.

1. Tindak Perdagangan Orang
Tindak Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 297 dan 324 KUHP, namun tidak diatur secara
jelas. Dalam perkembangannya, pengaturan tersebut seiring dengan adanya UU No. 21 sudah
dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi.
Pengertian Tidak Perdagangan Orang dalam Pasal 1 UU Perdagangan Orang adalah melakukan
perekrutan, mengangkut, pengiriman dengan cara-cara yang illegal, yang cakupannya tidak
hanya domestik, melainkan juga transnasional (lintas negara). Oleh karena itu, penyelesaian
tindak pidana perdagangan orang harus memerlukan kerja sama di negara lain (kerja sama
bilateral) untuk upaya penanggulangan. Karena banyak sekali modus untuk melancarkan
perdagangan orang, antara lain seperti kekerasan, penculikan, pemalsuan.
Contoh : pemalsuan identitas seseorang yang di bawah umur untuk diberangkatkan keluar
negeri, seperti pemalsuan KTP dan passport.
Penipuan yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk eksploitasi sumber daya manusia.
Korban, Ganti Kerugian, Subjek Hukum Perdagangan Orang
Korban adalah seseorang yang menglami penderitaan secara psikis, fisik, sosial, ekonomi, dan
mental.
Di dalam proses pengadilan, si korban bisa mendapatkan
kompensasi/restetusi/rehabilitasi/pembayaran/ganti kerugian dan pelaku diberikan sanksi
pidana. Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diberikan kepada korban atau
ahli waris.
Subjek hukum yang bertindak sebagai pelaku, yaitu individua tau perseorangan dan korporasi.
Pasal2 Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 297 : bentuk-bentuk perniagaan atau perdagangan wanita dan anak laki-laki belum
dewasa, perbudakan, diancam pidana 6 tahun.
Dalam praktek, mayoritas korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak. Alasan
terjadinya perdagangan orang di masyarakat yang semakin meningkat karena kemampuan
teknologi.
Pasal 324 : barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan
budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara
langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Mayoritas yang menjadi korban adalah anak dibawah umur, karena perdagangan orang
memanfaatkan sarana media yang banyak digunakan oleh kaum muda termasuk anak-anak,
seperti facebook, whatsapp, Instagram, dsb.
Rumusan tindak pidana orang :
Pasal 1 : meakukan perekrutan, pengiriman secara illegal

2. Pasal 3 : setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Republik Indonesia dengan maksud
dieksploitasi (mendatangkan orang ke Indonesia).
Pasal 4 : mengirimkan/membawa WNI ke luar negeri untuk tujuan di eksploitasi.
Pasal 5 : setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu, tetapi
anak dieksploitasi.
Pasal 6 : pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri.
Pasal 7 : pemberatan pidana kalau mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa berat,
maka pidana penjara ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok dari Pasal 2 ayat (2)
Pasal 8 : meninggal dunia
Pasal 13, 14, 15 : keterlibatan korporasi di dalam praktek perdagangan orang. Yang
bertanggung jawab adalah pengurus dari korporasi tersebut, misalnya sebagai direksi
(direktur utama). Dlm hal ini orang/individu, maka dapat dipidana penjara dan dikenakan
denda. Korporasi itu sendiri juga harus bertanggung jawab, dikenakan sanksi pidana denda dan
tambahan. Ada pemberatan pidana terhadap korporasi 3x lipat daripada Pasal 2.
Pidana tambahan berupa izin usaha dicabut, perampasan kekayaan hasil tindak pidana (hasil
kejahatan) dilelang dan dimasukkan ke kas negara, hasil kejahatan juga bisa dihancurkan dan
dimusnahkan, contohnya seperti narkoba atau megembalikan kepada yang berhak (kasus
pencurian). Dicabut status badan hukumnya, pemecatan pengurus, pelarangan pengurus
mendirikan korporasi dalam bidang yang sama.
Pasal 19-24 : pasal-pasal yang mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan
tindak pidana perdagangan orang, tetapi tidak sebagai pelaku langsung, misalnya tentang
pemalsuan dokumen (Pasal 19), yang berbunyi setiap orang yang memalsukan dokumen untuk
mempermudah tindak pidana orang (mengirim TKI ilegal) ancaman minimal 1 tahun,
maksimal 7 tahun. Yang dimaksud dengan dokumen negara untuk melancarkan perdagangan
orang adalah passport, KTP, ijazah, KK, akte kelahiran, surat nikah, dll.
Pasal 20 : memberikan kesaksian dan alat bukti palsu.
Contoh : Orang yang menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana orang ancaman
pidananya lebih berat 15 tahun.
Pasal 21 (Lex Specialis) yang terkait dengan perlindungan saksidan korban. Keberadaan
saksi dan korban dirahasiakan.
Pasal 25 : terpidana tidak mampu membayar denda, maka hakim mengkompensasi dengan
pidana kurungan maksimal 1 tahun.
Pasal 26 : persetujuan si korban tidak bisa menggugurkan proses pidana, tidak menghilangkan
penuntutan proses pidana. Tidak ada alasan si pelaku untuk berlindung.

