Tugas kuliah ini membahas implementasi wawasan Nusantara di bidang militer dan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai prioritas utama. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur, faktor-faktor, dan arah pandang wawasan Nusantara serta penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan.

1. TUGAS KEWARGANEGARAAN
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DI IDANG MILITER DAN KEAMANAN
OLEH
M.IQBAL SAESAR 6101413037
M.RIFAI 61014130114
OGGI SUSANTI WULANDARI 6101413054
DOSEN PENGAMPU: NATAL KRISTIONO
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

2. DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
 LATAR BELAKANG.....................................................................................................
 RUMUSAN MASALAH .........................................................................................
 TUJUAN.................................................................................................................
BAB II ISI
 WAWASAN NUSANTARA...................................................................................
 UNSUR-UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA...........................................
 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASANA NUSANTARA.......
 ARAH PANDANAG WAWASAN NUSANTARA..................................................
 PENGUASAAN TEKNOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN......................
BAB III PENUTUP
 KESIMPULAN ....................................................................................................
 SARAN................................................................................................................
 DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................................

3. ABSTRAK
Bangsa Indonesia dalam kehidupan negaranya memiliki suatu wawasan nasional yang di sebut
Wawasan Nusantara.Hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh dan
menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasioal Indonesia.atau dengan pengertian
yang lengkap,wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkunganya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan menguttamakan persatuan
dan keatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek
kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.
Ketahanan nasional di artikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa,berisi keuletan dan
ketangguhan,yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan,ancaman,hambatan dan gangguan,baik yang datang
dari dalam maupun dari luar,yang langsung maupun tidak langsung membahayakan
intgritas,identitas,kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan
nasional.
Kata kunci :Wawasan Nusantara, cara pandang, bangsa.

4. BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Kehidupan manusia di dunia mempuyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha
Esa dan sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di bumi yang menerima amanat-NYA untuk
mengelola kekayaan alam. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya
berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik –
baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia dalam menjalankan tugas dan kegiatan hidupnya
bergerak dalam dua bidang yaitu universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis
bersifat transeden dan idealistik misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan
pandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia
dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya
yang berbhineka, negara Indonesia memiliki unsur – unsur kekuatan sekaligus kelemahan.
Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber
daya alam (SDA). Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman
masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air.
Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksidan interelasi
dengan lingkungan sekitarnya (regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa Indonesia
memerlukan prinsip – prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang – ambing dalam
memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita – cita serta tujuan nasionalnya.
Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah
nusantara sehingga disebut WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya dengan upaya inilah
bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju mayarakat
yang adil, makmur dan sentosa. Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus
tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain,
wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam
rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
RUMUSAN MASALAH

5. Di dalam makalah ini yang berjudul “Wawasan Nusantara” mempunyai beberapa rumusan
masalah yaitu:
1. Unsur – unsur dari wawasan nusantara
2. Kedudukan fungsi dan tujuan wawasan nusantara
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara
4. Arah pandang wawsan nusantara
5. Implementasi serta tantangan yang di hadapi oleh wawasan nusantara
6. Penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan
TUJUAN
1. Menyelesaikan tugas dari dosen natal kristiono
2. Mengetahui wawasan nasional
3. Mengetahui unsur-unsur wawasan nusantara
4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara
5. Menggetahui arah padang wawasan nusantara
BAB II
ISI
A. WAWASAN NASIONAL
Sebelum membahas Wawasan Nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan
memahami wawasan nasional secara universal. Suatu bangsa meyakini bahwa kebenaran yang
hakiki atau kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta alam
semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk yang lain melalui akal pikiran dan hati
nuraninya. Namun, kemampuan dalam menggunakan akal pikiran dan hati nurani tersebut
terbatas, sehingga manusia yang satu dan yang lain tidak memiliki tingkat kemampuan yang
sama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat
agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa
yang telah bernegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh
lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi,
aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah
serta pengalaman sejarahnya. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa
wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk
menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata “wawasan ” itu

