RKPD Kota Palangka Raya 2016

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERE N CANAA N PE MB ANGUN AN DA ERAH
TAHU N 2 0 1 4

WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam
pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang
berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan,
Pemerintah Daerah setiap tahun, maka wajib
menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2015.
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Nomor 4385);
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Nomor 4578);

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Nomor 4741);
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815 );
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Nomor 4816);
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan

22.
23.
24.
25.
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka
Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor
2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka
Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 04);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun
2008-2028.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini yang dimaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
2. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka
Raya;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Palangka Raya;
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD
adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2015.
BAB II
Pasal 2
(1) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;
(2) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 merupakan landasan
dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
Tahun Anggaran 2015;
(3) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 memuat Rencana
Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya
dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31
Desember 2015.
Pasal 3
RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 merupakan dasar
Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palangka Raya.
Pasal 4
Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya
RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 dan belum tercantum
dalam RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015.
Pasal 5
Sistematika RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 adalah
sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah
BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI : Penutup

BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
Pasal 6
RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 dapat diubah menjadi
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 apabila terjadi
hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 beserta matriknya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka
Raya.
Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Juni 2014
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H.M. RIBAN SATIA
Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Juni 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
KANDARANI
BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014
NOMOR

i
DAFTAR ISI
Halaman
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 231 Tahun 2014 Tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2015
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL .............................................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ................................................... 2
1.2.1 Maksud .................................................................................................... 2
1.2.2 Tujuan ...................................................................................................... 3
1.3 Landasan Hukum ............................................................................................. 3
1.4 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya............... 5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ........................................................................ 6
BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................................. 7
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis .................................................. 7
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah ...................................... 7
2.1.1.2 Klimatologi ............................................................................ 7
2.1.1.3 Geologi .................................................................................... 7
2.1.1.4 Penggunaan Lahan dan Pengembangan Wilayah... 8
2.1.1.5 Demografi .............................................................................. 9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................ 10
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................. 10
2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional ............. 10
2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha .... 10
2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita ................................... 11
2.1.2.1.4 Produktifitas Tenaga Kerja ......................... 11
2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial ............................................ 12
2.1.2.2.1 Pendidikan ........................................................ 12
2.1.2.2.2 Kesehatan .......................................................... 13
2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan ............................................. 14
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................. 14
2.1.3.1 Sarana Infrastruktur .......................................................... 14
2.1.3.2 Pendidikan ............................................................................. 14
2.1.3.3 Pelayanan Kesehatan ........................................................ 15
2.1.3.4 Pelayanan Perhubungan .................................................. 15
2.1.3.5 Energi ...................................................................................... 16
2.1.3.6 Sarana Telekomunikasi..................................................... 16
2.1.3.7 Akses Air Bersih .................................................................. 17
2.1.4 Aspek Daya Saing ................................................................................ 17

ii
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Daerah ............................................ 17
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ...................... 18
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ................................................. 18
2.1.4.3.1 Pertambangan .................................................. 19
2.1.4.3.2 Kehutanan dan Perkebunan ....................... 20
2.1.4.3.3 Pertanian ............................................................ 20
2.1.4.3.4 Peternakan ........................................................ 21
2.1.4.3.5 Perikanan ........................................................... 21
2.1.4.3.6 Industri ............................................................... 22
2.1.4.3.7 Kerajinan Rakyat ............................................. 23
2.1.4.3.8 Pariwisata .......................................................... 23
2.1.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia .......................................... 24
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi
RPJMD .................................................................................................................... 25
2.2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2012 ................................................. 25
2.2.1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ................. 25
2.2.1.2 Dinas Kesehatan ................................................................. 25
2.2.1.3 Dinas Pekerjaan Umum .................................................... 27
2.2.1.4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan .......... 28
2.2.1.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............. 29
2.2.1.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30
2.2.1.7 Badan Lingkungan Hidup ................................................ 30
2.2.1.8 Dinas Pasar dan Kebersihan .......................................... 31
2.2.1.9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .................... 32
2.2.1.10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana .............................................................................. 33
2.2.1.11 Dinas Sosial ........................................................................... 33
2.2.1.12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ....................... 34
2.2.1.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .. 35
2.2.1.14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .............................. 36
2.2.1.15 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat ............................................................................ 37
2.2.1.16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ............................. 37
2.2.1.17 Sekretariat Daerah ............................................................. 38
2.2.1.18 Sekretariat DPRD ................................................................ 39
2.2.1.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .......... 40
2.2.1.20 Inspektorat ............................................................................ 40
2.2.1.21 Kecamatan Pahandut ........................................................ 41
2.2.1.22 Kecamatan Bukit Batu ...................................................... 42
2.2.1.23 Kecamatan Jekan Raya ..................................................... 42
2.2.1.24 Kecamatan Sabangau ........................................................ 43
2.2.1.25 Kecamatan Rakumpit ........................................................ 43
2.2.1.26 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal .............................................................. 44
2.2.1.27 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ................. 45
2.2.1.28 Sekretariat Korpri .............................................................. 45

iii
2.2.1.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan .................................................................................... 46
2.2.1.30 Badan Pemberdayaan Masyarakat .............................. 47
2.2.1.31 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan
Dokumentasi ........................................................................ 48
2.2.1.32 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ........... 48
2.2.1.33 Dinas Kehutanan dan Perkebunan .............................. 49
2.2.1.34 Dinas Pertambangan dan Energi .................................. 50
2.2.1.35 Dinas Pendapatan Daerah ............................................... 51
2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2013 ...................... 52
2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro
Pembangunan Daerah ...................................................... 52
2.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan
Urusan ..................................................................................... 53
2.2.1.1 Urusan Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga................................................................. 53
2.2.1.2 Urusan Kesehatan ............................................. 55
2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum ................................ 55
2.2.1.4 Urusan Penataan Ruang .................................. 56
2.2.1.5 Urusan Perencanaan Pembangunan .......... 56
2.2.1.6 Urusan Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika .......................................................... 57
2.2.1.7 Urusan Lingkungan Hidup ............................. 57
2.2.1.8 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 58
2.2.1.10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana .......................................... 58
2.2.1.11 Urusan Sosial ....................................................... 59
2.2.1.12 Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi .. 59
2.2.1.13 Urusan Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan......................................................... 60
2.2.1.14 Urusan Kebudayaan dan Pariwisata .......... 60
2.2.1.15 Urusan Ketahanan Pangan ............................. 61
2.2.1.16 Urusan Pemberdayaan Masyarakat ........... 61
2.2.1.17 Urusan Kearsipan .............................................. 62
2.2.1.18 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri ....................................................... 62
2.2.1.19 Urusan Pemerintahan Umum ....................... 63
2.2.1.20 Urusan Penanaman Modal ............................. 64
2.2.1.21 Urusan Kepegawaian ....................................... 65
2.2.1.22 Urusan Pertanian ............................................... 65
2.2.1.23 Urusan Kehutanan dan Perkebunan........... 66
2.2.1.24 Urusan Pertambangan dan Energi .............. 66
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................................... 67
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah ........................ 67
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah ..................... 69

iv
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................... 72
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan
Tahun 2014 .............................................................................................. 73
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto .......................................................................................... 73
3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita ...................................... 77
3.1.1.3 Laju Inflasi ................................................................................ 77
3.1.1.4 Perbankan ................................................................................ 78
3.1.1.5 Penanaman Modal ................................................................ 79
3.1.1.6 Pengangguran ......................................................................... 80
3.1.1.7 Distribusi Pendapatan ......................................................... 81
3.1.1.8 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro .................. 82
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015
dan 2016 .................................................................................................... 82
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 84
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................... 84
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 86
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .............................................. 87
3.2.3.1Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ................................. 88
3.2.3.2Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ................................ 88
3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan
Pembangunan Daerah .......................................................................... 89
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 ....................................... 91
4.2 Sasaran Pembangunan ................................................................................... 91
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ................... 95
BAB VI PENUTUP ....................................................................................................................... 97

