Lakip bappeda 2014

i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rakhmat dan pertolongan-
Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bappeda Kota Kediri Tahun 2014 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.
Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2014, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), berkewajiban menyampaikan
pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenangnya.
Laporan pertanggungjawaban disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), yang didalamnya berisi mengenai analisis capaian
kinerja maupun akuntabilitas keuangan yang dipergunakan dalam pencapaian visi
dan misi Bappeda Kota Kediri.
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BAPPEDA Kota Kediri ini, dapat menjadi media informasi pertanggungjawaban
kinerja dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota
Kediri, khususnya penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan. Segala
prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang
berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang
masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi
cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Kediri, 25 Maret 2015
KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI
Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198503 1 142

ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ……………………………………………………................. i
Daftar Isi ………………………………………………………………............. ii
Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………........... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................... I - 1
1.1 Latar Belakang ........................................................ I - 1
1.2 Landasan Hukum ................................................... I - 2
1.3 Tujuan Penyusunan ............................................... I - 3
1.4 Gambaran Umum SKPD ........................................... I - 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............... II - 1
2.1. Rencana Strategis .................................................... II - 1
1. Visi........................................................................ II - 2
2. Misi ...................................................................... II - 3
3. Tujuan ................................................................. II - 4
4. Sasaran .............................................................. II - 6
5. Analisis Isu Strategis ........................................... II - 8
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ........................ II - 13
2.2. Perjanjian Kinerja ..................................................... II - 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. III - 1
A. Pengukuran Kinerja .................................................. III - 2
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja .................................... III - 7
C.
D.
Akuntabilitas Keuangan ............................................
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Dengan
Realisasi Anggaran Tahun 2014 ...............................
III - 35
III - 40
BAB IV PENUTUP ......................................................................... IV - 1
LAMPIRAN : 1. Rencana Strategis (RS)
2. Rencana Kinerja Tahun 2014 (RKT 2014)
3. Penetapan Kinerja Tahun 2014 (PK 2014)
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS 2014)
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK 2014)

iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan
yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance results)
Tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance
agreement) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan
kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,
untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan
sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, maka sebagai upaya
untuk mencapai tujuan dan mewujudkan misi yang tertuang didalam Renstra
Bappeda Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kota Kediri pada tahun
2014 menunjukkan kinerja yang berhasil yaitu dengan rata-rata capaian kinerja
misi tercapai sebesar 95,14% atau meningkat sebesar 0,42% dari tahun 2013
dimana capaian kinerja misinya sebesar 94,72%.
Nilai tersebut diperoleh dari akumulasi pencapaian sasaran pada misi (1)
Mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan kota, penganggaran dan
penyusunan APBD, dengan nilai 94,53%. Sedangkan pada misi (2) Mewujudkan

iv
perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya, bidang
perekonomian, bidang fisik dan prasarana, rata-rata tercapai 92,52%. Selanjutnya
dari misi (3) Mewujudkan koordinasi penelitian dan pengendalian pembangunan,
serta kerjasama dan investasi daerah, tercapai 98,52%. Kesemuanya dilakukan
melalui pencapaian 8 sasaran yang diukur dengan 9 indikator sasaran.
Pencapaian sasaran dilakukan melalui 16 program strategis yang dilaksanakan
pada 56 kegiatan.
Untuk akuntabilitas keuangannya terjadi perubahan alokasi anggaran
yang semula Rp 11.455.965.000,- menjadi Rp 12.002.316.000,- dikarenakan
terjadi penambahan anggaran utamanya pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan
yang dialokasikan pada pos Belanja Langsung, yaitu dari semula Rp
7.175.169.000,- menjadi Rp. 7.721.519.000,- atau bertambah 7,61% yang
digunakan untuk pelaksanaan 16 program dengan 58 kegiatan. Perubahan
dikarenakan adanya penambahan alokasi pendanaan pada kegiatan-kegiatan
yang belum tercukupi kebutuhan dananya serta adanya kegiatan-kegiatan yang
mendesak harus dilaksanakan namun belum dianggarkan pada tahun 2014.
Sedangkan pada pos belanja tidak langsung terjadi penyesuaian sebesar
Rp 1.000,- yang semula sebesar Rp 4.280.796.000,- menjadi Rp 4.280.797.000,-
Dengan keberhasilan kinerja Bappeda Kota Kediri pada tahun 2014, hal
yang perlu dilakukan pada tahun selanjutnya adalah semakin meningkatkan
kualitas kinerja dengan senantiasa mengembangkan peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan didukung oleh ketersediaan sarana prasarana kerja yang
memadai.
Kediri, 25 Maret 2015
KEPALA BAPPEDA KOTA KEDIRI
Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198503 1 142

P e n d a h u l u a n | I - 1
LAKIP BAPPEDA Kota Kediri Tahun 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan
nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta
kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam
perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Kediri memperhatikan
keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan baik
ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk
mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).
Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan
aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.
Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan
pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta

Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan
pada setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut maka Bappeda Kota Kediri
menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Kediri Tahun
2014 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda
Kota Kediri kepada kepala Daerah (Walikota) serta pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholder).
Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2014, mengacu
kepada Rencana Strategis Bappeda Kota Kediri 2014 – 2018, yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Kediri Tahun 2014-2018, Rencana Kinerja Tahun 2015 Bappeda Kota Kediri, yang
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
Kediri Tahun 2015, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUAPBD) Kota Kediri Tahun 2014 yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Kediri.
1.2. LANDASAN HUKUM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota
Kediri disusun berdasarkan, pada :
1) Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP);
4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5) Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2015 tentang Panduan Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bappeda Kota Kediri dimaksudkan sebagai penjabaran dari visi dan misi Bappeda
itu sendiri, yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan
serta sebagai acuan dalam memformulasikan ukuran kinerja Bappeda Kota Kediri
pada tahun-tahun berikutnya.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Kediri ini adalah :
1) Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Bappeda Kota Kediri
selama tahun anggaran 2014;
2) Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;
3) Sebagai bahan melakukan evaluasi kinerja Bappeda Kota Kediri, untuk
kemudian diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Instansi
Bappeda Kota Kediri di tahun-tahun berikutnya.
1.3 GAMBARAN UMUM SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri merupakan salah
satu perangkat daerah Pemerintah Kota Kediri. Tugas pokok dan fungsi Bappeda
Kota Kediri secara jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas,
Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Tugas pokok Bappeda Kota Kediri adalah melaksanakan kewenangan di
bidang perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Bappeda Kota Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Dinas/Badan/
Kantor/Bagian yang ada dalam lingkungan pemerintahan daerah;

c. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah tahunan, menengah dan jangka
panjang;
d. Penyusunan kebijakan rencana penanaman modal;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan
daerah;
f. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
g. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan pengendalian untuk kepentingan
perencanaan program pembangunan daerah;
h. Penyiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
i. Pengkoordinasian kegiatan kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah
propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya, serta antar lembaga lain;
j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah;
dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 51 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota
Kediri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara ringkas, struktur organisasi
BAPPEDA Kota Kediri dapat dicermati pada bagan berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Kediri
KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIAT
SUB
BAGIAN
UMUM
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUB
BAGIAN
KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG FISIK &
PRASARANA
WILAYAH
BIDANG
PENELITIAN,
PENGENDALIAN
DAN KERJASAMA
BIDANG
PEMERINTAHAN,
SOSIAL & BUDAYA
BIDANG
PEREKONOMIAN
Sub
Bidang
Penelitia,
Kerjasa-
ma
Daerah
Sub
Bidang
Pendata-
an,
Pelaporan,
Pengenda-
lian
&Informati-
ka
Sub
Bidang
Pemuki-
man,
Tata
Ruang,
Lingku-
ngan
Hidup
Dan
Pengai-
ran
Sub
Bidang
Prasara-
na,
Wilayah
Dan
Perhubu-
ngan
Sub
Bidang
Pemerinta-
han Dan
Sosial
Sub
Bidang
Pendidi-
kan,
Kebudaya-
an & Naker
Sub
Bidang
Pertanian,
Perkebu-
nan,
Perikanan
&
Peterna-
kan
Sub
Perindag-
tamben,
Koperasi,
Pengem-
bangan
Dunia
Usaha &
Pariwisa-
ta

P e r e n c a n a a n K i n e r j a | II - 1
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Reformasi birokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya
desakan publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan
layanan publik. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi
merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan.
Sasaran dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu untuk dapat
mengelola pemerintahan seiring dengan perubahan yang semakin kompleks dan
cepat diperlukan adanya arah dan tujuan yang jelas tentang sasaran yang hendak
dicapai dimasa yang akan datang, yang dijabarkan dalam visi dan misi organisasi.
2.1 RENCANA STRATEGIS
Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang sinergis dan
berkesinambungan diperlukan adanya strategi perencanaan yang terukur, terarah
dan berdaya guna, sehingga dalam pelaksanaannya nanti didapatkan hasil yang
efektif dan akuntabel.
Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No. 29 Tahun 2010 tentang Panduan
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam
penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan
Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan
pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Untuk itu
Bappeda Kota Kediri telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai
pedoman dalam menentukan arah dan strategi pelaksanaan fungsi perencanaan
pembangunan yang berlandaskan pada RPJMD. Penyusunan Renstra Bappeda
Kota Kediri Tahun 2010-2014 mengacu pada pada tujuan 1 dari misi ke-4 RPJMD

