
kemampuan berbicara dan kognitif serta sosialisasi dan
kemandirian anak
i. Melaksanakan management terpadu balita sakit yang
datang berobat ke fasilitas rawat jalan termasuk
pelayanan pra rujukan dan tindak lanjutnya
C. Sasaran
Adalah ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah dan keluarga
yang tinggal dan beraada di wilayah kerja Puskesmas serta
yang berkunjung ke Puskesmas.
5. Upaya Peningkatan Gizi
24. 24
A. Pengertian
Adalah kegiatan untuk mengupayakan peningkatan
status gizi masyarakat dengan pengelolaan terkoordinasi
dari berbagai profesi kesehatan serta dukungan peran serta
aktif masyarakat
B. Program
Upaya Perbaikan Gizi Puskesmas meliputi:
1. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
2. Upaya Perbaikan Gizi Institusi (UPGI)
3. Upaya Penanggulangan Kelainan Gizi Yang Terdiri Dari:
Pencegahan Dan Penanggulangan Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium (GAKY)
Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Besi
(AGB)
Pencegahan Dan Penanggulangan Kurang Kalori
Energi Protein (KEP) Dan Kurang Energi Kronis
(KEK)
Pencegahan Dan Penaggulangan Kekurangan
Vitamin A (KVA)
Pencegahan Dan Penaggulangan Masalah
Kekurangan Gizi Mikro Lain
Pencegahan Dan Penaggulangan Masalah Gizi
Lebih
4. Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG)
Program
C. Tujuan Umum : Menanggulangi masalah gizi dan
meningkatkan status gizi masyarakat.
Tujuan Khusus :
1. Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat,
keluarga dan seluruh anggotanya untuk mewujudkan
prilaku gizi yang baik dan benarsesuai denagn gizi
seimbang
25. 25
2. Meningkatkan perhatian dan upaya peningkatan status
gizi warga dari berbagai institusi pemerintahan serta
swasta
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas
gizi/petugas Puskesmas lainnya dalam merencanakan,
melaksanakan, membina, memantau dan mengevaluasi
upaya perbaikan gizi masyarakat
4. Terselenggaranya pelayanan gizi yang melibatkan
partisipasi keluarga terhadap pencegahan dan
penanggulangan masalah kelainan gizi
5. Terwujudnya rangkaian kegiatan
pencatatan/pelaporan masalah gizi dan tersedianya
informasi situasi pangan dan gizi.
D. Sasaran
Sasaran upaya perbaikan gizi adalah kelompok-kelompok
yang beresiko menderita kelainan gizi antara lain:
1. Bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak usia
sekolah
2. Wanita Usia Subur (WUS) termasuk calon pengantin
(cantin), ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan usia
lanjut (usila)
3. Semua penduduk rawan gizi (endemik)
4. Semua anak dan dewasa mempunyai masalah gizi
5. Pekerja penghasilan rendah.
6. Kesehatan Lingkungan
A. Pengertian
Bahaya potensial terhadap kesehatan yang
diakibatkan oleh lingkungan dapat bersifat fisik, kimia
maupun biologi. Sejalan dengan kebijaksanaan’Paradigma
Sehat’ yang mengutamakan upaya-upaya yang bersifat
promotif, preventif dan protektif. Maka upaya kesehatan
26. 26
lingkungan sangat penting.
Semua kegiatan kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh
para staf Puskesmas akan berhasil baik apabila masyarakat
berperan serta dalam pelaksanaannya harus mengikut
sertakan masyarakat sejak perencanaan sampai
pemeliharaan.
B. Tujuan
Tujuan Umum , Kegiatan peningkatan kesehatan
lingkungan bertujuan terwujudnya kualitas lingkungan yang
lebih sehat agar dapat melindungi masyarakat dari segala
kemungkinan resiko kejadian yang dapat menimbulkan
gangguan dan bahaya kesehatan menuju derajat kesehatan
keluarga dan masyarakat yang lebih baik.
Tujuan Khusus :
1. Meningkatkan mutu lingkungan yang dapat menjamin
masyarakat mencapai derajat kesehatan yang optimal
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan keikut
sertaan sektor lain yang bersangkutan, serta
bertanggung jawab atas upaya peningkatan dan
pelestarian lingkungan hidup.
3. Terlaksananya peraturan perundangan tentang
penyehatan lingkungan dan permukiman yang berlaku.
4. Terselenggaranya pendidikan kesehatan guna
menunjang kegiatan dalam peningkatan kesehatan
lingkungan dan pemukiman.
5. Terlaksananya pengawasan secara teratur pada sarana
sanitasi perumahan, kelompok masyarakat, tempat
pembuatan/penjualan makanan, perusahaan dan
tempat-tempat umum
C. Kegiatan
Kegiatan-kegiatan utama kesehatan lingkungan yang harus
dilakukan Puskesmas meliputi:
27. 27
1. Penyehatan air
2. Penyehatan makanan dan minuman
3. Pengawasan pembuangan kotoran mannusia
4. Pengawasan dan pembuangan sampah dan limbah
5. Penyehatan pemukiman
6. Pengawasan sanitasi tempat umum
7. Pengamanan polusi industri
8. Pengamanan pestisida
9. Klinik sanitasi
2.3.3 Upaya pengembangan pelayanan kesehatan
Program pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas
adalah beberapa upaya kesehatan pengembangan yang ditetapkan
oleh Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai
dengan pemasalahan, kebutuhan dan kemampuan Puskesmas.
