Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Goals (MDENGANs)

Tujuan Pembelajaran Umum
Tujuan Pembelajaran Khusus
Kegiatan Belajar
1
Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif
I
Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini diharapkan
saudara mampu memahami Sistem Kesehatan Nasional ,
Undang – Undang Kesehatan & Mellineum Development
Goals (MDENGANs)
TUJUANPembelajaran Umum
TUJUANPembelajaran Khusus
1. Menjelaskan Sistem Kesehatan Nasional ,
2. Mampu memahamiUndang – Undang Kesehatan No 36
tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Mampu memahamiKebijakan Kesehatan dalam
Pencapaian MDENGANs
Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan &
Millenium Development Goals (MDENGANs)
POKOKMateri
A. Sistem Kesehatan Nasional,
B. Undang – Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
C. Kebijakan Kesehatan dalam Pencapaian Mellineum
Development Goals (MDENGANs)

Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan Prodi Keperawatan
2
Uraian Materi
A. Sistem Kesehatan Nasional
1. Pendahuluan:
Saudara peserta PJJ, selama 20 tahun terkahir pembangunan kesehatan di
Indonesia diselenggarakan berdasarkan pada “Sistem Kesehatan Nasional
1982”.
Banyak manfaat telah dipetik, SKN’82 telah digunakan sebagai acuan
penyusunan GBHN bidang kesehatan, UU No.23/1992 tentang Kesehatan,
serta berbagai kebijakan, pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan
kesehatan.
Untuk menselaraskan dengan kebijakan baru dan juga untuk menjawab
berbagai tantangan, seprti globalisasi, demokrastisasi, desentralisasi serta
kesehatan sebagai hak azasi dan intervensi, perlu disusun SKN baru. SKN
yang baru ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman
penyelenggaraan pembanguan kesehatan. Tujuannya adalah agar
pembangunan kesehatan dapat lebih berhasil-guna dan berdaya-guna.
SKN ditetapkan menteri kesehatan berdasarkan Kepmenkes nomor : 131/
MENKES/II/2004.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa SKN adalah suatu tatanan
yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu
dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud
dalam Pembukaan UUD 1945
2. Perkembangan pokok-pokok substansi SKN dan kaitannya dengan
pembangunan kesehatan
Pada skema berikut ini saudara akan melihat bagaimana perkembangan
Sistem Kesehatan Nasional tahun 2004

3
SKN
1982
1. Tata
nilai
2. Proses
3. Struktur
Pemikiran dasar
Pembangunan Kesehatan
RPJPK
Bentuk Pokok SKN
(Umum)
UU No. 23
Thn. 1992
Penyem
purnaan
Indonesia
Sehat
2010
RPJPK
2008-2020
Sedang dibahas
SKN 2004
(rinci)
REVISI UU NO.23
THN. 1992
Kep
MENKES
No.99a/
1982
Kepmenkes
131/2004
TAP MPR NO
VII TH.2001
Kepmenkes
574/2000
TAP MPR NO
X TH.1998
3. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional SKN
Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua
potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara
sinergis, berhasil-guna dan berdaya-guna, sehingga masyarakat yang
setinggi-tingginya
4. Pola Pikir dan Sub Sistem dalam SKN
Pola pikir SKN dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

4
POLA PIKIR SKN
INPUT PROSES OUTPUT
SDM
SDM
SDM
PEMBERDAYA
YAAN MASY
UPY
KESEHATAN
MANAJEMEN
KESEHATAN
TUJUAN
BANGKES
Adapun sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai
berikut:
a. Subsistem Upaya Kesehatan
b. Subsistem Pembiayaan Kesehatan
c. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan
d. Subsistem obat dan Perbekalan Kesehatan
e. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
f. subsistem manajemen Kesehatan
a. Subsistem Upaya Kesehatan
Sub sistem upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun
berbagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan
perorangan(UKP) secaraTerpadu dan saling mendukung guna menjamin
tercapainya derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya.
Tujuan subsistem upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya
kesehatan yang tercapai (accesible ), terjangkau (affordable) dan
bermutu (quality) untuk menjamin terselenggaranya pembangunan
kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