v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012........ 10
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011....................................................... 11
Tabel 2.3 Produktifitas Tenaga Kerja dasar harga berlaku tahun 2000 di
Kota Palangka Raya Tahun 2011-2012........................................................ 12
Tabel 2.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas
dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 (Rupiah)....................... 18
Tabel 2.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga
Berlaku dan Konstan 2000 serta Pertumbuhannya Tahun 2008-
2012 (Jutaan Rupiah) .......................................................................................... 19
Tabel 2.6 Potensi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................... 21
Tabel 2.7 Produksi Perikanan Perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun
2008-2012 ............................................................................................................... 22
Tabel 2.8 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya Tahun
2008-2012 .............................................................................................................. 22
Tabel 2.9 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat
Pendidikan yang di tamatkan dan Jenis Kelamin .................................... 24
Tabel 2.10 Tingkat Pendidikan Yang di Tamatkan dan Jenis Kelamin ................... 25
Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Palangka Raya Tahun 2013 ................................................ 26
Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka
Raya Tahun 2013 ................................................................................................. 26
Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota
Palangka Raya Tahun 2013 .............................................................................. 27
Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan,
Pertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ......................................... 28
Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ..................................... 29
Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Palangka Raya Tahun 2013 ................................. 30
Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota
Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar dan Kebersihan Kota
Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2013 ......................................... 32
Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun
2013 .......................................................................................................................... 33
Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Tahun 2013 ............................................................................................................ 34
Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2013 ....................................... 35

vi
Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun 2013 ............ 35
Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013 ............................................. 36
Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kestauan bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013 .............. 37
Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013 ........................................................ 38
Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2013 ................................................................................................. 38
Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka
Raya Tahun 2013 ................................................................................................. 39
Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 ......................................... 40
Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya
Tahun 2013 ............................................................................................................ 41
Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Kota
Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Kota
Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Kota
Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Kota
Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Kota
Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Tahun 2013 . 44
Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ..................................... 45
Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri Kota Palangka
Raya Tahun 2013 ................................................................................................. 46
Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ............................ 46
Tabel 2.40 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013............................................ 47
Tabel 2.41 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan, Kearsipan
dan Dokumentasi Kota Palangka Raya Tahun 2013................................ 48
Tabel 2.42 Program Dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2013............................................ 49
Tabel 2.43 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan dan
Perkebunan kota Palangka Raya Tahun 2013........................................... 50
Tabel 2.44 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi
kota Palangka Raya Tahun 2013 .................................................................... 51
Tabel 2.45 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2013............................................................................... 52

vii
Tabel 2.46 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya
Tahun 2011-2013 ................................................................................................. 53
Tabel 2.47 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD Pada
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya
Tahun 2013 ............................................................................................................ 54
Tabel 2.48 Realisasi Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator RPJMD pada
Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tahun 2013................................... 55
Tabel 2.49 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD pada
Dinas Pekerjaan Umum kota Palangka Raya Tahun 2013.................... 55
Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka raya
Tahun 2013 ............................................................................................................ 56
Badan Perencanaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 ........... 56
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palangka
raya Tahun 2013 ................................................................................................... 57
Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013................ 57
Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya Tahun 2013 .......... 58
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun
2013 ........................................................................................................................... 58
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2013 .......................................... 59
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun
2013 .......................................................................................................................... 60
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka
Raya Tahun 2013 .................................................................................................. 60
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun
2013 .......................................................................................................................... 61
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun
2013 ........................................................................................................................... 62
Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka
Raya Tahun 2013 .................................................................................................. 62

viii
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013............ 63
Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013................................ 63
Tabel 2.67 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD Pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2013 ............................................................................................................ 64
Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2013 .......................................... 64
kantor Pelayanan perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kota
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka raya
Tahun 2013 ............................................................................................................ 65
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya
Tahun 2013 ............................................................................................................. 66
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Tahun
2013 ........................................................................................................................... 66
Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya Tahun 2013.. 67
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sektor) Atas
Dasar Harga Konstan 2000 ............................................................................... 75
Tabel 3.2 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012
(Jutaan Rupiah)...................................................................................................... 76
Tabel 3.3 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-
2012 (Jutaan Rupiah) .......................................................................................... 76
Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012 (Rupiah) ................................. 77
Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012.......................... 78
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sektor) Atas
Dasar Harga Konstan 2000 ............................................................................... 75
Tabel 3.2 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012
(Jutaan Rupiah)...................................................................................................... 76
Tabel 3.3 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-
2012 (Jutaan Rupiah) .......................................................................................... 76
Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012 (Rupiah) ................................. 77
Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012.......................... 78
Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing menurut Sektor Ekonomi di
Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah)....................... 78

ix
Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis
Simpanan di Kota Palangka Raya (Jutaan Rupiah) .................................. 79
Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di
Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah)....................... 80
Tabel 3.9 Rencana Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota
Palangka Raya Tahun 2008-2012 (Ribu US$) ........................................... 80
Tabel 3.10 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012................... 81
Tabel 3.11 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012
menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio............................................. 81
Tabel 3.12 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi
Kota Palangka Raya 2012 .................................................................................. 82
Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2013-2015 ............................................................................................................... 85
Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2013-2015 .............................................................................................................. 87
Tabel 3.15 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2013-2015...................................................................................... 88
Tabel 3.16 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2013-2015 .................................................................. 89
Tabel 3.17 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan
Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-
2015............................................................................................................................. 89
Tabel 5.1 Daftar Rekapitulasi Usulan Pagu Belanja Langsung per SKPD Kota
Palangka Raya Tahun 2015................................................. ............................ 95

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2014
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun
2015 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau
rencana pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2015.
Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat substansial
merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 ke
dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
Hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program RKPD tahun
2013 yang meliputi realisasi capaian target kinerja dan realisasi target capaian
kinerja program secara umum telah dilaksanakan SKPD dengan baik dan
realisasi capaian kinerja yang diharapkan dari terlaksananya program tersebut
telah tercapai.
Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015
dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi secara nasional dan provinsi. Arah
ekonomi nasional diperkirakan tumbuh secara bertahap menjadi 7,55 persen
pada tahun 2015, laju inflasi sebesar 6,05, PDRB per kapita Rp. 6.109.000,00,
indeks Gini sesbesar 0,30, pemerataan pendapatan versi bank Dunia sebesar
20,11. Sedangkan arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada
tahun 2015 melakukan penetapan indikator kinerja daerah pertumbuhan
ekonomi sebesar 7,5 persen, laju inflasi provinsi 2,5 persen, PDRB per kapita Rp.
31,0 Juta, angka kemiskinan sebesar 2, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,
rangking IPM berada 5 secara nasional. Ekonomi nasional diperkirakan tumbuh
secara bertahap menjadi 5,7-5,8 persen.
Program prioritas pembangunan Kota Palangka Raya pada Tahun
Anggaran 2015 mengacu pada Program prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. Pada tahun
2015 untuk mendanai pembangunan melalui APBD Kota Palangka Raya,
sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada tahun
2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.026.257.073.983,38. Sumber-sumber
pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.
109.630.725.000,00 dan Dana Perimbangan ditarget sebesar
Rp.772.586.679.408,00 serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan
Rp.194.039.5669.575,38.