3. Pasal 27 : modus utang piutang
Pasal 28-42 : pasal yang mengatur secara khusus (lex specialis) daripada KUHAP. Misal
terkait dengan alat bukti tambahan (Pasal 29) dan Pasal 184 KUHAP (alat bukti pokok).
Pasal 30 : keterangan seorang saksi korban sudah cukup. Alat bukti yang sah bisa dari
keterangan korban saja asalkan ditambah 1 alat bukti yang lain misal keterangan ahli.
Pasal 31 : penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan melalui alat
komunikasi yang diduga untuk mempersiapkan dan merencanakan tindak pidana orang.
Pasal 31 ayat (2) : prsedur mengenai penyadapan : penyadapan harus seizin tertulis dari ketua
pengadilan setempat untuk jangka waktu 1 tahun.
Pasal 33 : kewenangan yang diberikan penyidik yang tidak ada dalam KUHAP, yaitu
melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diduga melakukan tindak
pidana.
Ada keterkaitan tindak pidana pencucian uang, salah satu harta kekayaan tadi merupakan hasil
dari tindak perdagangan orang.
Pasal 34 : saksi bisa memberikan saksi dari jarak jauh (sistem asesmen)
Pasal 35 : hak-hak terdakwa selama dalam proses penyidikan berhak didampingi kuasa hukum.
Seorang terdakwa perlu didampingi oleh penasehat hukum.
Tindak pidana yang bagaimanakah seseorangterdakwa yag wajib didampingi penasheat
hukum seperti pengacara? Dilihat dari tindak pidanany, batas minimal ancamannya 5 tahun
ke atas, maka yang bersangkutan wajib hukumnya didampingi oleh penasehat hukum. Jika
tidak mampu, maka penyidik yang harus menghadirkan pengacara.
Pasal 38 : system pidana anak. Sidang dilakukan secara tertutup
Pasal 41 : mengatur tentang keputusan lex specialis. Peradilan in absensia, yaitu proses
persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran dari si terdakwa setelah dipanggil secara patut
dengan alasan yang sah, misalnya sakit. Maka pengadilan berdasarkan keadaan tersebut dapat
memutttus dan melakukan pemeriksaan kasus tersebut tanpa kehadiran si terdakwa.
Pasal 43 : perlindungan saksi dan korban
Pasal 48 : ganti rugi terhadap korban dan biaya perawatan

