1. Mayarakat Hukum Adat
• Pengertiannya: Kesatuan2 yang mempunyai tata
susunan yang teratur dan kekal serta memiliki
pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik
kekayaan materiil maupun kekayaan yang
immateriil (Soerojo Wignjodipoero).
• 1) Kesatuan manusia yang teratur dan kekal,2)
menetap di suatu daerah tertentu, 3) mempunyai
penguasa2, dan 4) mempunyai kekayaan yang
berwujud maupun tidak berwujud Contoh: Famili
di Minangkabau, desa di Jawa.
2. Dasar dan Susunan (Bentuk) Masyarakat Hukum
Adat
• Geneologis (berdasar pertalian suatu keturunan):
Persekutuan hukum berdasar atas pertalian suatu
keturunan.Ada 3 macam dasar pertalian keturunan:
Patrilinial, orang2 Batak, Nias, orang-orang Sumba.
Matrilinial, misal Famili di Minangkabau, dan
Parental, orang2 Jawa, Sunda, Aceh, Bali,
Kalimantan.
• Teritorial (berdasar lingkungan daerah): Orang2 yg
bersama-sama bertempat tinggal di suatu desa (di
Jawa dan Bali) atau di suatu marga (Palembang)
merupakan suatu golongan yg mempunyai tata
susunan ke dalam dan bertindak sebagai suatu
kesatuan terhadap dunia luar.
3. • Masyarakat hukum adat teritorial ada 3:
• Persekutuan desa (Rumah tangga desa): masyarakat hukum
adat yg wilayahnya merupakan suatu desa yg berdiri sendiri,
dalam arti berperintahan sendiri, berwilayah sendiri, misalnya
di Jawa, Bali, Sumba, dsb.
• Persekutuan daerah (Rumah tangga persekutuan desa):
masyarakat hukum adat yg wilayahnya meliputi beberapa
wulayah desa yang bersekutu di bawah satu pemerintahan
desa yang ruang lingkup kekuasaannya bersifat menyeluruh
pada seluruh wilayah persekutuan desa yang bersangkutan,
misalnya di Batak, Palembang, Lampung, dsb.
• Perserikatan desa (Perserikatan Rumah tangga desa):
masyarakat hukum adat yg wilayahnya meliputi beberapa
rumah tangga desa yang para warganya sudah saling bekerja
sama dan bertukar bantu serta bergotong royong dalam
memenuhi kepentingan mereka bersama, misal dalam hal
penjagaan keamanan, Pemeliharaan sistem irigasi,
Contohnya: Tapanuli
4. Perubahan-perubahan dalam susunan Desa
• Pada zaman pra kolonial: Tata susunan serta suasana
masyarakat desa pada zaman yg lampau berdsarkan kpd adat
istiadat mengalami perubahankrn pengaruh tata administrasi
kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Para kerajaan meliputi
seluruh lingkungan desa di dalam kerajaan masing2. Raja
bersemayam di istana di ibu kota negara; sekitar raja adalah
famili raja (putro dan sentono dalem dan para pegawai kerajaan
yg tertinggi.
• Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda: Tata administrasi
kerajaan2 di berbagai kepulauan Indonesia lambat laun diganti
dg tata administrasi kolonial Belanda yg pengaruhnya adalah:
• Yang merusak, misalnya di kota2 besar spt Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan, Makassar, dsb. Persekutuan desa sbg
persekutuan hukum menjadi lenyap.
• Di luar kota besar pengaruh yg menekankan penduduk desa utk
mempererat kehidupannya dalam dlm persekutuan hukum
sangat terasa, sebab pemerintah Belanda menganggap dirinya
sbg pengganti raja dan meajibkan desa2 bayar pajak.
5. Pada zaman Republik Indonesia:
Masalah tata administrasi
pemerintahan, khususnya ttg
pemerinatahan daerah, desa,
marga, nagari dsb. Tetap dianggap
sebagai sendi negara, karena tetap
merupakan daerah otonom yg
terbawa diperkuat dan
disempurnakan serta didinamisir
negara dapat mengalami
kemajuan.
7. Batas-batas berlakunya hukum Asat
Suatu daerah yang garis-garis besar corak dan sifat hukum adatnya
seragam disebut dengan lingkaran hukum adat (rechtskring). Tiap-
tiap lingkaran hukum adat itu terbagi lagi dalam kubukan-kubukan
hukum (rechtsgouw).
