Dokumen tersebut membahas tentang standarisasi dan sertifikasi pangan olahan di Indonesia. Ada dua jenis sertifikasi yaitu wajib dan sukarela. Produk pangan harus memiliki sertifikat seperti P-IRT, HACCP, halal yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti dinas kesehatan dan BPOM MUI. Proses permohonan sertifikat meliputi penyuluhan, audit sarana, dan pembayaran. Sertifikat berlaku 2 tahun dan dip

1. STANDARISASI DAN
SERTIFIKASI
PANGAN OLAHAN
Agus Suyanto, STP, MSi
Pelatihan Industri Pangan Rumah Tangga
Kab. Dan Kota Bima NTB, Mei-Juni 2013
1

2. Sifat sertifikasi
Ada 2 sifat sertifikasi :
1. MANDATORY :
dilakukan karena ada kewajiban dari
pemerintah.
Contoh : Sertifikat produk (Prima, P-IRT,
MD, HACCP, Halal, Organik, Pangan
Segar)
2. VOLUNTARY :
dilakukan tanpa ada kewajiban dari
pemerintah.
Contoh : Sertifikat sistem ISO-9001 (SMM),
ISO-18001 (keselamatan kerja), dsb.
2

3. Kewenangan sertifikasi
 Produk olahan :
- Sertifikat P-IRT Dinas Kesehatan kab/kota
- Sertifikat HACCP  BPOM
- Sertifikat Halal  LPPOM MUI.
- Sertifikat MD  BPOM
3

4. Dasar Hukum P-IRT
 UU RI No 7 Tahun 1996 tentang Pangan
Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan
pengaturan, pembinaan dan
pengawasan pangan adalah untuk
tersedianya pangan yang memenuhi
persyaratan keamanan, mutu dan gizi
bagi kepentingan kesehatan manusia.
 Surat Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor
: HK.00.05.5.1640, Tanggal 30 April 2003
tentang Pedoman Tata Cara
Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-
IRT ) 4

5. Mengurus Ijin Pangan Industri
Rumah Tangga (P-IRT), Syarat-
syarat:
1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan
Pangan
2. Mengisi formulir permohonan izin
PIRT
3. Foto copy KTP, 1 lembar
4. Pas foto 3 x 4, 3 lembar
5. Menyertakan rancangan label
Makanan / Minuman
5

6. Prosedur Perijinan P-IRT
1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas
Kesehatan .
2. Pemeriksaan berkas (1 hari) Persetujuan
Kadinkes (1 hari)
3. Menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan
keamanan pangan yang dilaksanakan setiap 3
bulan sekali
4. Mengikuti Acara Penyuluhan Keamanan Pangan
(1 hari)
5. Pemeriksaan sarana (1 hari s/d 14 hari)
6. Membayar retribusi.
7. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga 6

7. Pengecualian : Susu dan hasil olahannya
Daging, ikan, unggas dan hasil
olahannya yang memerlukan proses dan
atau penyimpanan beku, Pangan kaleng,
Pangan bayi, Minuman beralkohol, Air
minum dalam kemasan (AMDK), Pangan
lain yang wajib memenuhi persyaratan
SNI, Pangan lain yang ditetapkan oleh
Badan POM
7

8. Masa Berlaku : tidak ada batas waktu
Pencabutan dan Pembatalan SPP-IRT
apabila :
 Pemilik atau penanggung jawab
perusahaan melakukan pelanggaran
terhadap peraturan yang berlaku di
bidang pangan
 Pemilik perusahaan tidak sesuai
dengan nama yang tertera pada SPP-
IRT Produk pangan terbukti merugikan
atau membahayakan kesehatan atau
jiwa.
8

9. Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP – IRT)
Sertifikat diberikan untuk 1 (satu) jenis produk
pangan Nomor Sertifikat PP – IRT terdiri dari 12
angka (digit) yaitu:
 angka ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan
 angka ke-2, 3 menunjukkan nomor urut jenis
produk
 angka ke-4,5,6.7 menunjukkan kode propinsi
dan kabupaten/kota
 angka ke-8, 9 menunjukkan nomor urut produk
P IRT yang telah memperoleh SPP-IRT
 angka ke-10,11,12 menunjukkan nomor urut P-
IRT di Kabupaten/kota yang bersangkutan
Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
dicantumkan pada label produk pangan IRT
dengan
9

10. Contoh : P – IRT No.
206347102025
 2 = jenis kemasan adalah pfastik
 06 = kelompok jenis pangan yaitu
tepung dan hasif olahnya dan jenis
produknya adalah biscuit
 3471 = kode propinsi, kabupaten/kota
adalah propinsi DIY, kota Yogyakarta
 02 = nomor urut jenis pangan yang ke-
2 memperoleh nomor sertifikat produksi
 025 = nomor urut perusahaan IRT di
kabupaten / kota setempat (Yogyakarta)
10

