Dokumen tersebut membahas istilah-istilah yang terkait dengan perundang-undangan di Indonesia seperti peraturan perundangan, peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, peraturan negara, dan proses legislatif. Juga dibahas landasan dan asas-asas perundang-undangan seperti filosofis, yuridis, politis, sosiologis, dan beberapa asas hukum penting seperti lex superior dan lex posteriori.

1. ISTILAH, PENGERTIAN, LANDASAN, DAN
ASAS PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA

2. ISTILAH-ISTILAH DALAM PROLEG
1) Peraturan Perundangan
- Soebagyo, yaitu nama umum dari semua peraturan negara
- Amiroeddin Syarief, yaitu peraturan tentang perundangan, mungkin
tentang tata cara mengundang orang.
- Soly Lubis, yaitu peraturan perundangan atau peraturan-peraturan
perundang-undangan, contohnya peraturan mengenai tata cara
pembuatan peraturan negara.
2) Peraturan Perundang-undangan
- Bagir Manan, yaitu setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan
dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai
(menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.
- Amiroeddin Sjarief, yaitu peraturan tentang perundang-undangan,
mungkin peraturan tentang tata cara perundang-undangan mengenai
tata urutan tentang cara atau prosedur membuat, mengumumkan atau
tentang institusi yang berwenang membuatnya.

3. LANJUTAN ISTILAH
3) Perundang-undangan
- Subagyo, yaitu segala hal yang berhubungan dengan peraturan
perundangan dan meliputi 4 aspek, antara lain :
a. Syarat bentuk peraturan perundangan
b. Asas-asas
c. Teknik
d. Politik.
- Farid Ali, yaitu pengetahuan tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan undang-undang, baik dalam arti formal
maupun materi
- Hamid S. Attamimi, yaitu
a. Perbuatan membentuk dan mengeluarkan peraturan negara
b. Keseluruhan peraturan negara tingkat pusat maupun daerah.

4. LANJUTAN ISTILAH
4) Peraturan Negara
Soly Lubis, yaitu peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh
instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu
yang terdiri dari UU, perpu, PP, Perda, SK dan instruksi.
Soehino, yaitu peraturan perundang-undangan yang dapat dikeluarkan
oleh suatu negara yang dapat dilawankan dengan peraturan dengan
dikeluarkan oleh organisasi yang bukan milik negara, meliputi UUD 45,
Tap MPR, UU/Perpu, PP, Keppres, dan peraturan pelaksana lainnya.
Jadi, kesimpulannya adalah sebagai berikut :
Perundang-undangan adalah proses pembuatan atau penyusunan tentang
peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan, adalah jenis atau bentuk peraturan tertulis
yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat
atau lembaga yang berwenang.

5. PENGERTIAN PROLEG
Farid Ali
Proses, yaitu rangkaian kegiatan yang secara pasti diketahui awalnya
namun akhirnya tidak pernah diketahui.
Legislatif, yaitu suatu badan pembuatan peraturan perundang-
undangan
Jadi, proses legislatif adalah proses yang berlangsung dalam
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
Badudu Zein
Proses, yaitu jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir.
Legislatif, yaitu yang berhak dan berwenang membuat undang-
undang.
Jadi, proses legislatif adalah jalannya pembuatan undang-undang
oleh yang berhak dan berwenang membuat undang-undang.

6. LANJUTAN PENGERTIAN
Hamid S. Attamimi
Proses perundang-undangan yaitu runtutan kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan dari mulai
sampai akhir yang meliputi :
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
pemerintah dengan persetujuan DPR
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah
pusat.
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
pemerintah daerah.

7. LANDASAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Landasan Filosofis, yaitu berkaitan dengan dasar filsafat, ide, gagasan yang menjadi
dasar atau cita-cita ketika menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah ke
dalam suatu rencana atau draft peraturan perundang-undangan
Contoh : Pancasila
Landasan Yuridis, yaitu ketentuan hukum yang mendasari pembuatan suatu
peraturan perundang-undangan.
Landasan yuridis dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Landasan Yuridis dari segi formal, adalah landasan yuridis yang memberikan
kewenangan bagi institusi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
Contoh :
Pasal 5 (1) UUD 45, bunyinya “Presiden berhak mengajukan rancangan undang
undang kepada DPR”(Amandemen 1)
Pasal 21 UUD 45, bunyinya “Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan
undang-undang ”(Amandemen 1)

8. LANJUTAN (LANDASAN)
b. Landasan Yuridis dari segi materil, adalah dasar hukum yang
mengatur isi atau materi dari suatu peraturan perundang
undangan.
Contoh :
Pasal 18 UUD 45/Tap MPR No XV/1998 adalah landasan yuridis
materil dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Pasal 31 UUD 45 adalah landasan yuridis materil dari UU No. 20
Tahun 1999 tentang Sisdiknas.
Landasan politis, yaitu berkaitan dengan garis kebijaksanaan
politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-
kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan
negara.
Contoh : GBHN, yaitu Tap MPR No. IV/MPR/1999.

9. LANJUTAN (LANDASAN)
• Landasan sosiologis adalah suatu peraturan
perundang-undangan dapat dikatakan
memiliki landasan sosiologis jika sesuai
dengan keyakinan umum, kesadaran hukum
masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup
dimasyarakat agar peraturan yang dibuat
dapat dijalankan

10. ASAS-ASAS PERUNDANG-
UNDANGAN
UU tidak berlaku surut.
Artinya suatu UU itu hanya berlaku untuk masa mendatang dan
tidak berlaku untuk masa sebelumnya.
Dasar hukumnya : Pasal 3 AB (Algamene Bepelingen) dan Pasal
KUHP
Lex Specialis derogat Legi Generalis
Artinya UU atau hukum yang lebih khusus mengatur suatu hal akan
mengesampingkan hukum atau UU yang lebih umum.
Contoh :
UU No. 5 Tahun 1974 → UU No. 5 tahun 1979
UU No. 39 Tahun 1999 → Pasal 27 – 34 UUD 45/Pasal 28 ayat a-j
KUH Perdata → KUH Dagang

11. LANJUTAN (ASAS PERUNDANGAN)
Lex Superior derogat Legi Imperiori
Artinya UU atau hukum yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi
kedudukannya akan mengesampingkan UU atau peraturan yang dibuat oleh
pejabat yang lebih rendah tingkatannya.
Contoh :
UUD 45 → UU
UU/Keppres/PP → Perda
Lex Posteriori derogat Legi Priori
Artinya UU yang berlaku kemudian mengesampingkan UU yang berlaku
terdahulu.
Contoh :
UU tidak dapat diganggu gugat.
Artinya suatu UU itu sudah dinyatakan berlaku maka keberlakuannya tidak
dapat diganggu gugat kecuali bertentangan dengan rasa keadilan
Dasar : Pasal 95 (2) UUDS 1950.