Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 untuk merancang Piagam Jakarta yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara. UUD 1945 mengalami perubahan pada masa Orde Baru dan masa reformasi untuk menyempurnakan ketentuan

1. Naskah Asli "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" yang dihasilkan oleh "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni1945
Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan
dasar
.......
A.Pembentukan BPUPKI Dan PPKI
‘Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau ‘(Dokuritsu Junbi Cosakai) adalah sebuah badan yang
dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini
dibentuk sebagai upaya pelaksanaan janji Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang
diketuai oleh Radjiman Wedyodiningratdengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso.
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata
Usaha ini dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (orang Jepang).Pada tanggal 7
Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia.Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang
membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (独立準備委員会 Dokuritsu Junbi
Iinkai, lit. Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno,Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang
ke Dalat untuk bertemuMarsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda
mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang.
Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.
Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain:
1. mengesahkan Undang-Undang Dasar,
2. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI,
3. membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

2. Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain:
1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
2. Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Piagam Jakarta diganti
dengan Ketuhanan yang Mahaesa.
3. Mencoret kata-kata … dan beragama Islam pada pasal 6:1 yang berbunyiPresiden ialah orang Indonesia Asli dan
beragama Islam.
4. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah.
............................................................................
Sejarah uud 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Wikisource memiliki naskah
sumber yang berkaitan
dengan artikel ini:
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Indonesia
Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan
Indonesia
Pancasila
UUD 1945

3. Legislatif[tampilkan]
Eksekutif[tampilkan]
Yudikatif[tampilkan]
Inspektif[tampilkan]
Daerah[tampilkan]
Pemilihan umum[tampilkan]
Partai politik[tampilkan]
Negara lain · Atlas
Portal politik
• lihat
• bicara
• sunting
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD
'45, adalah hukum dasar tertulis (basic law),konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. [1]
UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17
Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD
1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang
mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Daftar isi
[sembunyikan]
1 Naskah Undang-Undang Dasar 1945
2 Sejarah
o 2.1 Sejarah Awal
o 2.2 Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)
o 2.3 Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)
o 2.4 Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

4. o 2.5 Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)
o 2.6 Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)
o 2.7 Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999
o 2.8 Periode Perubahan UUD 1945
3 Referensi
4 Pranala luar
Naskah Undang-Undang Dasar 1945[sunting]
Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65
ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang
terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan
Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada
Opini.
Sejarah[sunting]
Sejarah Awal[sunting]
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29
April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang
berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar
Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia
Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah
Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah
Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945
yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada
tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia"
karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa
Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)[sunting]

5. Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang
disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada
tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR
belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer")
yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih
demokratis.
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)[sunting]
Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-
negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan
dalam negerinya.
Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)[sunting]
Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi
Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar,
masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI
dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun,
maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena
tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan
ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi
pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5
Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945
serta tidak berlakunya UUDS 1950
Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)[sunting]
Perangko "Kembali ke UUD 1945" dengan nominal 50 sen
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai
politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959,
Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD

6. 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku
pada waktu itu.
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:
• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi
Menteri Negara
• MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis
Indonesia
Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)[sunting]
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila
secara murni dan konsekuen.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah
peraturan:
• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk
mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa
bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui
referendum.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP
MPR Nomor IV/MPR/1983.
Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999[sunting]
Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie
sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.
Periode Perubahan UUD 1945[sunting]
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945.
Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan
tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar
pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta
kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung
ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,
kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta

7. hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945
dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan
susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan
dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
Referensi[sunting]
1. ^ http://asnic.utexas.edu/asnic/countries/indonesia/ConstIndonesia.html Constitution of Indonesia
Perubahan
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Perubahan Pertama UUD 1945)
Belum Diperiksa
Perubahan Pertama UUD 1945, adalah perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
RakyatTahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999.
Perubahan Pertama menyempurnakan pasal-pasal berikut:
Daftar isi
[sembunyikan]
1 Pasal 5
2 Pasal 7
3 Pasal 9
4 Pasal 13
5 Pasal 14

8. 6 Pasal 15
7 Pasal 17
8 Pasal 20
9 Pasal 21
10 Pranal
a luar
Pasal 5[sunting]
“
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
rakyat. ”
diubah menjadi
“
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat. ”
Pasal 7[sunting]
“
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali. ”
diubah menjadi
“
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. ”
Pasal 9[sunting]
“
(1)Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-
sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Janji Presiden (Wakil Presiden):
"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik
Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". ”
diubah menjadi
“
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-
sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Janji Presiden (Wakil Presiden):
"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik
Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil
”

9. Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
Pasal 13[sunting]
“
(1) Presiden mengangkat duta dan
konsul.
(2) Presiden menerima duta Negara lain. ”
diubah menjadi
“
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat. ”
Pasal 14[sunting]
“
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi. ”
diubah menjadi
“
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat. ”
Pasal 15[sunting]
“
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda
kehormatan. ”
diubah menjadi
“
Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-
undang. ”
Pasal 17[sunting]
“
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan. ”
diubah menjadi
“
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. ”
Pasal 20[sunting]
“
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakiln rakyat.
(2) Jika sesuatu rantjangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, maka rantjangan tadi tidak
boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu. ”
diubah menjadi

10. “
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh
dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(3) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
(4) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga
puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajib diundangkan. ”
Pasal 21[sunting]
“
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan Perwakilan rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi
tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu. ”
diubah menjadi
“
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang. ”
perubAHn 2
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Perubahan Kedua UUD 1945)
Belum Diperiksa
Perubahan Kedua UUD 1945, adalah perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
RakyatTahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000.
Perubahan Kedua menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:
1. Pasal 18
2. Pasal 18A
3. Pasal 18B
4. Pasal 19
5. Pasal 20
6. Pasal 20A
7. Pasal 22A
8. Pasal 22B
9. BAB IXA WILAYAH NEGARA

11. 1. Pasal 25E
10. 10 BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
1. Pasal 26
2. Pasal 27
11. 11 BAB XA HAK ASASI MANUSIA
1. Pasal 28A
2. Pasal 28B
3. Pasal 28C
4. Pasal 28D
5. Pasal 28E
6. Pasal 28F
7. Pasal 28G
8. Pasal 28H
9. Pasal 28 I
10. Pasal 28J
12. BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
1. Pasal 30
13. BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
1. Pasal 36A
2. Pasal 36B
3. Pasal 36C
PerubahN 3
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Perubahan Ketiga UUD 1945)

12. Belum Diperiksa
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan
ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1–9 November 2001.
Perubahan Ketiga menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:
1. Pasal 1
2. Pasal 3
3. Pasal 6
4. Pasal 6A
5. Pasal 7A
6. Pasal 7B
7. Pasal 7C
8. Pasal 8
9. Pasal 11
10. Pasal 17
11. BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
1. Pasal 22C
2. Pasal 22D
12. BAB VIIB PEMILIHAN UMUM
1. Pasal 22E
2. Pasal 23
3. Pasal 23A
4. Pasal 23C
13. BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
1. Pasal 23E
2. Pasal 23F

13. 3. Pasal 23G
14. Pasal 24
15. Pasal 24A
16. Pasal 24B
17. Pasal 24C
Wikisource memiliki naskah
sumber yang berkaitan
dengan artikel ini:
Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945
PERUBhN 4
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Perubahan Keempat UUD 1945)
Belum Diperiksa
Perubahan Keempat UUD 1945, adalah perubahan keempat pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Tahun 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.
Perubahan Keempat menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:
1. Pasal 2
2. Pasal 6A
3. Pasal 8
4. Pasal 11
5. Pasal 16
6. BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

14. 1. Pasal 23B
2. Pasal 23D
3. Pasal 24
7. BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Pasal 31
2. Pasal 32
8. BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Pasal 33
2. Pasal 34
9. Pasal 37
10. ATURAN PERALIHAN
1. Pasal I
2. Pasal II
3. Pasal III
11. ATURAN TAMBAHAN
1. Pasal I
2. Pasal II
.........................
INFO
UUD 1945
Konstitusi Di Persimpangan
jalan
Gunanto Daud*

