RPP-PAJAK

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMA NEGERI MALANG
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Materi Pokok : Pengertian, Fungsi, Manfaat Pajak dan Perbedaan pajak
dengan pungutan resmi lainnya
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 kali pertemuan)
Pertemuan Ke : 1 dan 2
A. Kompetensi Inti :
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsive dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
1. Kompetensi Dasar
1.1 Mensyukuri ilmu ekonomi sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka
pemenuhan kebutuhan
2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan
analitis dalam mengatasi masalah ekonomi
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras,
sederhana, mandiri, adil, berani, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi
3.5 Menganalisis peran, fungsi dan manfaat pajak
3.5.1 Menjelaskan pengertian pajak
3.5.2 Menyebutkan fungsi dan manfaat pajak
3.5.3 Menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
4.5 Mengevaluasi peran, fungsi dan manfaat pajak
4.5.1 Menganalisis peran, fungsi dan manfaat pajak
4.5.2 Menilai peran, fungsi dan manfaat pajak
C. Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pajak dengan benar setelah melalui
kegiatan pembelajaran
2. Siswa dapat menyebutkan fungsi dan manfaat pajak dengan benar setelah
melalui kegiatan pembelajaran
3. Siswa dapat menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
dengan benar setelah melalui kegiatan pembelajaran
D. Materi Pembelajaran :
1. Pengertian pajak
2. Fungsi dan manfaat pajak
3. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
E. Metode Pembelajaran :
1. Pendekatan : Scientific
2. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, tanya jawab,
3. Model : Diskusi Kelompok

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media : Powerpoint
2. Alat : Laptop, Whiteboard, spidol, Penghapus, soal kasus
3. Sumber : Buku Pelajaran
a. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani,
Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
b. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
c. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
d. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
e. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi.
Jakarta: BSE Depdiknas
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan Kesatu : 2 x 45 menit
Indikator : 3.5.1 Menjelaskan pengertian pajak
3.5.2 Menyebutkan fungsi dan manfaat pajak
Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu
a. Pendahuluan
1. Memulai pelajaran dengan salam, mempresensi siswa dan
menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran.
2. Motivasi
Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti
pelajaran dengan sungguh-sungguh.
3. Apersepsi
Guru menanyakan materi yang lalu
4. Tujuan
menyampaikan tujuan pembelajaran.
5. Pre tes ( lisan)
Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan
pengertian, fungsi dan manfaat pajak untuk membangun
pengetahuan awal pada siswa.
15 menit

6. Rambu-rambu pembelajaran
• Menyampaikan model pembelajaran yang dilakukan
yaitu Diskusi Kelompok
• Siswa dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing
kelompok diberi satu soal kasus.
b. Kegiatan Inti :
Mengamati
7. Siswa membaca materi tentang pengertian, fungsi dan
manfaat pajak
Menanya
8. Siswa bertanya mengenai hal-hal yang kurang dipahami
tentang materi yang sudah dibaca
Mengumpulkan Informasi
9. Siswa mencari informasi dari sumber buku yang relevan
untuk menjelaskan soal kasus yang diberikan guru
Mengasosiasikan
10. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing
untuk mencari solusi atas kasus yang diberikan guru.
Mengkomunikasikan
11. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok secara
bergiliran.
12. Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil
diskusi yang dipresentasikan siswa.
13. Guru melengkapi atau menambahkan materi yang
berkaitan dengan materi yang presentasikan siswa.
60 menit
c. Kegiatan Akhir :
14. Evaluasi
Guru mengevaluasi penyampaian materi dengan memberikan
soal.
15. Refleksi
Guru dan siswa merefleksi pembelajaran yang dilakukan hari
ini.
16. Kesimpulan
15 menit

Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang telah di
pelajari.
17. Tindak Lanjut
Guru meminta siswa untuk mempelajari materi pada pertemuan
selanjutnya dan memberikan tugas kepada siswa untuk
dikerjakan di rumah.
18. Guru menutup pelajaran dengan do’a dan salam.
Pertemuan Kedua : 2 x 45 menit
Indikator : 3.5.3 Menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
a. Pendahuluan
2. Motivasi
3. Apersepsi
4. Tujuan
5. Pre tes ( lisan)
perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya untuk
membangun pengetahuan awal pada siswa.
15 menit
b. Kegiatan Inti :
Mengamati
7. Siswa membaca materi tentang perbedaan pajak dengan
60 menit

pungutan resmi lainnya
Menanya
Mengasosiasikan
Mengkomunikasikan
bergiliran.
c. Kegiatan Akhir :
14. Evaluasi
soal.
15. Refleksi
ini.
16. Kesimpulan
Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang telah
di pelajari.
17. Tindak Lanjut
Guru meminta siswa untuk mempelajari materi pada
pertemuan selanjutnya dan memberikan tugas kepada siswa
15 menit

untuk dikerjakan di rumah.
H. Evaluasi
1. Prosedur Evaluasi : Tanya Jawab, Presentasi Mandiri, Latihan Soal
2. Aspek yang dinilai
1) Afektif :
 Sikap siswa ketika guru menjelaskan materi.
 Sikap siswa ketika presentasi.
 Sikap siswa ketika teman menyampaikan pendapat.
2) Kognitif :
 Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan.
 Kemampuan siswa dalam presentasi.
 Kemampuan siswa mengerjakan soal.
3) Psikomotor :
 Ketrampilan siswa dalam mencari dan mengumpulkan informasi dan
data.
3. Alat Penilaian
a. Soal tertulis : guru memberikan tugas pada lembar tugas.
b. Soal non tertulis : guru memberikan beberapa pertanyaan secara lisan
kepada siswa.
4. Instrumen Evaluasi (terlampir)
5. Teknik Penskoran (terlampir)
6. Media Pembelajaran (terlampir)

Malang, Juni 2014
Kepala SMAN Malang, Guru Mata Pelajaran,
............................................... Rochman Hadi M, S.Pd
NIP. ......................................
Lampiran 1
a. Materi Pembelajaran Pertemuan 1

PAJAK
a) Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa
mendapat balas jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif negara. Contoh pajak yang wajib
dibayar rakyat adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta bea
meterai.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, pajak adalah iuran wajib
yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran kolektif, guna meningkatkan kesejahteraan umum yang
balas jasanya tidak diterima secara langsung. Yang dimaksud pengeluaran kolektif
adalah pengeluaran untuk kepentingan bersama.
Dari pengertian pajak di atas, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. merupakan iuran wajib (dapat dipaksakan oleh pemerintah);
b. dipungut berdasarkan norma-norma hukum (undang-undang);
c. tidak mendapat balas jasa secara langsung; dan
d. digunakan untuk membiayai pengeluaran kolektif pemerintah.
b) Fungsi pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi,
yaitu:
• Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh
dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti
belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk
pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni
penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari

tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang
semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
• Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri
maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam
rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang
tinggi untuk produk luar negeri.
• Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran
uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
• Fungsi distribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga
dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
c) Manfaat Pajak
Suparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk :
 Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang
bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif
barang ekspor)
 Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan
keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan
pertanian)
 Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak
reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek
rekreasi).

 Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran
untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk
penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim
piatu).
b. Materi Pembelajaran Pertemuan 2
PERBEDAAN PAJAK DENGAN PUNGUTAN RESMI LAINNYA
Selain melakukan pungutan berupa pajak, pemerintah juga melakukan
pungutan selain pajak, di antaranya sebagai berikut.
a. Retribusi, adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar
pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh
orang-orang tertentu.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa:
1) retribusi tidak ada unsur paksaan,
2) ikatan pembayaran tergantung pada kemauan si pembayar,
3) tidak selalu menggunakan sarana undang-undang.
Jadi, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara
langsung. Contoh: pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan
sebagainya.
b. Cukai, adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti minyak
tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau.
c. Bea masuk, adalah bea yang dikenakan terhadap barangbarang yang dimasukkan
ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam
negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang
yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang
tersebut akan diekspor ke luar negeri.
d. Sumbangan, adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus
diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang
sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat
diambil dari kas negara. Pada mulanya sumbangan bersifat insidentil dan sukarela,
jumlah sumbangan juga tidak mengikat dan tidak harus berupa uang tetapi dapat
berupa barang. Namun selanjutnya, sumbangan bersifat rutin atau wajib yang

berupa uang dengan jumlah tertentu yang ditetapkan, misalnya: pajak kendaraan
bermotor.
Perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya sebagai sumber
pendapatan negara adalah seperti berikut.
Pajak Pungutan Resmi Lainnya
a. Iuran dengan imbalan yang tidak
langsung dari negara
a. Iuran dengan imbalan yang langsung
dari negara
b. Dapat dipaksakan b. Tidak ada unsur paksaan
c. Berlaku untuk seluruh rakyat tanpa
kecuali
c. Pengenaan terbatas pada mereka
orang-orang tertentu
d. Prestasi (imbalan) diterima oleh
seluruh rakyat
golongan tertentu atau orangorang
tertentu
Lampiran 2
INSTRUMEN EVALUASI

a. Pertemuan satu
Jawablah soal dibawah ini dengan sinngkat dan jelas!
1. Jelaskan pengertian dari pajak!
2. Sebutkan ciri-ciri pajak!
3. Sebutkan dan jelaskan 2 fungsi dari pajak!
4. Sebutkan manfaat pajak!
5. Sebutkan 5 contoh pengeluaran dari pajak!
Jawaban.
1. Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat
balas jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran kolektif negara.
2. ciri-ciri pajak sebagai berikut:
a. merupakan iuran wajib (dapat dipaksakan oleh pemerintah);
b. dipungut berdasarkan norma-norma hukum (undang-undang);
c. tidak mendapat balas jasa secara langsung; dan
d. digunakan untuk membiayai pengeluaran kolektif pemerintah
3. Fungsi pajak :
• Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh
dari penerimaan pajak.
• Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri
maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
4. Manfaat Pajak:

a. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang
bersifat self liquiditing
b. Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan
keuntungan ekonomis bagi masyarakat)
c. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak
reproduktif.
d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif
5. Contoh pengeluaran pajak
a. pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor
b. pengeluaran untuk pengairan dan pertanian
c. pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi
d. pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang
b. Pertemuan dua
1. Jelaskan pengertian retribusi!
2. Sebutkan contoh dari cukai!
3. Jelaskan pengertian bea masuk!
4. Sebutkan contoh sumbangan yang bersifat rutin dan wajib!
5. Sebutkan perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya!
Jawaban.
1. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar
pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh
orang-orang tertentu.
2. minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau
3. Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barangbarang yang dimasukkan
ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam
negeri.
4. pajak kendaraan bermotor
5. Perbedaan Pajak Dengan Pungutan Resmi Lainnya

Pajak Pungutan Resmi Lainnya
a. Iuran dengan imbalan yang tidak
langsung dari negara
a. Iuran dengan imbalan yang langsung
dari negara
b. Dapat dipaksakan b. Tidak ada unsur paksaan
c. Berlaku untuk seluruh rakyat tanpa
kecuali
c. Pengenaan terbatas pada mereka
orang-orang tertentu
seluruh rakyat
golongan tertentu atau orangorang
tertentu
Lampiran 3

TEKNIK PENSKORAN
1. Aspek Afektif
a. Lembar Pengamatan Sikap
No. Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan
1. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat.
2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, peduli
dalam melakukan kegiatan ekonomi
3 Tanggungjawab dalam belajar dan bekerja baik
secara individu maupun berkelompok
4 Menghargai pendapat orang lain
b. Rubrik Penilaian Sikap
No
Nilai
Karakter
Nama Siswa
Religius
Gemarmembaca
Rasaingintahu
Kerjakeras
Komunikatif
Kreatif
Tanggungjawab
Disiplin
Kerjasama
Toleransi
Jujur
Jumlahnilai
1.
2.
Keterangan:
Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.
1 = sangat kurang;
2 = kurang konsisten;
3 = mulai konsisten;
4 = konsisten; dan
5 = selalu konsisten.
2. Aspek Psikomotor

a Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang
fungsi dan manfaat pajak serta perbedaan pajak dengan pungutan resmi
lainnya dalam penerapan kehidupan bernegara.
b Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang
fungsi dan manfaat pajak serta perbedaan pajak dengan pungutan resmi
lainnya dalam penerapan kehidupan bernegara.
Tabel Penilaian Psikomotor
No Aspek yang dinilai Nilai Paraf guru
1 Hasil penelitian
2 Mempresentasikan hasil kegiatan
3. Penilaian Kognitif
Aspek : Kognitif
Indikator :
 Menjelaskan pengertian pajak.
 Menyebutkan fungsi dan manfaat pajak.
 Menyebutkan perbedaan pajak dengan pngutan resmi lainnya.
No. Nama
siswa
Aspek yang dinilai Jumlah
skor
Ketepatan
jawaban
Kemampuan
presentasi
70-100 70-85 185
Nilai tertinggi = (185:185) x 100 = 100
Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76
Lampiran 4
MEDIA PEMBELAJARAN
Nilai = x 100

a. Pertemuan 1
KELOMPOK ......
1. …........................................................
2. …........................................................
3. …........................................................
4. …........................................................
5. …........................................................
1. Jelaskan pengertian dari pajak!
2. Sebutkan ciri-ciri pajak!
3. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari pajak!
4. Sebutkan manfaat pajak dan berikan contohnya!
Jawab.
b. Pertemuan 2
KELOMPOK ......

1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
1. Jelaskan pengertian retribusi cukai, bea masuk dan bea keluar, sumbangan!
2. Sebutkan contoh dari retribusi dan cukai!
3. Sebutkan perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya!
Jawab.
(RPP)

Materi Pokok : Asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak
kaidah keilmuan.
1. Kompetensi Dasar

pemenuhan kebutuhan
3.5.4 Menjelaskan asas pemungutan pajak
3.5.5 Menyebutkan jenis-jenis pajak
1. Siswa dapat menjelaskan asas pemungutan pajak dengan benar setelah
2. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pajak dengan benar setelah melalui
kegiatan pembelajaran
1. Asas pemungutan pajak
2. Jenis-jenis pajak
2. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, tanya
jawab,
3. Model : Diskusi kelompok dan Make a match
2. Alat : Laptop, Whiteboard, spidol, Penghapus, kartu soal, soal

kasus
a. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas Mulyani, Sri
Nur
dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
b. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
c. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
d. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
e. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta:
BSE Depdiknas
Pertemuan Ketiga : 2 x 45 menit
Indikator : 3.5.4 Menjelaskan asas pemungutan pajak
a. Pendahuluan
2. Motivasi
3. Apersepsi
4. Tujuan
5. Pre tes ( lisan)
Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan asas
pemungutan pajak untuk membangun pengetahuan awal pada
siswa.
• Menyampaikan model pembelajaran yang dilakukan yaitu
Diskusi Kelompok
• Siswa dibagi menjadi 3 kelompok besar dan masing-masing
15 menit

b. Kegiatan Inti :
Mengamati
7. Siswa membaca materi tentang asas pemungutan pajak
Menanya
tentang materi yang sudah dibaca.
Mengasosiasikan
10. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk
mencari solusi atas kasus yang diberikan guru.
Mengkomunikasikan
bergiliran.
60 menit
c. Kegiatan Akhir :
14. Evaluasi
Guru mengevaluasi penyampaian materi dengan memberikan soal.
15. Refleksi
Guru dan siswa merefleksi pembelajaran yang dilakukan hari ini.
16. Kesimpulan
pelajari.
17. Tindak Lanjut
selanjutnya dan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan
di rumah.
15 menit

