SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
MOHAMMAD ARFANDI ADNAN
Pertemuan 2
arfandiadnan1982@gmail.com
• The process of allocating resources to unlimited demands) (Freeman dan Shoulders
(2003)).
• Pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu
tertentu dalam ukuran finansial (Mardiasmo ,2005).
• Anggaran adalah rencana finansial yang menyatakan :
• Rencana – rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat
mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
• Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
• Perkiraan sumber – sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan
tersebut.
PENGERTIAN ANGGARAN
1. Alat perencanaan, agar organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke
arah mana kebijakan dibuat.
2. Alat pengendalian, untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar
atau penggunaan dana yang tidak semestinya.
3. Alat kebijakan, agar organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan
tertentu.
4. Alat politik, Merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan
program-program yang dijanjikan.
5. Alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian/unit kerja yang lain dapat
mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan.
6. Alat penilaian kinerja, merupakan ukuran apakah suatu bagian/unit kerja
telah memenuhi target yang ditetapkan.
7. Alat motivasi, alat komunikasi yang dijadikan nilia-nilai nominal yang
tercantum dalam target pencapaian.
FUNGSI ANGGARAN
1. Otorisasi oleh legislatif;
2. Komprehensif/menyeluruh;
3. Keutuhan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran
tercakup dalam satu dana umum;
4. Nondiscretionary apropriasi, jumlah yang disetujui legislatif
harus termanfaatkan secara ekonomis.;
5. Periodik;
6. Akurat;
7. Jelas; dan
8. Transparan.
Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran
1. BERDASARKAN JENIS AKTIVITAS, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN OPERASIONAL
DAN ANGGARAN MODAL (CURRENT BUDGET VS CAPITAL BUDGETS)
2. BERDASARKAN STATUS HUKUMNYA, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN TENTATIVE
DAN ANGGARAN ENACTED (TENTATIVE BUDGET VS ENACTED BUDGET)
3. BERDASARKAN TUJUAN PENGGUNAAN DANA, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN
DANA UMUM VS ANGGARAN DANA KHUSUS (GENERAL BUDGET VS SPECIAL
BUDGETS)
4. BERDASARKAN JUMLAH APPROPRIASI BELANJA, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN
TETAP VS ANGGARAN FLEKSIBEL (FIXED BUDGET VS FLEXIBLE BUDGET)
5. BERDASARKAN PENYUSUNNYA, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN EKSEKUTIF VS
ANGGARAN LEGISLATIF (EXECUTIVE BUDGET VS LEGISLATIVE BUDGET). NAMUN ADA
JUGA ANGGARAN BERSAMA (JOINT BUDGET) DAN ANGGARAN KOMITE
(COMMITTEE BUDGET)
JENIS-JENIS ANGGARAN
Persiapan
(Preparation)
Persetujuan
(Enactment)
Administrasi
(Administration)
Pelaporan
(Reporting)
Pemeriksaan
(Post Audit)
SIKLUS ANGGARAN
Pendekatan
Tradisional
Pendekatan Kinerja
Pendekatan Sistem Perencanaan,
Program dan Anggaran Terpadu
(Planning,Programming, and
Budgeting System—PPBS)
Anggaran Berbasis
Nol (Zero Based
Budgeting—ZBB)
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

More Related Content

What's hot

Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahinfosanitasi
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahMaylana Febrina
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranAry Efendi
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatDanny Akbar
 
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAry Efendi
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahfarums
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
 

What's hot (20)

APBD
APBDAPBD
APBD
 
Penganggaran sektor publik
Penganggaran sektor publikPenganggaran sektor publik
Penganggaran sektor publik
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerah
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
Anggaran publik
Anggaran publikAnggaran publik
Anggaran publik
 
Anggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerjaAnggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerja
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintah
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
 
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
 
Analisis apbd
Analisis apbdAnalisis apbd
Analisis apbd
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 

Similar to Pertemuan 2 akuntansi pemerintahan

5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdfrivanasri
 
Kinerja yang lebih baik dari pada yang satu
Kinerja yang lebih baik dari pada yang satuKinerja yang lebih baik dari pada yang satu
Kinerja yang lebih baik dari pada yang satuEkoReIndo
 
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.pptkonsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.pptanditurnip
 
KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA.ppt
KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA.pptKONSEP-DASAR-PENGANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA.ppt
KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA.pptabdul800639
 
Penganggaran Sektor Publik.pptx
Penganggaran Sektor Publik.pptxPenganggaran Sektor Publik.pptx
Penganggaran Sektor Publik.pptxAnglingKemenangan1
 
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.pptYuriyanto1
 
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1Ines Marianne
 
Penganggaran sektor publik PPt Terkini.pptx
Penganggaran sektor publik PPt Terkini.pptxPenganggaran sektor publik PPt Terkini.pptx
Penganggaran sektor publik PPt Terkini.pptxssuserf8ed4e
 
Budgeting pertemuan 1
Budgeting pertemuan 1Budgeting pertemuan 1
Budgeting pertemuan 1budieto
 
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...IrsyadArighi
 
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...9elevenStarUnila
 
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.pptpertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.pptdzakyrahman17717
 
Fungsi perencanaan dalam manajemen (pert 9)
Fungsi perencanaan dalam manajemen (pert 9)Fungsi perencanaan dalam manajemen (pert 9)
Fungsi perencanaan dalam manajemen (pert 9)dzakiaziz
 
Ruang Lingkup Anggaran
Ruang Lingkup AnggaranRuang Lingkup Anggaran
Ruang Lingkup AnggaranDadik Hardian
 