15. Tema konstitusi mendapat tempat yang sentral dalam kajian ketatanegaraan. Dalam
kedudukan sebagai hukum dasar (grundwert), sumber dari segala sumber hukum
juga berfungsi sebagai rujukan bagi upaya memperoleh kejelasan konsepsi negara.
Satu konsepsi Negara (Staatsidee) yang dipersepsi sebatas pengertian imajinasi
(imagined community) akan tampak gamblang dalam deretan kata - katanya.
Selain itu, studi konstitusi juga mencermati pergumulan diantara relasi kekuasaan
dalam negara. Dalam dokumen politik tersebut, diatur keseluruhan prinsip-prinsip
dasar bernegara, atribusi kekuasaan yang dilekatkan, serta batasan-batasannya.
Oleh karenanya, dalam wacana konstitusi modern, pengertiannya diidentikkan
dengan masalah pembatasan kekuasaan serta perlindungan hak-hak warganegara
(kon-stitutionelrechts).
Dalam konteks inilah, bisa dipahami keberadaan UUD 1945 serta tingkat
kebutuhan akan perubahannya. UUD 1945 adalah satu dari tiga konstitusi yang
pernah ada sekaligus juga konstitusi pertama dan ketiga dari Negara Indonesia.
Secara sepintas, pengenalan konstitusi ini bisa dilihat dari sistematikanya. UUD
1945 terdiri atas bagian Mukadimmah, 37 Pasal Batang Tubuh, 4 Pasal Aturan
Peralihan, 2 Pasal Aturan Tambahan dan Penjelasan. Batang Tubuh singkat ini
diakui kurang memadai. Dan juga, singkatnya materi mengakibatkan wataknya
cenderung fleksibel atau rentan distorsi dan cenderung ambigu. Penggunaannya
lebih tergantung dari siapa yang berkuasa dan akan digunakan untuk apa (cat.
adagium power tends to corrupt).
Lebih-lebih jika ditilik dari kesejarahannya. UUD 1945 ini dirancang dalam
suasana ketergesa-gesaan. Khabar takluknya balatentara Jepang pada Jenderal
Dougglas Mac Arthur amat mendadak dan tak terduga. Mau tidak mau, para bapak
bangsa (founding fathers) dipaksa berburu dengan waktu untuk mengisi
kekosongan kekuasaan serta mengantisipasi kembalinya kolonial Belanda. Dalam
rentang waktu yang amat singkat itulah, disusun rancangan UUD 1945. Satu
konstitusi darurat yang hanya bertugas mengantarkan gagasan (kemerdekaan)
Indonesia masuk ke realitas konkrit bernegara.
Sejarah Penyusunan UUD 1945
Rumusan UUD 1945 yang ada saat ini merupakan hasil rancangan BPUPKI.
Naskahnya dikerjakan mulai dari tanggal 29 Mei sampai 16 Juli. Jadi, hanya
memakan waktu selama 40 hari setelah dikurangi hari libur. Kemudian rancangan
itu diajukan ke PPKI dan diperiksa ulang. Dalam sidang pembahasan, terlontar
beberapa usulan penyempurnaan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan, maka
dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas
rancangan UUD yang diajukan BPUPKI. Perubahan pertama pada kalimat
Mukadimah. Rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta," ...dengan
kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan.
Kemudian pada pasal 4. Semula hanya terdiri dari satu ayat, ditambah satu ayat

16. lagi yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD". Dan, juga dalam pasal ini semula tertulis," wakil
presiden ditetapkan dua orang" diganti menjadi "satu Wakil Presiden". Juga pada
Pasal 6 ayat 1, kalimat yang semula mensyaratkan presiden harus orang Islam
dicoret. Diganti menjadi," Presiden adalah orang Indonesia asli". Dan, kata
"mengabdi" dalam pasal 9 diubah menjadi "berbakti".
Tampaknya, BPUPKI, Panitia Perancang UUD dan juga Muh. Yamin lalai
memasukkan materi perubahan UUD sebagaimana terdapat dalam setiap
konstitusi. Hingga sidang terakhir pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI sama sekali
tidak menyinggungnya. Walaupun saat itu, sempat muncul lontaran dari anggota
Kolopaking yang mengatakan, " Jikalau dalam praktek kemudian terbukti, bahwa
ada kekurangan , gampang sekali tidak gampang, tetapi boleh diubah kalau perlu".
Usulan mengenai materi perubahan UUD baru muncul justru muncul saat
menjelang berakhirnya sidang PPKI yang membahas pengesahan UUD. Di tanggal
18 Agustus 1945 itu, Ketua Ir Soekarno mengingatkan masalah tersebut.
Kemudian forum sidang menyetujui untuk diatur dalam pasal tersendiri dan
materinya disusun oleh Soepomo. Tak kurang dari anggota Dewantara, Ketua
Soekarno serta anggota Soebarjo turut memberi tanggapan atas rumusan Soepomo.
Tepat pukul 13.45 waktu setempat, sidang menyetujui teks UUD.
Dalam pidato pe-nutupan, Ketua Ir Soekarno menegaskan bahwa UUD ini bersifat
sementara dan, "Nanti kalau kita bernegara didalam suasana yang lebih tenteram,
kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna." Dari pidato ini,
implisit tugas yang diemban oleh UUD 1945 sebatas mengantar gagasan
(konsepsi) Indonesia masuk dalam wilayah riel bernegara. Setelah itu, akan
disusun UUD baru yang lebih lengkap dan sempurna.
Namun,dalam perjalanan selanjutnya, eksperimen ketatanegaraan tak kunjung
berhasil menetapkan UUD baru. Upaya yang dilakukan sidang Dewan Kontituante
berakhir dengan kegagalan. Walhasil, hingga 1959 belum juga mampu disusun
satu UUD baru yang lebih lengkap dan sempurna. Solusinya, UUD 1945
diberlakukan kembali. Kesejarahan konstitusi ini, jelas mengakibatkan banyak
dampak politis. Tulisan ini membatasi diri hanya pada kajian sejarah. Utamanya
yang berkait dengan watak asali dari UUD 1945. Apakah dengan dekrit - yang
melahirkan kesan inkonsistensi sikap Soekarno, sifat kesemntaraan UUD 1945
berubah menjadi definitif atau tetap. Satu dari dua kemungkinan yang jelas akan
berakibat serius pada perjalanan ketatanegaraan selanjutnya.
Dekrit Presiden 5 Juli
Kedudukan UUD 1945 sempat digantikan dua kali; oleh UUD RIS 1949 dan UUD
Sementara 1950. Kemudian, pada tahun 1959 dikembalikan pada posisi semula.

17. Kali kedua berkedudukan sebagai dasar negara terjadi pada tanggal 5 Juli 1959.
Atau dikenal dengan peristiwa keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Saat itu
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang antara lain menyebutkan," UUD
1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, terhitung dari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi
Undang Undang Dasar Sementara.". Dekrit ini sekaligus membubarkan Dewan
Konstituante. Satu badan negara yang bertugas menyusun UUD baru.
Sejak saat itu, muncul masalah baru dibidang kajian konstitusi. Selain secara
teoritik diperdebatkan keabsahannya, pun juga mengenai sifat yang semula melekat
pada UUD 1945. Muh. Yamin, ahli hukum yang juga ikut merancang UUD 1945,
berpendapat bahwa sejak dikeluarkannya dekrit maka hilanglah sifat sementara-
nya. Argumentasinya didasarkan pada pernyataan berlakunya kembali UUD 1945
itu tidak diikuti dengan kalimat yang menyebutkan berlaku untuk sementara waktu.
Olehkarenanya, anggap Yamin, MPR tidak perlu lagi menetapkan UUD
sebagaimana isi Pasal 3 dan Aturan Peralihan UUD 1945.
Namun, tidak sedikit yang berpandangan sebaliknya. Jika ditilik aspek legalitas,
keberadaan Dekrit sebagai dasar hukum pemberlakukan kembali UUD 1945 amat
diragukan keabsahannya. Sebab, presiden jelas bukan lembaga yang punya otoritas
untuk menetapkan UUD. Kewenangan ini hanya dimiliki oleh lembaga tertinggi
negara atau MPR. Kalaupun dipaksakan, maka konsekuensinya Dekrit itu tidak
mampu mengubah sifat kesementaraan UUD 1945.
Justru dengan berlakunya kembali UUD 1945 sama artinya dengan peneguhan
keberadaan pasal 3. Satu pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk
menetapkan UUD yang baru . Bukankah pernyataan pemberlakuan kembali UUD
1945 oleh Dekrit, juga tak diikuti dengan kalimat pengecualian Pasal 3, Pasal 37
dan Aturan Tambahan UUD 1945? Artinya, ditinjau dari perspektiv juridis, UUD
1945 masih tetap bersifat sementara.
Soekarno atau Nasution?
Persoalan akan menjadi semakin jelas jika ditelitik lewat tinjauan sejarah lahirnya
Dekrit 5 Juli. Tanpa pemahaman yang utuh atas setting politik saat dikeluarkannya
Dekrit, niscaya timbul satu pertanyaan besar; Mengapa Soekarno yang dulunya
begitu wanti- wanti menegaskan sifat kesementaraan UUD 1945 serta berharap
kelak akan dibuat UUD baru yang lebih lengkap dan sempurna, justru malah
mengeluarkan dekrit kembali pada UUD 1945?
Setting politik saat dikeluarkan Dekrit (5 Juli 1959) merupakan tahun dimana
panggung politik marak oleh hingar bingar pergolakan di daerah, perdebatan antar
partai politik dalam sidang Dewan Konstituante serta semakin mengencangnya
tuntutan tentara untuk ikut berpolitik. Carut marutnya dunia politik di era akhir 50-
an itu, menempatkan Presiden Soekarno dalam posisi sulit.