Pertemuan Keempat : 2 x 45 menit
Indikator : 3.5.5 Menyebutkan jenis-jenis pajak
a. Pendahuluan
2. Motivasi
3. Apersepsi
4. Tujuan
5. Pre tes ( lisan)
Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan jenis-
jenis pajak untuk membangun pengetahuan awal pada siswa.
yaitu make a match
• Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan
kelompok B. Kemudian berhadap-hadapan didepan kelas.
15 menit
b. Kegiatan Inti :
Mengamati
7. Siswa diberi hand out materi oleh guru tentang jenis-jenis
pajak untuk dipelajari selama beberapa menit.
Menanya
tentang materi yg diberikan oleh guru.
9. Bagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu
jawaban kepada kelompok B.
10. Siswa harus mencari/mencocokkan kartu yang dipegang
dengan kartu kelompok lain. Batasan maksimum waktu
60 menit

untuk mecari pasangan 5 menit.
Mengasosiasikan
11. Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari
pasangannya di kelompok B. Jika sudah menemukan
pasangannya, siswa melaporkan diri kepada Guru. Guru
Mencatat pasangan yang sudah lapor pada kertas yg sudah
disiapkan.
12. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa waktunya sudah
habis jika sudah mencapai 5 menit. Bagi siswa yang belum
menemukan pasangan, diminta berkumpul dipojok depan
kelas.
Mengkomunikasikan
13. Panggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan
siswa yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan
memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau
tidak.
14. Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran pasangan
tersebut.
c. Kegiatan Akhir :
16. Evaluasi
soal.
17. Refleksi
ini.
18. Kesimpulan
pelajari.
19. Tindak Lanjut
15 menit

H. Evaluasi
1) Afektif :
2) Kognitif :
3) Psikomotor :
data.
3. Alat Penilaian
b. Soal non tertulis : guru memberikan beberapa pertanyaan secara
lisan kepada siswa.

Malang, Juni 2014
............................................... Edy Kusdiawan, S.Pd
NIP. ......................................
Lampiran 1
 Materi Pembelajaran
Pertemuan 3

PAJAK
Asas Pemungutan Pajak
Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang
pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan
negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai
contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan
berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang
perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh
negara untuk mengenakan pajak.
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam
menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan
pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai
landasan untuk mengenakan pajak adalah:
1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence
principle)
Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan
yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan
perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau
berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di
negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan
dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini,
dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas
domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik
yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri
(world-wide income concept).
2. Asas sumber
Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila
penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang
pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara
itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari

orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi
landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara
itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang
didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas
kewarganegaraan (nationality/citizenship principle)
Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status
kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.
Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang
akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem
pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara
menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world
wide income.
Jenis-Jenis Pajak
Jenis jenis pajak dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :
1. Berdasarkan pihak yang menanggung dibagi menjadi 2 adalah pajak langsung dan
juga pajak tidak langsung.
2. Berdasarkan pihak yang memungut pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara
dan juga pajak daerah.
3. Berdasarakan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu pajak obyektif dan juga pajak
subyektif.
A. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung
1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dimana harus ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat atau tidak bisa dialihkan kepada pihak
lain.
Contoh pajak langsung adalah : PPh, PBB.
 Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang
pembayarannya dapat dialihkan
kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Penjualan, PPN/pajak pertambahan nilai , PPn-BM/pajak
penjualan atas barang mewah , Bea Materai (BM) dan Cukai.

B. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut
1. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Pajak pusat merupakan sumber penerimaan negara indonesia .
Contoh : PPh/pejak penghasilan ,PPN/pajak pertambahan nilai , PPn dan Bea
Materai/ pajakpenjualan atas barang mewah .
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.
Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah.
Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB)
PBB/pajak bumi dan bangunan,Iuran kebersihan, Retribusi parkir,
Retribusi galian pasir dan lainya .
C. Jenis pajak berdasarkan sifatnya:
1. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan sang wajib
pajak itu sendiri. Dalam ini penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan
objektif yang berhubungan erat dalam kemampuan membayar wajib
pajak/sipembayar pajak .
Contoh : PPh/pajak pengahasilan .
2. Pajak Objektif adalah pajak yang dinilai berdasarkan objektifitasnya dan tanpa
diperhatikanya keadaan diri sang wajib pajak.
Contoh : PPN/pajak pertmabahan nilai, PBB/pajak bumi dan bangunan , PPn
BM/pajak atas penjualan barang mewah.

Lampiran 2
INSTRUMEN EVALUASI
a. Pertemuan tiga
1. Sebutkan 3 asas pemungutan pajak!
2. Jelaskan Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan dalam pemungutan
pajak!
3. Jelaskan Asas sumber dalam pemungutan pajak!
4. Jelaskan Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas
kewarganegaraan dalam pemungutan pajak!
Jawaban.
1. Asas pemungutan pajak :
a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan
b. Asas sumber
c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas
kewarganegaraan
2. Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang
diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan
perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau
berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di
negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan
dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini,
dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas
domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik
yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri
(world-wide income concept).
3. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila
penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang
pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara
itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari
orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi

landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara
itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang
didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
4. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status
kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.
Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang
akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem
pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara
menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world
wide income.
b. Pertemuan empat
1. Sebutkan jenis-jenis pajak!
2. Jelaskan pengertian pajak langsung dan berikan contohnya!
3. Jelaskan pengertian pajak negara dan berikan contohnya!
4. Jelaskan pengertian pajak daerah dan berikan contohnya!
5. Jelaskan pengertian pajak subjektif dan berikan contohnya!
Jawaban.
1. Jenis jenis pajak dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :
a. Berdasarkan pihak yang menanggung dibagi menjadi 2 adalah pajak langsung
dan juga pajak tidak langsung.
b. Berdasarkan pihak yang memungut pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak
negara dan juga pajak daerah.
c. Berdasarakan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu pajak obyektif dan juga pajak
subyektif.
2. Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya
dimana harus ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat atau tidak bisa dialihkan kepada pihak
lain. Contoh pajak langsung adalah : PPh, PBB.
3. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan sang wajib
pajak itu sendiri. Dalam ini penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan
objektif yang berhubungan erat dalam kemampuan membayar wajib

pajak/sipembayar pajak . Contoh : PPh/pajak pengahasilan.
4. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat
merupakan sumber penerimaan negara indonesia .
Contoh : PPh/pejak penghasilan ,PPN/pajak pertambahan nilai , PPn dan Bea
Materai/ pajakpenjualan atas barang mewah .
5. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.
Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah.
Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB)
PBB/pajak bumi dan bangunan,Iuran kebersihan, Retribusi parkir,
Retribusi galian pasir dan lainya .

