Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai: 1. Pendampingan PPH merupakan bagian penting dalam proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan pelaku usaha.

1. PENDAMPINGAN
DAN
PENDAMPING
PROSES PRODUK HALAL
(PPH)
Disampaikan pada Pelatihan Pendamping PPH

3. perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RI
w w w . e k o n . g o . i d
1. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kab/Kota, atau
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh selama 3 hari terlampaui, maka penetapan kehalalan produk
dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal dengan batas waktu paling lama 2 hari (Pasal 33).
2. Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh UMK melalui pernyataan halal, penetapan
kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal dengan batas waktu paling lama 1
(Pasal 33A).
3. Pendampingan PPH diselesaikan paling lama 10 hari sejak pengajuan sertifikat oleh UMK (Pasal
33A).
4. Komite fatwa produk halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan terdiri
unsur ulama dan akademisi (Pasal 33B).
5. Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal sampai dengan terbentuknya Komite
Fatwa Produk Halal (Pasal 63C).
6. Sertifikat halal terus berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau
(Pasal 42).
7. Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang
menghubungkan layanan pada BPJPH, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI Kab/Kota, MPU Aceh, Komite
Fatwa Produk Halal, dan Pendamping PPH (Pasal 52A).
ISUE PENTING PERUBAHAN KEBIJAKAN JPH PADA PERPU 2/2022 ttg CIPTAKER

6. Dasar Hukum Pendampingan Proses Produk Halal
• Berlandaskan pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
dan Peraturan Pemerintah No 39, Tahun 2021 Pasal 139 dan 140, tentang
Penahapan Produk Makanan dan Minuman, produk pada sektor
makanan dan minuman untuk penahapan pengajuan sertifikasi halal
akan berakhir 17 Oktober 2024
.
• Percepatan sertifikasi untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)
didorong dengan menyegerakan fasilitasi melalui Pernyataan Pelaku
Usaha/Self Declare
• Untuk dapat melaksanakan self declare diperlukan
adanya Pendamping Proses Produk Halal
(Pendamping PPH) sesuai dengan
PPH
Tahun 2021, Pendamping
dengan Lembaga Pendamping
PMA No 20
harus
PPH
diawali
yang
menaungi para pendamping PPH.

7. Amanat UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2020
UU No. 33
Tahun 2014
tentang
Jaminan
Produk Halal
UU No. 11
Tahun 2020
tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah,
Peraturan Menteri
Agama, Keputusan
Menteri Agama,
Peraturan Badan,
Keputusan kepala
Badan
PP NOMOR 39 TAHUN 2021
(Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal)
PMA NOMOR 20 TAHUN 2021
(Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK)
KMA NOMOR 748 TAHUN 2021
(Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal)
Keputusan Kepala BPJPH NOMOR 57 TAHUN 2022
Manual SJPH utk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Keputusan Kepala BPJPH NOMOR 150 TAHUN 2022 (Juknis
Pendamping PPH dalam,Penentuan KewajibanBersertifikat
Halal Bagi Pelaku Usaha Mikkro dan Kecil yang berdasarkan
atas Pernyataan Pelaku Usaha)
KMA NOMOR 1360 TAHUN 2021
(Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal)
Dasar Hukum
myhalalmyway
halalitubaik
Keputusan Kepala BPJPH NOMOR 57 TAHUN 2021
(Kriteria SJPH)
Perpu No
2 Tahun
2022,
Cipta Kerja
Keputusan Kepala BPJPH NOMOR 58 TAHUN 2022
Pedoman Verivikasi dan Validasi Pendamping PPH

8. Pendamping PPH adalah Tenaga/Seseorang yang
melakukan proses verifikasi dan validasi
pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha
Apakah PPH itu ?
Siapakah Pendamping PPH itu ?
ProsesProduk Halal yang disingkat PPH
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin
kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian,penjualan,dan penyajian Produk. (PP No 39 Tahun 2021)

9. Pendampingan PPH adalah Kegiatan mendampingi
Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi
persyaratan pernyataan kehalalan Produk
Pendampingan
PPH

10. Syarat Pendampingan PPH
1. Ormas & Lembaga
Keagamaan Islam
2. PTN/PTS
Telahberdiri minimal 10 tahun
Memiliki minimal 5 orang ahli
agama yang memahami
syariat kehalalan Produk; dan
Memiliki unit yang menangani
Pendampingan PPH
Terakreditasi
Memiliki unit yang
Pendampingan menangani
PPH
Menyiapkan tenaga ahli
yang memiliki kompetensi
relevan dengan tugas
PendampinganPPH
3. Instansi Pemerintah
atau Badan Usaha selama
bermitra dengan Ormas,
Lembaga keagamaanIslam
berbadan hukum dan
PerguruanTinggi

11. Pendaftaran
Dokumen
1. Akta atau dasar hukum pendirian
2. Struktur Organisasi
3. Ijazah atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap syariat
kehalalan Produk
4. Data IdentitasPendamping PPH
5. Pernyataan Komitmen
Permohonan Pendaftaran Pendampingan PPH

12. Setelahdiverifikasi BPJPHdan
telah memenuhipersyaratan
Registrasi
Pendampingan PPH

13. Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan
hukum dan/atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi,
mempunyai kewajiban:
1. melakukan rekrutmen pendamping PPH;
2. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH;
3. menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan
4. membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan
Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.
Kewajiban
Pendampingan PPH

14. Pendamping PPH adalah orang perorangan yang:
melakukan proses pendampingan PPH.
Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam; .
c. memiliki wawasan luas dan
memahami syariat mengenai kehalalan Produk;
dan
d. memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH
e. berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau
sederajat
Siapakah
Pendamping PPH?