6. sendiri berasal dari wawas (bahasa Jawa )yang artinya melihat atu memandang. Dengan
penambahan akhiran “an” kata ini secara harfiah memiliki arti yaitu cara melihat atau cara tinjau
atau cara pandang. Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh
perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi
pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh
lingkungan strategis dan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan
perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan tiga factor utama:
1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup;
2. Jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya;
3. Lingkungan sekitarnya.
Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah
bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui
interaksi dan interelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan
propinsional), regional, serta global.
B.UNSUR-UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
1. Wadah
a. Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat
gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi
oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya. Setelah bernegara dalam
negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang
merupakan wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu,
wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik.
Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik
dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu banua Asia dan benua Australia. Perwujudan
wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan
keamanan.
b. Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut
bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem
perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan di

7. tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan bersadarkan
UUD 1945. Indonesia adalah Negara hokum (Rechtsstaat) bukan Negara kekuasaan
(Machtsstaat).
c. Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara
yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi
masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang dapat diwujudkan demokrasi yang
secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat
pancasila.
2. Isi Wawasan Nusantara
Isi Wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-
cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi
yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas,
bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam
kehidupan nasional. Isi Wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang essensial, yaitu:
a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan
nasional.
b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Isi
wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi :
a) Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :
1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas;
3) Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
b) Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh
meliputi:
1) Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara secara
terpadu.

8. 2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan
identitas nasional.
3) Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar
“Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
4) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan
dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
5) Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
6) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
yang mencakup aspek kehidupan nasional.
3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah
Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah
dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari
bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku
dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti
kemanunggalan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Kedua hal
tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan
kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangga dan tanah
air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional
C.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN NUSANTARA
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara diantaranya.
1. Wilayah (geografi).
a. Asas Kepulauan (archipelagic principle).
Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia yakni ‘archipelagos’. Akar katanya
adalah ‘archi’ yang berarti terpenting, terutama dan ‘pelagos’ berarti laut atau wilayah lautan.
Jadi archipelago adalah lautan terpenting.
Istilah archipelago antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara Republik
Venezza dengan Michael Palaleogus (1268) yang menyebutkan ‘arc(h) Pelego’yang maksudnya
adalah ‘Aigaius Pelagos’ atau laut Aigia yang dianggap sebagai laut terpenting oleh negara –
negara yang bersangkutan kemudian pengertian ini berkembang tidak hanya laut Aigia tetapi
juga termasuk pulau – pulau di dalamnya. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian

9. bahwa pulau – pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau
lautan antara pulau – pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan sebagai unsur
pemisah.
b. Kepulauan Indonesia.
Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederandsch Oost
Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang
dipakai yaitu ‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli, ‘Nusantara’, ‘Indonesia’, ‘Hindia
Belanda (Nederlandsch-indie)’ pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia sangat
mencintai nama ‘Indonesia’ walaupun bukan dari bahasanya sendiri tetapi ciptaan orang barat.
Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan India. Dalam bahasa Yunani,
‘Indo’ berarti India dan ‘nesos’ berarti pulau. Sebutan ‘Indonesia’ merupakan ciptaan ilmuwan
J.R Logan dalam Journal of The Indian Archipelago And East Asia (1850). Sir W.E. Maxwell
(seorang ahli hukum) juga memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu. Kata
Indoneis semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog yang menegaskan arti
kepulauan ini dalam bukunya Indonesien Order Die Inseln Des Malaysichen Archipels (1884 –
1889). Setelah cukup lama istilah itu hanya dipakai sebagai nama keilmuan, maka pada awal
abad ke-20 perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut dirinya sebagai
‘Perhimpunan Indonesia’. Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28-10-1928 kata
Indonesia di pakai sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air dan bahasa. Kemudian dipertegas lagi
pada proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi nama resmi
negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.
c. Konsep tentang Wilayah Lautan.
Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai kepemilikan
dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :
a. Res Nullius : menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
b. Res Cimmunis : menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena tidak dapat
dimiliki oleh masing – masing negara.
c. Mare Liberum : menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.
d. Mare Clausum (The Right and Dominion of The Sea) : menyatakan bahwa hanya laut

10. sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat
(kira – kira sejauh 3 mil).
e. Archipelagic State Principles (asas negara kepulauan) : menjadi dasar dalam konvensi PBB
tentang hukum laut. Saat ini konvensi PBB tentang hukum laut (United Nation Convention on
the Law of the Sea – UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum dan
samudera yang dapat mempermudah komunikasi internasional, mendayagunakan sumber
kekayaan alam secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian sumber kekayaan hayatinya,
serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sesuai dengan hukum laut internasional,
secara garis besar Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki Laut Teritorial, Perairan
Pedalaman, Zone Ekonomi Ekskusif dan Landasan Kontinen.
f. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan
dapat mencakup pulau – pulau yang lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk
bagian pulau, perairan diantaranya.
g. Laut Teritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari
garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai.
h. Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis
pangkal.
i. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), dimana tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pagkal. Di
dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak kedaulatan untuk keperluan eksplorasi,
ekploitasi, konservasi dan pengelolan sumber kekayaan alami hayati dari perairan.
j. Landasan Kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang
terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya..
Jaraknya 200 mil dari garis pangkal tau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak
boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.
d. Karakteristik Wilayah Nusantara.
Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia
dan diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar
maupun kecil. Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sbb:
Utara : ± 6°08’ LU
Selatan : ± 11°15’ LS
Barat : ± 94°45’ BT

11. Timur : ± 141°05’ BT
Jarak utara-selatan sekitar 1.888 kilometer, sedangkan jarak barat-timur sekitar 5.110 kilometer.
Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri dari daratan seluas
2.027.087km² dan perairan seluas 3.166.163 km².
2. Geopolitik dan Geostrategi.
a. Geopolitik.
 Pengertian Geopolitik.
Geografi mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari
fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam
menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip
dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nusantara.
 Pandangan ajaran Frederich Ratzel.
Pokok-Pokok ajaran Frederich Ratzel adalah sebagai berikut :
1) Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan
organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang,
mempertahankan hidup, menyusut dan mati.
2) Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan.
Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh (teori
ruang, konsep ruang)
3) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup.
4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan sumber akan sumber
daya alam. Apabila wilayah/ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut akan mencari
pemenuhan kebutuhan akan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi). Hal ini
melegitimasikan hukum ekspansi yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk
gagasan kegiatan (ekonomi, perdagangan, perindustrian/produksi) harus diimbangi oleh
pemekaran wilayah; batas-batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara.
 Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen.
Frederich Ratzel pada akhir abad ke – 19 mengenbangkan kajian geografi politik dengan dasar
pandangan bahwa Negara adalah mirip organisme (makhluk hidup). Negara adalah ruang yang
ditempati oleh kelompok mayarakat politik (bangsa). Jika bangsa dan negara ingin tetap eksis

12. dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran wilayah).
Di samping itu Rudolf Kjellen berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki
intelektual. Negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik,
kratopolitik, dan sosiopolitik.Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellen
menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai “prinsip dasar”.Esensi
ajaran Kjellen adalah sebagaiberikut:1. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme
hidup, yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup
luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.2. Negara
merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang- bidang: geopolitik, ekonomi
politik, demokrasi politik , sosial politik,dan krato politik (politik memerintah).3. Negara tidak
harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu berswasembada serta
memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya:
ke dalam, untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan ke luar, untuk memperoleh
batas-batas negara yang lebih baik. Pandangan Karl Houshofer.Pandangan demikian ini
semakin jelas pada pemikiran Karl Haushorfer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi
Jerman di bawah pimpinan Adolf Hittler. Pemikiran Haushorfer di samping berisi paham
ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah
ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga di dunia
berkembang di Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan
fasisme. Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika negara ini berada di bawah
kekuasaan Adolf Hitler. Pokok-pokok teori Karl Haushofer ini pada dasarnya menganut teori
Kjellen,yaitu:
1. Kekusaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim
untuk menguasai pengawasan di laut.2. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan
menguasai Eropa Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
3. Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah sebagai berikut:Geopoltik adalah doktrin
negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-
tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di
dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang
hidup. Pandangan Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan.Kedua ahli ini
mempunyai gagasan “wawasan bahari”, yaitu kekuatan di laut. ajarannya mengatakan bahwa