Lingkaran dan kubukan hukum adat tsb adalah:
1. Aceh (Aceh besar, Pantai barat aceh, Singket, Simeulue)
2. Tanah Gayo, Alas, dan Batak: A. Tanah Gayo )Gayo lucus), B. Tanah
Alas, C. Tanah Batak (Tapanuli). 1) Tapanuli Utara: a) Batak Pak-pak
(Barus) b) Batak Karo c) Batak Simelungun d) Batak Toba (Samosir,
Balige, Lagubati, Lumban Julu). 2) Tapanuli Selatan: a)
Padanglawas (Tano Sepanjang) b) Angkola c) Mandailing
(Sayirmatinggi)
2.a. Nias (Nias Selatan)
8. 3. Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanahdatar, Lima puluh kota, Tanah Kampar,
Korinci)
3.a. Mentawai (Orang-orang Pagai).
4.Sumatera Selatan: a. Bengkulu (Rejang). B. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian,
Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang) c. Palembang (Anak- Lakitan, Jelma Daya, Kuba,
Pasemah, Semendo) d. Jambi (Penduduk daerah Batin dan Penghulu).
4.a. Enggano
5. Daerah Melayu (Lingga Riau, Inderadiri, Sumatera Timur, Orang-orang Banjar)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam
Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klementen, Dayak Landak dan Dayak Tayan, Dayak
Lawangan, Lepo-Alim, Lepo-Timai, Long-Glatt, Dayak Maayan-Patai, Dayak Maanyan Suiting,
Dayak Ngayu, Dayak Ot-Danum, Dayak Penyabung-Punan)
8. Minahasa (Menado)
9. Gorontalo (Bolaan Mangondow, Boalemo)
10. Daerah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili,
Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai).
11. Sulawesi Se;atan (Orang-orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Poure, Manadar, Makassar,
Selayar, Muna).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Halmahera, Tobelo, Kepulauan Sula, Tidore).
13. Maluku-Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Saparua, Buru, Seram,
Kepulauan Kei, Kepulauan Ara, Kaisar)
14. Irian
15. Kepulauan Timor (Kelompok Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah,
Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Savu, Bima).
16. Bali dan Lombok (Bali, TugananPagringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana,
Lombok, Sumbawa).
17. Bagian Tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura (Jawa bagian Tengah,
Kedu, Purwerejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
18. Daerah Kerajaan (Solo dan Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Prahiangan, Tanah Sunda, Jakarta, Banten)
9. Pendekatan lain yang mungkin digunakan untuk menalaah wilyah
hukum adat adalah “Pendekatan Suku Bangsa”. (Selo Soemardjan)
Menuurt Geerts ada 300 suku bangsa di
Indonesia. Semen tara pendapat lain mengatakan
ada 366 lebih Rinciannya sbb:
1. Sumatera 49
2. Jawa 7
3. Kalimantan 73
4. Sulawesi 117
5. Nusa Tenggara 30
6. Maluku-Ambon 41
7. Irian Jaya 49
10. HUKUM PERORANGAN
• Hukum perorangan dalam hukum adat meliputi manusia
subyek hukum dan badan-badan hukum sebagai subyek
hukum.
• Manusia sebagai subyek hukum dalam hukum adat
mengandung pengertian bahwa setiap manusia baik laki-
laki maupun perempuan memiliki kedudukan yg sama
sbg subyek hukum karena setiap manusia dlm hukum
adat adalah pendukung atau pembawa hak dan
kewajiban. Namun subyek hukum dalam hukum
perorangan tdk semuanya mampu melakukan perbuatan
hukum. Yang dianggap telah mampu hanya mereka yg
telah dewasa.
11. LANJUTAN
Dlm hukum adat tdk ada kriteria yg pasti ttg siapa yg dpt disebutkan telah
dewasa karena dlm setiap daerah memiki kriteria yg berbeda .Namun pada
umumnya disebutkn telah dewasa setelah menikah dan telah lepas dari
wewenang serta tanggung jawab orang tuanya. Menurut Soepomo
seseorang disebut telah dewasa apabila ia telah kuwat gawe (dapat/mampu
bekerja) dan cakap mengurus harta bendanya lain keperluannya sendiri.
Dengan demikian penentuan dewasa tdk hanya dilihat dari segi usia saja.
Badan hukum sebagai subyek hukum adalah persekutuan (desa, nagari,
famili, marga, dll), perkumpulan-perkumpulan yg meiliki organisasi yg tegas
dan rapi, seperti mapalus (Minahasa), jula-jula (Minangkabau), mahaka
(Selayar), subak (Bali), wakap dan akhir-akhir ini yayasan-yayasan). (Lihat
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas hukum adat, hlm. 103-
107 dan C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, hlm.
33-34).