Tahun 2014
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar
Rp.1.044.632.680.673,38 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.684.459.366.150,47 dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar
Rp.396.173.313.552,91. Usulan belanja langsung untuk 35 (tiga puluh lima)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya
yang merupakan hasil Musrenbang sebesar Rp. 665.236.378.453,28.
Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah tahun 2015,
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan
sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dan tidak dianggarkan Pencairan Dana Cadangan.
Perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2015,
tidak ada Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah sebesar Rp. 9.624.393.310,00 Pembayaran Pokok Utang
dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00.

1Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun
2016 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau
rencana pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2016.
Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat substansial
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ke dalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah.
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2016 memuat arahan operasional
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan
kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016 sehingga digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Dokumen RKPD tersebut berisikan penentuan prioritas, pagu anggaran
yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2016, juga
sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu
evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana dapat diketahui kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
Mengingat posisi strategis dokumen RKPD Kota Palangka Raya
Tahun 2016 dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah
dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar diberikan sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat
dihasilkan dokumen RKPD yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah antara lain : disusun berdasarkan evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; program prioritas dalam RKPD harus
sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen
RPJMD pada tahun berkenaan; program dan kegiatan prioritas dalam RKPD
harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh

Tahun 2016
pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang; program dan kegiatan
prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan;
program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan
yang menunjukkan prakiraan maju.
Penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2016 disusun melalui
proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal RKPD,
penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD perumusan
rancangan akhir RKPD, Penetapan RKPD. Perumusan RKPD dilakukan
melalui serangkaian kegiatan yaitu pengolahan data dan informasi; analisis
gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah;
evaluasi kinerja tahun lalu; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah
nasional; perumusan permasalahan, program prioritas dan sasaran
pembangunan daerah beserta pagu indikatif. Keseluruhan tahapan ini
dilakukan guna menjamin keterkaitan, keselarasan, sinergitas,
kesinambungan dan konsisten dalam penyusunan dokumen RKPD.
Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kota
Palangka Raya, maka RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2016 merupakan
wujud implementasi dari pelaksanaan RPJP Kota Palangka Raya Tahun
2008-2028 dan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 serta
memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Palangka Raya pada tahun 2016.
Sehingga RKPD mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator
kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran
pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil
musrenbang Kota Palangka Raya.
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2016
adalah sebagai berikut :
1.2.1 Maksud
1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang
tertuang di dalam RKPD 2016 dengan kebutuhan riil masyarakat Kota
Palangka Raya;

Tahun 2016
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai acuan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2016;
3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders di Kota
Palangka Raya untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta
rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan
tahun anggaran berikutnya.
1.2.2 Tujuan
1. Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh Badan/Dinas/Instansi/Unit
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun
2016 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;
2. Agar kinerja seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya
selama tahun 2016 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai
dengan indikator yang telah ditetapkan, terutama dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
1.3 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja
Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2016
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815 );

Tahun 2016
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015;
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 9);

Tahun 2016
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 19).
1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan
RPJM Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Disamping itu juga, RKPD ini disusun
dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-program
pembangunan yang termuat dalam RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka
Raya Tahun 2013-2018. RKPD juga menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam
menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun
2016, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD. Disamping itu, RKPD
menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rujukan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2016 ini terdiri dari 6 (enam)
bab, dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah
BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI : Penutup

7
Tahun 2016
BAB II
EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah
Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30`- 114˚07`
Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km2
(267.851 Ha). Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat : Kabupaten Katingan
Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu
Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 117,25 Km2, Kecamatan Sabangau dengan
luas wilayah 583,50 Km2, Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 352,62 Km2,
Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 572,00 Km2 dan Kecamatan Rakumpit
dengan dengan luas wilayah 1.053,14 Km2.
2.1.1.2 Klimatologi
Kota Palangka Raya memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim
hujan dan musim kemarau. Selama tahun 2013, hujan terjadi setiap bulan. Curah
hujan di wilayah Kota Palangka Raya pada bulan Januari sampai dengan dengan
Desember tahun 2013 berkisar minimum 121.2 mm maksimum mencapai 503.4 mm.
Kelembaban udara berkisar antara 80-87 persen. Kota Palangka Raya mempunyai
temperatur minimum 26,20C dan temperatur maksimum 28,00C.
2.1.1.3 Geologi
Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan
Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan
Kecamatan Rakumpit dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols).
Berdasarkan taksonomi tanah dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol,
inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.
Berdasarkan jenis tanah di Kota Palangka Raya terdiri dari podsol dengan
luas 10.078 ha, regosol dengan luas 89.955 ha, organosol dengan luas 141.088 ha,
aluvial dengan luas 24.635 ha, litosol dengan luas 180 ha, podsolik kuning dengan
luas 179 ha serta sungai dan danau dengan luas 4.286 ha. Formasi geologi yang ada

8
Tahun 2016
di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi Aluvium (Qa) (tersusun dari
bahan bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan
lepas, merupakan endapan sungai dan rawa) dan formasi Batuan Api (Trv) (tersusun
dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya
terdiri dari andesit, basalt dan rijang. Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota
Palangka Raya juga termasuk ke dalam formasi Dahor (TQd) (tersusun atas sebagian
besar pasir kuarsa dengan dasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan
konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit dan lempung).
2.1.1.4 Penggunaan dan Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah di Kota Palangka Raya memperhatikan berbagai
aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan
menciptakan struktur dan pola tata ruang. Pola pengembangan wilayah Kota
Palangka Raya memperhatikan aspek kecenderungan pengembangan pembangunan,
fungsi-fungsi kawasan, karakteristik alam, proyek pertumbuhan penduduk,
kecenderungan investasi.
Pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun
2029 terdiri dari kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian dengan luas kawasan
36.153 ha; Kawasan Lindung Sungai dan Danau dengan luas kawasan 11.808 ha;
Taman Wisata terdiri dari Nyaru Menteng, Bukit Tangkiling, Marang dengan luas
kawasan masing-masing 861 ha, 414 ha, 1873 ha, 3.648 ha; Hutan PLG dengan luas
kawasan 3.648 ha; Kawasan Sosial Forestry dengan luas kawasan 3.590 ha; Kawasan
Hutan Produksi dengan luas kawasan 7.064 ha; Kawasan Pengembangan Produksi
dengan luas kawasan 84.353 ha; Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain dengan
luas kawasan 117.187 ha.
Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui
proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan
kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan
lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai
memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan
struktur dan pola tata ruang wilayah kota yang terpadu yaitu: mempertimbangkan
kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka
Raya saat ini, memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri
dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-
masing kecamatan tersebut, memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan
dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya, mempertimbangkan
kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan,

9
Tahun 2016
memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029,
memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di
Kota Palangka Raya, memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai
Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
2.1.1.5 Demografi
Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 30
(tiga puluh) Kelurahan yaitu:
1. Kecamatan Pahandut
Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung,
Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan
Kelurahan Pahandut Seberang.
2. Kecamatan Jekan Raya
Dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka,
Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
3. Kecamatan Sabangau
Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan
Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau
Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
4. Kecamatan Bukit Batu
Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang
Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong,
Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
5. Kecamatan Rakumpit
Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager,
Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan
Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.
Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada 2013 sebanyak 244.500 orang
yang terdiri dari 125.000 jiwa (51,12 persen) laki-laki dan 119.500 jiwa (48,88
persen) perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 91 orang tiap Km².
Sebaran penduduk Kota Palangka Raya tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi
di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya berjumlah masing-masing 80.324
jiwa dan 119.178 jiwa dan sisanya tersebar di Kecamatan Sabangau, Kecamatan
Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit berjumlah masing-masing 14.883 jiwa, 12.195
jiwa dan 3.019 jiwa.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