4. Pasal 56-58 : pencegahan dan penanganan tindak pidana orang, yang tidak hanya menjadi
tanggung jawab penegak hukum saja, tetapi melibatkan banyak pihak. Misal pemerintah
daerah, pusat, masyarakat, bahkan keluarga.
Pasal 65 : pasal yang menghapus ketentuan di dalam KUHP
KISI-KISI UAS
Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :
1) Faktor lingkungan (pengaruh orang lain)
Hal ini dapat terjadi karena kedekatan korban dengan pelaku yang membuat korban
mudah percaya dengan bujuk rayu pelaku dan bergaul dengan sesama teman yang juga
pernah menggunakan jasa-jasa wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau berteman
dengan PSK, yang membuat ia terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana
perdagangan orang ini. Hal ini membuat si korban juga ikut serta menjual wanita
kepada pihak tertentu, karena mereka bersedia membayar dengan biaya yang tidak
Sedikit, sehingga ia lebih gampang mendapatkan banyak uang daripada harus bekerja.
2) Faktor ekonomi/kemiskinan
Disebabkan oleh mudahnya pelaku mendapatkan banyak uang dari setiap transaksi
yang ia lakukan kepada orang yang akan menggunakan jasa wanita yang ia
perdagangkan. Daripada ia harus bekerja yang belum tentu uang yang ia dapat dari
pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Adapun untuk dapat bekerja,
seseorang harus menempuh pendidikan terlebih dahulu (minimal SMA), jika tidak
berpendidikan, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
3) Faktor pendidikan
Kurangnya pengetahuan korban terhadap bahaya dari kejahatan ini yang membuat ia
mudah terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini
membuat dengan mudahnya pelaku membujuk korban dan akhirnya memperdagangkan
korban dan mengeksplotasinya secara seksual.
4) Faktor penegakan hukum
Adanya hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan
orang, yaitu para pelaku tindak pidana perdagangan orang sangat sulit di jerat, terutama
dalam hal penangkapan pelaku dan pembuktian adanya suatu kasus tindak pidana
perdagangan orang. Adapun dalam penanganan kejahatan tindak pidana perdagangan
orang sendiri adalah umumnya korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang
yaitu perempuan dan anak-anak enggan melapor kepada pihak yang berwajib ketika
mereka telah menjadi korban Tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan
mereka malu dan takut sehingga pihak mereka sulit
untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang kejahatan tersebut.
Dampak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang :
1) Mendanai kejahatan terorganisir
Menurut PBB trafficking merupakan praktik industri kriminal terbesar ketiga tingkat
dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta US Dollar dalam pajak tahunan.
2) Melemahkan potensi sumber daya manusia terutama anak dan perempuan

5. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif bagi pasar tenaga kerja, yaitu
menimbulkan hilangnya sumber daya manusia dan dapat mengganggu kesehatan dan
pendidikan bagi perempuan maupun anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan
manusia karena fisik dan mental dari para korban dari perdagangan manusia dapat
mengalami gangguan yang berpotensi besar terjadi penurunan kesehatan. Selain itu,
dapat menyebabkan rasa trauma pada korban.
3) Merusak kesehatan manusia
Para korban perdagangan manusia seringkali mengalami kondisi yang kejam yang
mengakibatkan trauma fisik seksual dan psikologis serta dapat menimbulkan berbagai
macam penyakit kelamin contoh penyakit yang akan ditimbulkan dari perdagangan
manusia atau human trafficking adalah stres, trauma, gangguan mental, dan terjadi
penyakit seksual contohnya HIV dan AIDS.
4) Adanya ketidakamanan hukum bagi orang yang melakukan perjalanan lintas batas
Ketika pedagang atau pengusaha menyita dokumen identitas atau memberikan
informasi palsu tentang hak, termasuk akses ke layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya
dapat membatasi penggunaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga
menyebabkan deportasi tidak adil atau penjara. Orang yang diperdagangkan tidak
mungkin diakui sebagai korban kejahatan melainkan diperlakukan sebagai pelanggar
migrasi, tenaga kerja atau prostitusi hukum dan ditahan di pusat penahanan atau
dipenjarakan sebagai imigran ilegal.
5) Mendapatkan isolasi sosial
Seperti dilarang kontak/menghubungi keluarga atau pembatasan ruang gerak
seseorang, digunakan untuk mempertahankan kekuasaan atas orang dalam situasi
trafficking, seperti manipulasi emosional dengan menggunakan ancaman dan janji
palsu.
Perbedaan Pengaturan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan KUHP
Diberikan ancaman hukuman yang sama, jika dalam KUHP waktunya dikenakan sanksi pidana
pokok dikurangi 1/3nya
Pasal 10 : Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 (minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun dan/atau denda Rp120juta dan
paling banyak Rp600juta).