Contoh program pengembangan pelayanan kesehatan
Puskesmas :
1. Usaha Kesehatan Sekolah
Pembinaan kesehatan masyarakat yang dilakukan petugas
puskesmas di sekolah-sekolah ( SD, SMP, SMA ) di wilayah
kerja Puskesmas
2. Kesehatan Olah Raga
Semua bentuk kegiatan yang menerapkan ilmu pengetahuan
fisik untuk meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat, baik
atlet maupun masyarakat umum.Misalnya pembinaan dan
pemeriksaan kesehatan jasmani anak sekolah atau kelompok
masyarakat yang dilakukan Puskesmas di luar gedung.
3. Perawatan Kesehatan Masyarakat
Program pelayanan penanganan kasus tertentu dari
kunjungan Puskesmas akan ditindak lanjuti atau dikunjungi ke
tempat tinggalnya untuk dilakukan asuhan keperawatan individu
28. 28
dan asuhan keperawatan keluarganya.Misalnya kasus kurang
gizi penderita ISPA atau Pneumonia
4. Kesehatan Kerja
Program pelayanan kesehatan kerja puskesmas yang
ditujukan untuk masyarakat pekerja informal maupun formal di
wilayah kerja puskesmas dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan penyakit serta kecelakaan yang berkaitan
dengan pekerjaan dan lingkungan kerja.Misalnya pemeriksaan
berkala di tempat kerja oleh petugas Puskesmas
5. Kesehatan Gigi Dan Mulut
Program pelayanan kesehatan gizi dan mulut yang dilakukan
puskesmas kepada masyarakat yang dilakukan diluar maupun
didalam gedung. Pembinaan kesehatan gigi di posyandu, TK,
SD/MI, Tindakan perawatan dan pengobatan penyakit gigi
6. Kesehatan Jiwa
Program pelayanan Puskesmas dengan didukung oleh
masyarakat dala rangka mencapai derajat kesehatan jiwa
masyarakat yang optimal melalui pengenalan & deteksi dini
gangguan jiwa, pertolongan pertama gangguan jiwa, dan
konseling.
7. Kesehatan Mata
Program pelayanan kesehatan mata terutama program
pemeliharaan kesehatan mata dan pencegahan kebutaan.
8. Kesehatan Usia Lanjut
Program pemeriksaan kesehatan usia lanjut meliputi deteksi
dini penyakit degeneratif, kardiovaskuler seperti : Diabetes
Melitus, Hipertensi, Osteoporosis
9. Pembinaan Pengobatan Tradisional
Program pembinaan terhadap pelayanan pengobatan
tradisional, pengobat tradidional dan cara pengobatan
tradidional.Yang dimaksud pengobatan tradidional adalah
pengobatan yang dilakukan secara turun temurun baik yang
29. 29
melelui herbal ( jamu ), alat ( tusuk jarum akupuntur ) maupun
keterampilan ( pijat )
30. 30
BAB III
RINGKASAN
Puskesmas merupakan salah satu media dari Upaya Kesehatan
Masyarakat yang peranannya sangat penting. Puskesmas sendiri memiliki
3 Fungsi Utama yaitu
2. Fungsi Sebagai Pusat Penggerak Pembangunan
Berwawasan Kesehatan
3. Fungsi Pusat Pemberdayaan Masyarakat
4. Fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
Dalam fungsinya sebagai penggerak pembangunan berwawasan
kesehatan, puskemas memiliki sasaran yaitu terlaksananya program
kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan
masyarakat, melalui perberdayaan forum yang disepakati masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk
memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang
dimiliki masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan upaya yang
dilakukan olehpenguasa untuk memberdayakan individu atau
sekelompok masyararakat sehinga melakukan dan mematuhi apa yang
diinginkan penguasa, dalam hal ini penguasa dalam sebuah negara
adalah pemerintah itu sendiri.
Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan
kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi
tanggungjawab Puskesmas meliputi pelayanan perorangan antara lain,
rawat jalan dan rawat inap serta, pelayanan kesehatan masyarakat yang
bersifat public dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan.
31. 31
DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
2269/MENKES/PER/XI/2011
Departemen Kesehatan. 2007. Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas
Tahun 2008. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
Departemen Kesehatan. 2012. Pedoman Paket Dasar Pelayanan Kesehatan Gigi
dan Mulut di Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
Effendy, Nasrul. 1998. Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat : edisi
2. Jakarta : EGC.
Effendy, Ferry dan Makhfudli. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas : Teori
dan Preaktik dalam Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika
Heri, DJ. Maulana. 2009. Promosi Kesehatan. Jakarta: EGC
http://lamongankab.go.id/instansi/bappeda/forum-kabupaten-sehat/
Wahyuni, Nanik Sri. 2012. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo
Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012. Skripsi.
Depok: Universitas Indonesia
http://aiphss.org/restoring-the-function-of-puskesmas/?lang=id
http://gardamd12.tumblr.com/post/21178725960/manajemen-pelayanan-
kesehatan-health-services
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN%20MASYA
RAKAT.pdf
http://eprints.ung.ac.id/3193/5/2013-1-87205-221408005-bab2-
01082013112705.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN%20MASYA
RAKAT.pdf
http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.pag
aralam/BPS%20BAB%20IV.doc.
33. 33
FORM PENILAIAN
MATA KULIAH ORGANISASI dan MANAJEMEN KESEHATAN
Kelas :
Kelompok :
Materi :
NO NAMA NIM
Penilaian
Makalah
dan AVA
Penguasaan
Materi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Range Nilai: 60-100
Semarang,
Dosen Pengampu,
………………………