5
setinggi-tingginya
Bentuk Pokok UKP:
1) Penyelenggaraan UKP strata I adalah Puskesmas dengan peran serta
masyarakat & dunia usaha (sarana kesehatan swasta) serta berbagai
pelayanan pnunjang.
2) Penyelenggaraan UKP strata II adalah RS kelas C dan B non
pendidikan dengan peranserta masyarakatdan dunia usaha(sarana
kes/RS swasta)serta berbagai pelayanan penunjang.
3) Penyelenggara UKP strata III adalah RS kelas B pendidikan dan A
serta RS khusus dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha
(sarana kes/RS swasta) serta berbagai pelayanan penunjang.
4) Untuk persaingan global perlu didirikan berbagai pusat pelayanan
unggulan nasional (national center)
5) Untuk meningkatkan mutu, dilakukan lisensi, sertifikasi dan
akreditasi.
Bentuk Pokok UKP:
1) Penyelenggaraan UKM strata I adalah Puskesmas dengan tiga
fungsi dan enam jenis pelayanan tingkat dasar yang ditunjang oleh
berbagai bentuk UKBM.
2) Penanggungjawab UKM strata II adalah Dinkes kab/kota dengan
fungsi manajerial & teknis fungsional esehatan yang dilengjkapi
dengan pelbagai UPT & sarana kesehatan Masyarakat Lainnya.
3) Penanggung jawab UKM strata III adalah Dinkes Propinsi Dan
Depkes
4) Untuk persaingan global perlu didirikan berbagai pusat unggulan
nasional (National Institute)
b. Subsistem Pembiayaan Kesehatan
Subsistem Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun
berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan

6
sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.
Tujuansubsistempembiayaankesehatanadalahtersedianyapembiayaan
kesehatan dengan Jumlah yang mencukupi, teralokasi secara
berhasilguna dan berdaya guna, untuk menjamin terselenggaranya
pemb. Kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya
Prinsip Subsistem Pembiayaan Kesehatan
1) Jumlah dana kesehatan harus cukup dan dikelola secara berdaya guna,
adil dan berkelanjutan, didukung oleh transparansi dan akuntabilitas
2) Dana pem. Utk pembiayaan UKM dan UKP bagi masyarakat rentan dan
keluarga miskin.
3) Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan UKP yang terorganisir,
adil, berhasil guna dan berdaya guna melalui JPK
4) Pemberdayaan masyarakat Dalam pembiayaan kesehatan melalui
penghimpunan dana sosial atau memanfaatkan dana masyarakat yang
telah terhimpun
5) Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan
pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggungjawab
pemerintah daerah
c. Subsistem Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
Sub sistem SDM kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai
upaya perencanaa,Pendidikan & pelatihan serta pendayagunaan nakes
secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya Derajat
kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya
Tujuan subsistem SDM kesehatan adalah tersedianya tenaga kesehatan
yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil serta
termanfaatkan secara berhasil guna dan berdayaguna, utk menjamin

7
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya
Bentuk Pokok Subsistem Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan berupa:
Perencanaan; Pembentukan Majelis Tenaga Kesehatan Nasional, Mencakup
penetapan Jenis Jumlah dan Kualifikasi tenaga kesehatan, dan Pendidikan
Dan Pelatihan; diselenggarakan oleh institusi Pendidikan dan Pelatihan
yang terakreditasi,
d. Subsistem obat dan Perbekalan Kesehatan
Sub sistem obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan yang
menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan
serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling
mendukung dalam rangka mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya
Tujuan subsistem obat dan perbekalan kesehatan adalah tersedianya obat
dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, serta
terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya
Subsistem obat dan Perbekalan Kesehatan meliputi: ketersediaan antara
lain; mengoptimalkan industri nasional, menggunakan DOEN/Formularium
Rumah Sakit, obat Strategis ditangani Pemerintah, pengadaan Bahan Baku
difasilitasi pemerintah.
Pemerataan antara lain: pedagang Besar farmasi, obat resep mll apotik
dan mengembangkan pelayanan farmasi, obat bebas melalui toko obat,
dispensing dokter syarat tertentu, memperhatikan fungsi Sosial
e. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
Subsistem pemeberdayaan masyarakat adalah tatanan yang menghimpun
berbagai upaya perorangan, kelompok , dan masyarakat umum dibidang
kesehatan secara Terpadu dan saling mendukung guna menjamin
tercapainya derajad kesehatan yang setinggi tingginya.