10
Tahun 2016
2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya mulai tahun 2008 sampai
dengan tahun 2012 selalu mengalami pertumbuhan positif. Perekonomian Kota
Palangka Raya tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan positif, lebih tinggi dari
pertumbuhan tahun sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palangka
Raya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 semakin memperlihatkan
kemajuan. Pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 7,55 persen sedangkan pada tahun
2011 sebesar 6,99 persen. Kondisi ini mempengaruhi perekonomian yang ditandai
dengan meningkatnya level pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya sebesar 0,56
persen. Untuk lebih jelasnya Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013
Tahun
Laju Pertumbuhan
(%)
(1) (2)
2008 6,09
2009 5,55
2010 6,95
2011*) 6,99
2012 **) 7,55
2013***) 7,72
Rata-Rata 6,81
Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2013)
Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha
PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2012 adalah sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan sebesar 14,78 persen dikuti oleh sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,52 persen; sektor bangunan sebesar 8,35
persen dan sektor jasa-jasa sebesar 7,59 persen serta sektor listrik, gas dan air bersih
sebesar 7,22 persen. Sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif seperti sektor
pertanian sebesar 2,48 persen; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,33
persen; sektor industri pengolahan sebesar 2,04 persen; dan sektor pengangkutan
dan komunikasi sebesar 4,23 persen. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kota
Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

11
Tahun 2016
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Tahun 2008-2013
Lapangan Usaha
2008 2009 2010 2011*) 2012**) 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertanian 5,58 2, 45 -2,13 0,30 2,48
2. Pertambangan dan Penggalian 5,66 9,48 6,12 1,30 3,33
3. Industri Pengolahan 4,90 3,85 2,57 2,02 2,04
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,91 3,13 4,25 3,99 7,22
5. Bangunan 5,84 9,13 6,94 8,89 8,35
6. Perdagangan, Hotel dan
Restoran
6,41 8,51 7,90 10,12 10,52
7. Pengangkutan dan Komunikasi 2,00 3,06 5,08 5,66 4,23
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan
32,21 12,51 22,46 10,84 14,78
9. Jasa – jasa 5,07 4,09 7,06 7,03 7,59
T o t a l 6,09 5,55 6,95 6,99 7,55
Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Semakin membaiknya kinerja sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan merupakan sinyal perkembangan aktivitas ekonomi di Kota Palangka
Raya. Demikian juga lembaga pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan
nonbank yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas pada sektor riil menunjukkan
perkembangan yang cukup besar pada tahun 2012, seiring dengan meningkatnya
sektor keuangan, berimbas pada meningkatnya usaha masyarakat di sektor
perdagangan, restoran dan hotel.
2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita
Pendapatan regional perkapita Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku
pada tahun 2012 sebesar Rp. 16.054.403,04 meningkat dibandingkan pada tahun
2011 sebesar Rp. 14.411.838,54 atau naik sebesar 11,46 persen. Sedangkan atas
dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 menjadi Rp. 5.793.423,26 dibandingkan
pada tahun 2011 dari Rp. 5.550.433,0 atau naik sebesar 4,38 persen. Pertumbuhan
PDRB Perkapita atas dasar harga tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 berlaku
meningkat sebesar 11,46 persen dan atas dasar harga konstan 2000 meningkat
sebesar 4,38 persen.
2.1.2.1.4 Produktifitas Tenaga Kerja
Penduduk Kota Palangka Raya sebanyak 69,78 % berumur 15 tahun ke atas
yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar
penduduk sebanyak 30,17 % berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor
perdagangan, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah di sektor listrik, gas
dan air yakni 0,64 %. Dimana terjadi peningkatan jumlah pencari kerja di tahun 2012

12
Tahun 2016
dibandingkan dengan tahun 2011 dimana tingkat pendidikan pencari kerjanya
terbanyak pada lulusan universitas atau sarjana. Banyaknya Tenaga kerja tidak
sebanding jumlah pangsa atau permintaan tenaga kerja yang ada.
Di Kota Palangka Raya rata- rata produktifitas tenaga kerja atas dasar harga
berlaku tahun 2000 pada tahun 2012 sebesar Rp. 53.769.030,00 sedangkan pada
tahun 2011 sebesar Rp. 39.089.240,00 menunjukkan adanya kenaikan pada tahun
2012 dibandingkan tahun 2011. Untuk lebih jelasnya produktifitas tenaga kerja di
Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.3 Produktifitas Tenaga Kerja dasar harga berlaku tahun 2000 di Kota
Palangka Raya Tahun 2011-2012
Kelompok Sektor 2000 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4)
1. Primer 15.258,02 21.411.780 25.306.330
2. Sekunder 18.055,75 29.039.950 45.429.990
3. Tersier 18.721,46 45.157.320 61.646.840
Rata-rata 18.321,69 39.080.240 53. 769.030
2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial
2.1.2.2.1 Pendidikan
Pembangunan bidang Pendidikan di Kota Palangka Raya tercermin pada
fasilitas USB, RKB dan rehab gedung ruang kelas SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
sehingga terjadi adanya peningkatan sarana prasarana pendidikan serta peningkatan
sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan di
Kota Palangka Raya tercermin dari beberapa indikator antara lain pada Tahun
Pelajaran 2011/2012 pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) nilai APK sebesar
125,83 persen dan nilai APM sebesar 96,47 persen; pada jenjang pendidikan sekolah
menengah tingkat pertama (SLTP) nilai APK sebesar 107,50 persen dan nilai APM
sebesar 98,41 persen sedangkan pada pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas
(SLTA) nilai APK sebesar 102,34 persen dan nilai APM sebesar 86,21 persen.
Selanjutnya, di Kota Palangka Raya angka kelulusan tahun 2010/2011 pada jenjang
pendidikan SD/MI sebesar 100 persen, angka kelulusan jenjang pendidikan
SMP/MTs sebesar 99,49 persen serta angka kelulusan pada jenjang pendidikan
SMA/MA sebesar 93,18 persen serta SMK angka kelulusan sebesar 96,51 persen.
Program wajib belajar 9 tahun sudah dapat dituntaskan pada tahun 2008 dan
pada tahun 2009 Pemerintah Kota Palangka Raya telah mencanangkan wajib belajar
12 tahun diharapkan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan masyarakat Kota
Palangka Raya usia 16-18 tahun semua dapat mengenyam pendidikan minimal
setingkat SMA. Pada tahun 2010 yang lalu, sudah terpasang school-net pada 111

13
Tahun 2016
sekolah tingkat SD, SMP dan SMA negeri/swasta sehingga anak didik dapat dengan
mudah mengakses berbagai hal terkait dunia pendidikan melalui internet.
Saat ini terdapat 368 sekolah negeri dan swasta, 19 PTN dan PTS dengan
jumlah Guru PNS 3.298 orang, Guru Non PNS 1.400 orang Jumlah Guru yang sudah
kualifikasi (S-1/D-4) 1.256 orang dan yang sudah sertifikasi 1.328 orang. Program
Pemerintah Kota Palangka Raya ke depan pada tahun 2014/2015 seluruh guru yang
belum bersertifikasi dan guru yang belum S1/D4 diharapkan dapat dituntaskan.
Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan
MoU dengan beberapa perguruan tinggi negeri ternama yang ada di Indonesia
mengenai pelaksanaan program pendidikan S1 dan S2 bagi guru-guru yang ada di
Kota Palangka Raya.
2.1.2.2.2 Kesehatan
Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan 5 (lima) poin utama
peningkatan mutu pelayanan kesehatan, yaitu: a) Implementasi pelayanan prima di
puskesmas; b) Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas; c) Peningkatan
kapasitas SDM kesehatan; d) Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan; dan e)
Peningkatan layanan kegawatdaruratan.
Di bidang kesehatan pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat
seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa dan rumah bersalin dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja kesehatan di Kota
Palangka Raya yang terdiri atas dokter, bidan, pengatur rawat, apoteker dan 434
orang, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mencapai
peningkatan mutu pelayanan, terdapat tenaga kesehatan yang bekerja di Kota
Palangka Raya pada tahun 2012 adalah 434 orang yang terdiri dari tenaga medis 84
dokter umum dan 16 dokter gigi, bidan sebanyak 147 orang, perawat sebanyak 168
orang, asisten apoteker sebanyak 16 orang, teknis sebanyak 3 orang.
Terdapat 3 (tiga) Puskesmas yang ditetapkan sebagai pilot project
pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yaitu Puskesmas Menteng,
Puskesmas Panarung dan Puskesmas Pahandut. Selanjutnya terdapat 4 (empat)
Puskesmas sebagai Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenci
Dasar) yaitu Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Tangkiling
dan Puskesmas Kereng Bangkirai.
Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan kawasan tanpa rokok
meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak
bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja baik
pemerintah dan swasta, tempat umum.