18. Padahal disisi lain, sudah sejak 1957 ia menyatakan tidak ingin lagi memainkan
peranan yang terlalu penting. Semisal dalam bidang ekonomi, ia merasa bukan
bidangnya. Yang diinginkan, kedudukan yang tidak menuntut tanggung jawab
besar. Sebatas simbol atau pencetus ide saja . Bukan kedudukan presiden
sebagaimana dikehendaki UUD 1945 (biografi Hardi). Olehkarenanya, beralasan
jika ada yang berpandangan, Soekarno tidak begitu senang dengan UUD 1945.
Dalam konteks inilah, patut diragukan jika ada yang berpendapat keluarnya Dekrit
5 Juli berasal dari dari benak Soekarno.
Dalam menjawab persoalan ini, keberadaan Nasution (tentara) dalam pentas politik
menjadi penting untuk dikaji. Kalangan akademisi sendiri juga sudah menyepakati
adanya benang merah antara Nasution dengan berlakunya kembali UUD 1945.
Setidaknya, pada tahun 1959 dan bahkan beberapa tahun sebelumnya (ingat
tuntutan Nasution pada peristiwa 17 Oktober 1952), ia sudah beranggapan bahwa
UUD 1945 merupakan konstitusi yang paling pantas.
Sikap Nasution itu dilatar belakangi kondisi internal tentara yang amburadul.
Faktor ini kemudian dibingkai dalam program konsolidasi. Satu program yang
difokuskan untuk menyelesaikan friksi-friksi yang mulai menggejala, utamanya
diantara para perwira profesional dengan perwira yang berbisnis serta antara
perwira pusat dengan daerah. Dan juga, ia ingin mengakomodasi kecenderungan
berpolitik dari sebagian perwira.
Dalam suasana seperti itu, muncul anggapan, persoalan yang menimpa tentara
lebih diakibatkan pemberlakukan konsep otonomi yang luas serta kuatnya
pengaruh politik dari parlemen. Jika dibiarkan berlarut-larut maka organisasi
tentara akan semakin melemah. Secara a contrario, konsolidasi baru berhasil jika
ada kontrol yang kuat dari pusat. Konsekuensinya, diberlakukan sistem sentralisasi
kekuasaan pemerintahan serta politisi sipil dalam parlemen dilarang keras cawe-
cawe urusan ketentaraan.
Kemudian, di tahun 1958, Nasution mulai giat mencari landasan bagi peran politik
tentara. Tak kurang dari kalangan kampus juga dimintai pendapat, antara lain
diskusi dengan Prof Joko Sutono - dekan FH UI yang menelorkan gagasan Jalan
Tengah (De Legers Midel Weg). Dalam pidato tertanggal 12 November 1958 di
Magelang, Nasution terang-terangan berpendapat tentara adalah kekuatan hankam
sekaligus kekuatan sosial politik. Ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan
doktrin perang wilayah yang memerlukan kekuasaan teritorial (konsep Jalan
Tengah). Dan, sejak saat itu pula, petinggi tentara ini menginginkan UUD 1945
diberlakukan kembali.
Kesempatan baru diperoleh saat Presiden Soekarno melawat ke luar negeri.
Sebelum berangkat, Nasution diberi mandat mengurus keadaan dalam negeri.
Didalamnya juga termasuk mengurusi sidang Dewan Konstiuante yang sedang
berlangsung di Bandung. Pada bulan Februari, gagasan kembali pada UUD 1945

19. mulai digelontorkan. Harapannya, konstituante segera menyetujuinya. Tapi,
ternyata hasil pemungutan suara yang diadakan tanggal 2 Juni, diperoleh dukungan
hanya 264 suara, 204 menolak dan 2 suara abstain. Padahal syarat sah-nya
dibutuhkan 2/3 suara. Kegagalan memperoleh 2/3 suara sama artinya Nasution
kalah. Keesokan harinya, Nasution langsung mencekal semua anggota Dewan
Konstituante. Semua aktifitas politik dilarang. Orang tidak boleh lagi bicara di
koran, sampai menunggu presiden pulang. Nasution sendiri segera mengirim kurir
atase pada presiden. Setibanya dari lawatan, tanggal 29 Juni, Soekarno harus
menghadapi kenyataan pahit. Saat harus bersikap, ia sudah tidak mempunyai
organisasi yang baik, yang siap dikerahkan sewaktu-waktu. Soekarno harus
berjuang sendirian dalam menghadapi Nasution, yang posisi politiknya semakin
menguat. Selain itu juga ditambah dengan berita koran yang cenderung
menguntungkan tentara. Sepanjang tahun 58 sampai 59, dipenuhi berita kudeta
militer; di Irak, Pakistan, Birma, Thailand, Philipina, dan Sudan. Walhasil, dalam
posisi lemah dan terjepit seperti itulah, keluar Dekrit 5 Juli.: Konstituante
dibubarkan dan UUD 1945 diberlakukan kembali. Ibaratnya, dengan dekrit itu,
UUD 1945 yang sedang berada dipersimpangan jalan dipaksa balik. Dipaksakan
dalam posisi semula, sebagai hukum dasar.
Peristiwa ini lebih merupakan tanda bahwa Soekarno tahu, sejak saat itu ia sudah
tidak lagi mampu mengontrol tentara. (Daniel Lev, Membangun Republik, Seattle,
2 Agustus 1995). Simpulan ini, lebih masuk akal. Apalagi jika ditelusuri jalinan
sejarah berikutnya, yang menyodorkan cerita kejatuhan Soekarno di pertengahan
tahun 60-an. Satu cerita tentang tragedi yang tak bisa dihindari, dari seorang
pemimpin yang amat konsisten dengan pendirian politiknya. Selebihnya, adalah
dongeng tentang mitologi konstitusi. Dan kini, tampaknya, UUD 1945 sudah
kembali berdiri dipersimpangan jalan itu.
*Anggota APII berdomisili di Malang.
http://www.oocities.org/capitolhill/3925/sd_x/uud_x.html
TOKOH
PROSES PENYUSUNAN KONSTITUSI
DI INDONESIA
11MAY2011Leave a Comment
by dwiambarrini in Uncategorized
PROSES PENYUSUNAN KONSTITUSI DI INDONESIA

20. A. Pengetian dan Hakekat Kontitusi
Konstitusi dapat diartikan dalam 2 pengertian
Dalam arti luas
Konstutusi diartikan sebagai keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara
mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara atau masyrakat.
(Sunarso,dkk.2008:128)
Dalam arti sempit
Konstitusi hanya diartikan sebagai hukum atau peraturan -peraturan yang tertulis saja. Di indonesia lazimnya
hanya disebut sebagai UUD saja. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “undang-undang suatau
negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Unda-undang adalh hak yang tertulis sedang
disampingnya UUD hanya berlaku jika hanya dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tudak tertulis”. (Sunarso,dkk.2008:129).
Menurt AA.H Stryckendalam Soetanto Soepiadhy (2004): ia menyebutkan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis
merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:
1. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau.
2. Tingkat-tingakat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh yang diwujudkan baik untuk tahun sekarang untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan dimana pelembagaan kehidupan ketatanegaran bangsa hendak dipimpin. (Soetanto
Soepiadhy.2004:90.91).
Hakekat duatu konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang
tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut 2 hal, yaitu pembatasan :
1. Yang berkaitan dengan isinya. Masudnya pembatasan yang bekenaan dengan tugas,wewenang serta
bebagai macam hak yang diberikan pada masing-masing lembaga.
2. Yang berkaitan dengan waktu. Maksudnya pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan masa jabatan
pemangku jabatan tertinggi sertan barapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan itu.
(Soetanto Soepiadhy,2004:69-70. ).
B. Pengertian Amandemen dan perubahan konstitusi
Dalam bahasa inggris. To amend yang berarti mengubah. Dari kata to amend ini timbul istilah amandemen.
Dalam kaitannya dengan “mengubah konstitusi atau UUD” dikemukakan kalimat yang berbunyi “to amend
constitution”. Sedangkan perubahan UUD adalah “constitutional amandement”. Dengan demikian yang
dimaksud amandemen ialah:
1. Menjadikan lain bunyi atau rumusan yang terdapat konstitusi atau UUD
2. Mebnambahkan sesuatu yang tidak atau belum terdapat dalam konstitusi atau UUD
3. Yang tercantum dalam konstitusi karena faktor-faktor tertinggidilaksanakan berbeda.
Jadi, mengamandemen UUD adalah mengubah UUD (Soetanto Soepiadhy. 2004:74-75)
Setidaknya dalam kaitannya dengan perubahan konstitusi ada 4 hal yang berkenaan dengan perubahan
konstitusi pada umumnya dan UUD 1945 khususnya keempat hal tersebut ialah:
1. Proses atau prosedur mekanisme
2. Sistem perubahannya
3. Bentuk hukum