8
Tujuan subsistem pemberdayaan masyarakat adalah terselenggaranya
upaya pelayanan, advokasi dan pengawasan sosial oleh perorangan,
kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil guna dan
berdayaguna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan
guna meningkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah: Berbasis masyarakat,
pemberdayaan dalam voice dan choice, peningkatan kesadaran, kemauan
dan kemampuan masyarakat, Kemitraan dengan semangat gotong-royong
dan pemerintah bersikap terbuka, bertanggung jawab dan tanggap.
Pemberdayaan masrakat berupa pemberdayaan kelompok dan
pemberdayaan masyarakat umum.
f. Subsistem Manajemen Kesehatan
Subsistem manajemen kesehatan tatanan yang menghimpun berbagai
upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data
dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu danSaling
mendukung guna menjamin tercapinya derajat kesehatan yang setinggi
tingginya.
Tujuan subsistem manajemen kesehatan adalah terselenggaranya fungsi-
fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna,
didukung oleh sistem informasi, IPTEK dan hukum kesehatan untuk
menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Saudara peserta PJJ, sebagai penutup dalam pembicaraan tentang SKN,
maka dapat disimpulkan bahwa SKN dipergunakan sebagai dasar & acuan
dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman & arahan penyelenggaraan
pengembangan kesehatan dan pengembangan wawasan kesehatan lainnya.
SKN merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem
nasional lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat dinamis dan selalu
mengikuti perkembangan.Keberhasilan pelaksanaan SKN sangat bergantung
pada semangat, dedikasi, kerja keras & ketekunan para penyelenggaranya.

9
B. Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Setelah mempelajari Sistem Kesehatan Nasional, selanjutnya marilah kita
bicarakan tentang kebijakan yang terkait dengan undang undang nomor 36
tahun 2009 tentang kesehatan. Undang Undang ini disyahkan pada tanggal
13 Oktober 2009, yang terdiri dari 22 BAB dan 205 pasal. Dasar pertimbangan
perubahan undang undang ini adalah karena Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan,
tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut
dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.
Undang undang ini sebagai dasar hukum dalam mlaksanakan pembangunan
kesehatan di Indonesia.
Saudara peserta PJJ, berikut ini akan disampaikan gambaran keseluruhan BAB
yang ada dalam UU No 36 tahun 2009:
1. BAB I Ketentuan Umum : pasal 1
2. BAB II Asas Dan Tujuan : pasal 2 & 3
3. BAB III Hak Dan Kewajiban:
a. Bagian kesatu : Hak (pasal 4 s. pasal 8)
b. Bagian Kedua : Kewajiban (pasal 9 s.d. 13)
4. BAB IV Tanggung Jawab Pemerintah : pasal 14 s.d. 20
5. BAB V Sumber Daya Di Bidang Kesehatan :
a. Bagian kesatu : Tenaga Kesehatan (pasal 21 s.d. pasal 29)
b. Bagian kedua : Fasilitas Pelayanan Kesehatan (pasal 30 s.d pasal 35)
c. Bagian ketiga : Perbekalan kesehatan (pasal 36 s.d. 41)
d. Bagian keempat :Teknologi dan Produk Teknologi (pasal 42 s.d. pasal
45)
6. BAB VI Upaya Kesehatan :
a. Bagian kesatu : Umum (pasal 46 s.d. pasal 51)
b. Bagian kedua : Pelayanan Kesehatan ; Pemberian Pelayanan (pasal 52