14
Tahun 2016
2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan
Proporsi penduduk Kota Palangka Raya yang bekerja menurut lapangan
usaha merupakan satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian dalam menyerap
tenaga kerja. Dari keseluruhan penduduk Kota Palangka Raya tahun 2012, penduduk
umur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama sebanyak
88.049 jiwa, dimana sebagian besar bekerja di sektor perdagangan 26.563 jiwa
(30,77 persen), sektor jasa 24.212 jiwa (27,50 persen), sektor konstruksi 11.640 jiwa
(13,22 persen) dan sektor pertanian 10.114 jiwa (11,49 persen). Sedangkan sisanya
terbagi pada sektor transportasi dan komunikasi 5.092 jiwa (5,78 persen), sektor
industri 1.817 jiwa (2,06 persen), sektor keuangan 5.333 jiwa (6,06 persen), sektor
pertambangan dan penggalian 2.718 jiwa (3,09 persen).
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Sarana Infrastruktur
Secara kewenangan, ditangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi
Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kewenangan jalan di Kota
Palangka Raya adalah jalan arteri dan kolektor yang termasuk jalan nasional dan
jalan propinsi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
Kalimantan Tengah, sedangkan Jalan lokal dan lingkungan merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
Jalan raya di Kota Palangka Raya menghubungkan dengan regional ke barat
dan selatan. Arah Barat menghubungkan arah Sampit sampai dengan Pangkalan Bun
sedangkan arah Selatan menghubungkan Kuala Kapuas sampai ke Kalimantan
Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Kota
Palangka Raya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal tetapi juga lintas
eksternal. Lalu lintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk dan keluar Kota
Palangka Raya sedangkan lalu lintas internal adalah lalu lintas dalam Kota Palangka
Raya.
Prasarana jalan hingga tahun 2012 tercatat sepanjang 905,16 km dengan
jenis permukaan aspal sepanjang 484,62 km, tanah 406,24 km, dan tidak dirinci
(agregat) 14,83 km. Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang
346,00 km, sedang 175,77 km, rusak 172,23 km dan rusak berat 211,69 km.
2.1.3.2 Pendidikan
Tahun 2012 jumlah sekolah menurut strata yaitu pendidikan dasar, lanjutan
dan tinggi menunjukkan peningkatan. Rasio murid terhadap guru belum ideal dimana
rata-rata seorang guru menangani lebih dari 10 orang murid untuk tingkat

15
Tahun 2016
pendidikan dasar sedangkan untuk tingkat pendidikan lanjutan menengah serta atas
rata-rata seorang guru menangani 9 orang murid.
Sedangkan dari aspek sarana dan prasarana terdapat 368 sekolah
negeri/swasta dan 19 PTN/PTS, dengan jumlah guru PNS sebanyak 3.298 orang, guru
Non PNS sebanyak 1.400 orang. Jumlah guru yang sudah kualifikasi (S-1/D-4)
sebanyak 1.256 orang dan yang sudah sertifikasi sebanyak 1.328 orang.
2.1.3.3 Pelayanan Kesehatan
Sarana pelayanan kesehatan Kota Palangka Raya tahun 2012 rumah sakit
umum pemerintah sebanyak 3 (tiga) buah, rumah sakit swasta sebanyak 1 (satu)
buah, puskesmas sebanyak 10 (sepuluh) buah, puskesmas pembantu sebanyak 45
buah, puskesmas keliling sebanyak 20 buah, posyandu sebanyak 128 buah, polindes
sebanyak 5 buah, poskedes sebanyak 4 buah, rb/rsb sebanyak 4 buah, balai
pengobatan/klinik sebanyak 6 buah, apotik sebanyak 75 buah, praktek dokter
perorangan sebanyak 42 buah, optik sebanyak 8 buah, laboratorium medis sebanyak
7 buah serta toko obat sebanyak 31 buah.
2.1.3.4 Pelayanan Perhubungan
Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan berbagai sarana,
fasilitas, dan pelayanan yang ada di Bandar Udara Tjilik Riwut. Terdapat maskapai
penerbangan nasional yaitu Garuda, Lion Air dan Sriwijaya yang melayani rute Kota
Palangka Raya-Jakarta dan Kota Palangka Raya-Surabaya setiap hari serta 1 (satu)
maskapai penerbangan Avia Star yang melayani penerbangan perintis dari Kota
Palangka Raya ke ibu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Pada Transportasi
udara, dimana jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Tjilik
Riwut Kota Palangka Raya pada tahun 2012, masing-masing sebanyak 3.648 kali dan
3.652 kali. Ini berarti ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011. Kedatangan
penumpang juga terjadi kenaikan dari 302.081 di tahun 2011 naik menjadi 354.457
pada tahun 2012. Saat ini, terdapat 3 (tiga) maskapai penerbangan nasional (Garuda,
Lion Air dan Sriwijaya) yang melayani rute Kota Palangka Raya-Jakarta dan Kota
Palangka Raya-Surabaya setiap hari, serta 1 (satu) maskapai penerbangan Avia Star
yang melayani penerbangan perintis dari Kota Palangka Raya ke ibukota kabupaten
yang ada di Kalimantan Tengah.
Angkutan darat terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor tahun 2012
sebanyak 90.648 buah, yang terdiri dari sepeda motor 82.320 buah, mobil
penumpang 3.716 buah, truk 4.510 buah, dan bus/minibus ada 60 buah serta
kendaraan khusus sebanyak 42 buah.