Kota Kediri Tahun 2010-2014 yaitu ”Meningkatnya kualitas penelitian,
perencanaan dan pengendalian pembangunan”. Selanjutnya visi, misi, tujuan dan
sasaran BAPPEDA Kota Kediri Tahun 2010-2014 dapat dijelaskan sebagai
berikut.
1. Visi
Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri sebagai organisasi yang
berada dalam jajaran Pemerintah Kota Kediri perlu secara terus menerus
mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka
menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan menyusun Visi yang
merupakan cita-cita atau wawasan masa depan yang rasional dan ingin dicapai
pada waktu tertentu dengan dilatar belakangi oleh kondisi, potensi, tantangan dan
peran suatu instansi.
Sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2010-
2014, visi yang dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh
komponen aparatur di lingkungan Bappeda Kota Kediri adalah :
“Terwujudnya Bappeda Sebagai Koordinator Perencanaan Kota yang
Handal”.
Perkembangan situasi nasional yang dipacu oleh revolusi transformasi
global menuntut Bappeda Kota Kediri untuk terus melakukan pengembangan/
pembaharuan program/kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya agar
dapat menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya secara lebih efektif,
efisien dan ekonomis serta akuntable. Perkembangan inilah yang membawa
Bappeda Kota Kediri untuk menjadi salah satu institusi yang handal dalam arti
responsif dan antisipatif serta mampu menyusun perencanaan pembangunan
daerah yang dapat mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Secara garis besar tugas pokok Bappeda Kota Kediri adalah
memformulasikan perencanaan pembangunan kota yang akan dijadikan pedoman
oleh SKPD pelaksana dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat. Bappeda Kota Kediri memiliki peranan sebagai koordinator
dalam perumusan perencanaan pembangunan kota baik perencanaan

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta perencanaan
program-program pembangunan kota secara umum. Disamping itu juga
mengkoordinasikan perencanaan diantara Dinas/Instansi serta koordinator dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
melakukan pemantauan, pelaporan atas pelaksanaan pembangunan.
Menjadi koordinator perencanaan kota yang handal memberi makna bahwa
Bappeda Kota Kediri sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Kediri dituntut untuk senantiasa berbenah diri dan
meningkatkan kualitas perencanaan yang dihasilkan, agar dokumen perencanaan
yang dihasilkan lebih aplikatif dan berkualitas serta dapat digunakan sebagai
acuan/pedoman SKPD dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota
Kediri.
2. Misi
Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Bappeda Sebagai
Koordinator Perencanaan Kota yang Handal”, maka misi yang hendak
diupayakan Bappeda Kota Kediri dirumuskan sebagai berikut :
1) Mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan kota, penganggaran dan
penyusunan APBD.
2) Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan
budaya, bidang perekonomian, bidang fisik dan prasarana wilayah.
3) Mewujudkan koordinasi penelitian dan pengendalian pembangunan, serta
kerjasama dan investasi daerah.
Melalui misi ini maka dengan memberdayakan seluruh unsur/komponen
sumber daya yang ada, Bappeda Kota Kediri berkeinginan kuat untuk mampu
mengkoordinasikan dan mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas
fungsi, bidang, sektor, lintas unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang
pada akhirnya akan dihasilkan suatu perencanaan pembangunan secara
partisipatif, dengan melibatkan seluruh komponen daerah (stakeholders) yang
didukung dengan akurasi data sebagai bahan perencanaan pembangunan dari
tiap-tiap unit kerja. Disamping itu dalam proses pembangunan di Kota Kediri
diharapkan Bappeda juga mampu mewujudkan sinergitas koordinasi monitoring

dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah secara bersama-sama
dengan instansi terkait. Sehingga dapat diketahui apakah proses pembangunan
yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Tujuan
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi
organisasi, dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan
organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam
pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (what)
dan kapan akan dicapai (when).
Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata yang mengarah pada pencapaian
hasil akhir pada suatu periode tertentu misalnya satu sampai lima tahun. Dengan
pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa BAPPEDA Kota
Kediri telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil.
Selengkapnya penjabaran masing-masing misi berikut tujuan yang hendak
dicapai adalah sebagai berikut :
Misi 1 : ”Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kota,
Penganggaran dan Penyusunan APBD”, ditetapkan :
Tujuan 1 : ”Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang
Berkualitas”.
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui
koordinasi yang diharapkan dapat mensinkronkan berbagai kepentingan dan
aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, lebih transparan, aspiratif,
partisipatif dan menjadi solusi pemecahan permasalahan-permasalahan
pembangunan yang dihadapi .
Misi 2 : ”Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan,
sosial dan budaya, bidang perekonomian, bidang fisik dan
prasarana wilayah”, ditetapkan tujuan :
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan,
sosial dan budaya.

2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
3) Tersedianya data perencanaan pembangunan yang valid.
Dokumen perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya meliputi
bidang pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan KB serta kependudukan, sedangkan bidang
Perekonomian meliputi bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi,
koperasi dan pengembangan dunia usaha, pariwisata, pertanian, perikanan,
perkebunan dan peternakan. Tujuan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan
dan Sosial Budaya, serta Bidang Perekonomian.
4) Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang kota.
Dokumen perencanaan tata ruang kota merupakan perencanaan
pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah meliputi perencanaan
pembangunan bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pengairan,
prasarana wilayah dan perhubungan. Tujuan ini dilaksanakan oleh Bidang Fisik
dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Kediri.
Misi 3 :”Mewujudkan koordinasi penelitian dan pengendalian pembangunan,
serta kerjasama dan investasi daerah”, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
1) Mewujudkan penelitian yang efektif dan efisien.
2) Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
Upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) meliputi koordinasi kegiatan perencanaan
pembangunan bidang penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan, kerjasama
daerah dan investasi serta pengembangan sistem perencanaan. Tujuan ini
dilaksanakan oleh Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Daerah.
Tabel 2.1
MATRIKS HUBUNGAN ANTARA MISI DENGAN TUJUAN
NO MISI TUJUAN INDIKATOR
1 Mewujudkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan kota,
penganggaran dan
penyusunan APBD
Terwujudnya dokumen
perencanaan pembangunan
yang berkualitas
- % penyelesaian dokumen
yang tepat waktu
- % penyelesaian dokumen
perencanaan yang
partisipatif

NO MISI TUJUAN INDIKATOR
2 Mewujudkan
perencanaan
pembangunan
bidang
pemerintahan,
sosial dan budaya
bidang
perekonomian,
bidang fisik dan
prasarana wilayah
- Tersedianya dokumen
bidang pemerintahan, sosial
dan budaya
- Tersedianya dokumen
perencanaan bidang
ekonomi
- Tersedianya data
yang valid
-Tersedianya dokumen
perencanaan tata ruang
kota
- Dokumen perencanaan
pembangunan,
pemerintahan, sosial dan
budaya yang tepat waktu
- Dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi yang
tersusun tepat waktu
- Data dokumen
pembangunan yang
- Dokumen rencana tata
ruang yang tersusun
3 Mewujudkan
koordinasi penelitian
dan pengendalian
pembangunan serta
kerjasama dan
investasi daerah
- Mewujudkan penelitian
yang efektif dan efisien
- Terwujudnya
peningkatan kerjasama
dengan dunia
usaha/lembaga
- Rekomendasi penelitian
yang ditindaklanjuti
- Kerjasama daerah yang
ditindaklanjuti
Sumber : Bappeda Kota Kediri
4. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu
yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran,
triwulan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan,
maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan
demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan
bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dicapai. Berikut ini dapat dilihat beberapa
sasaran berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing misi
adalah sebagai berikut:
Tujuan 1 : Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
Sasaran : Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jangka
pendek dan jangka menengah sesuai pedoman.
Tujuan 2 : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan, sosial dan budaya
Sasaran : Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan, sosial dan budaya.

Tujuan 3 : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Sasaran : Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang
Ekonomi yang tepat waktu.
Tujuan 4 : Tersedianya data perencanaan pembangunan yang valid
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan keandalan data.
Tujuan 5 : Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang kota
Sasaran : Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang kota.
Tujuan 6 : Mewujudkan penelitian yang efektif dan efisien
Sasaran : Meningkatnya hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti.
Tujuan 7 : Terwujudnya peningkatan kerjasama dngan dunia usaha/lembaga
Sasaran : Tersusunnya dokumen hasil kerjasama sebagai bahan
perencanaan pembangunan.
Korelasi antara Tujuan dan Sasaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2
berikut ini.
Tabel 2.2
Matriks Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran
Tujuan Sasaran
Uraian Indikator Uraian Indikator
1 Terwujudkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang berkualitas
Dokumen
perencanaan
pembangunan
yang diselesaikan
1 Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
jangka pendek
dan menengah
sesuai pedoman
% jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
yang diselesaikan
2 Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang
pemerintahan,
sosial dan
budaya
Dokumen
perencanaan
pembangunan,
pemerintahan,
sosial dan budaya
yang tepat waktu
2 Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang
pemerintahan,
sosial dan budaya
% jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
pemerintahan,
sosial dan budaya
yang tepat waktu
3 Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
Dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
yang tepat waktu
3 Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
% jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi yang tepat
waktu

Tujuan Sasaran
Uraian Indikator Uraian Indikator
4 Tersedianya data
perencanaan
pembangunan
yang valid
Dokumen
pembangunan
yang tersusun
tepat waktu
4 Meningkatnya
ketersediaan dan
keandalan data
% jumlah dokumen
pembangunan
yang tersusun
tepat waktu
5 Tersedianya
dokumen
perencanaan tata
ruang kota
Dokumen
perencanaan tata
ruang kota
5 Tersusunnya
dokumen
perencanaan tata
ruang kota
% jumlah dokumen
perencanaan tata
ruang kota
6 Mewujudkan
penelitian yang
efektif dan efisien
Rekomendasi
penelitian yang
ditindaklanjuti
6 Meningkatnya
hasil penelitian
yang dapat
ditindaklanjuti
% jumlah
rekomendasi
penelitian yang
ditindaklanjuti
7 Terwujudnya
peningkatan
kerjasama
dengan dunia
usaha/lembaga
Kerjasama daerah
yang difasilitasi
7 Tersusunnya
dokumen hasil
kerjasama
sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
% kerjasama
daerah yang
difasilitasi
Sumber : Renstra Bappeda Kota Kediri 2010-2014
5. ANALISA ISU STRATEGIS
1) Kurangnya kompetensi dan kualitas aparatur yang memadai di bidang
Perencanaan .
Bappeda merupakan SKPD yang berfungsi sebagai perumus kebijakan
teknis perencana pembangunan daerah dan koordinator penyusunan
perencanaan pembangunan Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang ada
dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Kurangnya kompetensi dan
kualitas aparatur yang memadai di bidang perencanaan ini tampak pada
kelompok jabatan fungsional yang belum terisi. Untuk mengatasi hal
tersebut Pemerintah Kota Kediri perlu membentuk pejabat Penilai,
karena sampai saat ini BKD Kota Kediri belum membentuknya, dan
yang lebih penting yaitu peningkatan SDM untuk peningkatan
profesionalisme aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan
pegawai fungsional.

Selain itu dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkompeten dan berkualitas perlu dilakukan penambahan
anggaran untuk program-program pendidikan dan pelatihan
perencanaan selain program program yang diselenggarakan oleh
Bappenas dalam program Pusbindiklatren.
2) Adanya beberapa kegiatan yang tidak terserap karena adanya
perubahan kebijakan.
Agar perencanaan berjalan secara berkesinambungan dengan
pelaksanaan teknis, maka perlu adanya peningkatan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan program/kegiatan antara Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Selain itu juga harus
melakukan sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan dan
penganggaran, sehingga apa yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sama atau
sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun
KUA/PPAS, namun dalam pelaksanaannya masing-masing punya
dinamika sendiri sehingga antara dokumen perencanaan dan
penganggaran memungkinkan terjadi kegiatan yang tidak dapat terserap.
Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diupayakan efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah dan
terencana pada SKPD Bappeda. Hal ini disebabkan karena beberapa
faktor, antara lain karena peraturan yang mengatur mengenai
perencanaan dan penganggaran sering mengalami kendala karena
aturan yang satu dengan yang lain sering tidak konsisten.

2.2. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja disini merupakan penjabaran dari penetapan kinerja
tahun berkenaan yaitu tahun 2014, dimana di dalamnya berisi tentang sasaran
strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan serta anggaran yang ditetapkan
dalam penetapan kinerja.
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja
Tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja
yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas
kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan
kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program
atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan
instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Bappeda Kota Kediri
Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2010-
2014, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun 2014.
Adapun Penetapan Kinerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2014 dapat dilihat
pada Lampiran 3 dokumen LAKIP BAPPEDA Kota Kediri Tahun 2014 ini.

A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a | III - 1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan tersebut memberikan
gambaran mengenai pencapaian target kegiatan masing-masing indikator kinerja
kegiatan dan pencapaian target sasaran dari masing – masing kinerja sasaran.
Dalam bab ini, kita akan membahas tentang pengukuran kinerja, evaluasi
kinerja dan analisis. Proses evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja
yang mencakup penetapan kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran dalam rangka mewujudkan misi organisasi yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja. Analisis capaian kinerja dilakukan atas pencapaian sasaran,
dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang
diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Selanjutnya
dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap)
karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.
Keseluruhan proses analisa tersebut, memerlukan adanya dukungan
sistem pengumpulan data kinerja yang baik, untuk mendapatkan data kinerja yang
akurat, lengkap, dan konsisten, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan
biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomian, dan efektifitas.
Untuk memudahkan penilaian dan penarikan kesimpulan sejauhmana
keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda
Kota Kediri Tahun 2010-2014 digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Skala
penilaian yang digunakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Kediri tahun 2014 ini menggunakan skala
ordinal sebagai berikut :

NO JUMLAH NILAI KATEGORI
1 85 sampai dengan 100 Berhasil
2 70 s/d kurang dari 85 Cukup berhasil
3 55 s/d kurang dari 70 Kurang berhasil
4 Kurang dari 55 Tidak berhasil
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian
indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada
angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil
prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0%
termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
Hasil pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan
untuk menilai sampai sejauhmana tingkat keberhasilan maupun kegagalan
kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta
mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala
pencapaian sasaran, yang selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah
dan strategi kedepan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, secara
garis besar pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
kinerja Bappeda Kota Kediri tahun 2014, relatif berhasil. Uraian capaian dan
evaluasi akuntabilitas kinerja lebih lanjut disajikan dalam sub bab berikut ini.
A. PENGUKURAN KINERJA.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Dari segi ouput, secara garis besar sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Bappeda tahun 2014 seluruhnya telah dapat dilaksanakan,
sedangkan dari segi outcome beberapa penilaian capaian indikator sasaran
dilakukan menggunakan estimasi, mengingat capaian nilai outcome perlu adanya
respon dari stakeholders terkait atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh
Bappeda Kota Kediri.

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2014 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi yang dicapai pada masing-masing
indikator sasaran. Capaian target kinerja masing-masing sasaran secara rinci
diuraikan pada Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS)-Lampiran 4 dokumen ini.
PPS dihitung dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)-Lampiran 5
berdasarkan sasaran yang hendak dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan
(RKT)-Lampiran 2, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari laporan
ini.
Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Bappeda
Kota Kediri Tahun 2010-2014 sebanyak 8 (delapan) sasaran. Mengacu pada hasil
pengukuran 8 (delapan) pencapaian sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja
yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014, maka pada tahun 2014
Bappeda Kota Kediri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dinilai
berhasil. Keberhasilan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
tercermin dari tingkat capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 94,48%.
Tercapainya misi dan tujuan yang tertuang didalam Renstra Bappeda
Kota Kediri pada tahun 2014 secara sinkron dapat diilustrasikan pada tabel berikut
ini:
Tabel 3.1 Keterkaitan Pencapaian Misi, Tujuan, dan Sasaran BAPPEDA
Kota Kediri Tahun 2014
MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
PENCAPAIAN
SASARAN
% CAPAIAN
TARGET
SASARAN
Mewujudkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
kota,
penganggaran
dan
penyusunan
APBD
Terwujudnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang berkualitas
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
Tupoksi dan
profesionalisme
kinerja
% penyelesaian
kegiatan pelayanan
administrasi
perkantoran
97,47%
( berhasil )
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
jangka menengah
dan pendek
sesuai pedoman
a % penyelesaian
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang tepat waktu
97,66%
( berhasil )
b % penyelesaian
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang partisipatif
88,46%
( berhasil )
Rata-rata Tingkat Capaian Misi 1 94,53%

MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
PENCAPAIAN
% CAPAIAN
TARGET
Mewujudkan
perencanaan
pembangunan
bidang
pemerintahan,
sosial budaya,
bidang
perekonomian,
bidang fisik dan
prasarana
Tersedianya
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
bidang
pemerintahan,
sosial dan
budaya.
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang
pemerintahan,
sosial dan
budaya.
% dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang
pemerintahan,
sosial dan budaya
tepat waktu
79,46%
(cukup
berhasil)
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
% dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
yang tersusun tepat
waktu
98,84%
( berhasil )
Tersedianya
data
perencanaan
pembangunan
yang valid
Meningkatnya
ketersediaan dan
keandalan data.
% data dokumen
pembangunan
yang tersusun tepat
waktu
99,87%
( berhasil )
Tersedianya
dokumen
perencanaan
tata ruang kota
Tersusunnya
dokumen
perencanaan tata
ruang kota
% dokumen
perencanaan tata
ruang yang
tersusun
91,92%
( berhasil )
Mewujudkan
koordinasi
penelitian dan
pengendalian
pembangunan,
serta
kerjasama dan
investasi
daerah
Mewujudkan
penelitian yang
efektif dan
efesien
Meningkatnya
hasil penelitian
yang dapat
ditindaklanjuti
Meningkatnya hasil
penelitian yang
dapat ditindaklanjuti
98,77%
( berhasil )
Mewujudkan
peningkatan
kerjasama
dengan dunia
usaha/lembaga
Tersusunnya
dokumen hasil
kerjasama
sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
% kerjasama
daerah yang
difasilitasi
98,26%
( berhasil )
Rata-Rata Capaian Misi Tahun 2014 95,19%
Dari tabel tersebut terlihat bahwa Misi (1) Mewujudkan koordinasi
perencanaan pembangunan kota, penganggaran dan penyusunan APBD, yang
hendak dicapai dengan tujuan terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan
yang berkualitas, rata-rata capaian misi sebesar 94,53%. Sedangkan pada Misi
(2) Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial
budaya, bidang perekonomian, bidang fisik dan prasarana, dengan tujuan :
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan,
sosial dan budaya, sasarannya tercapai 79,46%,
2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi,
sasarannya tercapai 98,84%,

3) Tersedianya data perencanaan pembangunan yang valid, sasarannya
tercapai 99,87%, dan
4) Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang kota, sasarannya tercapai
91,92%.
Dari keseluruhan tujuan pada misi (2) Mewujudkan perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya, bidang perekonomian, bidang
fisik dan prasarana, rata-rata capaian misi sebesar 92,52%.
Selanjutnya pada misi (3) Mewujudkan koordinasi penelitian dan
pengendalian pembangunan, serta kerjasama dan investasi daerah, dengan
tujuan :
(a) Mewujudkan penelitian yang efektif dan efisien, sasarannya tercapai
98,77%,
(b) Mewujudkan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga,
sasarannya tercapai 98,26%
Dari kedua tujuan pada misi (3) Mewujudkan koordinasi penelitian dan
pengendalian pembangunan, serta kerjasama dan investasi daerah, rata-rata
capaian misi sebesar 98,52%.
Dengan demikian, berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran, bila
dikaitkan dengan tujuan dan misi yang tertuang didalam Renstra Bappeda Kota
Kediri, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bappeda Kota Kediri pada tahun 2014
menunjukkan keberhasilan yaitu dengan rata-rata capaian kinerja misi mencapai
sebesar 95,19%. Oleh karena itu untuk mendukung kinerja Bappeda Kota Kediri
pada tahun berikutnya hal yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kualitas
kinerja, dan jika memungkinkan meningkatkan kualitas kinerja dengan senantiasa
mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan
sarana prasarana kerja yang memadai.
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2013, capaian
kinerja Bappeda Kota Kediri pada beberapa indikator capaian sasaran mengalami
peningkatan, tetapi juga mengalami penurunan capaian kinerja pada beberapa
indikator pencapaian sasaran. Perbandingan capaian kinerja selama 2010-2014
dapat dilihat pada matriks berikut ini :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Kota Kediri Tahun 2010-2014
SASARAN
INDIKATOR
PENCAPAIAN
SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan Tupoksi
dan profesionalisme
kinerja
% penyelesaian
kegiatan pelayanan
administrasi
perkantoran
100 99,82 92,86 98,27 97,47
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan jangka
menengah dan
pendek sesuai
pedoman
a. % penyelesaian
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang tepat waktu
93,33 99,93 99,95 97,54 97,66
b. % penyelesaian
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang partisipatif
100 96,54 97,91 97,10 88,46
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan, sosial
dan budaya
% dokumen
perencanaan
pembangunan
bidang
pemerintahan, sosial
dan budaya tepat
waktu
100 99,75 98,94 99,64 79,46
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
% dokumen
perencanaan
pembangunan
ekonomi yang tepat
waktu
100 99,78 91,04 64,62 98,84
Meningkatnya
ketersediaan dan
keandalan data.
% data dokumen
pembangunan yang
100 99,59 99,65 90,25 99,87
Tersusunnya
dokumen
perencanaan tata
ruang kota
% dokumen
perencanaan tata
ruang yang tersusun
90 98,52 99,54 98 91,92
Meningkatnya hasil
penelitian yang dapat
ditindaklanjuti
Meningkatnya hasil
penelitian yang
dapat ditindaklanjuti
100 99,58 99,64 99,80 98,77
Tersusunnya
dokumen hasil
kerjasama sebagai
bahan perencanaan
pembangunan
% kerjasama daerah
yang difasilitasi
100 98,08 98,68 96,98 98,26
Rata rata capaian Kinerja 94,48%

B. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
dianalisa guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan
datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan
cara membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi.
Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan
memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yang tertuang dalam
lampiran 4, capaian rata-rata kinerja sasaran dalam pencapaian misi yang telah
ditetapkan di dalam Renstra Bappeda Kota Kediri pada tahun 2014 mencapai
94,48%.
Kinerja pencapaian masing-masing sasaran merupakan akumulasi dari
pelaksanaan pencapaian kegiatan dan program, yang pengukurannya dapat
dilihat pada Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK 2014)-Lampiran 5. Sedangkan
kegiatan dan program berikut pendanaannya yang dilaksanakan dalam
pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada Lampiran 3 – Penetapan
Kinerja (PK 2013).
Analisis capaian kinerja masing-masing misi yang ditetapkan untuk
merealisasikan tercapainya Visi “Terwujudnya Bappeda Sebagai Koordinator
Perencanaan Kota yang Handal ” dapat dijelaskan pada uraian berikut ini :
PENCAPAIAN MISI 1
Misi 1 : ”Mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kota,
Penganggaran dan Penyusunan APBD”
Tujuan 1 : ”Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang
Berkualitas”, melalui pencapaian sasaran :

Sasaran 1 :
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Tupoksi dan profesionalisme kinerja
Pencapaian sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator
“%penyelesaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu”.
Penyelesaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan
oleh Bappeda Kota Kediri pada tahun 2014 terealisasi 97,47% dari target waktu
yang ditetapkan sebesar 100% atau capaian kinerja 97,47%, berarti kinerja
capaian sasaran ini dapat dikatakan berhasil. Capaian indikator penyelesaian
kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu ini, diperoleh dari rata
rata capaian program/kegiatan yang direalisasi untuk meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tupoksi dan profesionalisme kinerja Bappeda Kota Kediri yaitu
sebanyak 4 program dan 18 kegiatan yang ditetapkan berdasarkan tujuan
Bappeda Kota Kediri (lampiran 3). Dimana hasil pengukuran kinerja program
kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan indikator tersebut dapat
dilihat pada lampiran 5 dokumen ini. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian
sasaran ini mengalami penurunan 0,8% namun meningkat 4,61% dibanding
capaian tahun 2012.
Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini, didukung dengan
ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran baik
ketersediaan dana, maupun peralatan, prasarana fisik serta ketersediaan SDM
yang berkualitas sehingga pelayanan administrasi perkantoran dapat
dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.
Sasaran ini meliputi pelaksanaan 4 (empat) program dengan 18 (delapan
belas) kegiatan. Alokasi pendanaan yang dianggarkan untuk pencapaian sasaran
ini sebesar Rp 1.360.169.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.224.472.256,- atau
90,02%. Ketiga program yang dilaksanakan terdiri dari :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 12 (dua belas)
kegiatan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat)
kegiatan.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya.
SASARAN 2
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
dan pendek sesuai pedoman
Alokasi pendanaan yang dianggarkan untuk pencapaian sasaran ini
sebesar Rp 2.687.894.000,- 91,38% terealisasi 2.456.222.723,- (91,38%).
Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah dan pendek sesuai pedoman,
digunakan indikator “% penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan yang
tepat waktu dan prosentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan
yang partisipatif”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) % penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu
Pada tahun 2014 kinerja indikator sasaran ini mencapai sebesar 97,66%
(berhasil). Kinerja ini diperoleh dari rata rata capaian program /kegiatan
yang diarahkan pada tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah dan pendek sesuai pedoman, yang meliputi 3 program
dan 7 kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Tapkin Bappeda Kota Kediri
(Lampiran 3). Program yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya
sasaran ini adalah program pengembangan data/informasi, program
perencanaan pembangunan daerah serta Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
a. Penetapan RPJMD
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan

memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen
RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 sebagai dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dijadikan pedoman dalam
penyusunan Renstra SKPD.
b. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Penyusunan LAKIP Kota Kediri Tahun 2013 diawali dengan
pengumpulan data bersumber dari seluruh SKPD yang ada di
lingkungan Pemerintah Kota Kediri, dilanjutkan dengan koordinasi
penyusunan draft awal LAKIP, Konsultasi Publik untuk memperoleh
masukan terhadap draft LAKIP, dan Finalisasi Penyusunan Dokumen
LAKIP.
Hasil yang dicapai :
Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kota Kediri Tahun 2013, LAKIP BAPPEDA Tahun 2013,
Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Kediri Tahun 2014 dan Penetapan
Kinerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2014.
c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ)
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
bertanggung jawab, maka suatu kewajiban bagi Kepala Daerah untuk
mempertanggungjawabkan hasil kinerja pembangunan daerah serta
capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,
sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan.