s.d pasal 55); Perlindungan Pasien (pasal 56 s.d pasal 58);
c. Bagian ketiga : Pelayanan Kesehatan Tradisional (pasal 59 s.d. pasal
61 )
d. Bagian keempat :Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
(pasal 62 )
e. Bagian kelima:Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan
(pasal 63 s.d. pasal 70 )
f. Bagian keenam:Kesehatan Reproduksi (pasal 71 s.d. pasal 77 )
g. Bagian Ketujuh : Keluarga Berencana (pasal 78 )
h. Bagian Kedelapan : Kesehatan Sekolah (pasal 79 )
i. Bagian Kesembilan : Kesehatan Olahraga(pasal 80 s.d. pasal 81 )
j. Bagian Kesepuluh :Pelayanan Kesehatan Pada Bencana (pasal 82 s.d.
pasal 85 )
k. Bagian Kesebelas : Pelayanan Darah (pasal 86 s.d. pasal 92 )
l. Bagian Kedua Belas :Kesehatan Gigi dan Mulut (pasal 93 s.d. pasal 94
)
m. Bagian Ketiga Belas Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan
Gangguan Pendengaran (pasal 95 s.d. pasal 96 )
n. Bagian Keempat Belas Kesehatan Matra (pasal 97)
o. Bagian Kelima Belas Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan (pasal 98 s.d. pasal 108 )
p. Bagian Keenam Belas Pengamanan Makanan dan Minuman (pasal
109 s.d. pasal 112 )
q. Bagian Ketujuh Belas Pengamanan Zat Adiktif (pasal 113 s.d. pasal
116 )
r. Bagian Kedelapan Belas Bedah Mayat (pasal 117 s.d. pasal 125 )
7. BAB VII : Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, Dan
Penyandang Cacat

11
a. Bagian Kesatu: Kesehatan ibu, bayi, dan anak (pasal 126 s.d. pasal
135)
b. Bagian Kedua: Kesehatan Remaja (pasal 136 s.d. pasal 137 )
c. Bagian Ketiga : Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat (pasal
138 s.d. pasal 140 )
8. BAB VIII : Gizi (pasal 141 s.d. pasal 143)
9. BAB IX : Kesehatan Jiwa (pasal 144 s.d. pasal 151)
10. BAB X : Penyakit Menular Dan Tidak Menular:
a. Bagian Kesatu :Penyakit Menular (pasal 152 s.d. pasal 157)
b. Bagian Kedua : Penyakit Tidak Menular (pasal 158 s.d. pasal 161)
11. BAB XI : Kesehatan Lingkungan (pasal 162 s.d. pasal 163)
12. BAB XII : Kesehatan Kerja (pasal 164 s.d. pasal 166)
13. BAB XIII : Pengelolaan Kesehatan (pasal 167 )
14. BAB XIV : Informasi Kesehatan (pasal 168 s.d. pasal 169)
15. BAB XV : Pembiayaan Kesehatan (pasal 170 s.d. pasal 173)
16. BAB XVI : Peran Serta Masyarakat (pasal 174)
17. BAB XVII : Badan Pertimbangan Kesehatan
a. Bagian Kesatu :Nama dan Kedudukan (pasal 175 s.d. pasal 176)
b. Bagian Kedua :Peran, Tugas, dan Wewenang (pasal 177)
18. BAB XVIII : Pembinaan Dan Pengawasan
a. Bagian Kesatu : Pembinaan (pasal 178 s.d. pasal 181)
b. Bagian Kedua : Pengawasan (pasal 182 s.d. pasal 188)
19. BAB XIX : Penyidikan (pasal 189 )
20. BAB XX : Ketentuan Pidana (pasal 190 s.d. pasal 201)
21. BAB XXI : Ketentuan Peralihan (pasal 202 s.d. pasal 203)