13. barang siapa menguasai laut akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti
menguasai ” kekayaan dunia”sehingga pada akhirnya menguasai dunia.
 Pandangan Ajaran Nicholas J. Spkyman.Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan Teori
Daerah Batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat,
laut, dan udara. Dalam pelaksanaannya, teori ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu
Negara.
 Pandangan Ajaran Sir Halfold Mackinder.Teori ahli geopolitik ini pada dasarnya menganut
”konsep kekuatan” dan mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekutan di darat. Ajarannya
menyatakan : barang siapa dapat menguasai “daerah jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia
akan dapat menguasai “pulau dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Pandangan Ajaran W.
Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet dan John Frederik Charles Fuller.
Keempat ahli geopolotik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang paling
menentukan..Mereka melahirkan teori ”wawasan dirgantara” yaitu konsep kekuatan di udara.
Kekuatan di udara hendaknya mempuyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman
dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya dikandangnya sendiri agar lawan
tidak mampu lagi menyerang. Geopolitik Bangsa Indonesia.Pandangan geopolitik bangsa
Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas
dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta
damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan,
karena penjajahan tidak sesuai denga peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa yang
berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut faham perang dan damai : ” Bangsa Indonesia
cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak
mengembangkan ajaran mengenai kekuasaan dan adu domba, karena hal tersebut mengandung
benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia
menyatakan bahwa : Ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik
nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografis Indonesia dengan segala aspek
kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan
bangsa dan negaranya ditengah-tengah perkembangan dunia.Dalam hubungan internasional,
bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan (nasionalisme) yang membentuk suatu
wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka
untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua

14. ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yang abadi. Dalam
menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan nasionalnya, bangsa Indonesia menggali
dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan
nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang
berlandaskan falsafah Pancasila dan pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan
pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang
filosofis sebagai pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional ditinjau dari :
a. Latar Belakang Pemikiran beradasarkan Falsafah Pancasila;
b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahn Nusantara;
c. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya bangsa Indonesia;
d. Latar belakang aspek Kesejarahan bangsa Indonesia.
e. Geostrategi.Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai
tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan keinginan politik. Sebagai contoh
pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang
Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek aspek geografi juga dari aspek . Aspek
demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Posisi silang Indonesia
tersebut dapat di rinci sebagai berikut :1) Geografi : wilayah Indonesia terletak di antara dua
benua, Asia dan Australia; serta di antara samudra Pasifik dan samudra Hindia.
2) Demografi : penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan (Australia) dan
penduduk padat di utara (RRC dan Jepang).3) Ideologi : ideologi Indonesia (Pancasila) terletak
di antara liberalisme di selatan ( Australia dan Selandia Baru) dan komunisme di utara ( RRC,
Vietnam dan Korea Utara).4) Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal
di selatan dan demokrasi rakyat ( diktatur proletar) di utara.5) Ekonomi : Ekonomi Indonesia
terletak di antara ekonomi Kapitalis di selatan dan Sosialis di utara.
6) Sosial : Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan
masyarakat sosialisme di utara.7) Budaya : Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di
selatan dan budaya Timur di utara.8) Hankam : Geopolitik dan geostrategis Hankam (Pertahanan
dan Keamanan) Indonesia terletak diantara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan
kekuatan kontinental di utara. Dengan demikian geostrategis adalah perumusan strategi nasional
dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama.
3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnnya.