16
Tahun 2016
Sistem transportasi sungai merupakan transportasi yang bersifat tradisional
dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk Kota Palangka Raya sejak dahulu.
Kelurahan-kelurahan yang menjadi bagian wilayah Kota Palangka Raya sebagian
berada di tepi sungai sehingga transportasi sungai masih menjadi pilihan oleh
sebagian penduduk menjalankan aktifitas perekonomian.
Di bidang angkutan sungai, jumlah bongkar barang di tahun 2012 adalah 883
ton dan jumlah barang yang dimuat ada 1.825 ton. Sedangkan jumlah kedatangan dan
keberangkatan penumpang masing-masing 441 orang dan 367 orang. Sistem
transportasi sungai tersebut, didukung dengan terdapatnya beberapa pelabuhan
sungai antara lain Pelabuhan Sabangau di Kelurahan Tanjung Pinang dan Pelabuhan
Rambang di Kota Palangka Raya, dengan pelayanan regional di Kalimantan. Selain
itu, terdapat pelabuhan sungai Gunung Mas dan Pelabuhan Kereng Bangkirai di
Kecamatan Pahandut serta Pelabuhan Tangkiling di Kecamatan Bukit Batu.
2.1.3.5 Energi
Di Kota Palangka Raya tinggi rendahnya pemakaian listrik masyarakat
merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adanya
peningkatan yang ditandai dengan banyaknya listrik PLN yang terjual dari tahun ke
tahun menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan bertambahnya penduduk dan
meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. Produksi
energi listrik di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
tahun 2012 produksi energi listrik meningkat menjadi 632.519.418 kwh dimana
tahun 2011 produksi energi listrik 550.868.976 kwh. Pada tahun 2010 produksi
energi listrik 471.879.804 kwh dan tahun 2009 produksi energi listrik 180.929.771
kwh serta pada tahun 2008 produksi energi listrik 161.270.909 kwh.
Pada tahun 2012, produksi listrik yang terjual sebanyak 628. 871.865 kwh
mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2010 dimana produksi listrik
yang terjual sebanyak 475.296.559 kwh. Sedangkan pada tahun 2012 listrik
disalurkan melalui konsumsi sendiri sebanyak 3.647.552 kwh mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 4.934.124 kwh. Akan tetapi pada tahun
2012, listrik yang susut atau hilang sebanyak 74.184.654 kwh terjadi peningkatan
dibandingkan pada tahun 2011 dimana listrik yang susut atau hilang sebanyak 12
kwh.
2.1.3.6 Sarana Telekomunikasi
Sarana telekomunikasi saat ini sangat penting guna menunjang aspek
kehidupan penduduk Kota Palangka Raya terutama untuk menunjang kegiatan

17
Tahun 2016
ekonomi. Kapasitas sambungan telepon sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak
4.041 pelanggan dengan kapasitas sentral sebesar 3.724 satuan sambungan, wartel
sebesar 317 satuan sambungan, warnet sebesar 317 satuan sambungan. Pada tahun
2011, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada
tahun 2010 terdapat sebanyak 20.360 pelanggan dengan kapasitas sentral sebesar
20.360 satuan sambungan, wartel sebesar 174 satuan sambungan, warnet sebesar 6
satuan sambungan.
2.1.3.7 Akses Air Bersih
Pada saat ini akses air bersih bersumber dari PDAM Kota Palangka Raya
mempunyai kapasitas terpasang 255 liter/detik dan ditambah dengan PDAM Unit
Tangkiling dengan kapasitas 17,5 liter/detik. Namun dari masing-masing kapasitas
tersebut baru termanfaatkan untuk Kota Palangka Raya 190 liter/detik, sedangkan
PDAM Unit Tangkiling 10 liter/detik. Sumber Air Baku untuk PDAM Kota Palangka
Raya berasal dari air permukaan yaitu sungai Kahayan dan untuk Unit Tangkiling dari
Sungai Rungan.
Pelanggan di Kota Palangka Raya sebagian besar didominasi oleh rumah
tangga, instansi pemerintah dan sosial. Pada tahun 2012 jumlah pelanggan sebanyak
17.056 dengan besar kubikasi yang disalurkan 4.942.426 m3 dengan nilai Rp.
16.485.019.200,00. Yang mengalami relatif peningkatan dibandingkan tahun 2011
dimana tahun 2011 jumlah pelanggan sebanyak 17.087 dengan besar kubikasi yang
disalurkan 3.760.268 m3 dengan nilai Rp. 15.312.953.490,00. Pada tahun 2010,
jumlah pelanggan sebanyak 16.347 dengan besar kubikasi yang disalurkan 5.156.660
m3 dengan nilai Rp. 15.669.917.650,00. Jumlah pelanggan pada tahun 2009 sebanyak
16.086 dengan besar kubikasi yang disalurkan 3.842.262 m3 dengan nilai
Rp. 15.558.365.610,00.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1 Kemampuan Daerah
Dilihat dari laju pertumbuhan pendapatan regional perkapita atas dasar
harga berlaku, di Kota Palangka Raya selama lima tahun terakhir (2008-2012) yang
paling tinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 14,29 persen dan laju pertumbuhan
pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku terendah terjadi pada tahun
2009 sebesar 8,81 persen sedangkan yang terjadi pada tahun 2012 sebesar 11,46
persen.
Sedangkan dilihat dari pendapatan regional perkapita atas dasar konstan,
selama lima tahun terakhir (2008-2012) pertumbuhan yang paling kecil pada terjadi

18
Tahun 2016
pada tahun 2008 dengan nilai sebesar 0,23 persen. Sementara pada pendapatan
regional perkapita atas dasar harga konstan 2000 yang terjadi pada tahun 2012
dengan nilai sebesar 4,38 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama
lima tahun terakhir (2008-2012). Untuk lebih jelasnya pendapatan regional perkapita
di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2013 (Rupiah)
Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 2000
Pend. Reg. Per
kapita (Rp)
Laju
Pertumbuhan
(%)
Pend. Reg Per
kapita (Rp)
Laju
pertumbuhan
( % )
(1) (2) (3) (4) (5)
2008 10.452.485,45 14,29 5.064.939,73 0,23
2009 11.373.407,81 8,81 5.238.448,65 3,43
2010 12.743.627,89 12,05 5.412.587,59 3,32
2011*) 14.403.287,34 13,02 5.550.433,09 2,55
2012**) 16.054.403,00 11,46 5.793.423,26 4,38
2013
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Prasarana jalan hingga tahun 2012 tercatat sepanjang 911,83 km dengan
jenis permukaan aspal sepanjang 483,00 km, tanah 418,06 km, dan lainnya 10,77 km.
Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang 300,22 km, kondisi
rusak sedang 175,41 km, kondisi rusak 220,20 km dan kondisi rusak berat 216,00
km. Sedangkan Prasarana jalan tahun 2011 tercatat sepanjang 911,83 km artinya
tidak penambahan ruas jalan selama 1 (satu) tahun dari tahun 2011-2012. Pada
tahun 2011 jalan raya di Kota Palangka Raya dilihat dari kondisinya jalan dengan
kondisi baik sepanjang 323,33 km, kondisi rusak sedang 151,30 km, kondisi rusak
210,00 km dan kondisi rusak berat 227,20 km.
2.1.4.3 Iklim Berinvestasi
Sistem pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perizinan-non
perizinan dan penanaman modal, saat ini telah memiliki sistem pelayanan satu atap
dan diharapkan akan dapat memangkas birokrasi pelayanan yang cukup panjang,
sehingga mampu mengurangi ekonomi biaya tinggi. Saat ini terdapat 24 jenis
perizinan-non perizinan yang sudah dilayani meliputi: Ijin Usaha Industri (IDI) dan
Tanda Daftar Industri (TDI), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Reklame, Ijin
Pengusahaan Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C, Ijin Gangguan (HO), Ijin