21. 4. Matri muatan atau subtansi yang akan diubah. (Soetanto Soepiadhy. 2004:84-85).
C. Sifat Undang-Undang dasar negara republik indonesia 1945 yang berlaku pada kurun
waktu pertama
Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 yang disyahkan serta ditetapkan oleh panitia persiapan
kemerdekaan indonesia pada tanggal 18 agustus 1945, yang naskah rancangannya dipersiapakan oleh badan
penyelidak usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia, masih besifat sementara. Sifat kesementaraan ini
ternyata dari ketentuan pasal 3 kalimat pertama undang-undang dasar 1945 itu sendiri yang menentukan:
majelis permusyawaratan rakyat menetapkan undang-undang dasar.
Kecuali itu sifat kesementaraan undang-undang dasar 1945 tersebut juga dapat diketahui dari ketenmtuan aturan
tambahan ayat kedua undang-undang 1945 yang menentukan dalam enam bulan sesudah majelis
permusyawaratan rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetpkan undang-undang dasar.
Tetapi selama berlakunya undang-undang dasar 1945 dalam kurun waktu yang pertama yaitu dari tanggal 18
agustus 1945 sampai tanggal 27 desember1949 majelis permusyawartan tersebut belum pernah dibentuk.
Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang dasar 1945 majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas
anggota-anggota dewan perwakilan rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan –
golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi untuk terbentuknya majelis
permusyawaratan rakyat harus diselenggarakan terlebih dahulu pemilihan umum untuk memilih anggota dewan
perwakilan rakyat. Sedangkan untuk dapat melaksanakan pemilihan umum harus ada undang-undang tentang
pemilihan terlebih dahulu. Undang-undang belum ada karena badan pembentuknya, yaitu presiden dengan
persetujuan dewan perwakilan rakyat,dewan [erwakilan rakyat belum terbentuk.
Bahwa majerlis permusyawaratan rakyat anggota-anggotanya terdiri atas dewan perwakilan rakyat ditambah
utusan dari daerahdan golongan maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan
mempunyai wakil dalam majelis permusyawaratan rakyat, sehingga majelis itu akan betul-betul dianggap sebagai
penjelmaan seluruh rakyat indonesi.yang dimaksud dengan golongan ialah badan koperasi,serikat sekerja dan
lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aturan jaman. Berhubung dengan anjuran
mengadakan sistem kooperasi dalam ekonomi, maka ayat inin mengingat akan adanya golongan dalam badan
ekonomi.
Selanjutny dalam penelasan pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa badan yang akan besar jumlahnya bersidang
sedikitnya sekali dalam lima tahun. Dan boleh mengadakan lebih dari lima tahun dengan persidangan istimewa.
Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 tersebut yang mulai berlaku pada hari tanggal 18 agustus
1945 sampai hari tanggal 27 desember 1949 (kurun waktu pertama)kemudian diganti dengan konstitusi republik
indoneisia serikat tahun 1949.
D. Sekitar Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945
Menurut sejarah ketatanegaraan, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tepatnya
pada tanggal 18 Agustus 1945, mulailah berlaku Undang-undang Dasar Negara Republik yang pertama, yang
merupakan Keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya pada tanggal 18
Agustus 1945 tersebut. PPKI pada waktu itu juga disebut “Dokuritsu Zyunbi Iinkai”, yang beranggotakan semula
21 orang, kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan ditambah dengan 6 anggota. Keputusan Sidang PPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945, yang antara lain menetapkan berlakunya Undang-undang Dasar bagi Negara Kestuan
Republik Indonesia (NKRI), sebenarnya naskah rancangannya telah dibuat oleh lembaga lain yang bernama
Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) yang pada waktu itu juga bernama “Dokuritsu Zyunbi
Tjoosakai”. Jumlah anggota Badan tersebut semula 63 orang, satu di antaranya seorang Bangsa Jepang.
Kemudian ditambah dengan 6 orang anggota lagi yang kesemuanya Bangsa Indonesia.

22. BPUPKI tersebut dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan sempat mengadakan sidang dua kali. Pada sidangnya
yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945,dengan acara tentang Dasar Negara,
dan pada sidangnya yang kedua dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 antara lain berhasil
menyusun Rancangan Undang-undang Dasar beserta Pembukaannya. Setelah dapat berkarya dua hal tersebut
BPUPKI bubar.
Apabila ditelaah secara mendalam, tidak mungkin PPKI dapat menyelesaikan dalam arti, merancangkan,
merundingkan, dan menetapkan Undang-undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia, apabila Rancangannya
belum dibuat lebih dahulu oleh lembaga lain yaitu BPUPK. Meskipun Rancangannya sudah dibuat lebih dahulu,
namun dilihat dari segi waktu untuk menetapkan suatu undang-undang dasar negara, kesempatan itu adalah
sangat singkat. Sehingga tidak mustahil apabila dari diri PPKI sendiri melakukan introspeksi atau memawas diri,
bahwa Undang-undang Dasar yang dibuat serta dihasilkan itu, merupakan Undang-undang Dasar yang bersifat
sementara hal ini terungkapkan dari penegasan Ketua PPKI sendiri pada tanggal 18 Agustus 1945,Kecuali
kesempatan waktu yang ada pada PPKI tersebut dirasa terlalu singkat, tetapi juga ada perasaan pada PPKI
sendiri bahwa dirinya adalah tidak cukup representatif sebagai wakil Rakyat Indonesia untuk membuat suatu
Undang-undang Dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat sempurna.
Adanya perasaan bahwa dirinya tidak representatif untuk mewakili Rakyat Indonesia dari para anggota PPKI
tersebut, adalah hal yang wajar, karena dapatnya menjadi anggota lembaga tersebut bukan dari hasil suatu
pemilihan umum, melainkan hanya berdasarkan pengangkatan atau penunjukan.
Selain itu, berdasarkan pasal 3 UUD 1945 itu sendiri, lembaga yang berhak membuat atau menetapkan Undang-
undang Dasar yang definitif bagi NKRI adalah MPR. Menurut perhitungan pada waktu itu, dengan mendasarkan
diri pada Aturan Tambahan ayat UUD 1945, terbentuknya MPR meskipun masih bersifat sernentara tidak akan
memakan waktu lama seperti kenyataan yang dialami. Hal ini disebabkan karena semua potensi nasional
dicurahkan untuk menghadapi Tentara Sekutu (c.q. Tentara Inggris), dan kemudian melakukan Perang
Kemerdekaan atau Revolusi Fisik melawan Tentara Belanda dengan gerakan militernya yang dinamakan Perang
Kolonial pertama dan Perang Kolonial ke dua, sehingga Pemerintah dan Bangsa Indonesia pada sa’at itu tidak
mempunyai kesempatan lagi untuk memikirkan dan bertindak terhadap hal-hal yang dianggapnya kurang
langsung berkaitan dengan strategi mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara.
Pada waktu itu, Tentara Inggris tersebut bertindak atas nama Tentara Sekutu sebagai negara yang menang
perang dalam Perang Dunia kedua. Tugas sebenarnya Tentara Inggris tersebut adalah untuk melucuti dan
mengangkut kembali Balatentara Jepang yang ada di Indonesia ke negerinya. Namun ternyata dalam proses pen-
daratannya di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, Tentara Inggris tersebut mengijinkan Tentara Belanda
membonceng ikut mendarat di Bumi Indonesia, dengan tujuan untuk dapat menjajah kembali bekas tanah
jajahannya.
Sifat sementara yang ada pada UUD 1945 tersebut menjadi hapus, setelah Bangsa Indonesia sendiri bertekad
bulat untuk menjadikan UUD 1945 sebagaiUndang-undang Dasar NKRI yang definitif, setelah UUD 1945
berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
PPKI merupakan satu-satunya lembaga yang kegiatannya mempersiapkan Rakyat Indonesia untuk menegara dan
didirikan pada bulan-bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Pada saat Pemerintah dan Tentara Belanda menyerah kalah kepada Balatentara Jepang pada tanggal 9 Maret
1945 yang dilakukan oleh Jenderal Ter Pooten kepada Jenderal Balatentara Jepang Imamura, diKalijati
Bandung, Balatentara Pendudukan Jepang, mengisyukan bahwa kedatangannya di Kawasan Asia adalah untuk
membebaskan rakyat setempat dari telapak kaki penjajahan, termasuk pula Rakyat Indonesia (Hindia Belanda).
Karena itu pada mula pertamanya, Rakyat Indonesia oleh Balatentara Pendudukan Jepang dibiarkan
mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal tersebut bertujuan hanya untuk
mendapatkan rasa simpati dan bantuan tenaga dari Rakyat Indonesia, dalam usahanya melakukan ekspansi
kewilayahan untuk selanjutnya. Tetapi setelah Balatentara Jepang mendapatkan kemenangan di semua front
(garis depan pertempuran) sehingga hampir sebagian besar Kawasan Asia dapat direbutnya dari tangan Tentara