Lampiran 3
TEKNIK PENSKORAN
1. Aspek Afektif
No
Nilai
Karakter
Nama Siswa
Religius
Gemarmembaca
Rasaingintahu
Kerjakeras
Komunikatif
Kreatif
Tanggungjawab
Disiplin
Kerjasama
Toleransi
Jujur
Jumlahnilai
1.
2.
Keterangan:
1 = sangat kurang;
4 = konsisten; dan
2. Aspek Psikomotor

a. Penilaian projek : Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang
asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak dalam penerapan kehidupan
bernegara.
b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang asas
pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak dalam penerapan kehidupan
bernegara.
1 Hasil penelitian
Aspek : Kognitif
Indikator :
 Menjelaskan asas pemungutan pajak.
 Menyebutkan jenis-jenis pajak.
No. Nama
siswa
skor
Ketepatan
jawaban
Kemampuan
presentasi
70-100 70-85 185
Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76
Lampiran 4
MEDIA PEMBELAJARAN
Nilai = x 100

a. Pertemuan 3
KELOMPOK ......
1. …........................................................
2. …........................................................
3. …........................................................
4. …........................................................
5. …........................................................
1. Sebutkan 3 asas pemungutan pajak!
2. Jelaskan Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan dalam pemungutan
pajak!
3. Jelaskan Asas sumber dalam pemungutan pajak!
4. Jelaskan Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas
kewarganegaraan dalam pemungutan pajak!
Jawab.
b. Pertemuan 4
Kartu Soal

Soal Jawaban
Sebutkan jenis-jenis pajak! a. Berdasarkan pihak yang menanggung
dibagi menjadi 2 adalah pajak langsung
dan juga pajak tidak langsung.
b. Berdasarkan pihak yang memungut
pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak
negara dan juga pajak daerah.
c. Berdasarakan sifatnya dibagi menjadi
dua yaitu pajak obyektif dan juga pajak
subyektif.
Jelaskan pengertian pajak langsung
dan berikan contohnya!
pajak yang pembayarannya dimana harus
ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat atau tidak bisa dialihkan
kepada pihak lain. Contoh pajak langsung
adalah : PPh, PBB
Jelaskan pengertian pajak tidak
langsung dan berikan contohnya!
pajak yang pembayarannya dapat
dialihkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Penjualan, PPN/pajak
pertambahan nilai , PPn-BM/pajak
penjualan atas barang mewah , Bea
Materai (BM) dan Cukai.
Jelaskan pengertian pajak negara dan
berikan contohnya!
pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat. Pajak pusat merupakan sumber
penerimaan negara indonesia.
Contoh : PPh/pejak penghasilan,
PPN/pajak pertambahan nilai, PPn dan
Bea Materai/ pajakpenjualan atas barang
mewah
Jelaskan pengertian pajak daerah dan
berikan contohnya!
pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah. Pajak daerah merupakan salah
satu sumber penerimaan pemerintahan
daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak
reklame, PKB (Pajak Kendaraan
Bermotor), PBB,Iuran kebersihan,
Retribusi parkir, Retribusi galian pasir
dan lainya
Jelaskan pengertian pajak subjektif dan
berikan contohnya!
pajak yang memperhatikan kondisi
keadaan sang wajib pajak itu sendiri.
Dalam ini penentuan dalam besarnya
pajak harus ada alasan objektif yang
berhubungan erat dalam kemampuan
membayar wajib pajak/sipembayar pajak.
Contoh : PPh/pajak pengahasilan
Jelaskan pengertian pajak objektif dan
berikan contohnya!
pajak yang dinilai berdasarkan
objektifitasnya dan tanpa diperhatikanya
keadaan diri sang wajib pajak.
Contoh : PPN, PBB, PPnBM.

(RPP)

Materi Pokok : Sistem pemungutan pajak dan alur administrasi pajak di
Indonesia
kaidah keilmuan.
1. Kompetensi Dasar

pemenuhan kebutuhan
3.5.6 Menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia
3.5.7 Menjelaskan alur administrasi perpajakan di Indonesia
1. Siswa dapat menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia dengan benar
setelah melalui kegiatan pembelajaran
2. Siswa dapat menjelaskan alur administrasi perpajakan di Indonesia dengan
benar setelah melalui kegiatan pembelajaran
1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia
2. Alur administrasi perpajakan di Indonesia
3. Model : I ask you answer dan diskusi kelompok
2. Alat : Laptop, Whiteboard, spidol, Penghapus, soal kasus
a. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas

b. Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
c. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
d. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
e. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
f. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih, Aristanti. 2009. Ekonomi.
Jakarta: BSE Depdiknas
Pertemuan Kelima : 2 x 45 menit
Indikator : 3.5.6 Menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia
a. Pendahuluan
2. Motivasi
3. Apersepsi
4. Tujuan
5. Pre tes ( lisan)
Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem
pemungutan pajak di Indonesia untuk membangun
Menyampaikan model pembelajaran yang dilakukan yaitu I
Ask You Answer
15 menit
b. Kegiatan Inti :
Mengamati
7. Siswa diberi hand out materi oleh guru tentang sistem
60 menit

pemungutan pajak di Indonesia untuk dipelajari selama
beberapa menit.
Menanya
8. Siswa diberi tugas untuk memunculkan satu pertanyaan untuk
masing-masing individu yang kemudian ditulis di kertas dan
dikumpulkan.
9. Siswa mencari informasi dari sumber buku yang relevan untuk
membuat pertanyaan
Mengasosiasikan
10. Pertanyaan yang telah dikumpulkan dibagikan lagi kepada
siswa yang berbeda untuk dijawab menurut pengetahuan
mereka. Siswa dapat mencari data dan informasi dari berbagai
sumber termasuk hand out yang telah diberikan oleh guru
untuk menjawab pertanyaan yang diperoleh.
Mengkomunikasikan
11. Siswa kemudian diundi memakai kartu arisan. 10 siswa yang
beruntung akan mempresentasikan jawabannya di depan kelas
dan yang belum beruntung cukup menuliskan jawaban dibalik
pertanyaan kemudian dikumpulkan kembali.
12. Guru memberikan konfirmasi dan penjelasan kembali dari
setiap jawaban siswa.
c. Kegiatan Akhir :
13. Evaluasi
pertanyaan lisan.
14. Refleksi
Guru dan siswa merefleksi pembelajaran yang dilakukan hari ini.
15. Kesimpulan
pelajari.
16. Tindak Lanjut
15 menit

selanjutnya dan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan
di rumah.
Pertemuan Keenam : 2 x 45 menit
Indikator : 3.5.7 Menjelaskan alur administrasi perpajakan di Indonesia
a. Pendahuluan
2. Motivasi
3. Apersepsi
4. Tujuan
5. Pre tes ( lisan)
Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan alur
administrasi perpajakan di Indonesia untuk membangun
15 menit
b. Kegiatan Inti :
Mengamati
7. Siswa membaca materi tentang alur administrasi perpajakan
di Indonesia
Menanya
60 menit

Mengasosiasikan
Mengkomunikasikan
bergiliran.
c. Kegiatan Akhir :
14. Evaluasi
soal.
15 Refleksi
ini.
16 Kesimpulan
pelajari.
17 Tindak Lanjut
18 Guru menutup pelajaran dengan do’a dan salam.
15 menit
H. Evaluasi

1) Afektif :
2) Kognitif :
3) Psikomotor :
data.
3. Alat Penilaian
kepada siswa.
Malang, Juni 2014
NIP. ......................................
Lampiran 1
 Materi Pembelajaran
Pertemuan 5
PAJAK

Sistem Pemungutan Pajak
Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu Official Assessment
System, Self Assessment System dan With holding Tax System.
1. Offsicial Assessment System
Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat
pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak
langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul
setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak
bersifat pasif.
Sistem diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana
KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang
terutang setiap tahun. Jad waji pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup
membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang
dikeluarkan olek KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.
2. Self Assessment System
Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak
yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi
penerangan, atau sebagai verifikasi.
Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk
Wajib Pajak Badan mauoun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.
3. With Holding System
Yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang
terutang dihitung oleh pihak ketiga ( yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat
pajak / fiskus ). Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong
atau bukti pungut.
Alur Administrasi Perpajakan di Indonesia
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak
diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Reformasi administrasi

perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal
Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan
prinsip-prinsip Good Governance.
Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik
kerja diharapkan akan tercipta prinsip Good Corporate Governance yang dilandasi
transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan
mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Model Pelayanan
Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas
Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan oleh Masyarakat Dalam sistim baru ini
dimana organisasi dirancang berdasarkan fungsinya akan memungkinkan pemberian
pelayanan prima karena adanya Staf Pendukung Pelayanan khusus atau Account
Representatwe (AR) yang dipilih, dan bekerja secara profesional dengan kompetensi
tinggi yang disertai kompensasi yang memadai. Hal ini akan membuat semua
kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak
lebih terarah dan terukur.
Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa
konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur
organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak. Struktur
organisasi baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali (span of control) lebih
singkat dimana KPP Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini
pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.
Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan merupakan hal yang
mutlak harus dilakukan. Account Representative (AR) berfungsi untuk menjembatani
antara KPP dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi,
dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dengan kata lain AR adalah pegawai yang
ditunjuk sebagai liaison officer antara KPP dengan Wajib Pajak, yang
bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan secara langsung,
edukasi, asistensi, serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban
Wajib Pajak.
Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada
Wajib Pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan

kemajuan Tekhnologi Informasi. Fasilitas tersebut antara lain Website, Call Centre,
Complaint Centre, e-Filling, e-SPT, One-Line Payment. Untuk memudahkan
pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan produktivitas
aparat, akan didukung oleh sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi.
Secara bertahap sistem informasi baru ini, yaitu Sisttem Informasi Direktorat
Jenderal Pajak (SI-DJP) akan diterapkan. Sistem ini menerapkan Case
Management (Manajemen Kasus) dan work flow system (alur kerja), sehingga
memungkinkan setiap proses kegiatan menjadi terukur dan terkontrol.
Karakteristik sistem administrasi perpajakan modern ini adalah:
1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang
berbasis teknologi terkini
2. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran
secara on-line
3. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan
menggunakan media komputer (e-SPT).
4. Monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif dengan
pemanfaatan profit Wajib Pajak
5. Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu
saja, yaitu sekitar 500 WP
Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa, Direktorat Jenderal Pajak berikut unit-unit dibawahnya akan
menerapkan perangkat dan sistem untuk mendukung terciptanya Good Corporate
Governance. Perangkat yang tersedia yaitu Kode Etik Pegawai DJP, Komite Kode
Etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, kerja sama dengan Inspektorat
Jenderal Departemen Keuangan untuk meningkatkan intensitas dan efektifitas
pengawasan, konsolidasi internal secara berkesinambungan. Pegawai yang
ditempatkan di lingkungan KPP Madya telah memenuhi standar atau kualifikasi
tertentu berdasarkan beberapa tahapan seleksi yang dilakukan secara ketal.
Dengan reformasi administrasi perpajakan, diharapkan Wajib Pajak dapat
memperoleh manfaat antara lain:
Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh
pegawai yang profesional. Permasalahan perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak
dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin. Hak

dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Kantor Pelayanan Pajak Madya dilengkapi sarana dan prasarana yang
mendukung pengembangan sistem dan prosedur yang modern. Dengan
dikembangkannya praktek-praktek Good Corporate Governance secara sungguh-
sungguh, diharapkan dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak serta
menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan.
Lampiran 2
INSTRUMEN EVALUASI
a. Pertemuan lima

1. Sebutkan sistem pemungutan pajak di Indonesia!
2. Jelaskan sistem pemungutan pajak Offsicial Assessment System!
3. Jelaskan sistem pemungutan pajak Self Assessment System!
4. Jelaskan sistem pemungutan pajak With Holding System!
Jawaban.
1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu Official Assessment System, Self
Assessment System dan With holding Tax System.
2. Official Assessment System
Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut
pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung.
Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah
dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak
bersifat pasif.
3. Self Assessment System
Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang
bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi
penerangan, atau sebagai verifikasi.
4. With Holding System
Yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang
terutang dihitung oleh pihak ketiga ( yang bukan wajib pajak dan juga bukan
aparat pajak / fiskus ). Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa
bukti potong atau bukti pungut.
b. Pertemuan enam
1. Jelaskan fungsi Account Representative (AR)!
2. Sebutkan fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudahan dan
kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak!

3. Sebutkan karakteristik sistem administrasi perpajakan modern!
4. Sebutkan manfaat yang diperoleh wajib pajak dalam reformasi administrasi
perpajakan!
Jawaban.
1. Account Representative (AR) berfungsi untuk menjembatani antara KPP dengan
Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan
kepada Wajib Pajak.
2. Fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak antara
lain Website, Call Centre, Complaint Centre, e-Filling, e-SPT, One-Line Payment.
3. Karakteristik sistem administrasi perpajakan modern ini adalah:
a. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang
berbasis teknologi terkini
b. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima
pembayaran secara on-line
c. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan
menggunakan media komputer (e-SPT).
d. Monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif dengan
pemanfaatan profit Wajib Pajak
e. Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu
saja, yaitu sekitar 500 WP
4. Dengan reformasi administrasi perpajakan, diharapkan Wajib Pajak dapat
memperoleh manfaat antara lain:
 Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung
oleh pegawai yang profesional.
 Permasalahan perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara
lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin.
 Hak dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Lampiran 3
TEKNIK PENSKORAN
1. Aspek Afektif

No
Nilai
Karakter
Nama Siswa
Religius
Gemarmembaca
Rasaingintahu
Kerjakeras
Komunikatif
Kreatif
Tanggungjawab
Disiplin
Kerjasama
Toleransi
Jujur
Jumlahnilai
1.
2.
Keterangan:
1 = sangat kurang;
4 = konsisten; dan
2. Aspek Psikomotor
sistem pemungutan pajak di indonesia dalam penerapan di masyarakat.
b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang sistem
pemungutan pajak di indonesia dalam penerapan di masyarakat.

1 Hasil penelitian
Aspek : Kognitif
Indikator :
 Menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia.
 Menjelaskan alur administrasi perpajakan di Indonesia.
No. Nama
siswa
skor
Ketepatan
jawaban
Kemampuan
presentasi
70-100 70-85 185
Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76
Lampiran 4
MEDIA PEMBELAJARAN
a. Pertemuan lima
Kartu Arisan
Nilai = x 100
MAJU PRESENTASI
TULIS JAWABAN
DIBALIK KERTAS
MAJU PRESENTASIMAJU PRESENTASIMAJU PRESENTASIMAJU PRESENTASIMAJU PRESENTASIMAJU PRESENTASI
MAJU PRESENTASI
TULIS JAWABAN
DIBALIK KERTAS
TULIS JAWABAN
DIBALIK KERTAS
TULIS JAWABAN
DIBALIK KERTAS
TULIS JAWABAN
DIBALIK KERTAS
TULIS JAWABAN
DIBALIK KERTAS

MAJU PRESENTASI
MAJU PRESENTASI
TULIS JAWABAN
DIBALIK KERTAS
TULIS JAWABAN
DIBALIK KERTAS

b. Pertemuan enam
KELOMPOK ......
1. …........................................................
2. …........................................................
3. …........................................................
4. …........................................................
5. …........................................................
MAJU PRESENTASI
TULIS JAWABAN
DIBALIK KERTAS

1. Jelaskan fungsi Account Representative (AR)!
2. Sebutkan fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudahan dan
kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak!
3. Sebutkan karakteristik sistem administrasi perpajakan modern!
4. Sebutkan manfaat yang diperoleh wajib pajak dalam reformasi administrasi
perpajakan!
Jawab.
(RPP)
Materi Pokok : Objek pajak, tarif pengenaan pajak dan tantangan
pemungutan pajak

kaidah keilmuan.
1. Kompetensi Dasar
pemenuhan kebutuhan

3.5.8 Menjelaskan Objek dan tarif pengenaan pajak
3.5.9 Menjelaskan tantangan pemungutan pajak
1. Siswa dapat menjelaskan Objek dan tarif pengenaan pajak dengan benar
setelah melalui kegiatan pembelajaran
2. Siswa dapat menjelaskan tantangan pemungutan pajak dengan benar setelah
1. Objek dan tarif pengenaan pajak
2. Tantangan pemungutan pajak
3. Model : Make a match dan Diskusi kelompok
1. Media : Powerpoint, kartu soal
2. Alat : Laptop, Whiteboard, spidol, Penghapus
a. Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi. Jakarta:
BSE Depdiknas
b. Mulyani, Sri Nur dkk. 2009. Ekonomi. Jakarta:
BSE Depdiknas
c. Supriyanto. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE
Depdiknas

d. Eko, Yuli. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE
Depdiknas
e. Arifin, Imamul. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE
Depdiknas
f. Widjajanta, Bambang dan Widaningsih,
Aristanti. 2009. Ekonomi. Jakarta: BSE Depdiknas
Pertemuan Ketujuh : 2 x 45 menit
Indikator : 3.5.8 Menjelaskan Objek dan tarif pengenaan pajak
a. Pendahuluan
2. Motivasi
3. Apersepsi
4. Tujuan
5. Pre tes ( lisan)
Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan Objek
dan tarif pengenaan pajak untuk membangun pengetahuan
awal pada siswa.
o Menyampaikan model pembelajaran yang dilakukan yaitu
Make a match.
o Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan
kelompok B. Kemudian berhadap-hadapan didepan kelas.
15 Menit
b. Kegiatan Inti :
Mengamati
60 Menit

6. Siswa diberi hand out materi oleh guru tentang materi
Objek dan tarif pengenaan pajak untuk dipelajari selama
beberapa menit.
Menanya
tentang materi yg diberikan oleh guru.
8. Bagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu
jawaban kepada kelompok B.
9. Siswa harus mencari/mencocokkan kartu yang dipegang
dengan kartu kelompok lain. Batasan maksimum waktu
untuk mecari pasangan 10 menit.
Mengasosiasikan
10. Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari
pasangannya di kelompok B. Jika sudah menemukan
pasangannya, siswa melaporkan diri kepada Guru. Guru
Mencatat pasangan yang sudah lapor pada kertas yg sudah
disiapkan.
11. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa waktunya
sudah habis jika sudah mencapai 10 menit. Bagi siswa
yang belum menemukan pasangan, diminta berkumpul
dipojok depan kelas.
Mengkomunikasikan
12. Panggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan
siswa yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan
memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau
tidak.
13. Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran
pasangan tersebut.
c. Kegiatan Akhir :
14. Evaluasi
15 menit

soal.
15. Refleksi
ini.
16. Kesimpulan
Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang telah
di pelajari.
17. Tindak Lanjut
Guru meminta siswa untuk mempelajari materi pada
pertemuan selanjutnya dan memberikan tugas kepada siswa
untuk dikerjakan di rumah.
Pertemuan Kedelapan : 2 x 45 menit
Indikator : 3.5.9 Menjelaskan Tantangan pemungutan pajak
a. Pendahuluan
2. Motivasi
3. Apersepsi
4. Tujuan
5. Pre tes ( lisan)
Tantangan pemungutan pajak untuk membangun
15 menit

kelompok diberi satu lembar soal.
b. Kegiatan Inti :
Mengamati
7. Siswa membaca materi tentang Tantangan pemungutan
pajak
Menanya
Mengasosiasikan
Mengkomunikasikan
bergiliran.
60 menit
c. Kegiatan Akhir :
14. Evaluasi
soal.
15. Refleksi
ini.
16. Kesimpulan
pelajari.
15 menit

17. Tindak Lanjut
H. Evaluasi
1) Afektif :
2) Kognitif :
3) Psikomotor :
data.
3. Alat Penilaian
kepada siswa.

Malang, Juni 2014
NIP. ......................................
Lampiran 1
a. Materi Pembelajaran Pertemuan 7

PAJAK
1. Objek Pajak
a. Objek Pajak Penghasilan (PPh)
Objek PPh adalah penghasilan itu sendiri. Penghasilan sebagai objek pajak PPh
diartikan secara luas yaitu “ setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib
pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diperbaharui oleh UU No.
36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang termasuk dalam penghasilan adalah :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan
lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan
6. pembayaran tambahan pengembalian pajak.
7. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian
8. utang.
9. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
10. asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
11. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
12. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
13. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
14. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
15. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
16. Karena penilaian kembali aktiva
17. Premi asuransiIuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
18. anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas.
19. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak.
20. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
21. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengtur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
22. Surplus Bank Indonesia.
b. Objek pajak PPN
Objek pajak PPN sesuai dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1984 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000 adalah :

1) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha dengan syarat :
a) Barang berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang
kena pajak
b) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2) Impor barang kena pajak
3) Penyeraan barang kena pajak yang dilakuka di dalam daerah pabean oleh
pengusaha dalam syarat :
a) Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak,
b) Penyerahan yang dilakukan harus di dalam daerah pabean,
c) Penyerahan yang dilakukan harus dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak brwujud dari luar daerah pabean di dalam
daerah pabean
5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6) Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7) Objek PPN sesuai dengan pasal 16 c UU No. 8 tahun 1984 sebagaimana telaha
diuah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000 yaitu, kegiatan membangun sendiri
yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, oleh
orang pribadi atau badan, baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau pihak
lain.
8) Objek PPN berdasar pasal 16 D UU No. 8 tahun 1984 yang sebagaimana telah
diubah terakhir degan UU No. 18 tahun 2000 yaitu, penyerahan aktiva oleh
pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.
c. Objek Pajak PPn BM
Menurut pasal 5 UU No. 8 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No. 18 tahun 2000 yang termasuk objek PPn BM adalah :
1) Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh
penguasaha yang mengasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut
di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2) Impor barang yang kena pajak yang tergolong mewah.
d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak adalah bumi
dan/atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah permukaan bumi yang meliputi
tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang
ada di bawahnya. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditananm
atau dilekatkan secara tetap pada tansh atau perairan.
Termasuk dalam bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah :
1) Bangunan tempat tinggal (rumah)
2) Gedung kantor
3) Hotel
4) Pabrik
5) Emplasemen dan lain-lain
Semua ini merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut di
atas, seperti :

1) Jalan lingkungan pabrik dan emplasemennya
2) Hotel
3) Kolam renang
4) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, juga pipa minyak, fasilitas
lain yang memberikan manfaat.
Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
objek pajak yang :
1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan.
2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani
suatu hak.
4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik.
5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan.
e. Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan,
meliputi :
1) Pemindahan hak karena :
a) Jual beli
b) Tukar menukar
c) Hibah
d) Hibah wasiat
e) Waris
f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
h) Penunjukan pembeli dalam lelang
i) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
j) Penggabungan usaha
k) Peleburan usaha
l) Pemekaran usaha
m) Hadiah.
2) Pemberian hak baru karena :
a) Kelanjutan pelepasan hak
b) Di luar pelepasan hak
Adapun yang dimaksud hak atas tanah diantaranya adalah :
1) Hak milik
2) Hak guna usaha
3) Hak guna bangunan
4) Hak pakai,
5) Hak milik atas satuan rumah susun
6) Hak pengelolaan.