Tersusunnya buku Nota Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Walikota Kediri Tahun 2014 tepat waktu.
d. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterpaduan
program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan
umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam proses
perencanaan pembangunan daerah, RKPD menjadi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafoin
Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya digunakan dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-
APBD) yang dimana telah dituangkan dalam Undang-Undang nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kebijakan Umum APBD tersebut disusun berdasarkan RKPD yang
mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena
RKPD menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ke
dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
Dasar hukum kegiatan ini adalah :
- Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Tahun 2015
- Tersusunnya dokumen KUA-PPASP Tahun 2015
e. Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIMPPD)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui
penggunaan TI berupa Sistem Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah.
f. Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
kegiatan ini berupa Koordinasi RAD-PK dengan melibatkan seluruh
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota kediri

yang tergabung dalam Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
Terlaksananya koordinasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi ( RAD-PK), meliputi :
- Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Bidang penataan Sistem Keuangan Negara
- Bidang Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan.
2) % penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif
Pada tahun 2014 nilai capaian indikator penyelesaian dokumen perencanaan
pembangunan yang partisipatif sebesar 88,46% (berhasil). Program yang
dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran ini adalah program
perencanaan pembangunan daerah, program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dan program perencanaan
sosial budaya. Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
2014 sebagai berikut :
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memformulasikan kebutuhan
pembangunan masyarakat yang dikaitkan dengan kebijakan atau
prioritas program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kota Kediri. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) diawali di tingkat Kelurahan,
kemudian tingkat Kecamatan. Sebelum dilaksanakannya
Musrenbang Kota, didahului dengan kegiatan forum SKPD.
Setelah forum SKPD dan Musrenbang Kota terlaksana, maka
dilanjutkan dengan kegiatan Musrenbang Propinsi dan Nasional.
Output penyelenggaraan Musrenbang RKPD berupa tersusunnya
dokumen usulan Musrenbang di 46 Kelurahan, dokumen usulan
Musrenbang di 3 Kecamatan dan Formulasi dokumen forum
SKPD. Dokumen hasil Musrenbang Tingkat Kota digunakan
sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan

Musrenbang RKPD adalah berupa porsentase aspirasi-aspirasi
masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui Musrenbang untuk
dialokasikan pada APBD Kota Kediri Tahun 2015.
Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya
kegiatan Musrenbang RKPD Kota Kediri Tahun 2014 guna
menjadi acuan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2015.
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan setiap kegiatan
penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai
dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Sehingga
dengan cepat dapat terdeteksi hal-hal yang menghambat dan
mengganggu proses pembangunan.
Monitoring dan evaluasi harus tergambar secara jelas dan
berurutan dalam sebuah bentuk laporan. Laporan yang jelas dan
sistimatis akan membantu dalam proses pengambilan kebijakan
dan serta langkah-langkah yang diperlukan guna perbaikan
proses pembangunan selanjutnya
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah PP No. 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan
DAU dan DBHCHT, serta pengembangan e-monev di Kota Kediri
guna meningkatkan kualitas perencanaan.
3. Koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan
pertanggung jawaban anggaran oleh TAPD
Dasar hukum kegiatan ini adalah Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

koordinasi perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban
anggaran.
4. Monev Dana Tugas Pembantuan
Guna meningkatkan kualitas pelaporan terhadap penggunaan
DAK dan Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN,
maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7
tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi terhadap
Laporan Triwulan dari SKPD serta Instansi Vertikal Penerima
Dana Tugas Pembantuan dan DAK di Wilayah Kota Kediri.
- Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan
dan DAK oleh Walikota Kediri yang disampaikan kepada
Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Kepala BAPPEDA Kota
Kediri.
5. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparat
perencana SKPD melalui pembentukan forum perencana SKPD,
yang terdiri dari personel yang menangani penyusunan program di
seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
Antara lain dengan kegiatan seminar peningkatan kapasitas
perencanaan pembangunan, bimbingan teknis, diklat dan
lokakarya penyusunan program.
6. Koordinasi Pengendalian Internal Perencanaan
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik maka
dilakukan pengendalian melalui penyediaan informasi program
dan kegiatan perencanaan pembangunan melalui website.

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya
sistem informasi publik terkait perencanaan pembangunan melalui
pelaksanaan pengendalian kinerja dan terinformasinya program
kegiatan perencanaan pembangunan (website perencanaan).
7. Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Infrastruktur
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Kusus Bidang Infrastruktur, terdapat ketentuan yang
menyebutkan bahwa Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi
Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur yang terdiri dari unsur
Bappeda Kabupaten/Kota dan Dinas Teknis/Instansi terkait.
Bappeda Kota Kediri merealisasikan amanat Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tersebut dengan membentuk Tim monitoring,
Evaluasi dan pelaporan Peyelenggaraan Dana Alokasi Khusus
Bidang Infrastruktur Kota Kediri Tahun 2014 yang disyahkan
melalui SK Walikota Kediri Nomor: 188.45/134/419.16/2014.
Meningkatnya koordinasi dalam pemanfaatan, pelaksanaan,
pengelolaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang
Infrastruktur di Kota Kediri kepada Tim Koordinasi
Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Tingkat Provinsi dan
Kementerian.
8. Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Walikota Nomor
40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi
Pemberdayaan masyarakat. Bappeda Kota Kediri membentuk Tim
Verifikasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri yang
ditetapkan dengan SK Walikota Kediri Nomor :
188.45/436/419.16/2014 dengan tugas melakukan verifikasi
terhadap usulan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
dari SKPD Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Optimalnya peran Tim Koordinasi Program Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kota di dalam mengarahkan
usulan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat agar sesuai
dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat sebagaimana diubah dalam Peraturan Walikota
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat serta terverifikasinya usulan
kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dari SKPD
Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagai acuan
dalam penyusunan RKA dan DPA kegiatan Program
Pemberdayaan Masyarakat dari SKPD Kelurahan di lingkungan
Pemerintah Kota.
b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian RKA dan DPA
BAPPEDA bersama dengan DPPKA dan Bagian Administrasi
Pembangunan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri memiliki
kewajiban untuk meneliti setiap Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) dari seluruh SKPD.
Penelitian RKA dan DPA dilakukan agar perencanaan anggaran sesuai
dengan pedoman pengelolaan keuangan negara.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijadikan landasan
hukum kegiatan ini.
Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh petugas penyusun RKA dan
DPA yang terlatih dan selalu mengikuti pembinaan pengelolaan
keuangan yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKA dan DPA
pada satuan kerja, akuntabel dan tepat waktu.
c. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan 1 (satu) kegiatan
yaitu Fasilitasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terbitnya
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Kegiatan fasilitasi
pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, meliputi kegiatan
sosialisasi Undang-Undang terkait Bantuan Sosial terhadap seluruh
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan pelaksanaan verifikasi
Bantuan Tidak Langsung (BTL), yang dimaksudkan agar penyaluran
dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PENCAPAIAN MISI 2
Misi 2 : Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan, sosial budaya, bidang perekonomian, bidang
fisik dan prasarana
pemerintahan, sosial dan budaya
SASARAN
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan, sosial dan budaya.
Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator “% dokumen
perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya tepat
waktu”.
Pada tahun 2014 kinerja sasaran ini terealisasi sebesar 79,46% dari target
yang ditetapkan 100% atau target sasaran tercapai 79,46% (cukup berhasil).

Capaian kinerja ini diperoleh dari rata rata capaian program/kegiatan yang
diarahkan pada tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang
Pemerintahan , sosial dan budaya, sebanyak satu program dan 5 kegiatan yang
ditetapkan dalam Tapkin Bappeda Kota Kediri (Lampiran 3). Jika dibandingkan
dengan capaian tahun lalu sebesar 99,64% kinerja sasaran ini mengalami
penurunan 20,18%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan Penyusunan Rencana
Aksi Daerah yang tidak dilaksanakan pada tahun 2014 dikarenakan penyesuaian
dengan program dari Pemerintah Pusat.
Pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui program
perencanaan sosial dan budaya, dengan alokasi sebesar Rp 683.456.000,-
terealisasi Rp 656.027.000,- atau 95,99%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan
meliputi :
1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah-masalah di bidang
pemerintahan dan sosial budaya. Output kegiatan berupa penyelenggaraan
koordinasi, fasilitasi, penyediaan dukungan informasi dan ekspose hasil
pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya serta fasilitasi dalam
penanganan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan.
Dasar hukum pelaksanaan :
Meningkatnya kelancaran koordinasi permasalahan sosial kemasyarakatan,
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan data ekspose hasil
pembangunan untuk otonomi award Jawa Post Institute of Pro Otonomy
(JPIP), serta fasilitasi penilaian Kota Sehat.
Target keberhasilan kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi dan kerjasama
yang baik, sehingga kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial
budaya meningkat dan dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk sinkronisasi program-program
penanggulangan kemiskinan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Kediri sehingga program-program

penanggulangan kemiskinan dapat selaras dan sesuai dengan kondisi
kebutuhan dan karakteristik masyarakat miskin di Kota Kediri.
Harapannya adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang
diarahkan pada pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pengentasan
kemiskinan di Kota Kediri dapat brlangsung efektif dan tepat guna.
Terlaksananya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan,
fasilitasi penilaian Karya Penanggunlangan Kemiskinan (Pro Poor Award)
dan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD) tepat waktu.
3. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyusun suatu dokumen yang
dijadikan pedoman penyerahan implementasi komitmen Pemerintah Daerah
Dalam menanggulangi korupsi.Secara praktis, RAD PK disusun untuk
menjadi dasar dalam mendorong upaya perbaikan publik.Aksi PPK 2014
disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan
prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah. Renaksi meliputi 8 Aksi, terkait dengan Pembentukan
dan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu, Perencanaan Pembangunan,
Transparansi Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa.
1) Pedoman bagi institusi pelayanan publik di daerah dalam memperbaiki
pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan penataan sistem
administrasi Pemerintah Daerah secara lebih terukur dan akuntabel.
2) Pedoman untuk menjebatani koordinasi dan integrasi program program
pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan sistem administrasi
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan korupsi di daerah.
3) Pedoman untuk mensinergikan berbagai perbaikan di bidang pelayanan
publik pengelolaan keuangan daerah dan penataan system administrasi
Pemerintah Daerah baik pada tingkat pusat maupun daerah.

4. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan sosial
masyarakat Kota Kediri dan menilai sejauhmana efektivitas kebijakan
penanganan PMKS selama ini serta langkah-langkah perbaikan guna
peningkatan kesejahteraan PMKS berdasarkan hasil identifikasi, klasifikasi
dan analisis kebutuhan PMKS berdasarkan 26 jenis klasifikasi.
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pengumpulan data jumlah
PMKS, kemudian dilakukan verifikasi dan identifikasi data jumlah PMKS ke
dalam pengklasifikasian 26 jenis PMKS, dan dilanjutkan dengan
pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka
pelaksanaan program penanganan PMKS sebagai bahan analisa
penyusunan dokumen Kajian Strategi Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Kediri Tahun 2014.
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan :
Terlaksananya kegiatan Penyusunan Kajian Strategi Penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diwujudkan dalam
bentuk dokumen hasil Kajian Strategi Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Kediri Tahun 2014, sebagai bahan acuan
penanganan permasalahan PMKS yang lebih berdaya guna sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik PMKS di Kota Kediri.
5. Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian untuk mengetahui metode dan
prosedur verifikasi data masyarakat miskin yang sesuai berdasarkan
indikator-indikator terpilih, yang merupakan hasil sinkronisasi antara indikator
Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik Tahun 2011
dengan indikator yang dimiliki dan digunakan sebagai acuan oleh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Kediri terkait penanggulangan kemiskinan
selama ini.

Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah dimaksudkan untuk
memformulasikan indikator kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan
karakteristik lokal masyarakat Kota Kediri, yang dapat digunakan sebagai
acuan dalam pendataan kemiskinan guna memperoleh data kemiskinan Kota
Kediri yang valid dan reliable.
Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain:
1) Mensinkronkan indikator kemiskinan yang merupakan perpaduan dari
indikator PPLS 2011 dengan indikator yang digunakan oleh SKPD-SKPD
di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menangani penanggulangan
kemiskinan;
2) Menyusun instrumen beserta buku panduan Updating dan Pendataan
Keluarga Miskin Kota Kediri yang sederhana, mudah dilaksanakan, valid
dan reliabel untuk mengukur tingkat kemiskinan;
3) Memformulasikan ketepatan metode dan prosedur verifikasi dan
pendataan Rumah Tangga Miskin di Kota Kediri;
4) Melaksanakan uji coba instrumen Updating dan Pendataan Rumah
Tangga Miskin di Kota Kediri.
Terlaksananya kegiatan Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah yang
diwujudkan dalam bentuk Dokumen Indikator Kemiskinan Daerah Kota Kediri
Tahun 2014, sebagai dasar panduan pelaksanaan kegiatan Pemetaan
Kemiskinan Daerah yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2015.
fisik dan prasarana
ekonomi
SASARAN

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang tepat waktu”.
yang ditetapkan 100% atau target sasaran tercapai 98,84% (berhasil). Capaian
ini diperoleh dari rata rata capaian program/kegiatan yang diarahkan pada
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi.yang meliputi
2 program dan 4 kegiatan yang ditetapkan dalam Tapkin Bappeda Kota Kediri
(lampiran 3).
Capaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui program perencanaan
pembangunan ekonomi dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp
500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 449.953.000,- atau 89,99%.
Untuk program perencanaan pembangunan ekonomi, kegiatan yang dilaksanakan
adalah :
a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan guna mendapatkan data hasil pembangunan
ekonomi Kota Kediri yang akurat, valid dan akuntable yang dapat digunakan
sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dalam rangka
mempercepat keberhasilan pembangunan daerah.
Tersusunnya dokumen Indikator Makro Kota Kediri dan penggandaan
dokumen PDRB Kota Kediri Tahun 2013 .
b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan perekonomian Kota
Kediri yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil.
Untuk menjaga stabilitas inflasi di Kota Kediri, maka dibentuklah Tim
Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kediri Tahun 2014, yang terdiri dari Tim
Koordinasi dan Tim Teknis, yang melibatkan Bank Indonesia, BPS, BULOG,
KADIN, Bappeda, Bagian Administrasi Perekonomian, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan, dan Energi, Dinas Perhubungan, Komunikasi,

dan Informatika, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, Kantor Ketahanan Pangan, Satpoll PP, Badan Penanaman
Modal, PD. Pasar Joyoboyo.
Meningkatnya koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kediri
Tahun 2014 sehingga perkembangan inflasi Kota Kediri selama 1 tahun
dapat tercapai, selain itu juga dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi, koordinasi penanaman modal dan pengembangan
ekonomi kawasan Kota Kediri.
c. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan
pembangunan pangan dan gizi bagi institusi pemerintah Kota Kediri,
kalangan swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada
umunya. Panduan dimaksud, memuat tentang analisis situasi pangan dan
gizi Kota Kediri serta Kebijakan dan Strategi Pangan dan Gizi Kota Kediri.
Berdasarkan kebijakan dan starategi pangan dan gizi tersebut, disusunlah
matriks rencana aksi daerah pangan dan gizi yang berisikan program dan
kegiatan, indikator, serta target tahunan, yang dalam implementasi rencana
aksi di tingkat lokal, melibatkan yaitu Dinas Kesehatan, Kantor Ketahanan
Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Badan POM.
d. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Output kegiatan ini adalah Penyusunan Jurnal Kajian Kebijakan Ekonomi
Publik Kota Kediri
Hasil yang Diharapkan :
Tersosialisanya dan Terdeseminasikannya secara lebih luas kebijakan
ekonomi publik di Kota Kediri
Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
Kota Kediri untuk periode 2011–2015.
Untuk Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 75.000.000,-dan
terealisasi sebesar Rp 72.074.900,- atau 96,1%, dengan kegiatan :

fisik dan prasarana
Tujuan 3 : Tersedianya perencanaan pembangunan yang valid
SASARAN
Meningkatnya ketersediaan dan keandalan data
Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator “% data dokumen
pembangunan yang tersusun tepat waktu”.
Kinerja ini diperoleh dari rata rata capaian program/kegiatan yang diarahkan untuk
meningkatkan ketersediaan dan keandalan data yang meliputi 2 Program dan 2
kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Tapkin Bappeda Kota Kediri (lampiran 3).
Capaian indikator sasaran ini dilaksanakan dengan alokasi pendanaan
sebesar Rp 245.000.000,- terealisasi sebesar Rp 243.258.000,- atau 99,29%.
Capaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai
berikut :
1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan Penyusunan
Profil Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penyediaan data potensi dan
kondisi daerah. Dalam era globalisasi dan informasi data statistik menjadi
kebutuhan utama sebagai bahan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil-
hasil pembangunan. Sebagai bahan analisis kebijakan, perencanaan dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan diperlukan data time series yang
dipublikasikan secara rutin, yaitu dokumen Statistik Hasil Pembangunan Kota
Kediri dan dokumen Profil Daerah yang diwujudkan pula dalam bentuk video
visualisasi hasil pembangunan Kota Kediri, yang menggambarkan capaian
hasil pembangunan Kota Kediri tahun 2013.
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini:

Tersedianya data-data hasil pembangunan sebagai acuan perencanaan
pembangunan di Kota Kediri, berupa dokumen Statistik Hasil Pembangunan
Kota Kediri, dokumen Profil Daerah Kota Kediri dan Visualisasi Hasil
Pembangunan Kota Kediri Tahun 2014.
Keberhasilan target kegiatan :
Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh SKPD dan
stakeholders terkait dalam penyediaan data-data hasil pembangunan yang
diperlukan, sehingga dokumen Profil Daerah dapat diterbitkan tepat waktu.
2. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan Koordinasi
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia.
Proses pembangunan yang dilaksanakan, seyogyanya tidak hanya
menempatkan manusia sebagai obyek pembangunan melainkan juga
menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Sebagai tolak ukur
keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam pembangunan khususnya
pembangunan manusia, maka perlu disusun dokumen Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
Tersedianya data/informasi untuk perencanaan pembangunan SDM di Kota
Kediri
Adanya kerjasama yang baik serta dukungan SKPD dan stakeholders dalam
penyediaan data-data yang diperlukan terkait dengan indikator kesehatan,
indikator pendidikan dan indeks daya beli, sehingga dapat diterbitkannya
Dokumen IPM 2014.
fisik dan prasarana
Tujuan 4 : Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang
SASARAN