23. Sekutu, sehingga kedudukannya menjadi lebih kuat, maka rakyat Indonesia yang semula diperbolehkan
mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilarang atau tidak boleh
lagi mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Dengan kekalahan yang diderita oleh Tentara Jerman dan Italia di Eropa dan di Afrika , mengakibatkan kekuatan
Tentara Jepang di Asia menjadi lemah, sehingga daerah-daerah di Asia yang semula diduduki Tentara Jepang,
berangsur-angsur dapat direbut kembali oleh Tentara Sekutu, termasuk Pulau Tarakan Kalimantan, Pulau Biak
Irian Jaya. Situasi yang berbalik ini, ternyata merubah sikap Pemerintah Tentara Pendudukan Jepang kepada
Rakyat Indonesia, menjadi lebih lunak.
Hal tersebut tidak mengherankan, karena Balatentara Pendudukan Jepang mengambil hati Rakyat Indonesia
agar mau membantu Tentara Jepang dalam melakukan pertahanan terakhir terhadap Tentara Sekutu yang
makin lama makin mendesak posisi pertahanan Jepang. Pada medio tahun 1944 Rakyat Indonesia diperbolehkan
lagi mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dalam sidang
Parlemen Jepang ke 85 tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada
Rakyat Indonesia di kelak kemudian hari, apabila Perang Asia Timur Raya dapat diselesaikan dengan
memuaskan.
Setelah itu, pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun (hari Tentyosetu) Kaisar Jepang
Tenno Heika, oleh Pemerintah Jepang diumumkan bahwa akan dibentuk suatu badan yang pada waktu itu
dinamakan “Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai” atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPKI) dengan maksud untuk melakukan persiapan Indonesia Merdeka seperti yang telah diuraikan di atas.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta dan Dr. Radjiman pergi ke Saigon atas panggilan
Panglima Tertinggi Tentara Jepang untuk Asia Tenggara Jendral Terauchi,.untuk keperluan pembentukan PPKI,
dan pada tanggal 14 Agustus 1945 ke tiga utusan tersebut kembali ke Indonesia. Menurut rencana Pemerintah
Balatentara Jepang, PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI
akan memulai dengan sidang-sidangnya. Pemerintah Balatentara Jepang sendiri menurut rencana pada tanggal
24 Agustus 1945 akan menghadiahkan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia. Tetapi apa hendak dikata, pada
tanggal 14 Agustus 1945 Kaisar Jepang Tenno Heika berkapitulasi atau menyerah tanpa syarat kepada Sekutu,
setelah pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota-kota Hiroshima dan Nagasaki masing-masing dijatuhi born oleh
Angkatan Udara Sekutu.
Atas kekalahan pihak Jepang tersebut, maka Balatentara Pendudukan Jepang di Indonesia tidak lagi
bertanggung jawab atas niatnya untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia seperti yang
pernah direncanakan semula, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Rakyat Indonesia sendiri untuk
melaksanakannya. Berhubung dengan hal tersebut, maka permasalahan Kemerdekaan Indonesia diambil alih
sepenuhnya oleh Rakyat Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab yang disertai oleh semangat yang tinggi
dan berkobar-kobar.
Dengan bekal semangat dan tekad yang membaja dari Rakyat Indonesia maka PPKI setelah Proklamasi
Kemerdekaan melanjutkan perjuangannya untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh Bangsa Indonesia,
yaitu dengan sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, berhasil :
1. memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Moch. Hatta, hal ini sesuai dengan
pasal III Aturan Peralihan UUD 1945;
2. menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan
nama Undang-undang Dasar 1945.
Dengan telah berlakunya UUD 1945 sejak tanggal 18 Agustus 1945, maka berdasarkan pada pasal I Aturan
Peralihan UUD 1945, secara yuridis formal PPKI merupakan lembaga kenegaraan yang berkewajiban
menyelenggarakan perpindahan kekuasaan pemerintahan dari penguasa Balatentara Jepang kepada Pemerintah

24. Indonesia. Sesudah itu, PPKI mengadakan sidang yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan
menghasilkan lagi, dua keputusan, yaitu :
1. menetapkan adanya pembagian dua belas departemen (kementerian) pada Kabinet (Dewan Menteri)
Pemerintahan RI, yaitu :
1) Kementerian Dalam Negeri.
2) Kementerian Luar Negeri.
3) Kementerian Kehakiman.
4) Kementerian Keuangan.
5) Kementerian Kemakmuran.
6) Kementerian Kesehatan.
7) Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
8) Kementerian Sosial.
9) Kementerian Pertanahan.
10) Kementerian Penerangan.
11) Kementerian Perhubungan.
12) Kementerian Pekerjaan Umum.
2. menetapkan pembagian Wilayah Indonesia menjadi delapan Propinsi yang masing-masing dikepalai oleh
Gubernur, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan
Kalimantan.
Dalam sidangnya terakhir, yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI berhasil menetapkan :
a. tentang pembentukan Komite Nasional;
b. tentang Partai Nasional Indononesia; dan
c. tentang Badan Keamanan Rakyat (BKR)
PPKI, baik pada saat sebelum Proklamasi maupun sesudahnya, telah menunjukkan prestasinya yang sangat
berharga bagi kepentingan Indonesia Merdeka, tepat pada saat-saat Bangsa dan Negara sangat memerlukannya.
Hal ini terbukti dengan keputusan-keputusan yang diambil seperti tersebut di atas dalam rangka mengisi dan
mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
Setelah sidangnya yang ke tiga tersebut, PPKI bubar dan para anggotanya menjadi anggota Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP).

25. Pengaruh kuat dari perjuangan kebangsaan Rakyat Indonesia untuk menegara, yang ternyata menjiwai makna
Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang pertama (pada sa’at itu ada yang menyebut dengan nama Undang-
undang Dasar Proklamasi), yang sekarang lebih dikenal dengan nama Undang-undang Dasar 1945 tersebut,
dapat ditemukan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, antara lain seperti di bawah ini.
a. Pada alinea pertama menunjukkan bahwa Rakyat Indonesia pernah mengalami nasib dengan penderitaan
yang sangat berat akibat dari penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan yang
dilakukan oleh bangsa lain.
b. Alinea kedua menunjukkan bahwa, pada waktu-waktu sebelumnya Rakyat Indonesia sudah meiakukan
perjuangan kebangsaan atau perjuangan kemerdekaan (karena bertujuan mendirikan negara merdeka) yang
telah berpuluhpuluh tahun lamanya untuk menuju ke Indonesia Merdeka, namun masih dalam perjalanan. Baru
pada saat itu perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara
Indonesia.
c. Alinea ketiga menunjukkan bahwa kehidupan Rakyat Indonesia adalah bersifat religius, karena itu
kemerdekaan Negara Indonesia yang diperolehnya tersebut, adalah atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha
Kuasa.
d. Pada alinea keempat ini, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut.
1) Negara yang dibentuk adalah negara kesatuan.
Hal ini mengingat bahwa dengan negara-negara kecil, yang saling bermusuhan, akan mudah dikalahkan satu-
persatu oleh negara asing.
2) Tantangan yang perlu segera diatasi ialah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Hal ini perlu ditegaskan, mengingat Rakyat Indonesia sebelum merdeka hidup dalam suasana kemelaratan, dan
tingkat kecerdasan serta pendidikannya sangat rendah, akibat dari penjajahan yang dialami.
3) Negara Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat.
Sebagian besar Rakyat Indonesia menolak gagasan feodalisme dan tidak menyukai pemerintahan yang
diktatorik, seperti halnya Pemerintah Kerajaan Jepang yang bersifat fasis, yang sedang melakukan penindasan
terhadap Rakyat Indonesia.
4) Falsafah dan Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Rakyat Indonesia menolak gagasan Demokrasi
Liberal yang kebanyakan dianut oleh negara-negara yang berfaham liberal, dan juga tidak menyukai gagasan
Demokrasi Sentralistik yang dianut oleh negara-negara yang berfaham Komunis.
Demokrasi Pancasila di bidang politik mempunyai kekhususan yaitu dalam mengambil keputusan didasarkan
kepada musyawarah untuk ,nufakat, hal ini sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
E. Sejarah Perkembangan UUD 1945
Penjelasan umum Undang-undang dasar 1945, istilah Undang-Undang dasar dipergunakan untuk menyebut atau
menunujuk pengertian hukum dasar. Pada penjelasan tersebut pada angka I tentang UUD, sebagian dari hukum
dasar, antara lain dikatakan bahwa “undang-undang dasar suatu Negara ialah hanya sebagaian dari
hukumnyadari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang dasar ialah hokum dasar yang tertulis, sedangkan
disampingya undang undang dasar itu berlaku juga hokum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan aturan dasar
yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis”
Negara republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 agustus 1945, tentang adanya undang-undang dasar,
kiranya dapat dikatakan bahwa karena adanya keinginan daripada pembentuk Negara yangv untuk menjamin

26. adanya cara penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam bentuk yang permannenyang tetap dan dapat
diterima oleh rakyatnya, yang menyebabkan dibentuknya undang-undang.
Sejarah Tatanegara Republik Indonesia telah mencatat bahwa sejak Negara Republik Indonesia diproklamasikan
pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, sudah tiga Undang-Undang Dasar pernah berlaku dan
digunakan sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. Adapun tiga Undang-Undang Dasar itu
ialah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dalam berita Republik Indonesia tahun II (1945) No. 7., halaman
45 sampai 48, berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1950; kemudian berlaku kembali sejak 5
Juli 1959 sampai sekarang.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1950,
berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
3. Undang-Undang Dasar sementara yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 56 tahun 1950 sebagai
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950, yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
Jadi dalam sejarah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai perkembangan yang istimewa jika
dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar lain yang pernah berlaku di Indonesia. Keistimewaannya itu
diantaranya, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku yang pertama kali setelah Negara Republik Indonesia
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat
berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950) tidak berarti
bahwa UUD 1945 tidak berlaku lagi. Ia tetap berlaku, malahan Undang-Undang ini memakai dengan dua
konstitusi, yaitu UUD 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diadakan penahapan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945
sebagai berikut:
1. Tahap pertama : 18 Agustus 1945-27 Desember 1949.
2. Tahap kedua : 27 Desember 1949-17 Agustus 1950.
3. Tahap ketiga : 5 Juli 1959-sekarang.
F. Proses Perumusan Dasar Negara Indonesia dan Sejarah Pengesahan Pembukaan UUD 1945
Setelah kita amati secara teliti, historis penyusunan UUD 1945 memiliki karakteristik yang berbeda dengan
ketika disusunannya UUD 1945. Rancangan pembukaan disusun dengan aktivitas historis yang sangat unik,
seperti Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam
pasal-pasalnya. Secara yuridis (hukum), pembukaan (preambule) berkedudukan lebih tinggi dari pada UUD 1945
karena ia berstatus sebagai pokok kaidah fundamental (mendasar) daripada Negara Indonesia, sifatnya abadi,
tidak dapat diubah oleh siapapun walaupun oleh MPR ataupun dengan jalan hukum, oleh karena itu bersifat
imperatif.
Historis penyusunan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 secara kronologis dapat digambarkan yaitu Tanggal
7 September 1944 adalah janji politik Pemerintahan Balatentara Jepang kepada Bangsa Indonesia, bahwa
Kemerdekaan Indonesia akan diberikan besok pada tanggal 24 Agustus 1945. Yang dilatar belakangi Balatentara
Jepang menjelang akhir 1944, menderita kekalahan dan tekanan dari tentara sekutu. Juga tuntutan dan desakan
dari pemimpin Bangsa Indonesia. Tanggal 29 April 1945 pembentukan BPUPKI oleh Gunswikau (Kepala
Pemerintahan Balatentara Jepang di Jawa). Badan ini bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai
persiapan kemerdekaan Indonesia, dan beranggotakan 60 orang terdiri dari para Pemuka Bangsa Indonesia yang
diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat.

