2. Sejarah Akuntansi Pemerintahan
Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada
sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam
(1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik
sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi.
Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang
terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam
masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya
berbentuk pemerintahan – organisasi sektor publik ini,
dapat diklasifikasikan dalam :
a. Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit).
b. Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and
Politic Event)
c. Inovasi teknologi (Technology Inovation)
3. Definisi Akuntansi Pemerintahan
Menurut Kustadi Arinta, Akuntansi Pemerintahan adalah
sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan
Negara (public finance), dan khususnya pada tahap
pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk
pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika
atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit
pemerintahan.
Abdul Halim mendefinisikan Akuntansi
Pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka
menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan
dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan
ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas
berbagai alternatif arah dan tindakan
4. Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Tujuan akuntansi pemerintahan menurut para ahli, Bachtiar
Arif, Mukhlis dan Iskandar menyatakan beberapa tujuan
diantaranya :
1. Akuntabilitas
Keuangan Negara yang dikelola harus mampu
dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi yang
diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 5.
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah
membantu merancang penyusunan APBD dan strategi
pembangunan dan pengendalian atas kegiatan dalam
rangka pencapaian ketaatan perundang-undangan,
efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
5. Tujuan Akuntansi Pemerintahan (2)
3. Pengawasan
Keuangan di pemerintahan terdiri dari pemeriksaan
keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan
pemeriksaan operasional atau manajerial
6. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan tujuannya Bachtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar
menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan
sebagai berikut:
1. Tugas pemerintah adalah berorientasi kepada pelayanan
publik bukan pada laba sehingga dalam akuntansi
pemerintahan tidak ditemukan laporan laba (income
statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan
denganya.
2. Pemerintah melakukan pembukuan anggaran ketika
anggaran tersebut dibukukan
3. Akuntansi pemerintahan memungkinkan penggunaan lebih
dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintah bersifat kaku dikarenakan sangat
bergantung kepada peraturan undang – undang.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal
dan laba ditahan dalam neraca.
7. Syarat Akuntansi Pemerintahan
Terdapat beberapa syarat akuntansi pemerintahan yang harus
dipenuhi sesuai dengan tujuan dan karakteristik yang bertujuan
untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pedoman
terkait akuntansi pemerintahan (A Manual Govermental
Accounting). Dapat diringkas oleh Bachtiar Arif dkk sebagai
berikut :
1. Sistem Akuntansi Pemerintahan dapat memenuhi
persayaratan UUD, UU dan peraturan lain.
2. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus disesuaikan dengan
klasifikasi anggaran yang telah disetujui serta diintegrasikan
pemerintah dan lembaga legislatif.
8. Syarat Akuntansi Pemerintahan (2)
3. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus
mengembangkan perkiraan – perkiraan untuk mencatat
transaksi terjadi. Perkiraan yang dibuat harus dapat
menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintahan
yang handal.
4. Perkiraan yang dibuat merupakan analisis ekonomi atas
data keuangan dan mengklasifikasi jenis transaksi
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka
pengembangan perkiraan nasional.
5. Sistem Akuntansi Pemerintahan memudahkan
pemeriksaan aparatur negarao