6. Mengenai percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 53
KUHP:
1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya
permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata
disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.
Tindak pidana lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang
Sebagaimana dalam Pasal 19-24 yang mengatur tindak pidana lain, yang berkaitan dengan
tindak pidana perdagangan orang, tetapi bukan sebagai pelaku langsung, misalnya tentang
pemalsuan dokumen (Pasal 19), yang berbunyi setiap orang yang memalsukan dokumen untuk
mempermudah tindak pidana orang (mengirim TKI ilegal) ancaman pidananya minimal 1
tahun dan maksimal 7 tahun. Mialnya petugas aparat pemerintahan yang ikut terlibat dalam
pemalsuan identitas si korban, karena merupakan salah satu persyaratan pergerakan dari satu
daerah ke daerah lain. Contohnya pemalsuan KTP. Adapun yang dimaksud dengan dokumen
negara untuk melancarkan perdagangan orang adalah passport, KTP, ijazah, KK, akte
kelahiran, surat nikah, dll.
Dampak lahirnya UU No. 21/2007 terhadap KUHP
Berimbas terhadap pasal-pasal dalam KUHP, yaitu ada beberapa pasal yang dinyatakan
dicabut. Conotohnya di dalam sistem hukum di Indonesia sebelum UU PTPPO lahir, telah ada
kebijakan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang dapat dipergunakan untuk
menindak pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak, seperti
yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP No. I Tahun 1946 tentang
peraturan Hukum Pidana), yaitu Pasal 297, 324, 329-331 KUHP dan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Namun ketentuan dalam KUHP tersebut, dianggap
masih kurang memadai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang,
khususnya perdagangan perempuan dan anak, baik ditinjau dari perumusannya maupun
ancaman hukumannya. Perumusan yang sering tidak sesuai dengan modus operandinya,
ancaman hukuman yang dianggap tidak setimpal dengan perbutan pelakunya, menyebabkan

7. masih sering terjadinya kejahatan ini. Oleh karena itulah ditetapkan Undang-Undang Nomor
21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Lahirnya UU Terorisme
Perppu menjadi hak perogratif, maka keluarlah Perppu No. 1 atas kasus Bom Bali tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dibuat untuk keselamatan negara dari ancaman
teroris pada saat itu. Perppu 1/2002 mengatur tentang materi dari tindak pidana terorisme.
Perppu 1/2002 satu paket dengan Perppu 2/2002 tentang Pemberlakukan Perppu 1 untuk
menangani kasus Bom Bali. Dalam perppu 2/2002 yang menarik adalah pemberlakuan asas
retro aktif berlaku surut, karena dari kasus tersebut korbannya banyak. Oleh larena itu, Bom
Bali 1 merupakan tindak pidana internasional karena korbannya bukan hanya masyarakat
Indonesia tp masyarakat lain jg, maka terjadilah penyimpangan dalam peraturan tersebut. Hal
ini berkaitan dengan pelaku yang tidak bisa ditangkap dan diadili sebelum ada peraturan hukum
yang mengaturnya, karena payung hukum baru dibuat 6 hari setelah kejadian tersebut. Perppu
15/2003 mengubah perppu jadi UU Perbahan Atas Perppu No. 1, sedangkan Perppu 16/2003
mengubah Perppu 2/2002 dalam kasus Bom Bali yang berlaku surut menjadi UU Perubahan
Atas Perppu, namun sudah dihapus oleh MK, karena pada saat diuji materi di MK dibatalkan.
Alasan membatalkan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, yang mengajukan
pengujian materi di MK adalah kuasa hukum dari beberapa tersangka dalam kasus Bom Bali
Perbedaan Pasal 6 dan 7 UU Terorisme (delik materil dan formil)
Pasal 6 : rumusan tindak pidana terorisme merupakan delik materil, karena merupakan tindak
pidana selesai, sehingga unsur yang harus dibuktikan adalah akibat. Misalnya mengakibatkan
kerusakan, kehancuran, mengakibatkan hilangnya nyawa.
Pasal 7 : delik formil, tindak pidana yang tidak selesai/percobaan. Sehingga yang harus
dibuktikan adalah adanya maksud teror saja, walaupun ancaman kekerasan belum dilakukan.
Alat-alat Bukti yang digunakan dalam tindakan terorisme, berikut perlindungan saksi
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :
1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara
elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;

