K erukunan Hidup Umat Beragama sebagai Sendi ketahanan bangsa
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PPT
1. SELAMAT DATANG PESERTA
SOSIALISASI ELEMEN MEMBANGUN NEGERI
ASEP SUPARMAN, SIP, M.Si
Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Garut
Garut,
19 JUNI 2013
2.
3.
4.
5.
6. Governance memiliki tiga domain :
1. Negara/pemerintahan :
Sebagai pembuat kebijakan, pengendali &
pengawas
2. Swasta/Dunia usaha :
Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi
3. Masyarakat :
Sebagai subyek dan obyek dari sektor
pemerintah dan swasta.
7. POSISI TIGA DOMAIN (PEMERINTAH, SWASTA, MASYARAKAT)
DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE YANG BERSIFAT HETERARKHIS
a. Pegawai Negeri Sipil
b. Anggota Tentara Nasional
Indonesia
c. Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Sektor
Pem.
Sektor
Swasta
Sektor
Masy.
Mencakup masyarakat Sipil
a.
b.
Media
Instansi non Pemerintah
8. MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK
PEMBANGUNAN
SEBAGAI SUBYEK
1. PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA
2. PELAKSANAAN KONTROL TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
3. PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
SEBAGAI OBYEK
1. SEBAGAI SASARAN AKHIR PEMBANGUNAN
9. RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN
Pasal 1 AYAT 2 UUD 1945
“KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DILAKSANAKAN MENURUT
UNDANG UNDANG DASAR”
BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DILAKSANAKAN MELALUI PEMILIHAN
UMUM
BENTUK KONTROL MASYARAKAT DILAKSANAKAN OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DILAKSANAKAN MELALUI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BENTUK PARTISIPASI LAINNYA.
10. PEMILIHAN UMUM SEBAGAI SARANA PARTISIFASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
PERMASALAHAN
•
MENURUNNYA ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
•
MENINGKATNYA KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN PEMILUKADA
•
PEMILU MASIH SARAT DENGAN PENYIMPANGANAN SEPERTI MONEY POLITIK,
PELANGGARAN ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYIMPANGAN LAINNYA.
11. ANALISIS PERMASALAHAN
KEJENUHAN
POLITIK
MASYARAKAT
PARTAI POLITIK
BELUM MAMPU
MENJADI
SARANA
REKRUTIMEN DAN
MEDIATOR POLITIK
MENURUNNY
A ANGKA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PEMILU
RENDAHNYA
PEMAHAMAN
POLITIK
MASYARAKAT
MENURUNNYA
KEPERCAYAAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PROSES DAN
HASIL PEMILU
12. ANALISIS PEMASALAHAN 2
RENDAHNYA
PENDIDIKAN
POLITIK
MASYARAKAT
SISTEM PEMILU
YANG MASIH
MENCARI
BENTUK
RENDAHNYA
PEMAHAMAN
KONSEP
KEBANGSAAN DI
MASYARAKAT
MENINGKATNYA
KONFLIK
HORIZONTAL
AKIBAT PEMILU
DAN
PEMILUKADA
RENDAHNYA
KEPERCAYAAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PENYELENGGAR
A PEMILU
MASYARAKAT
LEBIH
BERORIENTASI
KEPADA
KEPENTINGAN
PRAGMATIS
DARI PADA
KEPENTINGAN
BANGSA
13. ANALISIS PERMASALAHAN 3
SISTEM PEMILU
YANG MASIH
MENCARI
BENTUK
BELUM
OPTIMALNYA
LEMBAGA
PENGAWASAN
PEMILU
PEMILU MASIH
SARAT DENGAN
PENYIMPANGANAN
SEPERTI MONEY
POLITIK,
PELANGGARAN
ADMINSTRATIF,
ETIKA POLITI DAN
PENYIMPANGAN
LAINNYA.
MASYARAKAT
LEBIH
BERORIENTASI
KEPADA
KEPENTINGAN
PRAGMATIS DARI
PADA
KEPENTINGAN
BANGSA
RENDAHNYA
PENDIDIKAN
POLITIK
MASYARAKAT
15. ALTERNATIF PENYELESAIAN/SOLUSI
PERMASALAHAN
SASARAN
• MENURUNNYA
ANGKA MASYARAKAT
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILU
• MENINGKATNYA
KONFLIK
HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN
PEMILUKADA
SISTEM
• PEMILU MASIH SARAT DENGAN
PENYIMPANGANAN
SEPERTI
MONEY POLITIK, PELANGGARAN
ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYELENGGARA
PENYIMPANGAN LAINNYA.
PEMERINTAH
SOLUSI
PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
PENINGKATAN PEMAHAMAN
KEBANGSAAN MASYARAKAT
PENYEMPURNAAN SISTEM POLITIK
PENINGKATAN KAPASITAS PARTAI
POLITIK
REKRUTIMEN PENYELENGGARA
YANG BAIK, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL
PENYEMPURNAAN PROSES
PENYELENGGARAAN PEMILU
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMILU
YANG SEHAT, JUJUR DAN ADIL
MENCIPTAKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN PENEGAKAN
HUKUM
16. KESIMPULAN
•
DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERDAPAT TIGA
DOMAIN UTAMA YAKNI, PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT.
•
MASYARAKAT MEMILIKI PERAN SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK DALAM TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
•
SALAH SATU PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK ADALAH BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PEMILU YANG
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL
•
PARTISIPASI MASYARAKAT YANG TINGGI AKAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN
YANG LEGITIMIT DAN KUAT
•
DENGAN PEMERINTAH YANG KUAT AKAN TERLAKSANA PEMBANGUNAN YANG BAIK