Similar to Pertemuan 2 akuntansi pemerintahan (20)

5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
 
Kinerja yang lebih baik dari pada yang satu
Kinerja yang lebih baik dari pada yang satuKinerja yang lebih baik dari pada yang satu
Kinerja yang lebih baik dari pada yang satu
 
2.ppt
2.ppt2.ppt
2.ppt
 
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.pptkonsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
 
KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA.ppt
KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA.pptKONSEP-DASAR-PENGANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA.ppt
KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN PEMERINTAH INDONESIA.ppt
 
Penganggaran Sektor Publik.pptx
Penganggaran Sektor Publik.pptxPenganggaran Sektor Publik.pptx
Penganggaran Sektor Publik.pptx
 
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
 
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
 
Penganggaran sektor publik PPt Terkini.pptx
Penganggaran sektor publik PPt Terkini.pptxPenganggaran sektor publik PPt Terkini.pptx
Penganggaran sektor publik PPt Terkini.pptx
 
Budgeting pertemuan 1
Budgeting pertemuan 1Budgeting pertemuan 1
Budgeting pertemuan 1
 
Bab i angaran_perusahaan
Bab i angaran_perusahaanBab i angaran_perusahaan
Bab i angaran_perusahaan
 
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
 
Anggaran perusahaan
Anggaran perusahaanAnggaran perusahaan
Anggaran perusahaan
 
Perencanaan Laba
Perencanaan LabaPerencanaan Laba
Perencanaan Laba
 
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...
 
Anggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OKAnggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OK
 
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.pptpertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
pertemuan-ke-11ppt-1704186377 Pengantar Bisnis.ppt
 
Fungsi perencanaan dalam manajemen (pert 9)
Fungsi perencanaan dalam manajemen (pert 9)Fungsi perencanaan dalam manajemen (pert 9)
Fungsi perencanaan dalam manajemen (pert 9)
 
11857336.ppt
11857336.ppt11857336.ppt
11857336.ppt
 
Ruang Lingkup Anggaran
Ruang Lingkup AnggaranRuang Lingkup Anggaran
Ruang Lingkup Anggaran
 

More from Mohammad Arfandi Adnan

Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPDHasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPDMohammad Arfandi Adnan
 
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitasPengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitasMohammad Arfandi Adnan
 
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...Mohammad Arfandi Adnan
 

More from Mohammad Arfandi Adnan (6)

Analis retribusi
Analis retribusiAnalis retribusi
Analis retribusi
 
Pertemuan 1 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 1 akuntansi pemerintahanPertemuan 1 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 1 akuntansi pemerintahan
 
Pertemuan 4 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 4 akuntansi pemerintahanPertemuan 4 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 4 akuntansi pemerintahan
 
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPDHasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
Hasil Penelitian Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD
 
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitasPengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
Pengaruh budgetary slack terhadap kinerja skpd dengan kapasitas
 
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan...
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 

Recently uploaded (6)

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 

Pertemuan 2 akuntansi pemerintahan

  • 1. MOHAMMAD ARFANDI ADNAN Pertemuan 2 arfandiadnan1982@gmail.com
  • 2. • The process of allocating resources to unlimited demands) (Freeman dan Shoulders (2003)). • Pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Mardiasmo ,2005). • Anggaran adalah rencana finansial yang menyatakan : • Rencana – rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. • Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. • Perkiraan sumber – sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. PENGERTIAN ANGGARAN
  • 3. 1. Alat perencanaan, agar organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. 2. Alat pengendalian, untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya. 3. Alat kebijakan, agar organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. 4. Alat politik, Merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang dijanjikan. 5. Alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian/unit kerja yang lain dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan. 6. Alat penilaian kinerja, merupakan ukuran apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target yang ditetapkan. 7. Alat motivasi, alat komunikasi yang dijadikan nilia-nilai nominal yang tercantum dalam target pencapaian. FUNGSI ANGGARAN
  • 4. 1. Otorisasi oleh legislatif; 2. Komprehensif/menyeluruh; 3. Keutuhan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum; 4. Nondiscretionary apropriasi, jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis.; 5. Periodik; 6. Akurat; 7. Jelas; dan 8. Transparan. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran
  • 5. 1. BERDASARKAN JENIS AKTIVITAS, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN OPERASIONAL DAN ANGGARAN MODAL (CURRENT BUDGET VS CAPITAL BUDGETS) 2. BERDASARKAN STATUS HUKUMNYA, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN TENTATIVE DAN ANGGARAN ENACTED (TENTATIVE BUDGET VS ENACTED BUDGET) 3. BERDASARKAN TUJUAN PENGGUNAAN DANA, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN DANA UMUM VS ANGGARAN DANA KHUSUS (GENERAL BUDGET VS SPECIAL BUDGETS) 4. BERDASARKAN JUMLAH APPROPRIASI BELANJA, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN TETAP VS ANGGARAN FLEKSIBEL (FIXED BUDGET VS FLEXIBLE BUDGET) 5. BERDASARKAN PENYUSUNNYA, DIBEDAKAN MENJADI ANGGARAN EKSEKUTIF VS ANGGARAN LEGISLATIF (EXECUTIVE BUDGET VS LEGISLATIVE BUDGET). NAMUN ADA JUGA ANGGARAN BERSAMA (JOINT BUDGET) DAN ANGGARAN KOMITE (COMMITTEE BUDGET) JENIS-JENIS ANGGARAN
  • 7. Pendekatan Tradisional Pendekatan Kinerja Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu (Planning,Programming, and Budgeting System—PPBS) Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting—ZBB) PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN