Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, proses penyusunan, dan komponen-komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti standar biaya umum, indikator kinerja, dan proses penyusunan APBD."

1. MOHAMMAD ARFANDI ADNAN
Pertemuan 3

2. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Rencana Kerja yang di susun oleh pemerintah, dituangkan
dalam nilai mata uang yang ditetapkan dengan undang-
undang.
a. Perkiraan jumlah tertinggi belanja / pengeluaran Negara yang
dibutuhkan oleh pemerintah dalam satu periode tertentu (biasanya 1
tahun )
b. Perkiraan jumlah pendapatan Negara yang diperlukan oleh
pemerintah membiayai belanja / pengeluaran pemerintah dalam satu
periode tertentu (biasanya 1 tahun)

3. APBN 2007 – 2013

4. PENYUSUNAN APBN
Menteri Keuangan
Badan Perencanaan
Nasional
Mengkoordinasikan penyusunan APBN
Menteri Keuangan 
Mengkoordinasikan
penyusunan konsep
anggaran belanja rutin
Bappenas dan Menteri
Keuangan 
Mengkoordinasikan
penyusunan anggaran
belanja pembangunan
Atas nama Presiden
• Pembicaraan
pendahuluan antara
pemerintah dan DPR
• Pengajuan,
pembahasan, dan
penetapan APBN

5. Hasil pembahasan didokumentasikan dalam:
• Daftar Isian Kegiatan  otorisasi pengeluaran rutin unit organisasi.
• Daftar Isian Proyek  otorisasi pengeluaran pembangunan proyek pada unit
organisasi.
• Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR)  besaran alokasi
anggaran rutin untuk setiap kantor/satuan kerja di daerah  dibahas oleh
Kantor Wilayah DJA dan Instansi Vertikal Departemen/ Lembaga  DIK.
Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN

6. • Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan (SPAAP) 
menetapkan besaran alokasi anggaran pembangunan untuk setiap
proyek/bagian proyek  dibahas oleh Kantor wilayah DJA dengan
instansi vertikal/dinas  DIP.
• Surat Keputusan Otorisasi (SKO)  otorisasi untuk penyediaan dana
kepada departemen/lembaga/ pemerintah daerah dan pihak lain yang
berhak baik untuk rutin maupun pembangunan.

7. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Rencana Kerja Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang
disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah

8. PERUBAHAN PENGANGGARAN
Line Item
Budgeting
➢ Tidak dapat dinilai
efisiensi dan efektifitas
program
➢ Berorientasi jangka
pendek
➢ Belum mengaitkan setiap
pengeluaran dengan
manfaatnya
Performance
Budgeting
➢ Mengaitkan setiap
pengeluaran dengan
manfaatnya
➢ dapat dinilai efisiensi dan
efektifitas program
➢ Berorientasi jangka
panjang

9. PROSES PENYUSUNAN APBD
1. Kegiatan Pendahuluan
2. Arah dan Kebijakan Umum
APBD
3. Strategi & Prioritas APBD
4. Rencana Anggaran Satuan
Kerja (RASK)
5. Evaluasi dan seleksi RASK
6. Pembahasan
RAPBD
APBD

10. • Penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi
masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
publik
• Evaluasi kinerja tahun lalu untuk mendapat feedback bagi
penyusunan APBD sekarang
• Hasil penjaringan masyarakat dan feedback dan penjabaran
Renstrada sebagai dasar penentuan arah dan kebijakan umum
APBD
1. KEGIATAN PENDAHULUAN

11. Arah dan kebijakan umum APBD dapat disusun berdasarkan kriteria
sebagai berikut :
• Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.
• Sesuai aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi dan
kemampuan daerah.
• Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang sebagai
pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan
rancangan APBD dalam satu tahun anggaran.
• Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
2. ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD

12. • Merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah dan kebijakan umum
• Merupakan strategi operasional jangka pendek, sedangkan
RENSTRADA merupakan strategi jangka panjang
• Strategi dan prioritas APBD adalah pendekatan (metode) yang
diprioritaskan dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. STRATEGI & PRIORITAS APBD

13. 4. RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
(RASK)
• Aktivitas dalam penyusunan APBD dijelaskan dalam RASK
• RASK dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah, sehingga
sifatnya usulan yang akan dibahas dan dibuat penetapan oleh
panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama
DPRD