15. a. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957.Pada masa tersebut wilayah Negara Republik
Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan atau
selat di antara pulau-pulau itu. Wilayah laut teritorial masih sangat sedikit karena untuk setiap
pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil disekelilingnya.
b. Dari Deklarasi Juanda ( 13-12-1957) sampai dengan 17-2-1969.Pada tanggal 13 Desember
1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda dengan tujuan sebagai berikut:
1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan
(archipelagic state principles).
3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-
Undang No. 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960. tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi
perubahan bentuk sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling berhubungan.
c. Dari 17-2-1969 (Deklarasi Landas kontinen) Sampai Sekarang Deklarasi tentang landas
kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan wilayah. Disamping di pandang
pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD
1945. Asas-asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen sebagai berikut:
1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik
eksklusif Negara Republik Indonesia.
2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelenggarakan soal garis batas landasan kontinen dengan
negara-negara tetangga melalui perundingan.
3) Jika tidak ada garis batas, maka landasan kontinen adalah suatu garis yang di tarik di tengah-
tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga.
4) Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landasan kontinen
Indonesia maupun udara diatasnya. Asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. Di samping itu UU No. 1/1973 juga
memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di
landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkan.
d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

16. Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas
ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan
yang mendorong sebagai – berikut:
1) Persediaan ikan yang semakin terbatas;
2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia;
3) ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.
D.ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA
1. Arah Pandang Ke Dalam Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan
kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Arah pandang ke
dalam mengandung arti bahwa bangasa indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan
mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus
mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatua dan kesatuan dalam kebhinekaan.
2. Arah Pandang Ke Luar Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan
nasional dalam duna serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta
kerja sama dan sikap saling menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa
kehidupan internasionalnya, bangsa Idonesia harus berusaha mengamankan kepentingan
nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada
pembukaan UUD1945.
E. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan
pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan
pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara
berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut
kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai
berikut :
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila Falsafah Pancasila diyakini sebagai
pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan
dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman

17. bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan
dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.
2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik Bangsa Indonesia bersama
bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar
negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan
menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam
wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan
kedaulatan rakyat.
b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi Implementasi wawasan
nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab
pengelola sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara
timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik
bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa
mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.
3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha
bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya Implementasi
wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah
yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan.
Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan
bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan
berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan
corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak
menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri
dan hasilnya dapat dinikmati.

18. d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan
menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap
bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa
serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga
negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain :
1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman
terhadap seluruh bangsa dan negara.
2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam
pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
3. Penerapan Wawasan Nusantara
a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya di bidang
wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga terjaminlah
integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut bebas”
menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.
b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam
yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama negara
tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.
d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada
berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan transportasi.
e. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa
Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib
sepenanggungan dengan asas pancasila.
f. Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan
kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk
menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.
4. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Dalam penyelenggaraan kehidupan
nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan
pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawsan nasional untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta
kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara

19. yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.
sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses
pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas dapat
dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar
yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.
F.Penguasaan Teknologi Pertahanan dan Keamanan
Kemampuan penguasaan Teknologi Pertahanan dan Keamanan nasional sampai saat ini sudah
cukup maju dilandasi dengan empat hal utama, yaitu:
a. Landasan Hukum,
b. Kemampuan sumberdaya manusia,
c. Kemampuan institusi penelitian dan pengembangan nasional,
d. Kemampuan industri nasional.
a. Landasan Hukum
Landasan hukum yang terkait dengan upaya penguasaan teknologi adalah sebagai berikut:
a. UUD 1945 Amandemen IV, pasal 30 ayat 2,3 dan 4; pasal 31 ayat 5; 9
b. UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara;
d. UU No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitan, Pengembangan dan
Penerapan Iptek;
e. UU No. 34/2004 tentang TNI;
f. Perpres No. 7 tahun 2005 tentang RPJMN 2004 – 2009.
Peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sedang disiapkan untuk pengimplementasian
perundangan di atas, dalam rangka memacu industri pertahanan dan keamanan untuk
memenuhi kebutuhan alutsista dan peralatan kepolisian beserta sarana pendukungnya.
b.Kemampuan Sumber Daya Manusia
Penguasaan teknologi tidak terlepas dari peran institusi pendidikan formal dan non
formal dalam menghasilkan sumber daya manusia. Institusi pendidikan masih perlu
dikembangkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang khusus
yang berkaitan dengan teknologi pertahanan dan keamanan.

20. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam membuat produk teknologi, termasuk
penguasaan teknologi dirgantara, umumnya masih terbatas pada tahap model dan prototipe.
Kemampuan membuat platform produk teknologi pertahanan dan keamanan yang tidak berbasis
kendali elektronika sebagian besar sudah teruji dan laik operasi.
Pada dasarnya, SDM yang ada telah mempunyai keahlian dalam pengoperasian dan
perawatan peralatan yang telah dimiliki. Di samping itu, SDM lembaga litbang dan industri telah
mempunyai kemampuan dalam perancangan, pembuatan prototipe dan pengujian beberapa
peralatan. Salah satu faktor yang menghambat pengembangan kemampuan mereka terutama
disebabkan kurangnya kesempatan yang diberikan kepada mereka
c.Kemampuan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Lembaga penelitian dan pengembangan memiliki peran sangat penting dalam mendukung
penguasaan teknologi. Pada saat ini, peran sebagian besar lembaga penelitian dan pengembangan
nasional masih bersifat pendukung, belum menjadi kekuatan utama dalam pencapaian
keunggulan teknologi. Hal ini menyebabkan kemampuan penelitian dan pengembangan belum
sepenuhnya menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional.
Produk litbang yang dihasilkan masih terbatas pada produk yang sejenis yang pernah dimiliki
oleh TNI dan POLRI. Namun demikian, lembaga litbang telah mampu memperbaiki beberapa
kelemahan produk aslinya disesuaikan dengan kebutuhan.
Hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan
dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Oleh karena itu, dukungan penelitian dan
pengembangan sangat penting dalam penguasaan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan
pengguna dan daya saing produk dalam negeri. Untuk mendukung kesinambungan penguasaan
teknologi tersebut, diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada penggunaan hasil
produksi dalam negeri.
d. Kemampuan Industri Nasional
Industri pertahanan dan keamanan merupakan bagian dari industri nasional yang
pengembangannya harus dilakukan secara komprehensif, agar terjadi sinergi dan efesiensi secara
nasional. Untuk mendapatkan efesiensi dan efektivitas, pengembangan industri sipil telah
diarahkan juga untuk mendukung kebutuhan industri pertahanan dan keamanan. Sebagian
industri nasional telah dapat terintegrasi dan berperan ganda, yaitu sebagai industri penghasil
peralatan pertahanan dan keamanan, sekaligus industri penghasil peralatan sipil. Dukungan

21. kepada industri tersebut sebagian berasal dari lembaga penelitian dan pengembangan dan
perguruan

22. Dasar utama kemungkinan integrasi industri sipil dan industri pertahanan dan keamanan adalah
kesamaan teknologi yang digunakan dalam produknya. Industri yang telah dapat dikembangkan
untuk kepentingan sipil dan pertahanan dan keamanan antara lain adalah industri kimia,
elektronik, permesinan, sistem informasi, alat transportasi, optik dan jasa pemeliharaan.