19
Tahun 2016
Pangkalan Minyak (BMM), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Ijin Usaha
Kepariwisataan, Ijin Bioskop (Tontonan), Surat Ijin Tempat Usaha (SITA), Surat Ijin
Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Perubahan Fungsi
Rumah dijadikan Tempat Usaha, Ijin Trayek Angkutan Kota, Bandara, Pedesaan dan
Ijin Usaha Angkutan, Ijin Pengumpulan Uang atau Barang untuk Kesejahteraan Sosial,
Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Akta Pengesahan Koperasi, Ijin Penyelenggaraan
Program Latihan Swasta, Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Palangka Raya atas dasar
harga berlaku dan konstan selama kurun waktu 2008 -2012 selalu menunjukkan laju
peningkatan yang positif. Laju pertumbuhan PMTB atas dasar harga berlaku yang
paling besar terjadi pada tahun 2010, sedangkan PMTB atas dasar harga konstan
tertinggi pada tahun 2012 dengan pertumbuhannya masing-masing sebesar 42,00
persen dan 9,96 persen. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan PMTB atas dasar harga
berlaku mencapai angka 17,90 persen dan atas dasar harga konstan mencapai 9,96
persen.
Tabel 2.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan
Konstan 2000 serta Pertumbuhannya Tahun 2008 -2013 (Jutaan Rupiah)
Tahun PMTB ADHB
Pertumbuhan PMTB
ADHB PMTB ADHK
Pertumbuhan
PMTB ADHK
(1) (2) (3) (4) (5)
2008 989.498,82 20,66 457.203,74 6,45
2009 1.075.365,81 8,68 489.823,85 7,13
2010 1.527.042,98 42,00 523.486,38 6,87
2011*) 1.891.313,12 23,85 560.601,56 7,09
2012**) 2.229.859,88 17,90 616.458,77 9,96
2013
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
2.1.4.3.1 Pertambangan
Terdapat 13 Kuasa Pertambangan (KP) yang terdiri dari 1 (satu) buah KP
Batu Bara (Eksplorasi) dan selebihnya Zirkon dengan status produksi-IUP (2 KP),
eksploitasi (5 KP) dan 5 KP sisanya masih eksplorasi. Potensi pertambangan lainnya
adalah usaha pertambangan bahan galian C (berupa galian pasir) yang lokasinya
tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Jekan Raya.
Eksploitasi mineral golongan C dilakukan dalam memenuhi permintaan pasar
terutama kebutuhan material bangunan untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah
Kota Palangka Raya dan daerah sekitarnya. Selain potensi bahan galian mineral

20
Tahun 2016
golongan C terdapat juga jenis mineral lainnya misalnya pasir kuarsa, kaolin, emas
dan batu bara. Berikut ini tabel Potensi Sumber Daya Mineral di Kota Palangka Raya.
Tabel 2.6 Potensi Sumber Daya Mineral di Kota Palangka Raya.
Kelurahan
Batu Pasir Kuarsa Kaolin
Cadangan Tereka Cadangan Hipotik
Cadangan
Tereka
Cadangan Hipotik
( m³ ) m³ Ton (m³) m³ Ton
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Mungku Baru 82.826.000 49.695.600 131.693.340 73.058.500 43.835.100 114.847.962
Bukit Sua 88.860.500 53.316.300 141.288.195 33.794.500 20.276.700 53.124.954
Petuk Barunai 40.644.500 24.386.700 64.624.755 16.421.500 9.852.900 25.814.598
Panjehang 17.292.000 10.375.200 27.494.280 - - -
Gaung Baru 17.402.000 10.441.200 27.669.180 - - -
Pager 110.564.000 66.338.400 175.796.760 108.962.000 65.337.200 171.288.264
Petuk Bukit 525 151.227.000 400.751.550 5.235.500 3.141.300 8.230.206
Jumlah 882.045.000 365.780 969.318.550 237.472.000 142.443.200 373.305.984
Sumber : (Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya, 2012)
2.1.4.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
Untuk perkebunan, luas areal tanaman perkebunan besar negara,
perkebunan swasta dan perkebunan rakyat tahun 2012 meningkat dibanding dengan
tahun 2011. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral terutama dalam penanaman
modal di perkebunan, jenis tanaman perkebunan karet luas arealnya dari tahun ke
tahun terus meningkat. Pada tahun 2012, luas areal karet sebanyak 4. 483,50 ha
meningkat dibanding dengan tahun 2011 luas areal karet sebanyak 4.391,00 ha.
Pada tahun 2012 terdapat 4 (empat) perusahaan perkebunan besar swasta
kelapa sawit dengan luas lokasi secara keseluruhan berjumlah sekitar 55.800 ha,
dimana 2 (dua) perusahaan masih berstatus arahan lokasi, 1 (satu) perusahaan
sedang dalam proses pengajuan permohonan arahan lokasi, dan 1 (satu) lagi dalam
proses permohonan persetujuan prinsip perkebunan kelapa sawit. Sedangkan
kehutanan, makin berkurangnya kawasan hutan di Kota Palangka Raya tercermin
dengan menurunnya hasil produksi kayu bundar dan kayu olahan dari tahun ke
tahun. Untuk memperbaiki keseimbangan ekosistem hutan ditetapkan kawasan
seluas ±1.635 ha yang terletak di belakang pusat pemerintahan Kota Palangka Raya
telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman yang terbesar di dunia.
2.1.4.3.3 Pertanian
Pada tahun 2012 dan 2011, perbandingan antara produksi dan luas panen
(produktivitas) tanaman bahan makanan terutama untuk jenis padi sawah dan padi
ladang mengalami penurunan. Luas panen tahun 2011 sebesar 218 ha turun menjadi
hanya 6 ha di tahun 2012. Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah palawija,

21
Tahun 2016
hortikultura (sayur- sayuran dan buah- buahan) dan sebagian tanaman padi gogo.
Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah, kedelai, ubi
kayu sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong, lombok,
tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan meliputi
rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya.
2.1.4.3.4 Peternakan
Jumlah populasi ternak pada tahun 2012 mengalami perubahan yang
signifikan dibandingkan dengan tahun 2011. Sektor peternakan yang dilaksanakan
diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil
ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Di pinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan
ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan di luar Kota
Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras.
Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2012 merupakan jenis ternak dengan
tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 13.080 ekor sedangkan untuk jenis unggas,
ayam buras merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya dan dikonsumsi.
Tabel di bawah ini populasi ternak di Kota Palangka Raya.
Tabel 2.6 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013
Tahun Sapi Kerbau Kambing Domba Babi Kuda
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)
2008 3.236 49 1 703 - 11.313 -
2009 3.300 60 1 890 - 7.888 -
2010 3.369 42 1 909 - 12.124 3
2011 1.707 37 2.308 - 13.080 3
2012 1.919 37 2.308 - 13.080 -
2013
2.1.4.3.5 Perikanan
Potensi perikanan di Perairan Umum Kota Palangka Raya sangat banyak
sekali jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam
karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup
menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk
dikembangkan dan secara alami mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.
Di Kota Palangka Raya terdapat lebih kurang 104 buah danau, dengan total
luas sekitar 636,10 Ha. Danau-danau tersebar di berbagai wilayah Kota Palangka
Raya. Pada Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha), Kecamatan
Rakumpit 42 buah (167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha), Kecamatan
Pahandut 4 buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha).

22
Tahun 2016
Danau tersebut memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara
umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow,
dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan
sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat
dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman,
Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup
berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar
dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah
satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan,
perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi
perikanan darat. Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya bisa
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.7 Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun 2008-
2013
Tahun Sungai Danau Rawa Budidaya Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2008 493,25 993,85 405,10 1 247,05 3 139,25
2009 474,85 950,65 422,15 1 203,37 3 051,02
2010 724,84 796,94 346,61 2 117,74 3 986,13
2011 739,28 830,83 398,40 3 370,92 5 339,43
2012 473,1 571,3 300,5 6 057,12 7 402,02
2013
2.1.4.3.6 Industri
Jumlah perusahaan industri kecil di Kota Palangka Raya tahun 2012
sebanyak 988 perusahaan bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2011
sebanyak 955 perusahaan. Perusahaan industri kecil tersebut terdiri dari industri
hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 509 unit usaha, industri aneka sebanyak 210
unit usaha, industri logam mesin dan kimia sebanyak 269 unit usaha.
Tabel 2.8 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2008-2013
Tahun
Industri Hasil
Pertanian dan
Kehutanan
Industri
Aneka
Industri Logam
Mesin dan Kimia
Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
2008 531 44 98 673
2009 557 47 109 713
2010 405 105 409 919
2011 485 207 263 955
2012 509 210 269 988
2013
Perkembangan industri di Kota Palangka Raya saat ini sudah mulai
memasuki industri skala besar, hal ini ditandai dengan mulai beroperasinya industri

