Dokumen tersebut merangkum evaluasi zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan kerangka logis, kriteria pengusulan, dan penetapan WBK/WBBM dibandingkan Peraturan sebelumnya. Juga dijelaskan mekanisme penilaian internal dan pen

1. Sujatmiko Wibowo
EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK & WBBM
Disampaikan pada Pelatihan Kantor Sendiri, Senin 6 Juni 2022
(PERMENPAN RB NO 90 TAHUN 2021)

2. Struktur
Permenpan Nomor 90/2021

3. Perubahan Kerangka Logis
Permenpan No 10/2019 dg Permenpan 90/2021
PERMENPAN 10/2019

4. Perubahan Kriteria
Pengusulan ZI WBK/WBBM
PERMENPAN 10/2019 PERMENPAN 90/2021

5. Perubahan Penetapan
WBK/WBBM
PERMENPAN 10/2019 PERMENPAN 90/2021

6. Mekanisme & Kerangka Logis
Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

7. Komponen Pengungkit
Manajemen Perubahan

8. Komponen Pengungkit
Penataan Tata Laksana

9. Komponen Pengungkit
Penataan Manajemen SDM

10. Komponen Pengungkit
Penguatan Akuntabilitas

11. Komponen Pengungkit
Penguatan Pengawasan

12. Komponen Pengungkit
Pelayanan Publik

13. Strategi
Pembangunan ZI

14. Peran
Tim Penilai Internal (TPI)

15. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh
Tim Penilai Internal (TPI)

16. Mekanisme Penilaian Internal
Pada Kementerian/Lembaga
PENILAIAN
PENDAHULUAN
Penilaian pendahuluan merupakan
penilaian yang sifatnya berjenjang dari unit
kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya
kepada unit yang ada di bawahnya.
02
EVALUASI TPI
TPI melakukan evaluasi dan menyusun
laporan hasil evaluasi internal yang
memuat simpulan apakah unit kerja/satuan
kerja memenuhi atau belum memenuhi
kriteria untuk diajukan evaluasi ke TPN.

17. Ketentuan
Pengusulan ZI ke TPN

18. Metode
Evaluasi ZI oleh TPN

19. Pemantauan Unit Kerja
Berpredikat WBK/WBBM
Unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM wajib dinilai kembali kelayakannya setiap 2 tahun
sekali oleh TPIdan hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi dan TPN

20. Terima Kasih