27. Dasar-dasar pikiran disusunnya Rancangan Pembukaan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar dapat kita dapati
dengan memeriksa kembali jalannya persidangan BPUPKI yang secara kronologis nanti kita bahas pada bab
berikutnya. Dipembahasan ini, kami akan tampilkan secara sistematis cara kerja yang ditempuh oleh BPUPKI.
Adapun cara kerja yang ditempuh oleh BPUPKI dalam penyusunan Rancangan Pembukaan UUD 1945 sebagai
Hukum Dasar Negara ada 2 (dua) fase, yaitu :
1. Pase Penyusunan (Perumusan).
2. penyusunan konsep Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka yang kemudian disahkan sebagai
Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka.
3. penyusunan Konsep Rancangan Preambule Hukum Dasar yang kemudian diserahkan menjadi
Rancangan Preambule Hukum Dasar.
penyusunan hal-hal yang lain, seperti :
1. Rancangan pernyataan Indonesia Merdeka.
2. Rancangan Ekonomi dan Keuangan.
3. Rancangan Bagian Pembelaan Tanah Air.
4. Bentuk Negara.
5. Wilayah Negara.
Pengesahan
Pengesahan Rancangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan Rancangan Preambule Hukum Dasar (yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta) dengan
beberapa perubahan (amandemen) sebagai pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Menetapkan Rancangan Hukum Dasar Negara Republik Indonesia setelah mendapat beberapa
perubahan sebagai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menetapkan berdirinya Komite Nasional.
Jadi, Ide disusunnya suatu konsep Rancangan Preambule Hukum Dasar timbul dalam Rapat-rapat Gabungan
tanggal : 22 Juni 1945. Didalam Rapat Gabungan itu, selanjutnya akan terbentuk Panitia Delapan dan Panitia
Sembilan.
G. Proses Perumusan dan Pengesahan Sila-sila Pancasila dan UUD 1945
1. Perumusan Sila-Sila Pancasila
Pada awal mula Perumusan (penyusunan) Sila-sila Pancasila adalah sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29
Mei s/d 1 Juni 1945 dengan Acara Sidang Mempersiapkan Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Tanggal
29 Mei 1945 : Prof. Mr. H. Moh. Yamin (berpidato), mengajukan saran/usul yang disiapkan secara tertulis, yang
berjudul “Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” . Lima Azas dan Dasar itu adalah sebagai
berikut :
a) Peri Kebangsaan.
b) Peri Kemanusiaan.
c) Peri Ketuhanan.
d) Peri Kerakyatan.

28. e) Kesejahteraan Rakyat.
Disamping itu juga beliau melampirkan “Konsep Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”.
Rumusan konsep Dasar Negara itu adalah :
a) Ketuhanan Yang Maha Esa.
b) Kebangsaan Persatuan Indonesia.
c) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
e) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun Keputusan belum mendapat kesepakatan. Sementara itu dari golongan islam dalam sidang BPUPKI
mengusulkan juga konsepsi Dasar Negara Indonesia Merdeka ialah Islam.akhirnya Keputusan tidak mendapat
kesepakatan. Dan Tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di gedung Chuuco Sangi In berpidato dan
menguraikan tentang teori Negara secara yuridis, berdirinya Negara, bentuk Negara dan bentuk pemerintahan
serta hubungan antara Negara dan Agama. Prof. Mr. Muh Yamin, menguraikan tentang daerah Negara
Kebangsaan Indonesia atas tinjauan yuridis, histories, politik, sosiologis, geografis dan konstitusional yang
meliputi seluruh Nusantara Raya. Dan juga P. F. Dahlan, menguraikan masalah golongan Bangsa Indonesia,
peranakan Tionghoa, India, Arab dan Eropa yang telah turun temurun tinggal di Indonesia. Drs. Muh. Hatta,
menguraikan tentang bentuk Negara Persatuan Negara Serikat dan Negara Persekutuan, juga hubungan negara
dan agama serta Negara Republik ataukah Monarki. Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno, berpidato dan
mengusulkan tentang “Konsepsi Dasar Falsafah Negara Indonesia Merdeka” yang diberi nama Pancasila dengan
urutan sebagai berikut :
a) Kebangsaan Indonesia.
b) Peri Kemanusiaan (Internasionalisme).
c) Mufakat Demokrasi.
d) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Rumusan pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945;
Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, Pembukaan UUD 1945 pada
tanggal 18 Agustus 1945, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh
Rakyat Indonesia. Mukaddimah Konstitusi RIS dan UUD 1950, KeTuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan,
Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial.
Setelah diadakan rapat dan diskusi, maka telah disepakati berdasarkan sejarah perumusan dan pengesahannya,
yang shah dan resmi menurut yuridis menjadi Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila seperti tercantum
didalam Pembukaan UUD 1945. Yaitu 18 Agustus 1945 sampai 1 Juni 1945 merupakan proses menuju
pengesahannya.

29. 1. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
Pada perumusan/penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya diawali oleh beberapa tahap
penyusunan, yaitu pembukaan/mukaddimah.
Didalam hasil rapat Gabungan 22 Juni 1945, maka sebagai keputusan yang keempat ialah dibentuknya Panitia
Kecil Penyelidik Usul-usul (Perumusan Dasar Negara/Mukaddimah) yang terdiri dari 9 anggota (Panitia
Sembilan). Adapun dalam rapat tersebut, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan Konsep Rancangan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945, yang berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan
Republik Indonesia. lima azas dan dasar itu adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ke-Tuhanan, peri
kerakyatan, keadilan sosial (kesejahteraan sosial) Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan Konsep
Rancangan Pembukaan UUD 1945 diawali dengan “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang”.
Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan juga telah berhasil merumuskan konsep Rancangan Preambule
Hukum Dasar. Akan tetapi, pada alenia ke-empat para peserta sidang belum ada yang setuju.
1. H. Rancangan Preambule Hukum Dasar
Pada sidang ini Drs. Muhammad hatta menyampaikan hasil keputusan rapat BPUPKI tentang perumusan UUD
1945, yang berbunyi sebagai berikut:
Mukaddimah
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selamat
sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat,
adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Hukum Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada : Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Selanjutnya,Ir. Soekarno memberikan saran untuk mengubah Mukaddimah menjadi Pembukaan. Anggota Ki.
Bagoes Hadikoesoemo memberikan saran untuk menghapus dasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab,
menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ir. Soekarno, selanjutnya merevisi kata Hukum Dasar Negara
Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Dan masih banyak lagi saran yang disampaikan oleh anggota rapat PPKI. Akan tetapi, disini kami hanya
menampilkan pendapat mereka-mereka yang diterima saja. Maka sempurnahlah isi dari Undang-Undang Dasar
1945 itu yang berbunyi sebagai berikut :
Pembukaan
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

30. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selamat
sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat,
adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada : Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Batang tubuh UUD 1945
Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi mengumumkan dan secara konkrit membentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang Pleno PPKI dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 jam 11.30, mempunyai
acara untuk membahas Rancangan Hukum Dasar (termasuk Rancangan Preambule Hukum Dasar) untuk
ditetapkan Undang-Undang Dasar atas kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sebelum sidang Pleno dimulai atas tanggung jawab ketua PPKI ditambah 6 orang anggota baru untuk mewakili
golongan-golongan yang belum terwakili dalam keanggotaan PPKI yang lama (hasil tunjukan Pemerintah
Jepang). Adapun keenam orang anggota baru itu adalah :
1. RTA Wiranata Kusumah, wakil golongan islam dan golongan menak Jawa Barat.
2. Ki. Hajar Dewantara, wakil golongan Taman Siswa, dan golongan Nasional dan Jawa Tengah.
3. Mr. Kasman Suryadimejo, wakil golongan Peta.
4. Mr. Akhmad Subarjo, wakil golongan pemuda.
5. Sayuti Malik, wakil golongan kiri.
6. Mr. Iwa Koesoema Sumantri, wakil golongan kiri.
..........................
IPS, Perjuangan mempersiapkan kemerdekaan
Indonesia

31. Gambar: Pembukaan sidang BPUPKI (Dokuritsu Zumbi Coosakai).
BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk yang
diperlukan untuk negara merdeka seperti dasar negara.
Gambar: Suasana sidang PPKI yang dipimpin
oleh Ir. Soekarno.
A. Pendahuluan
Pengalaman pahit hidup di bawah penjajahan bangsa asing menjadikan
bangsa Indonesia bertekad merebut kemerdekaan. Perjuangan mewujudkan
kemerdekaan dilakukan dengan perjuangan fisik dan melalui organisasi
modern. Tanda-tanda terwujudnya cita-cita rakyat Indonesia untuk
merdeka mulai tampak ketika Jepang terdesak oleh kekuatan Sekutu.
Kesempatan untuk memerdekakan diri benar-benar datang ketika terjadi

32. kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jepang telah menyerah kepada Sekutu,
sementara Sekutu belum tiba di Indonesia. Kesempatan emas ini
digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Sekitar tiga bulan sebelum proklamasi, wakil-wakil bangsa Indonesia telah
berusaha merumuskan dasar bagi negara Indonesia merdeka.
Dalam bab ini kamu akan belajar tentang perjuangan mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia. Setelah mempelajari bab ini diharapkan kamu
memiliki kemampuan sebagai berikut.
1. Menyebutkan tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan.
2. Menceitakan perjuangan para tokoh mempersiapkan kemerdekaan.
3. Menyebutkan proses perumusan dasar Negara Indonesia.
4. Menampilkan perilaku menghargai hasil perjuangan para tokoh mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia.
B. Persiapan Kemerdekaan dan Proses
Perumusan Dasar Negara
Kemerdekaan telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak lama.
Hal ini nyata dari perjuangan para pahlawan untuk mengusir penjajah
dari bumi pertiwi. Pada kongres Pemuda kedua tahun 1928, telah jelas
arah pergerakan kebangsaan Indonesia. Banyak organisasi kebangsaan
mempunyai tujuan mewujudkan Indonesia merdeka.
Ketika Jepang terdesak dalam perang Asia Timur Raya, tokoh-tokoh
pergerakan semakin giat mempersiapkan kemerdekaan. Golongan muda
dan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meskipun
mereka berbeda pendapat mengenai cara dan waktu memproklamasikan
kemerdekaan. Kita akan membahasa usaha-usaha mempersiapkan
kemerdekaan dan perumusan dasar negara.
1. Usaha mempersiapkan kemerdekaan
Secara resmi persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan Badan Penyelidik
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Mari kita bahas keduanya.
a. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI
Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September
1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak,
sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan
cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut rakyat Indonesia
sebagai penyerbu negara mereka. Pada tanggal 1 Maret 1945,
Pemerintah Militer Jepang di Jawa, Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Coosakai.
BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk
mendirikan negara Indonesia merdeka.
BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan
ulang tahun kaisar Jepang. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk
menjadi ketua didampingi dua orang ketua muda, yaitu R.P Suroso dan
Ichibangase. Selain menjadi ketua muda, R.P. Suroso juga diangkat menjadi
kepala kantor tata usaha BPUPKI dibantu Toyohiko Masuda dan Mr. A.G.
Pringgodigdo. Tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus
upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangiin
(Gedung Pancasila sekarang). Berikut ini daftar nama anggota-anggota
BPUPKI.
SUSUNAN KEANGGOTAAN BPUPKI
Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman
Wedyodiningrat
Ketua Muda : R.P. Suroso
Ketua Muda : Itibangase Yosio
Anggota:
1. Ir. Sukarno
2. Mr. Muh Yamin
3. Mr. Dr. R. Kusuma Atmaja
4. R. Abdulrahim Pratalykrama
5. M. Aris
6. Ki Hajar Dewantara
7. R.A.A. Wiranatakusuma
8. Munandar
9. Oei Tiang Tjoei
10. Drs. Moh. Hatta
11. R.M. Margono Joyohadikusumo
12. K.H. Abdul Halim
13. K.H. Masykur
14. R. Sudirman

33. 15. Prof. Dr. P. A. H. Jayadiningrat
16. Ki Bagus Hadikusumo
17. B. P. H. Bintoro
18. A. K. Muzakir
19. B. P. H. Puruboyo
20. Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso
21. R. M. T. A. Suryo
22. R. Ruslan Wongsokusumo
23. Mr. Susanto
24. Ny. R.S.S. Sunarjo Mangunpespito
25. Dr. R. Buntaran Martoatmo jo
26. Liem Kun Hian
27. Mr. J. Latuharhary
28. Mr. R. Hindromartono
29. R. Sukarjo Wiryopranoto
30. Haji Ah. Sanusi
31. A. M. Dasaad
32. Mr. Tan Eng Hoa
33. Oei Tjong Hauw
34. H. Agus Salim
35. M. Sutarjo Kartohadikusumo
36. Ir. R. M. P. Surahman Cokroadisuryo
37. R.A.A. Sumitro Kolopaking Purbonegoro
38. K.R.M.T.H. Wuryaningrat
39. Mr. Achmad Subarjo
40. Prof. Dr. Asikin Wijayakusuma
41. Abikusno Cokrosuyoso
42. Parada Harahap
43. Mr. R.M. Sartono
44. K.H.M. Mansur
45. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat
46. Prof. Mr. Dr. Supomo
47. Prof.Ir. R. Rooseno
48. Mr. R. Singgih
49. Mr. Suwandi
50. K.H.A. Wahid Hasyim
51. P. F. Dahler
52. Dr. Sukiman
53. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro
54. R. Oto Iskandardinata
55. A. Baswedan
56. Abdul Kadir
57. Dr. Samsi
58. Mr. A.A. Maramis
59. Mr. R. Samsudin
60. Mr. R. Sastromulyono
Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang resmi, yaitu:
1. Sidang resmi pertama
Sidang resmi pertama berlangsung lima hari, yaitu 28 Mei sampai 1
Juni 1945. Pada masa sidang resmi pertama ini, dibahas dasar negara.
Banyak anggota sidang yang memberikan pandangannya tentang bentuk
negara dan dasar negara. Masa sidang pertama BPUPKI ini dikenang
dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila. Seluruh anggota BPUPKI
yang berjumlah 62 orang ditambah 6 anggota tambahan berkumpul
dalam satu ruang sidang.
b. Sidang resmi kedua
Sidang resmi kedua berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang ini
membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan
undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara,
pendidikan dan pengajaran. Pada termin ini, anggota BPUPKI dibagibagi
dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia yang terbentuk antara
lain Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai Sukarno), Panitia
Pembelaan Tanah Air (diketuai Abikusno Cokrosuyoso), dan Panitia
Ekonomi dan Keuangan (diketuai Mohammad Hatta).
Di antara dua sidang resmi itu, berlangsung pula sidang tidak resmi
yang dihadiri 38 orang. Sidang yang dipimpin Bung Karno ini membahas
rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dibahas
pada sidang resmi kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945).
b. Persiapan kemerdekaan oleh PPKI
Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945
dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas

34. mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan
bagi negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 21 orang.
Adapun yang ditunjuk sebagai ketua adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil
ketuanya Drs. Moh Hatta. Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subarjo.
Kemudian, anggota PPKI ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu Wiranatakusumah,
Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik,
Iwa Kusumasumantri, dan Ahmad Subarjo.
Ketika PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin
memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad
dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Golongan muda menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan
tanpa kerja sama dengan Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan
dalam rapat PPKI. Ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI
adalah badan bentukan Jepang. Di lain pihak PPKI adalah badan yang ada
untuk menyiapkan hal-hal yang perlu bagi suatu negara. Dalam suasana
seperti inilah PPKI bekerja sebagai badan
yang bertugas menyiapkan ketatanegaraan
Indonesia Baru.
PPKI baru dapat bersidang sehari setelah
proklamasi kemerdekaan. Selama
terbentuk PPKI melakukan beberapa kali
sidang.
1. Sidang pertama dilaksanakan tanggal
18 Agustus 1945, di Gedung Kesenian
Jakarta. Pada sidang ini dihasilkan
beberapa keputusan penting yang
menyangkut kehidupan ketatanegaraan
serta landasan politik bagi bangsa
Indonesia yang merdeka, yaitu:
a. mengesahkan UUD1945 setelah
mendapat beberapa perubahan
pada pembukannya,
b. memilih presiden dan wakil presiden,
yakni Ir. Sukarno dan Drs.
Moh. Hatta,
c. menetapkan bahwa Presiden untuk
sementara waktu akan dibantu
oleh sebuah Komite Nasional.
2. Sidang kedua dilakukan pada hari berikutnya,
tanggal 19 Agutus 1945.
Sidang hari kedua ini menghasilkan
keputusan:
a. membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya
(menteri),
b. menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi
delapan provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya,
c. memutuskan agar tentara kebangsaansegera dibentuk.
3. Sidang ketiga (20 Agustus 1945) PPKI membahas tentang Badan Penolong
Keluarga Korban Perang. Sidang ketiga PPKI menghasilkan
delapan pasal ketentuan. Salah satu pasalnya, yakni pasal 2 berisi
tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
4. Sidang keempat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas
tentang:
a. Komite Nasional
b. Partai Nasional
c. Badan Keamanan Rakyat.
Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidatonya
menyatakan berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia
(KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Sejak dibentuknya lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, berakhirlah
tugas PPKI.
PPKI sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia. Walaupun
kelompok muda menganggap PPKI sebagai lembaga buatan Jepang,
peran dan jasa badan ini tidak boleh kita lupakan. Anggota PPKI telah
menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaikbaiknya.
Sampai akhirnya PPKI dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan
bagi negara Indonesia yang baru saja berdiri.
Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia
(PPKI)