Tersusunya dokumen perencanaan tata ruang kota
perencanaan tata ruang yang tersusun”.
kinerja ini diperoleh dari rata rata capaian program/kegiatan yang diarahkan untuk
tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang kota yaitu sebanyak 4 program
dan 6 kegiatan yang ditetapkan berdasarkan hasil tapkin Bappeda Kota Kediri
(lampiran 3).
sebesar Rp 1.480.000.000,- terealisasi Rp 1.056.284.900,- atau 71,37%, antara
lain melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Finalisasi Peraturan
Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kegiatan ini pada tahun 2013 telah dilaksanakan hingga pada tahap
diperolehnya rekomendasi substansi atas rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri Tahun 2013-2032. Dan pada
tahun 2014 guna meningkatkan pelayanan publik tentang penataan ruang
dilakukan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kota kediri.
Kegiatan tidak terserap optimal Cuma tercapai 2,75 % karena terkendala
pada tahapan persetujuan subtansi Raperda tentang RDTR. Salah satu
kendala adalah belum sesuainya format peta Rancangan RDTR Kota Kediri
dengan format yang disyaratkan pada Pergub Jawa Timur No.34/2013
tentang mekanisme pemberian persetujuan substansi Rancangan Perda
Kab/Kota tentang RDTR Bagian wilayah perkotaan Kab/Kota dan PP
No.8/2013 tentang ketentuan peta rancangan tata ruang.Berdasarkan dua
peraturan tersebut , maka Tim Penyusun RDTR Kota Kediri harus merevisi
peta dasar dan peta tematis yang memuat sistem reformasi geometris kaidah
geopasial dan kaidah kortagrofis. Pada tahun 2014 pelaksanaan pengadaan

peta dasar yang dianggarkan oleh Dinas PU Kota Kediri mengalami
keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan yang sedianya ditargetkan
selesai pada pertengahan tahun, tetapi baru terselesaikan pada akhir tahun.
2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh, dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
Output dari kegiatan ini adalah dokumen Rencana Pengembangan Strategis
dan cepat Tumbuh.
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kawasan strategis Cepat Tumbuh di
Kota Kediri yang dijadikan acuan dalam pengembangan/pembangunan
kawasan strategiscepat untuk pertumbuhan ekonomi khususnya industri
Kota Kediri selama 20 tahun kedepan.
Output dari kegiatan dokumen Rencana Pengembangan Strategis dan cepat
tumbuh.
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar,
dengan kegiatan :
a. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum , Drainase dan Sanitasi
Perkotaan merupakan fasilitas pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)di
Kota Kediri.
Tersusunnya Review Dokumen EHRA ( Environmental Health Risk
Assesment) dan Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Kediri
Tahun 2014-2019. Selain itu, Tim Pokja Sanitasi melaporkan
perkembangan kemajuan pencapaian hasil penyusunan SSK kepada
pokja provinsi dan pokja pusat melalui sistem money berbasis
web.ppsp.nawasis.info (National Water and Sanitation Infonnation
System).
b. Penyelenggaraan BKPRD

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) adalah badan
yang bersifat ad-hoc, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di
Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi untuk
membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam
koordinasi penataan ruang di daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyerasikan dan
mensinergikan penataan ruang di Kota Kediri, melalui koordinasi dan
sinkronisasi penataan ruang oleh dinas terkait yang tergabung dalam
BKPRD Kota Kediri guna menghasilkan rekomendasi alternatif
kebijakan penataan ruang di Kota Kediri. Anggota BKPRD Kota Kediri,
terdiri dari BAPPEDA, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas
Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup, DTRKP, dan Dinas
Pertanian.
Dasar hukum kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang
Daerah.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi
penataan ruang, yang membahas hal-hal terkait perencanaan
pemanfaatan ruang daerah.
c. Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2JM)
Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RP12-JM) adalah rencana dan program pembangunan
infrastruktur tahunan dalam periode tiga hingga lima tahun, yang
mensinkronkan kegiatan pembangunan infrastruktur, baik yang
dilaksanakan dan dibiayai Pemerintah , Pemerintah Daerah , maupun
oleh masyarakat/dunia usaha.Khusus untuk bidang Cipta Karya ,
rencana dan program pembangunan infrastruktur yang terdapat pada
RP12-JM dioperasikan melalui RP12-JM Bidang Cipya Karya, untuk
selanjutnya dilaksanakan pembangunannya oleh seluruh pelaku
pembangunan Bidang Cipta Karya.

Tersusunnya Dokumen Rencana Program Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah (RP12JM) Kota Kediri 2014-2019 sebagai Dokumen
acuan dalam perencanaan, pemograman, dan penganggaran
pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.RP12-JM menurut
rencana program dan investasi dalam jangka waktu lima tahun yang
mencakup multi sektor, multi sumber pendanaan, dan multi
stakeholders.
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan
1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah.
Dalam rangka penyehatan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan dalam
pengelolaan air limbah khususnya dalam penyediaan sistem prasarana dan
sarana diperlukan rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu
, efisien , efektif dan berwawasan lingkungan sehingga dapat meningkatkan
derajat hidup masyarakat.Dengan adanya dokumen ini diharapkan dapat
menjadi langkah awal dalam mewujudkan penyediaan sarana prasaran
infrastruktur sistem pengelolaan air limbah yang baik, optimal dan memadai
serta terjangkau oleh masyarakat, khususnya air limbah domestik, baik grey
water maupun black water.Hal ini merupakan upaya pengendalian terhadap
pencemaran air di badan air dan permasalahan kesehatan lingkungan
masyarakat di Kota Kediri.
Hasil yang dicapai:
Tersusunnya Dokumen Masterplan Pengelolaan Air Limbah Kota Kediri
sebagai Dokumen acuan dalam pengelolaan air limbah Kota Kediri yang
komprehensif dan lebih update terhadap perubahan perubahan kota dalam
upaya meningkatkan pelayanan bidang air limbah di Kota Kediri, dan
tersedianya Dokumen Rencana induk/Masterplan Pengelolaan Air Limbah
Kota Kediri untuk pengembangan/pembangunan sistem air limbah di Kota
Kediri.
PENCAPAIAN MISI 3

Misi 3 : Mewujudkan koordinasi penelitian dan pengendalian
pembangunan, serta kerjasama dan investasi daerah
Tujuan 1 : Mewujudkan penelitian yang efektif dan efisien
SASARAN
Meningkatnya penelitian yang dapat ditindaklanjuti
Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator “% meningkatnya hasil
penelitian yang dapat ditindaklanjuti”.
kinerja ini diperoleh dari rata rata capaian program/kegiatan yang diarahkan untuk
mewujudkan penelitian yang dapat ditindak lanjuti yaitu sebanyak satu program
dan 4 kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Tapkin Bappeda Kota Kediri
(lampiran 3).
sebesar Rp 425.000.000,- terealisasi sebesar Rp 401.443.100,- atau 94,46%.
Capaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui program pengembangan
data/informasi dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Study Kelayakan Investasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta Untuk
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah memegang peranan
penting dalam mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung
seluruh aspek kegiatan di wilayahnya. Konsep Public Private Partnership
(PPP) merupakan alternatif strategi pembiayaan yang dapat diterapkan.
Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Kediri memerlukan
informasi mengenai potensi penerapan Public Private Partnership (PPP) di
Kota Kediri berdasarkan presepsi stakeholder terkait, unsur Pemerintah
Kota, Calon investor, dan penanam modal swasta.