11. Sertifikat Halal
 Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia
yang menyatakan kehalalan suatu
produk sesuai dengan syari’at Islam.
 Sertifikat Halal ini merupakan syarat
untuk mendapatkan ijin pencantuman
label halal pada kemasan produk dari
instansi pemerintah yang berwenang.
 Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2
(dua) tahun,
11

12. Ketentuan oleh LP POM MUI
1. Mempersiapkan Sistem Jaminan Halal.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi
seorang atau tim Auditor Halal Internal
(AHI) yang bertanggungjawab dalam
menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan
untuk diinpesksi secara mendadak tanpa
pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM
MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan
tentang pelaksanaan Sistem Jaminan
Halal. 12

14. Pemohon
Badan POM
Pemeriksaan
Kelengkapan data
Pelaksanaan audit
oleh Tim Auditor
(Dept. Agama, MUI
dan Badan POM)
Tidak Memenuhi
Syarat CPPB
Pemohon
Data Lengkap
Sertifikat Halal
Memenuhi Syarat
CPPB
Data Tidak Lengkap
Dept. Agama
Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal
pada Label Makanan
LPPOM MUI
Skema
Sertifikasi dan Labelisasi Halal

15. PRODUK PANGAN OLAHAN YANG DAPAT DIAJUKAN
UNTUK SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL
 Produk yang terdaftar di Badan POM (mempunyai
nomor pendaftaran MD/ML) diajukan ke Badan
POM.
 Produk yang mempunyai nomor pendaftaran
SP/P-IRT diajukan ke Balai POM setempat
 Restoran diajukan ke Majelis Ulama Indonesia.

16. TATA CARA PERMOHONAN
Pemohon mengisi permohonan (tiga rangkap) yang dilengkapi
dengan :
 Daftar Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML, SP/P-IRT)….
Nama produk yg didaftar harus sama dengan yang tercantum
dipersetujuan pendaftaran, beserta fotocopy label yang disetujui
oleh Badan POM
 SOP (Standard Operasional Prosedure) di Pabrik
 Flow Chart (Diagram Alir Proses Produksi)
 Lay Out Sarana Produksi/Pabrik
 Sertifikat Halal dari bahan-bahan yang digunakan dan atau
spesifikasi sumber/asal bahan baku yang digunakan
(dikeluarkan oleh pabrik/produsen yang membuat bahan
tersebut)
 Bahan yang berasal dari hewan harus ada Surat Keterangan
dari Rumah Potong Hewan, bahwa pemotongan dilakukan
sesuai Syariah Islam

17. PELAKSANAAN AUDIT
 Waktu Audit disepakati bersama
 Dalam keadaan berproduksi
 Mempresentasikan proses produksi
 Diizinkan untuk difoto ( bila diperlukan )
 Menyiapkan PO/DO bahan-bahan
( 2 bulan terakhir)

18. 1. Badan POM,
Penilaian segi Higiene dan Sanitasi
Perusahaan , CPPB, Mutu dan keamanan
pangan.
2. LPPOM MUI,
Penilaian segi kehalalan bahan baku dan
proses
produksi
3. Departemen Agama,
Penilaian segi pertanggungjawaban
kehalalan produk dan layanan karyawan
muslim
AUDITOR DAN TUGAS TIM AUDIT

19. HASIL AUDIT
 Memenuhi Syarat
a. Kehalalan Produk
(Sesuai hasil pemeriksaan dan Rapat Komisi Fatwa)
b. CPPB memenuhi syarat CPPB, minimal Nilai B
Sertifikat Halal dikeluarkan oleh MUI,
berdasarkan hasil pertimbangan kedua hal tersebut diatas
Labelisasi dikeluarkan olen Badan POM berdasarkan :
Sertifikat Halal dan Hasil Perbaikan CPPB
 Tidak Memenuhi Syarat
a. Perusahaan harus melengkapi dalam waktu 3 (tiga) bulan
sejak dilakukan audit,
b. Apabila belum bisa dipenuhi, maka akan dilakukan audit
ulang

20. MASA BERLAKU SERTIFIKAT DAN LABEL HALAL
 Dua tahun
 Tiga bulan sebelum habis harus
memperbaharui
 Tidak memperpanjang, harus menghilangkan
tulisan halal
JAMINAN HALAL DARI PRODUSEN
Produsen harus mempunyai :
a. Sistem Jaminan Halal
b. TIM Internal Auditor HALAL

21. Hubungi kami
 Agus Suyanto, STP, M.Si
 Program Studi Teknologi Pangan Univ.
Muhammadiyah Semarang
 Email: agussuyanto.kh@gmail.com
 Web http://tekpan.unimus.ac.id