23
Tahun 2016
pabrik karet. Pabrik karet tersebut, saat ini mampu memproduksi Karet SIR
20/Crumb Rubber kurang lebih 600-800 ton per bulan (Kapasitas produksi rencana
1.500-2.000 ton per bulan). Semua hasil produksinya di ekspor ke negeri
China.Perusahaan yang menempati lahan seluas kurang lebih 20 Ha ini, mendapat
suplai bahan baku dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
2.1.4.3.7 Kerajinan Rakyat
Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah berusaha memajukan industri
kecil atau kerajinan rakyat dengan menerapkan program-program pengembangan
usaha industri kecil. Program-program pengembangan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kewiraswastaan, proses produksi barang, kualitas, desain produk serta
ketrampilan pemasaran. Banyak sudah corak jenis-jenis hasil produksi industri kecil
dari Kota Palangka Raya yang asli maupun motif baru yang telah dapat dikenal di
dunia. Kerajinan Rakyat dengan sumber bahan baku lokal diarahkan menjadi sektor
unggulan pengembangan ekonomi lokal.
2.1.4.3.8 Pariwisata
Kota Palangka Raya merupakan daerah yang mempunyai tempat wisata,
upacara adat keagamaan, tari keagamaan, nyanyian keagamaan dan wisata kuliner.
yang tersebar di lima kecamatan. Tempat wisata tersebut antara lain ; 1. Jembatan
Kahayan, yang membelah Sungai Kahayan; 2. Kum-Kum terdapat beberapa jenis
binatang seperti buaya, beruang, monyet dan burung; 3. Monumen Tugu Soekarno;
4. Sandung Ngabe Sukah, makam yang berbentuk rumah kecil persegi panjang
beratap, bertiang terbuat dari kayu ulin atau beton, tempat menyimpan tulang
belulang orang yang telah meninggal; 5. Rumah Betang, rumah panjang, rumah
besar merupakan rumah adat Dayak; 6. Museum Balanga, sebagai lembaga
pelestarian, pendokumentasian, serta penyajian berbagai koleksi peninggalan budaya
suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku dayak seperti
ethnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan
magis; 7. Kawasan Bundaran Besar ; 8. Taman Nasional Sabangau, terletak di
antara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau ini memiliki luas sekitar 568.700 Ha.
Salah satu ekosistem hutan rawa gambut terdapat sekitar 166 jenis flora, 106 jenis
burung, 36 jenis ikan dan 35 jenis mamalia dengan spesies kunci orang utan yang
diperkirakan berjumlah 2.500-4.500 ekor; 9. Batu Banama, pada lokasi ini terdapat
situs Kaharingan, Pura Agung Sali Paseban/Satya Dharma; 10. Arboretum Nyaru
Menteng, kawasan pelestarian plasma nuftah ekosistem hutan rawa, terdapat klinik
orang utan; 11. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, pemandangan alam dan
melihat satwa liar yang dilindungi seperti buaya dan rusa. Luas keseluruhan kawasan
wisata ini adalah 2.594 Ha dengan rincian Cagar Alam seluas 2.061 Ha dan Taman

24
Tahun 2016
Wisata Alam seluas 533 Ha; 12. Kawasan Hutan Ulin, kawasan ini tumbuh pohon
kayu ulin yang sudah sangat sulit ditemukan di wilayah Kota Palangka Raya; 13.
Perahu Wisata Susur Sungai, Perahu wisata yang diberi nama Rahai’i Pangun ini.
Terdapat 4 (empat) rute wisata yaitu rute pemancingan (lokasi danau tundai, sungai
rungan dan sekitarnya), atraksi burung elang (lokasi sungai kahayan), orang utan
(lokasi pulau kaja tangkiling), wisata pilihan (lokasi bukit rawi-sandung tmg.
surapati; lokasi pulau monyet). Kedepan Pemerintah Kota Palangka Raya
mengarahkan pengembangan Agrowisata di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan
Sabangau serta ekowisata lainnya dengan memanfaatkan potensi wisata alam.
Tiwah Upacara adat keagamaan ini merupakan bagian dari kepercayaan
umat Hindu Kaharingan. Ritual ini adalah prosesi menghantarkan roh leluhur atau
sanak keluarga yang telah meninggal dunia menuju alam baka, dengan cara
mensucikan dan memindahkan sisa-sisa jasad yang berupa tulang belulang dari liang
kubur ke tempat yang dinamakan Sandung. Ritual ini juga dilengkapi persembahan
hewan yang biasanya berupa kerbau.
Festival Isen Mulang merupakan Festival seni dan budaya ditampilkan
berbagai perlombaan tradisional seperti tari tradisional, karungut, malamang,
mangenta, masakan tradisional, melukis ornament dayak, seni bela diri lawang
sakepeng serta pemilihan putra putri pariwisata.
2.1.4.4 Sumberdaya Manusia
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka
pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini
berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan
kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat
pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk
suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja
pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah
menyelesaikan S1, S2 dan S3.
Tabel 2.9 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang
Ditamatkan dan Jenis Kelamin
No
Tingkat Pendidikan
Yang Ditamatkan
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 Tidak Pernah Sekolah 11,95 10,84 10,57
2 SD atau Setingkat 31,26 23,98 23,07
3 SLTP atau Setingkat 22,13 19,14 18,80
4 SLTA Umum atau Setingkat 18,33 27,58 28,96
5 SLTA Kejuruan 4,47 3,82 4,33
6 D I/D II 0,45 2,37 1,69

25
Tahun 2016
7 D III/Sarjana Muda 2,36 2,67 2,34
8 D IV/Sarjana 13,75 9,40 9,92
9 S2/S3 2,16 0,22 0,32
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Dari keseluruhan penduduk Kota Palangka Raya, 69,78 % berumur 15 tahun
ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar
penduduk (30,17 %) berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor perdagangan,
sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah di sektor listrik, gas dan air yakni
0,64 %. Terjadi peningkatan jumlah pencari kerja tahun 2012 dibandingkan dengan
tahun 2011, tetapi tingkat pendidikan pencari kerjanya terbanyak pada lulusan
universitas/sarjana. Terlihat tidak sebanding jumlah pangsa atau permintaan tenaga
kerja yang ada dengan tersedianya jumlah pencari kerja yang terdaftar.
Tabel 2.10 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin
No Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
1 SD atau Setingkat 3 -
2 SLTP atau Setingkat 9 -
3 SLTA atau Setingkat 675 363
4 D III/Sarjana Muda 181 245
5 S2/S3 633 1017
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD
2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013
Hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program RKPD tahun 2013
yang meliputi realisasi capaian realisasi target kinerja program dan target capaian
kinerja program tahun 2013.
2.2.1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pada tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan
pendidikan sebagai urusan wajib, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan 14 program dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan yang terdiri dari 9 program prioritas pendidikan
dan 5 program yang merupakan operasional atau supporting program prioritas.
Realisasi anggaran pada setiap program sesuai dengan tupoksi menunjukan bahwa
capaian kinerja terendah sebesar 32.45% pada Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun dan capaian kinerja tertinggi 100% pada Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian
kinerja 48.00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

RKPD Kota Palangka Raya 2016

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RKPD Kota Palangka Raya 2016

Similar to RKPD Kota Palangka Raya 2016 (20)

More from Mellianae Merkusi

More from Mellianae Merkusi (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

RKPD Kota Palangka Raya 2016