Tujuan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Investasi Kerjasama
Pemerintah Daerah dan Swasta Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana
adalah sebagai berikut :
1) Melakukan identifikasi potensi maupun kendala/hambatan dalam
penerapan Public Private Partnership (PPP) dalam pengembangan
infrastruktur (sarana prasarana) perkotaan di Kota Kediri;
2) Melakukan analisa dan kajian berbagai faktor dan variabel terkait
kerjasama investasi Antara Pemerintah Kota Kediri dengan swasta
untuk pembangunan sarana dan prasarana.
3) Melakukan analisa finansial dan kelayakan kerjasama investasi antara
Pemerintah Kota Kediri dengan swasta serta mengidentifikasikan
potensi pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat
dikerjasamakan dengan swasta
Tersedianya dokumen studi kelayakan investasi kerjasama sebagai acuan
penentuan kebijakan kerjasama investasi antara Pemerintah Kota Kediri
dengan Swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kota Kediri.
2. Kajian Optimalisasi Kota Kediri Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur
Pada RTRW Provinsi Jawa Timur disebutkan Kota Kediri sebagai Kawasan
Andalan Kediri-Tulungagung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian,
perkebunan, industri, perikanan dan pariwisata yang merupakan faktor
pendorong bagi perkembangan Kota Kediri sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW). Olaeh karena itu Kota Kediri harus mempersiapakan pengembangan
dari segi kebijakan, infrastruktur, maupun bentuk-bentuk kerjasama sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah yang dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan,
perdagangan dan jasa, industri, pendidikan dan kesehatan yang nantinya
akan mendukung pengembangan perkotaan pusat sub WP Kota Kediri dan
wilayah lainnya yang terdapat disekitar Kediri, sehingga manfaat dari
pengembangan beberapa sektor tersebut dapat bermanfaat pula bagi
perekonomian wilayah di sekitar Kota Kediri.
Penyusunan dokumen Kajian Optimalisasi Kota Kediri Sebagai Pusat
Kegiatan Wilayah Jawa Timur dimaksudkan untuk memberikan arahan
pemanfaatan dan pelaksanaan Tata Ruang Ruang Kota Kediri sebagai pusat

Wilayah Pengembangan kabupaten/kota sekitarnya pada umumnya dan
Kota Kediri pada khususnya.
Tersedianya dokumen kajian optimalisasi Kota Kediri sebagai pusat kegiatan
wilayah Jawa Timur yang menjadi pendukung rumusan arahan kebijakan tata
ruang yang telah ada (RTRW) dalam rangka mengoptimalisasikan Kota
Kediri sebagai pusat kegiatan wilayah.
3. Penyusunan Model Pengembangan dan Pelayanan Publik Berbasis Service
exellence di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan
Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan telah membawa
konsekuensi yang luas bagi lembaga pemerintaha di tingkat pusat hingga
daerah. Citra buruk pelayanan publik di pemerintahan terlanjur melekat
dikalangan masyarakat luas. Oleh sebab itu pemerintahan Kelurahan dan
Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada
masyarakat perlu menciptakan model yang diadopsi dari kebutuhan
masyarakat dan kemampuan pemerintah akan ditemukan keadilan (equity)
yang ideal dalam pengelolaan pelayanan, dengan berdasar pada tiga (3)
asas umum penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas kepentingan umum,
keterbukaan, dan profesionalisme.
Penyusunan Model Pengembangan dan Pelayanan Publik Berbasis
Service Exelence di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri
bertujuan untuk :
1) Mengetahui efektifitas sistem pelayanan eksisting yang sedang
berlangsung di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
2) Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan
dan Kelurahan
3) Mengidentifikasi dan merekomendasikan model kebijakan yang sesuai
dengan pengembangan pelayanan publik berbasis service excelence di
tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Kediri
4) Menyusun sistem, prosedur dan mekanisme pelayanan prima di tingkat
Kecamatan dan Kelurahan.

Tersusunnya Model Pengembangan Dan Pelayanan Publik Berbasis service
exellence di tingkat kecamatan dan Kelurahan Kota Kediri Tahun 2014,
sebagai acuan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Kediri.
4. Kajian Pelaksanaan Bank Sampah
Kajian Pelaksanaan Bank sampah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi
pengelolaan Bank Sampah yang sudah berjalan di Kota Kediri, sehingga
dapat dirumuskan model pengembangan Bank Sampah yang sesuai dalam
rangka optimalisasi Bank Sampah di kelurahan.
Sasaran : 72 bank sampah yang tersebar di Kota Kediri, yaitu 24 lokasi di
kecamatan Mojoroto, 18 lokasi di kecamatan Pesantren, dan 30 lokasi di
Kecamatan Kota.
Tersusunnya dokumen pelaksanaan Program Bank sampah, sebagai bahan
acuan pengelolaan bank sampah yang lebih optimal di Kota Kediri.
Misi 3 : Mewujudkan koordinasi penelitian dan pengendalian
pembangunan, serta kerjasama dan investasi daerah.
Tujuan 2 : Mewujudkan peningkatan kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
SASARAN
Tersusunnya dokumen hasil kerjasama sebagai bahan perencanaan
pembangunan
Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator “% kerjasama daerah
yang difasilitasi”.
kinerja ini diperoleh dari rata rata program/kegiatan yang diarahkan pada
tersusunnya dokumen hasil kerjasama sebagai bahan perencanaan

pembangunan yaitu satu progam dan 2 kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Tapkin Bappeda Kota Kediri (lampiran 3).
Capaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui program kerjasama
pembangunan, dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 265.000.000,- terealisasi
sebesar Rp 237.211.932,- atau 89,51%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan komunikasi
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miskin dengan menggunakan alat bantu Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), maka Pemerintah Kota Kediri bekerjasama dengan Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah membangun Telecenter “Kediri
Jayati” di Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren. Kerjasama tersebut telah
tertuang di dalam perjanjian kerjasama Nomor : 188/1443/105/2011 dan
Nomor : 050/693/419.61/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pembangunan
Telecenter di Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sebagai
kelanjutan kerjasama yang dirintis sejak Tahun 2009.
Terlaksananya pendampingan Telecenter KEDIRI JAYATI sebagai pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat Kelurahan (TIKMK) yang
dapat diakses langsung oleh masyarakat sebagai sumber informasi.
Pengelolaan Telecenter KEDIRI JAYATI yang lebih baik dengan adanya
pendampingan bagi Tim pengelola Telecenter.
2. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga.
Pelaksanaan kerjasama dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan
memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik potensi
sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan
bersama secara timbal balik. Pemerintah Kota Kediri selama ini telah
bekerjasama dengan daerah-daerah lain yang tergabung dalam satu wadah
organisasi yaitu Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Dimana organisasi tersebut didasarkan pada Keputusan Musyawarah Antar

kota Seluruh Indonesia (MAKSI) XII Nomor : 03/KEP/MAKASI-XII/2000
tanggal 24 Mei 2000.
Hasil Yang dicapai :
Hasil yang telah dicapai selama ini antara lain : sharing knowledge antar
daerah, peningkatan kapasitas SDM aparatur dengan pelatihan-pelatihan,
serta seminar/workshop, dan promosi potensi ekonomi daerah.
Keikusertaan dalam penyelenggaraan Apeksi Komwil IV. Kegiatan APEKSI
merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2012 Kota
Kediri ditunjuk sebagai Ketua Komisariat Wilayah IV APEKSI. Untuk
kegiatan di tingkat pusat secara rutin dilaksanakan acara RAKERNAS yang
dilaksanakan setiap tahun sekali dan MUNAS yang dilaksanakan setiap 4
tahun sekali.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mewujudkan visi dan misi BAPPEDA Kota Kediri melalui 8 sasaran
strategis yang ditetapkan di dalam Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2010-
2014, pada tahun 2014 telah dilaksanakan 16 program yang dibiayai melalui
APBD Kota Kediri. Pemanfaatan anggaran dilakukan dengan memenuhi azas
efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri
Tahun Anggaran 2014, terjadi perubahan dalam penganggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan. Untuk pencapaian target sasaran strategis tahun
2014 dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan besaran alokasi
anggaran sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Tahun 2014
INSTANSI : BAPPEDA KOTA KEDIRI
BELANJA
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
(Rp) (Rp) (Rp) %
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 4.280.796.000 4.280.797.000 1.000 0,00
- Belanja Pegawai 4.280.796.000 4.280.797.000 1.000 0,00
BELANJA LANGSUNG 7.175.169.000 7.721.519.000 546.350.000 7,61
- Belanja Pegawai 2.464.584.000 2.566.407.500 101.823.500 4,13
- Belanja Barang dan
Jasa 4.182.415.000 4.645.941.500 463.526.500 11,08
- Belanja Modal 528.170.000 509.170.000 -19.000.000 -3,60
Jumlah 11.455.965.000 12.002.316.000 546.351.000 4,77
Sumber : P- APBD TA 2014
Perubahan alokasi anggaran dari semula Rp 11.455.965.000,- menjadi
Rp 12.002.316.000,- dikarenakan terjadi penambahan anggaran utamanya pada
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dialokasikan pada pos Belanja Langsung,
yaitu dari semula Rp 7.175.169.000,- menjadi Rp. 7.721.519.000,- atau bertambah
7,61% yang digunakan untuk pelaksanaan 16 program dengan 58 kegiatan.
Perubahan dikarenakan adanya penambahan alokasi pendanaan pada kegiatan-
kegiatan yang belum tercukupi kebutuhan dananya serta adanya kegiatan-
kegiatan yang mendesak harus dilaksanakan namun belum dianggarkan pada
tahun 2014.
Sedangkan pada pos belanja tidak langsung terjadi penyesuaian sebesar
Rp 1.000,- dari semula sebesar Rp 4.280.796.000,- menjadi Rp 4.280.797.000,-.
Adapun realisasi anggaran belanja tidak langsung maupun belanja langsung
Bappeda Kota Kediri pada tahun 2014, sebagai berikut :

Lakip bappeda 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Lakip bappeda 2014

Similar to Lakip bappeda 2014 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Lakip bappeda 2014