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
1) Perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum
3) Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan
keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut
4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain
dengan tidak adanya perubahan nama
5) Orang pribadi atau badan karena wakaf
6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
f. Objek pajak Bea Materai
Dokumen yang dikenakan bea materai adalah :
1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk
digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau
keadaan yang bersifat perdata.
2) Akta-akta notaris termasuk salinannya
3) Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-
rangkapnya
4) Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :
a) Yang menyebutkan penerimaan uang
b) Yang menyarankan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening
bank
c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
d) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah
dilunasi atau diperhitungkan.
5) Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek
6) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan,
yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, dan surat-surat yang
semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannnya jika digunakan
untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.
Sedangkan yang tidak dikenakan Bea Materai adalah :
1) Dokumen yang berupa :
a) Surat penyimpanan barang
b) Konosemen
c) Surat angkutan penumpang dan barang
d) Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana
dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3
e) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
f) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman
g) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 sampai angka 6.
2) Segala bentuk ijazah

3) Tanda terima gaji, uang tunggu, pension, uang tunjangan, dan pembayaran
lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang
diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu
4) Tanda bukti penerimaan Uang Negara dari kas Negara, kas Pemerintah Daerah
dan Bank
5) Kuiansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat
disamakan dengan itu dari kas Negara, kas Pemerintah Daerah dan Bank
6) Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
7) Dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada
penabung oleh bank koperasi dan badan-badan dan lainya yang bergerak di
bidang tersebut
8) Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian
2. Tarif Pengenaan Pajak
Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi
wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-
undang pajak. Besarnya tarif dalam undang-undang pajak tidak selalu ditentukan
secara nilai persentase tetapi bisa dengan nilai nominal, seperti diuraikan di bawah
ini macam-macam tarif pajak.
1. Tarif Progresif
Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah
yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.
Contoh :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Untuk penghasilan s/d Rp. 25.000.000
Di atas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000
Di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000
Di atas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000
Di atas Rp. 200.000.000 35%
5%
10%
15%
25%
35%
2. Tarif Degresif
Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah
yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya
semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa
menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin
besar. Tarif ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik perundang-undangan
perpajakan.
Contoh :
Di atas Rp. 10.000.000 s/d Rp. 50.000.000
Di atas Rp. 50.000.000
30%
25%
15%
3. Tarif Proporsional

Adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa
memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian
semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar
pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).
Contoh :
a. Untuk PPN terhadap barang kena pajak dikenakan tarif 10%
Jumlah Penjualan Tarif Pajak
Rp. 500.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 5.000.000,-
Rp. 10.000.000,-
10%
10%
10%
10%
b. Untuk PBB mengunakan tarif 0.5%
c. Untuk BPHTB menggunakan tarif 5%
4. Tarif Tetap
Adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa
memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan
dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM). Dalam
undang-undang Bea Materai, tarif digunakan adalah Bea Materai dengan nilai
nominal sebesar Rp 500 dan Rp 1.000. Nilai nominal dalam perkembangannya selalu
berubah-ubah. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1995 tarif Bea Materai diatas
dinaikkan menjadi Rp 1.000 dan Rp 2.000 yang selanjutnya dengan PP Nomor 24
Tahun 2000 tarifnya dinaikkan lagi menjadi Rp 3.000 dan 6.000.
5. Tarif Advalorem
Adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada
harga atau nilai suatu barang.
Contoh :
Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dengan besaran tarif menggunakan prosentase.
6. Tarif Spesifik
Adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau
suatu satuan jenis barang tertentu.
Contoh:
Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dengan besaran tarif menggunakan suatu jumlah
tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

Tantangan pemungutan pajak
Realita pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi
sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan
mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan
pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya
penerimaan kas Negara. Bentuk perlawanan terhadap pajak terdiri dari dua yaitu
perlawanan aktif dan perlawanan pasif.
1. Perlawanan Pasif
Perlawanan terhadap pajak berarti melibatkan para wajib pajak. Tapi untuk
perlawanan pasif, adalah perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan
usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini disebabkan oleh struktur
ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan
pajak itu sendiri.
a. Struktur Ekonomi
Struktur eknonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak di Negara
tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan sendiri pendapatan netto oleh wajib
pajak sendiri. Contohnya pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat
agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus menghitung sendiri. Namun, menghitung
pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Karena itu,
timbullah perlawanan pasif terhadap pajak.
b. Perkembangan moral dan intelektual penduduk
Yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya system kontrol yang
dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak itu sendiri yang sulit untuk
dikontrol. Contohnya di Belgia terdapat pajak yang dikenakan terhadap permata.
Dikarenakan ukuran permata yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya maka
bisa saja pemilik permata ini menyembunyikannya agar terhindar dari pengenaan
pajak.
c. Teknik pemungutan pajak itu sendiri
cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang
rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit dan
menyulitkan wajib pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan
pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak
itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk
menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.
Perlawanan aktif terhadap pajak ada 2 cara, yaitu:
a. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan
perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran
pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun
kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan
maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran dari pajak dilakukan
dengan 3 cara, yaitu:
1. Menahan Diri

Maksudnya adalah para wajib pajak ini tidak ingin terkena pajak, maka
mereka melakukan sesuatu yang nantinya bisa dikenai pajak. Contohnya jika
tidak mau terkena cukai tembakau, maka tidak merokok.
2. Pindah Lokasi
Maksudnya, para wajib pajak yang memiliki usaha, karena mereka ingin
mendapatkan pajak yang kecil untuk usaha mereka, maka mereka pindah
lokasi ke daerah yang tariff pajaknya rendah seperti di Indonesia Timur.
3. Penghindaran Pajak secara Yuridis
Melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang
dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan karena para wajib pajak
memanfaatkan celah dan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang.
Kenapa tidak jelas? Ini disebabkan karena undang-undang tersebut dibuat
dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut bisa datang
dari mana saja, dan kepentingan tersebut bisa saja berbeda-beda tiap orang.
Maka sang pembuat undang-undang akan mencari jalan kompromi yang
hasilnya bisa memuaskan semua kepentingan. Akhirnya undang-undang ini
akan menjadi tidak jelas. Dan akibatnya, bisa saja wajib pajak menafsirkan
undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingannya dan fiscus
menafsirkannya sesuai dengan kepentingan Negara.
b. Pengelakan Pajak (Tax Evation)
Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-
undang. Pengelakan pajak ini terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri
dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan
sebagian dari penghasilannya. Disetiap Negara, wajib pajak terdiri dari wajib
pajak besar (berasal dari multinasional corporation yang terdiri dari perusahaan
penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari professional bebas).
Penyebab Terjadinya Tax Avoidance Dan Tax Evasion
Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran
pajak (Tax Avoidance). Karena:
1. Perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang tangguh yang
mampu mencari celah dalam undang-undang pajak.
2. Pembukuan dilakukan oleh banyak orang sehingga risiko terjadinya kebocoran
juga besar.
3. Jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan pajak, mereka harus
memperkecil keuntungannya di mata publik. Perusahaan yang labanya kecil,
performancenya akan turun sehingga harga sahamnya turun. Hal ini
mengakibatkan pamornya turun di depan relasi dagangnya. Sehingga mereka akan
kehilangan relasi yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan
pengurangan tarif pajak.
Wajib pajak kecil cenderung melakukan pengelakan pajak (Tax Evation).
Karena:

1. Tidak punya kemampuan untuk mencari celah undang-undang pajak.
2. Apabila dokter/profesional bebas menyembunyikan sebahagian pendapatannya,
kecil kemungkinan diketahui oleh fiscus karena dia sendiri yang mencatat
penghasilannya.
3. Penghasilan para profesional bebas sulit dilacak oleh fiscus karena biaya yang
dibayar oleh pasien kepada dokter tidak mengurangi penghasilan kena pajak
seseorang. Biaya tersebut dianggap sebagai konsumsi.
Lampiran 2

INSTRUMEN EVALUASI
a. Pertemuan tujuh
1. Sebutkan macam-macam objek pajak!
2. Sebutkan objek PPnBM menurut UU No.18 tahun 2000!
3. Berikan penjelasan mengenai objek pajak bumi dan bangunan!
4. Sebutkan macam-macam tarif pengenaan pajak!
5. Jelaskan tarif pajak progresif dan berikan contohnya!
Jawaban.
1. Macam-macam objek pajak yaitu :
a. Objek Pajak Penghasilan (PPh)
b. Objek pajak PPN
c. Objek Pajak PPn BM
d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
e. Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
f. Objek pajak Bea Materai
2. Menurut UU No. 18 tahun 2000 yang termasuk objek PPn BM adalah :
a. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh
penguasaha yang mengasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah
tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
b. Impor barang yang kena pajak yang tergolong mewah.
3. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau
bangunan. Pengertian bumi disini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di
bawahnya. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditananm atau
dilekatkan secara tetap pada tansh atau perairan.
4. Macam-macam tarif pengenaan pajak:
a. Tarif Progresif
b. Tarif Degresif
c. Tarif Proporsional
d. Tarif Tetap
e. Tarif Advalorem

f. Tarif Spesifik
5. Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar
bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.
Contoh :
Di atas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000
Di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000
Di atas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000
Di atas Rp. 200.000.000 35%
5%
10%
15%
25%
35%
c. Pertemuan delapan
1. Sebutkan penyebab perlawanan pasif dalam pemungutan pajak!
2. Jelaskan yang dimaksud dengan penghindaran pajak (Tax Avoidance)!
3. Sebutkan dan Jelaskan 3 cara penghindaran dari pajak!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan pengelakan pajak (Tax Evation)!
5. Sebutkan penyebab terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak besar!
Jawaban.
1. Perlawanan pasif ini disebabkan oleh struktur ekonomi, perkembangan moral dan
intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.
2. Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan
perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran
pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun
kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan
maksud dan tujuan pembuat undang-undang.
3. Penghindaran dari pajak dilakukan dengan 3 cara yaitu :
1. Menahan Diri
Maksudnya adalah para wajib pajak ini tidak ingin terkena pajak, maka
mereka melakukan sesuatu yang nantinya bisa dikenai pajak. Contohnya jika
tidak mau terkena cukai tembakau, maka tidak merokok.
2. Pindah Lokasi
Maksudnya, para wajib pajak yang memiliki usaha, karena mereka ingin
mendapatkan pajak yang kecil untuk usaha mereka, maka mereka pindah
lokasi ke daerah yang tariff pajaknya rendah seperti di Indonesia Timur.
3. Penghindaran Pajak secara Yuridis
Melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang
dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan karena para wajib pajak
memanfaatkan celah dan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang.

Kenapa tidak jelas? Ini disebabkan karena undang-undang tersebut dibuat
dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut bisa datang
dari mana saja, dan kepentingan tersebut bisa saja berbeda-beda tiap orang.
Maka sang pembuat undang-undang akan mencari jalan kompromi yang
hasilnya bisa memuaskan semua kepentingan. Akhirnya undang-undang ini
akan menjadi tidak jelas. Dan akibatnya, bisa saja wajib pajak menafsirkan
undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingannya dan fiscus
menafsirkannya sesuai dengan kepentingan Negara.
4. Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang.
Pengelakan pajak ini terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari
pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian
dari penghasilannya. Disetiap Negara, wajib pajak terdiri dari wajib pajak besar
(berasal dari multinasional corporation yang terdiri dari perusahaan penting
nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari professional bebas).
5. Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak
(Tax Avoidance). Karena:
1. Perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang tangguh
yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak.
2. Pembukuan dilakukan oleh banyak orang sehingga risiko terjadinya kebocoran
juga besar.
3. Jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan pajak, mereka harus
memperkecil keuntungannya di mata publik. Perusahaan yang labanya kecil,
performancenya akan turun sehingga harga sahamnya turun. Hal ini
mengakibatkan pamornya turun di depan relasi dagangnya. Sehingga mereka
akan kehilangan relasi yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar
dibandingkan pengurangan tarif pajak.
Lampiran 3

TEKNIK PENSKORAN
1. Aspek Afektif
No
Nilai
Karakter
Nama Siswa
Religius
Gemarmembaca
Rasaingintahu
Kerjakeras
Komunikatif
Kreatif
Tanggungjawab
Disiplin
Kerjasama
Toleransi
Jujur
Jumlahnilai
1.
2.
Keterangan:
1 = sangat kurang
4 = konsisten; dan
2. Aspek Psikomotor

objek pajak, tarif pengenaan pajak dan tantangan pemungutan pajak dalam
penerapan di masyarakat.
b. Penilaian produk: Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang objek
pajak, tarif pengenaan pajak dan tantangan pemungutan pajak dalam penerapan
di masyarakat.
1 Hasil penelitian
Aspek : Kognitif
Indikator :
 Menjelaskan objek dan tarif pengenaan pajak.
 Menjelaskan tantangan pemungutan pajak.
No. Nama
siswa
skor
Ketepatan
jawaban
Kemampuan
presentasi
70-100 70-85 185
Nilai terendah = (140:185) x 100 = 76
Lampiran 4
MEDIA PEMBELAJARAN
Nilai = x 100

a. Pertemuan 7
Kartu Soal
Soal Jawaban
Jelaskan mengenai objek pajak
penghasilan!
penghasilan itu sendiri. Penghasilan
sebagai objek pajak PPh diartikan secara
luas yaitu “ setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh
wajib pajak baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan wajib pajak
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Sebutkan objek PPnBM menurut UU
No.18 tahun 2000!
a. Penyerahan barang kena pajak yang
tergolong mewah yang dilakukan oleh
penguasaha yang mengasilkan barang
kena pajak yang tergolong mewah
tersebut di dalam daerah pabean dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya.
b. Impor barang yang kena pajak yang
tergolong mewah.
Berikan penjelasan mengenai objek
pajak bumi dan bangunan!
Dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang
menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau
bangunan. Pengertian bumi disini adalah
permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman, serta laut wilayah
Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di
bawahnya. Sementara itu, bangunan
adalah konstruksi teknik yang ditananm
atau dilekatkan secara tetap pada tansh
atau perairan.
Sebutkan dokumen yang dikenakan
bea materai!
a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya
yang dibuat dengan tujuan untuk
digunakan sebagai alat pembuktian
mengenai perbuatan, kenyataan, atau
keadaan yang bersifat perdata.
b. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
c. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat
pembuat akta tanah termasuk rangkap-
rangkapnya.
d. Surat yang memuat jumlah uang
e. Surat berharga seperti wesel, promes,
aksep, dan cek.
f. Dokumen yang akan digunakan sebagai
alat pembuktian di muka pengadilan.
Jelaskan yang dimaksud dengan tarif
progresif!
tarif pemungutan pajak yang
persentasenya semakin besar bila jumlah
yang dijadikan dasar pengenaan pajak
juga semakin besar.

RPP-PAJAK

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to RPP-PAJAK

Similar to RPP-PAJAK (20)

More from PPG di Universitas Negeri Malang

More from PPG di Universitas Negeri Malang (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

RPP-PAJAK