12
22. BAB XXII :Ketentuan Penutup (pasal 204 s.d. pasal 205)
Demikian tadi bab dan pasal yang tertuang dalam UU No 36 tahun 2009,
semoga beberapa ketentuan tadi mempermudah saudara dalam mencari
rujukan sumber hukum khususnya tentangt undang undang kesehatan ini
ketika melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di masyarakat.
C. Kebijakan Kesehatan dalam Pencapaian Mellineum Development Goals
(MDGs)
Saudara sekalian peserta PJJ yang berbahagia Mellineum Development
Goals (MDGs) merupakan suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk
memperbaiki kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh paket berisi tujuan
yangmempunyaibataswaktudantargetterukur.KomitmenIndonesiamencapai
MDGs adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Mellineum Development Goals (MDGs) terdiri dari 8 Goal yaitu:
1. GOAL 1 : Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan
2. GOAL 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
3. GOAL 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
4. GOAL 4 : Menurunkan Kematian Anak
5. GOAL 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu
6. GOAL 6 : Mengendalikan HIV Dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular
Lainnya (TB)
7. GOAL 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup
8. GOAL 8 : Mengembangkan Kemitraan Pembangunan Di Tingkat Global
Saudara peserta PJJ yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan fokuskan
Goal ke-4, 5 dan 6 yang merupakan fokus dalam bidang kesehatan.
Tantangan pada Goal ke-4 adalah: Masih rendahnya cakupan imunisasi,
masih lemahnya deteksi dini dan perawatan segera bagi balita sakit atau

13
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); masih terbatasnya upaya perbaikan
gizi, dan keterlibatan keluarga; masih terbatasnya pengendalian faktor risiko
lingkungan (penerimaan terhadap air bersih dan sanitasi); peningkatan akses/
jalan masuk pada pelayanan kesehatan.
Adapun Kebijakan dalam pencapaian tujuan ke-4 adalah: meningkatkan
cakupan imunisasi campak menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2014;
meningkatkan pelaksanaan strategi MTBS; menangani permasalahan gizi;
menerapkan strategi kesehatan anak pada tingkat keluarga; meningkatkan
upaya perubahan perilaku; meningkatkan pelayanan kesehatan neonatal
dan ibu; memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan;
meningkatkan mobilisasi partisipasi masyarakat melalui kegiatan posyandu;
meningkatkan advokasi kebijakan bagi daerah dengan tingkat pencapaian
target kesehatan anak yang masih rendah; memadukan strategi lintas sektoral
untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kematian balita,
bayi maupun neonatal
Selanjutnya Tantangan pada Goal ke-5 adalah: Terbatasnya akses masyarakat
terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi
penduduk miskin di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan
(DTPK); terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan baik dari segi jumlah,
kualitas dan persebarannya, terutama bidan; masih rendahnya pengetahuan
dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan
keselamatan ibu; masih rendahnya status gizi dan kesehatan ibu hamil; masih
rendahnya angka pemakaian kontrasepsi dan tingginya unmet need masih
menjadi tantangan utama; Pengukuran AKI masih belum tepat, karena sistem
pencatatan penyebab kematian ibu masih belum adekuat.
Adapun Kebijakan dalam pencapaian tujuan ke-5 adalah: meningkatkan
pelayanan outreach berbasis fasilitas; meningkatkan akses layanan keluarga
berencana; memperkuat fungsi bidan desa; memperkuat sistem rujukan;
mengurangi hambatan finansial; meningkatkan pelayanan continuum of care;
meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan; meningkatkan pendidikan
kesehatan masyarakat; memperbaiki status gizi ibu hamil; menciptakan
lingkungan kondusif; memperkuat sistem informasi; memperkuat koordinasi
dengan memperjelas peran dan tanggung jawab fungsi pusat dan daerah;
meningkatkan upaya pencapaian indikator-indikator Standar Pelayanan
Minimum (SPM) bidang kesehatan.