14. 5. EVALUASI DAN SELEKSI RASK
• Usulan dalam RASK dibahas dan direview oleh Pemerintah
(belum melibatkan DPRD).
• Hasilnya adalah Dokumen RAPBD yang diajukan ke DPRD
untuk dibahas bersama

15. • Hasil pembahasan Pemerintah dengan
DPRD  APBD yang dituangkan dalam
Perda untuk dilaksanakan Pemda
6. PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD

16. Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya paling tinggi
yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks
satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian
negara/lembaga dan/ atau lintas wilayah.
(PMK Standar Biaya Umum Tahun 2010, Pasal 1, PMK Nomor
01/PM.02/2009)
STANDAR BIAYA UMUM

17. 2. Penyesuaian besaran dilakukan, dengan alasan;
- Dasar perhitungan satuan biaya
- Hasil penelitian di lapangan
- Inflasi/kewajaran.
3. Prosentase kenaikan honorarium antara lain:
- Pengelola Keuangan sebesar 4,4%
- Panitia Pengadaan sebesar 10,03%
- Pengelola PNBP sebesar 4,34 %
- Kegiatan Penelitian sebesar 32,97 %
- Narasumber sebesar 15,28 %
4. Prosentase kenaikan belanja barang antara lain:
- Konsumsi rapat sebesar 31,67 %
- Pakaian dinas sebesar 27,43%
- Kendaran oprsnl. sebesar 21,15 %
1. Standar Biaya Umum 2010 disusun dengan tetap menggunakan komposisi
Standar Biaya Umum 2009
KEBIJAKAN UMUM

18. Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang
digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan
oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu
dan/atau wilayah tertentu.
* PMK Nomor 69/PMK.02/2008 tentang
”Penyusunan Standar Biaya Khusus” .
dan
* Perdirjen Anggaran Nomor 01/AG/2009 tentang
”Petunjuk Teknis Penyusunan SBK”.
STANDAR BIAYA KHUSUS

19. INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif
atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran tujuan yang telah
ditetapkan
Dengan pengertian ini, indikator kinerja harus
merupakan suatu yang dapat diukur dan digunakan
sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap
perencanaan, (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-
going), maupun tahap setelah kegiatan (ex-post).

20. VISI MISI INDIKATOR
DAMPAK
TARGET TUJUAN INDIKATOR
MANFAAT
TARG
ET
MENJADI
PENGGERAK DAN
PENDORONG
TERCIPTANYA
MASYARKAT DAN
LINGKUNGAN
YANG SEHAT
M.1. KESEHATAN
MASYARAKAT
INDEX
KESEHATAN
75 T.1. Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Index Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
80
T.2.Meningkatkan
Lingkungan
Sehat & Bersih
Index
Lingkungan
Sehat & Bersih
80
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR
HASIL
TAR
GET
KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TAR
GET
T.1.
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
P.1.
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan
Tingkat
Kepuasan
Masyarakat
80 K.1.
Penambahan Tenaga
Medis
Jumlah Tenaga Medis /
puskesmas
5
K.2.
Pelatihan Tenaga
Medis
Tingkat Keahlian 8
K.3.
Bantuan Penyediaan
Fasilitas Kesehatan
Jumlah puskesmas /
kecamatan
1
T.2.
Meningkatkan
Lingkungan
Sehat dan
Bersih
P.1.
Pembinaan
Kebersihan
Lingkungan
Tingkat
Kesadaran
Kebersihan
Lingkungan
70 K.1.
Sosialisasi
Pentingnya
Limgkungan Sehat
dan Bersih
Jumlah Kehadiran KK /
Sosialisasi
60
TRANSLASI RENSTRA UNIT DINAS KESEHATAN
DAERAH X

21. NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SCORE
1
INDEX KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN
25 % 17.5
2 INDEX AIR BERSIH 25 % 50 12.5
3
INDEX KUALITAS GIZI BAGI
BAYI DAN BALITA
25 % 60 15
4
INDEX LINGKUNGAN SEHAT
DAN BERSIH
25 % 60 15
INDEX KESEHATAN 60
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SCORE
1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 30 % 70 21
2
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI PELAYANAN
40 % 70 28
3
TINGKATKEPUASAN
MASYARAKAT
30 % 21
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
70
70
70
1
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT
SEBELUM ANGGARAN
70
INDEX
KESEHATAN
SEBELUM
ANGGARAN
INDEX
KUALITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
SEBELUM
ANGGARAN