15. Persyaratan peserta pelatihan
pendamping PPH:
a. pas foto 3x4 dengan latar
belakang berwarna merah;
b. fotokopi KTP;
c. fotokopi ijazah atau syahadah.
d. Surat tugas/rekomendasi dari
lembaga

16. Pelatihan Pendamping PPH
Pelatihan pendamping PPH dilaksanakan oleh:
a. BPJPH;
b. Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang
berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi; atau
c. Instansi pemerintah atau badan usaha
telah lulus pelatihan pendamping PPH diberikan
Peserta yang
sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH

17. Pendataan dan Registrasi
Pendamping PPH
Setelah Lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan
BPJPH melakukan registrasi
Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping
PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan
(di luar BPJPH) pengajuan permohonan registrasi
disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam
atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum
dan/atau Perguruan Tinggi kepada BPJPH.
Pendamping PPH yang telah diregistrasi
memiliki nomor registrasi pendamping

18. Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pendamping PPH Harus
Menunjukkan Integritasnya dan Melaksanakan Kode Etik
Pendamping PPH
1. Melaksanakan tugas pendamping PPH sebagai ibadah kepada Allah SWT dan
Amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
2. Jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait
dengan bahan-bahan yang haram, najis, syubhat sesuai dengan ilmu dan
pengetahuan yang dimiliknya untuk kepentingan hasil Pendampingan PPH
3. Obyektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan
temuan-temuan tanpa membuat tekanan kepada pihak Pelaku Usaha
4. Amanah dan dapat menjaga kerahasiaan Pelaku Usaha dan tidak
menyampaikan kepada pihak lain.
5. Teliti dan cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka
mencari kebenaran.
6. Tidak menerima suap.
7. Tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai Pendamping PPH.
8. Senantiasa menampilkan akhlakul karimah.

19. #halalitubaik
a. MembangunRelasi penuh dengan kesopanan dan Keramahan kepada Pelaku Usaha
b. Menyampaikan Maksud dan Tujuan Pendampingan PPH dengan baik
c. Menyampaikaninformasi secara lengkap dan benar
d. Mendorongserta memotivasiPelaku usaha dalam proses pendampinganPPH
e. Menjalin komunikasi secara intens selama proses pendampinganPPH
f. Membantudan membimbing pelaku usaha dalam melengkapidokumen persyaratan pernyataan
pelaku usaha
g. Berkomunikasi yang sifatnya solutif untuk membantu menyelesaikan permasalahan pelaku
usaha dalam proses pendampingan untuk mendapatkan serifikasihalal melalui pernyataan pelaku
usaha
h. Senantiasa berkomunikasi yang didasarkan pada akhlakul karimah.
KOMUNIKASI PENDAMPING PPH

20. 1.Tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH;
2.Melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping
PPH;
3.Tidak melakukan Pendampingan PPH selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;
4.Mengundurkan diri; atau
5.Meninggal dunia.
Pencabutan Nomor Registrasi
Pendamping PPH

21. Sertifikasihalal bagi
pelakuusaha mikro
dan kecildidasarkan
atas pernyataan
pelaku usahamikro
dan kecil.
Pelaku usaha mikrodan
kecilyang merupakan
usahaproduktif yang
memilikikekayaan
bersih atau memiliki
hasil penjualan tahunan
sesuaidengan
ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Pernyataan pelaku
usahamikrodan kecil
dilakukan
berdasarkan standar
halalyang ditetapkan
olehBPJPH.
PASAL79
Pasal79 PP 39/2021
KETENTUAN TERKAIT
PELAKU USAHA MIKRO DAN
KECIL PADA PP 39/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BIDANG JPH

22. Pernyataan pelaku
usahamikrodan
kecil berdasarkan
Standar Halal yang
ditetapkan oleh
BPJPH.
StandarHalalpaling sedikit terdiri
atas:
a. adanya pernyataanpelaku Usahayang
berupa akad/ikrar yangberisi:
1. kehalalanprodukdanbahanyangdigunakan; dan
2. ProsesProdukHalal
b. adanya pendampinganPPH.
Pasal79 PP 39/2021

23. PERNYAT
AANPELAKUUSAHA
Kriteria:
• Produk tidak beresiko
• Bahansudahpasti kehalalannya
• Prosesproduksiyang dipastikan
kehalalannyadan sederhana
Akad/Ikrar Halal PelakuUsahasetelahLOLOSverifikasioleh
PendampingPPH.

24. Alur Proses Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha
myhalalmyway
halalitubaik
BPJPH
PELAKU
USAHA
KOMITE
FATWA
P3H
BPJPH
1 2 3 4
5
1. Pelaku Usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan bersama dengan Pendamping Proses produk Halal melengkapi
data permohonan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha;
2. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha;
3. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima
Dokumen);
4. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk
menetapkan kehalalan produk;
5. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL

25. myhalalmyway
halalitubaik
No Jenis Dokumen Keterangan
1 Surat permohonan sertifikat halal Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
2 Aspek legal: NIB Diisi di SIHalal (integrasi dengan OSS BKPM)
3 Dokumen penyelia halal
• Penetapan Penyelia Halal
• Salinan KTP
• Daftar riwayat hidup
• Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
• Diunggah di SIHalal
• Diisi di SIHalal
4 Nama produk Diisi di SIHalal dilengkapi dengan foto produk
5 Daftar nama bahan Diisi di SIHalal
6 Proses produk halal Diisi di SIHalal berupa deskripsi proses produk halal
7 Izin edar atau SLHS (jika ada) Diunggah di SIHalal
8 SJPH Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
9 Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan
digunakan dalam proses produk halal
Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
Dokumen Persyaratan

26. TERIMA KASIH
.