14
Tantangan pada Goal ke-6 adalah: terbatasnya akses terhadap pelayanan
kesehatan dalam pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS;
terbatasnya alokasi anggaran dan ketersediaan dana yang berkesinambungan
dalam pengendalian HIV/AIDS; masih lemahnya koordinasi lintas sektor serta
sistem monitoring dan evaluasi; masih adanya hambatan terkait stigmatisasi
dan diskriminasi ODHA di masyarakat serta adanya ketidaksetaraan gender
dan pelanggaran Hak Asasi Manusia; masih terbatasnya fasilitas dan tenaga
kesehatan.
Saudara sekalian kebijakan tujuan ke-6 (HIV/AIDS) adalah: meningkatkan
akses pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi dan menghadapi epidemi
yang ada; meningkatkan mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan upaya
pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS pada populasi rentan;
mobilisasi sumber dana untuk penanggulangan HIV/AIDS; meningkatkan
koordinasi lintas sektor dan good governance ; memperkuat sistem informasi
dan sistem monitoring dan evaluasi,
Selanjutnya tantangan pada Goal ke-6 (Malaria): Belum optimalnya upaya
pencegahan penularan malaria; Terbatasnya kemampuan manajemen kasus
malaria terutama di daerah; Belum optimalnya pelaksanaan monitoring
dan evaluasi; Terbatasnya dukungan sumber dana dalam Gerakan Berantas
Malaria (Gebrak Malaria)
Kebijakan dalam pencapaian tujuan ke-6 (Malaria) adalah: mobilisasi sosial
yang berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang intervensi
pencegahan dan pengendalian malaria; memperkuat pelayanan kesehatan
dalam pencegahan, pengendalian dan pengobatan; meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia di semua aspek; meningkatkan struktur manajemen
dan tata kelola yang meliputi strategi, program kerja, dan sistem informasi;
peningkatan dukungan pendanaan
Tantangan pada Goal ke-6 (TB): Masih rendahnya kesadaran masyarakat
yang meningkatkan risiko penyebaran infeksi, tingkat utilisasi serta efektifitas
strategi nasional; Masih tingginya penemuan kasus yang belum diimbangi
dengan ketersediaan pelayanan pengobatan yang memadai; masih
terbatasnya kebijakan pengendalian TB berbasis lokal; belum optimalnya
pengembangan basis informasi untuk penyusunan kebijakan berbasis fakta;
masih terbatasnya sumber pendanaan untuk menanggulangi TB di Indonesia

15
Adapun Kebijakan dalam pencapaian tujuan ke-6 (TB) adalah: Peningkatan
cakupan DOTS; peningkatan kapasitas dan kualitas penanganan TB; penguatan
kebijakan dan peraturan dalam pengendalian TB; penguatan sistem informasi
serta sistem monitoring dan evaluasi terkait TB; mobilisasi alokasi sumber
daya secara tepat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

16
Saudaraku peserta DJJ yang kami banggakan, demikian tadi uraian kegiatan
pembelajaran 1: Sistem Kesehatan Nasional , Undang – Undang Kesehatan &
Mellineum Development Goals (MDGs) selanjutnya saudara kami sarankan untuk
mengerjakan soal soal formatif berikut ini, semoga sukses dan setelah itu silahkan
melanjutjan belajar pada kegiatan belajar 2 pada modul ini.
Rangkuman

17
1. Tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu
dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam
Pembukaan UUD 1945 disebut.....
a. MDGS
b. SKN
c. Sisdiknas
d. Undang undang Kesehatan
e. Tujuan kesehatan
2. Undang Undang nomor 36 tahun 2009 adalah produk perundangan
tentang....
a. Kesehatan
b. Praktek Perawat
c. Registrasi Perawat
d. Ssistem Kesehatan Nasional
e. Mellineum Developmen Goals
3. Suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan
masyarakat yang ditunjukkan oleh paket berisi tujuan yang mempunyai batas
waktu dan target terukur dikenal dengan ......
a. MDGS
b. SKN
c. Sisdiknas
d. Undang undang Kesehatan
Tes Formatif

18
e. Tujuan kesehatan
4. Mengendalikan HIV Dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)
dalam konteks MDGs termasuk dalam tujuan ....
a. Tujuan 4
b. Tujuan 5
c. Tujuan 6
d. Tujuan 7
e. Tujuan 8
5. Undang Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang disyahkan pada
tanggal 13 Oktober 2009, yang terdiri dari ...
a. 22 BAB dan 205 pasal
b. 20 BAB dan 205 pasal
c. 15 BAB dan 200 pasal
d. 22 BAB dan 200 pasal
e. 5 pasal peralihan

Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Goals (MDENGANs)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Goals (MDENGANs)

Similar to Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Goals (MDENGANs) (20)

More from pjj_kemenkes

More from pjj_kemenkes (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Goals (MDENGANs)