8. 3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda
fisik apapun selain
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yang bisa dijadikan alat-alat bukti dalam suatu tindak pidana
adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
UU Pendanaan Terorisme
Pasal 14 UU Terorisme sudah dihapus oleh UU No 9/2013 tentang Pendanaan Terorisme.
Menghapus tentang Pasal 11 karena pengaturannya sudah diatur secara khusus tentang
pendanaan. Hal ini berhubugan dengan tindak pidana pencucian uang. Hasil kejahatan
digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, jadi hasil kejahatan digunakan untuk
melakukan kejahatan. Bentuk-bentuk sanksi pidana bagi yang terlibat seperti korporasi sebagai
penyandang dana dapa diberikan sanksi tambahan.
TINDAK PIDANA TERORISME
UU Pendanaan Terorisme
Berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Hasil kejahatan digunakan untuk
melakukan tindak pidana terorisme, jadi hasil kejahatan digunakan untuk melakukan
kejahatan. Bentuk-bentuk sanksi pidana bagi yang terlibat seperti korporsi sebagai penyandang
dana bisa diberikan sanksi tambahan.
Pasal2 dalam UU Terorisme :
Pasal 8 : modus operandi terorisme. Misalnya dengan melakukan penghancuran, pengeboman.
Dalam perkembangan selanjutnya terhadap tindak pidana yang dilakukan, yang objeknya
bangunan-bangunan dibandara diatur secara khusus dalam UU No. 1/2009 tentang
Penerbangan. Dalam hal tersebut diatur mengenai sarana dan prasarana penerbangan, seperti :
ruang tunggu, ruang transit, lapangan pesawat, landasan pacu. Bahkan terhadap awak pesawat
atau kru. Mengambil peralatan sudah termasuk tindak pidana.

9. Pasal 13 : pasal yang diterapkan terhadap orang yang memberikan bantuan, menyembunyikan,
mempermudah pelarian. Misalnya memberikan/meminjamankan uang kepada pelaku,
menyembunyikan informasi yang diketahui tentang tindak pidana terorisme.
Pasal 14 UU Terorisme sudah dihapus oleh UU No 9/2013 tentang Pendanaan Terorisme.
Menghapus tentang Pasal 11 karena pengaturannya sudah diatur secara khusus tentang
pendanaan.
Pasal 17 : subjek melibatkan korporasi. Bentuk pertanggung jawaban pidananya maka
ditanggung oleh pengurus dan koorporasi. Kalau terhadap korporasi ada surat pemanggilan
terhadap pengurus (pidana denda), dan bisa dikenakan pidana tambahan misalnya dicabut izin
korporasi tersebut atau dinyatakan sebagai korporasi yang dilarang.
Pasal 20 : faktor penyebab terorisme, dampak, penanggulangan.
Contoh : faktor ekonomi, politik, pemahaman agama yang kurang. Dampaknya tidak hanya
dalam negeri, tetapi luar negeri. Bahkan sampai ada travel warning. Penanggulangan bukan
hanya TNI, tapi segenap elemen di Indonesia, masyarakat bisa juga mencegah misalnya
melaporkan.
Adanya tindak pidana lain yg bsa fikaitakan dgn tindak pidana terorisme, misal org yg
mengahalng2i penyidik, hakim yg sedang menangani tindak pidana terorisme.
Pasal 21 : memberikan kesaksisan palsu, alat bukti palsu
Misal : alat bukti dalam kasus terorisme, penyidikan dapat menggunakan alat intelejen untuk
mencegah adanya alat bukti palsu.
Pasal 22 : kesengajaan mencegah, merintangi, menggagalkan baik langsung/tidak langsung
proses penyidikan.
Pasal 25-26 : penyimpangan kewenangan penahanan ditingkat penyidik.
Pasal 27 : selain yang diatur dalam KUHAP, ada alat bukti lain yaitu alat bukti yang dikirim
secara elektronik, seperti ss, dll.