24. Contoh produk yang dapat digunakan oleh sipil dan pertahanan dan keamanan antara lain adalah
sebagai berikut:
a. Pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan darat sebagai alat angkut umum dapat
dimodifikasi untuk digunakan sebagai alat angkut militer.
b. Alat Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer dan Informasi (K4I) telah dapat
mendukung kebutuhan sipil dan militer, misalnya stasiun bumi kecil, pemancar radio,
stasiun dan sebagainya.
Dalam kajianya terhadap penegakan maka bangsa indoneseia menyausun strategi
untuk keamanan dan pertahanan di masa depan dengan beberapa alasan dan tindakan.
Berikut adalah sebuah model yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan
postur kekuatan dengan mempertimbangkan segenap faktor yang berpengaruh *) :
Konsepsi pertahanan keamanan negara yang berorientasi ke masa depan perlu mampu
mengantisipasi perkembangan di masa depan yang berpengaruh terhadap masalah
pertahanan keamanan. Di sisi lain kita pahami bahwa konsepsi yang ada kini tidak
dapat dipisahkan dari proses sejarah yang dilalui oleh TNI berlandaskan kondisi
obyektif bangsa dan negara pada kurun waktu terkait. Oleh karenanya konsepsi
pertahanan keamanan harus mampu melihat lingkup pertahanan keamanan negara
secara utuh dan komprehensif yang mencakup (1) kondisi obyektif bangsa dan negara
saat ini (2) nilai budaya bangsa yang merupakan perpaduan dari ciri budaya maupun
pengaruh empirik sejarah bangsa serta (3) kepentingan untuk mampu merespons
tantangan masadepan. Dengan demikian konsepsi pertahanan keamanan Negara perlu
(4) lebih memberikan perhatian kepada ciri outward looking sebagai imbangan
terhadap orientasi inward looking, orientasi ke masa depan sebagai imbangan
terhadap orientasi ke masa lalu, serta memusatkan perhatian kepada fungsi
pertahanan keamanan dan bentuk peran TNI terpadu dibandingkan perhatian yang
terlalu besar kepada fungsi sosial politik di masa lalu. Konsekuensi dan konsistensi
ciri gabungan perlu ditekankan sebagai benang merah yang tercermin dalam setiap
upaya dan sepanjang proses pembinaan pertahanan keamanan negara, melalui dari
doktrin, struktur organisasi, prosedur operasi, peralatan hingga sikap mental
perorangan.

25. BAB III
PENUTUP
a.KESIMPULAN
1. Wawasan nusantara komponen ideologis negara dalam memulai pembangunan dituntut
kesadaran masyarakatnya untuk bersatu dan melakukan tujuan yang sama.
2. Karakteristik bangsa Indonesia yang beragam menuntut pemerintah untuk melakukan hal yang
berbeda pada setiap daerah dengan karakteristiknya masing-masing.
3. Perlakuan yang berlebihan pada saat melakukan usaha penanaman nilai-nilai wawasan
nusantara justru menjadi bumerang yang potensial menumbuhkan disintegrasi jika tidak
diselaraskan dengan adat dan budaya masing-masing daerah.
4. Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di
samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah
diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai
sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara
yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi
sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
5. Untuk mempercepat tercapainya tujuan Implmentasi Wawasan Nusantara, perlu dilakukan
pemasyarakatan dan pemberdayaan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat
Indonesia
b.SARAN
Dengan makalah Implementasi Wawasan Nusantara ini, semoga kita memiliki sikap dan perilaku
yang cinta tanah air dan negara serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya
dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap wawasan nusantara sejak dini
sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Untuk
itu perlu kiranya pendidikan yang membahas/mempelajari tentang wawasan nusantara lebih
mengutamakan pengamalan daripada teori (misalnya : pelajaran Civic Education, Pancasila,
PPKn dan lain - lain). Untuk masyarakat Indonesia (baik bagi si pembuat makalah, pembaca
makalah serta yang lain) agar dapat menjaga makna dan hakikat dari wawasan nusantara yang
tercermin dari perilaku – perilaku sehari hari misalnya berbuat jujur, adil, suka bermusyawarah,

26. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan serta
ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
DAFTAR PUSTAKA
KAELAN, M.S. Drs.H, dkk “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Untuk Perguruan
Tinggi”. Paradigma. Yoyakarta;2002.
KAELAN, 2004, “PENDIDIKAN PANCASILA EDISI REFORMASI”, Paradigma, Yogyakarta.
Diposkan oleh bilqisq di 10.50.
HAMDHAN MANSYUR, Drs.H “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN”. PT Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta: 2002.
BUKU PUTIH INDONESIA 2005-2025 Kementrian Negara Riset dan Teknologi Republik
Indonesia.
Wawasan Masa Depan tentang sistem Pertahanan dan Keamanan Negara .LetjenTNI Agus
Widjojo.
Drs.Sunarto,S.H.,M.Si.,dkk.”PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di perguruan
tinggi,penerbit pusat pengembangan MKU/MKDK/LP3.