10. Pasal 28 bentuk penyimpangan : penangkapan bisa dalam batas waktu 7 x 24 jam
sementara dalam kuhap 1 x 24 jam untuk intograsi
Pasal 29 : penyidik bisa melakukan perintah kepada bank untuk memblokir harta
kekayaan si pelaku (pasal yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang)
Pasal 30 ayat 1-4 : mengatur mengenai jasa perbankan
Pasal 32 : mengenai perlindungan saksi dan korban dalam proses persidangan, dilarang
menyebutkan identitas dari saksi yang sedang memberikan keterangan. Juga ditujukan kepada
penegak hukum yang sedang menangani proses tindak pidana terorisme.
Pasal 33 : mengenai perlindungan hukum terhadap para penegak hukum, baik sebelum maupun
sesudah proses perkara.
Pasal 36 : mengenai kompensasi terhadap korban atau ahli waris akibat tindak pidana
terorisme.
Kompensasi : penggantian yang bersifat materil dan imateril
Retritusi : ganti kerugian
Rehabilitasi : pemulihan nama baik, bahwa yang bersangkutan bukan sebagai tersangka kasus
terorisme.
Contohnya : pemerintah memberikan kompensasi atas kasus Bom Bali 1 bagi 215 korban yang
masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. 39 miliar dibagi 215, satu korban
mendapatkan kompensasi 180jt yang dibayarkan setelah jangka waktu 18 tahun. 900rb x 18
tahun. Meskipun tidak melalui amar putusan pengadilan, walaupun bisa diberikan melalui amar
putusan pengadilan.
Pasal 43 : diatur mengenai kerja sama internasional. Tindak pidana terorisme merupakan tindak
pidana lintas negara. Sehingga secara hukum internasional harus dilakukan kerja sama di
bidang penyidikan, penuntutan, maupun dalam proses melengkapi alat-alat bukti.
Pasal 46 : pasal berlaku surut, bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP (legalitas)
bahwa peraturan itu hanya dapat dipidana apabila ada aturannya terlebih dahulu. 18 Oktober
baru disahkan.

11. Daluarsa KUHP :
Pasal 78 : kewenangan menuntut pidana karena lewat waktu. Kalau pidana mati setelah 18
tahun itu hapus kewenangan penuntutannya. Kalau 5 tahun daluarsanya 12 tahun.
Pasal 432 UU Penerbangan : orang yang masuk ke ruang tunggu, tidak punya tiket masuk bisa
dihukum 1 tahun.
Pasal 437 : petugas badan meterologi dan geofisika. Kalau mau landing harus ada infomasi
cuaca, kalau ngasih yang palsu bisa dianggap menyampaikan info palsu yang dianggap
membahayakan kepentingan penerbangan.
Perbedaan UU Terorisme dengan KUHAP :
Dalam segi penangkapan, dalam KUHAP 1x24 jam, kalau dalam UU Terorisme 7x24 jam,
karena untuk proses pembuktian dan pemeriksaan dalam terorisme pasti punya keistimewaan
dan perbedaan dengan tindak pidana umum.