35. Ketua : Ir. Sukarno
Wakil : Drs. Moh. Hatta
Anggota :
1. Supomo
2. Radjiman
3. Suroso
4. Sutarjo
5. W. Hasyim
6. Ki Bagus Hadikusumo
7. Oto Iskandardinata
8. Abdoel Kadir
9. Suryohamijoyo
10. Puruboyo
11. Yap Tjwan Bing
12. Latuharhary
13. Dr. Amir
14. Abd. Abbas
15. Muh. Hassan
16. Hamidhan
17. Ratulangie
18. Andipangeran
19. I Gusti Ktut Pudja
Atas wewenang dan tanggung
jawab sendiri sebagai proklamator
Sukarno-Hatta mengangkat 9 anggota
baru, yaitu:
1. R.A.A Wiranatakusuma
2. Ki Hadjar Dewantara
3. Mr. Kasman Singodimejo
4. Sajuti Melik
5. Iwa Kusuema Sumantri
6. Achmad Subarjo
7. Sukarni
8. Khaerul Saleh
9. Adam Malik
Namun, Sukarni, Khaerul Saleh,
dan Adam Malik menolak pengangkatan
itu karena PPKI dianggap
sebagai buatan Jepang.
2. Perumusan dasar negara
Perumusan dasar negara untuk negara Indonesia yang akan berdiri
dilakukan oleh BPUPKI. Mengapa sebuah negara perlu dasar? Bagaimana
proses perumusan dasar negara kita? Mari kita bahas lebih lanjut.
a. Perlunya perumusan dasar negara
Seperti sebuah rumah, negara memerlukan dasar atau landasan. Dasar
yang kokoh memungkinkan rumah berdiri dengan mantap. Di atas dasar
itulah, sebuah negara melakukan pembangunan menuju masyarakat makmur.
Di atas dasar itulah kehidupan negara diatur dan diarahkan.
Mengingat begitu besar peran dasar negara bagi kelangsungan hidup
suatu negara, maka dasar negara harus dirumuskan dan ditetapkan. Halhal
yang menjadi alasan mengapa suatu dasar negara perlu dirumuskan,
antara lain:
1. Nilai-nilai kepribadian bangsa perlu dirumuskan secara resmi.
Semua bangsa di dunia ini mempunyai nilai-nilai kepribadian luhur.
Nilai-nilai itu telah dihayati dari zaman ke zaman sebagai pandangan
dan penghayatan hidup. Namun, nilai-nilai itu belum nyata jika belum
dirumuskan secara resmi. Nilai-nilai Pancasila seperti pengakuan adanya
Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bela negara,
musyawarah, hidup bersama dalam perbedaan, dan nilai-nilai lainnya
telah ada sejak dahulu. Dengan perumusan dasar negara nilai-nilai itu
diakui secara resmi.
2. Negara memerlukan dasar untuk melangkah maju.
Negara membutuhkan dasar untuk melandasi semua kegiatan kenegaraan
yang akan dibuatnya. Semua kegiatan negara akan mendapatkan
dasarnya jika sudah ada dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan.
b. Perumusan dasar negara Indonesia
Dasar negara menjadi salah satu agenda pembicaraan sidang pertama
BPUPKI. Selama sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal
28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ada tiga tokoh yang menawarkan konsep
dasar negara, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir.
Sukarno.

36. 1. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. M. Yamin menawarkan lima asas dasar
Negara Republik Indonesia sebagai berikut:
a. Peri Kebangsaan.
b. Peri Kemanusiaan.
c. Peri Ketuhanan.
d. Peri Kerakyatan.
e. Kesejahteraan yang berkebudayaan.
2. Dua hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo,
mengajukan dasar-dasar negara sebagai berikut:
a. Persatuan.
b. Kekeluargaan.
c. Keseimbangan lahir dan batin.
d. Musyawarah.
e. Keadilan rakyat.
3. Ir. Sukarno mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat BPUPKI
tanggal 1 Juni 1945. Selain mengusulkan konsep dasar negara, Bung
Karno juga mengusulkan nama bagi dasar negara yaitu Pancasila.
Berikut ini lima dasar yang diusulkan oleh Bung Karno.
a. Kebangsaan Indonesia.
b. Internasionalisme atau perikemanusiaan.
c. Mufakat atau demokrasi.
d. Kesejahteraan sosial.
e. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Setelah sidang pada tanggal 1 Juni 1945 itu, BPUPKI memasuki masa
jeda. Sampai dengan saat itu belum ada rumusan dasar negara. Yang ada
hanyalah usulan dasar negara Indonesia. Sebelum masuk masa jeda itu
telah terbentuk sebuah panitia kecil yang diketuai Ir. Sukarno, dengan
anggota Drs. Mohammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasjim,
Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, M. Yamin, dan A. A. Maramis.
Panitia kecil ini bertugas menampung saran dari anggota BPUPKI.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan pertemuan dengan
38 anggota BPUPKI. Bung Karno menyebut pertemuan itu sebagai
“rapat pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota BPUPKI.” Pertemuan
itu menampung suara-suara dan usul-usul lisan dari anggota BPUPKI.
Dalam pertemuan itu juga dibentuk Panitia Kecil lain, yang beranggota
sembilan orang. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Anggota
Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. M. Yamin,
Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wahid Hasyim,
H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Mereka menghasilkan suatu
rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan
negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu disepakati dan ditandatangani
bersama oleh anggota Panitia Sembilan. Rumusan Panitia Sembilan
itu kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.
Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu berbunyi:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perumusan terakhir dasar negara dilakukan pada persidangan BPUPKI
tahap kedua, yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Pada kesempatan
itu, dibahas rencana UUD, termasuk pembukaan (preambule) oleh Panitia
Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno. Dalam
rapat tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyetujui
isi preambule yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia ini kemudian
membentuk “Panitia Kecil Perancang Undang Undang Dasar” yang
diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo dengan anggota Mr. Wongsonegoro,
Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, Mr. R. P. Singgih, H. Agus Salim,
dan dr. Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya
oleh sebuah “Panitia penghalus bahasa” yang terdiri dari Husein
Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Panitia ini juga bertugas menyempurnakan
dan menyusun kembali rancangan undang-undang dasar yang
sudah dibahas itu.
Pembukaan serta batang tubuh rancangan UUD yang dihasilkan
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, sebelum disahkan
Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta rumusan Panitia
Sembilan mengalami perubahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, seorang
opsir angkatan laut Jepang menemui Drs. Mohammad Hatta. Opsir

37. itu menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh rakyat Indonesia bagian
Timur atas kata-kata “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dalam Piagam Jakarta. Sebelum rapat
PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta dan Ir. Sukarno meminta
empat tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman
Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hassan untuk membicarakan hal
tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari perdebatan panjang dalam
rapat PPKI. Akhirnya mereka sepakat kata-kata yang menjadi ganjalan bagi
masyarakat Indonesia Timur itu diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha
Esa.”
Dengan demikian, rumusan dasar negara yang resmi bukan rumusanrumusan
individual yang dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Prof.
Dr. Mr. Supomo, maupun Ir. Sukarno. Dasar negara yang resmi juga bukan
rumusan Panitia Kecil. Pancasila Dasar Negara yang resmi adalah rumusan
yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan itu berbunyi,
sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. Tokoh-tokoh Persiapan Kemerdekaan
1. Mengenal tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan
Ada banyak tokoh yang berperan dalam usaha persiapan kemerdekaan.
Tentu saja kita tidak akan dapat membahas semua tokoh dan perannya
dalam persiapan kemerdekaan. Berikut ini akan dibahas beberapa tokoh
persiapan kemerdekaan, yaitu:
a. Ir. Sukarno (1901-1970)
Sukarno dilahirkan tanggal 6 Juni 1901. Beliau menjadi tokoh penting
dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928 beliau mendirikan
Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1930-an, karena perjuangannya
beliau sering masuk penjara dan harus menjalani hidup di pengasingan.
Menjelang kemerdekaan, beliau menjadi anggota BPUPKI dan menjadi
ketua PPKI. Sumbangan pemikiran dan perannya dalam kedua badan ini
sangat menonjol. Pada tanggal 1 Juni 1945 beliau menyampaikan usul
dasar-dasar negara dalam sidang BPUPKI. Beliau juga yang mengusulkan
nama Pancasila bagi dasar negara Indonesia.
Bersama dengan Bung Hatta, sebagai wakil rakyat Indonesia beliau
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948 bersama
dengan para pemimpin bangsa Indonesia lainnya, beliau diasingkan ke
Bangka. Pada tahun 1949 beliau dipulangkan ke Yogyakarta dan dipilih
menjadi presiden RIS.
Beliau menyerahkan pemerintahan kepada Jenderal Suharto pada
tanggal 20 Februari 1967. Pada tanggal 21 Juni 1970 beliau wafat di Rumah
Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta setelah menderita sakit ginjal
agak lama. Bung Karno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
b. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (1879-1952)
Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
adalah seorang dokter dan tokoh pergerakan.
Peran beliau sangat menonjol menjelang
kemerdekaan Indonesia. Khususnya ketika
bangsa kita sedang merumuskan dasardasar
negara.
Beliau masuk Budi Utomo sejak organisasi
itu berdiri. Beliau termasuk anggota
Volksraad angkatan pertama ketika lembaga
ini dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda
pada tahun 1918. Beliau menjadi anggota
Volksraad hingga tahun 1931. Pada zaman
pendudukan Jepang, beliau menjadi anggota
Dewan Pertimbangan Daerah Madiun, kemudian
ditarik ke pusat menjadi anggota
Dewan Petimbangan Pusat. Setelah Putera
terbentuk, beliau duduk dalam Majelis Pertimbangan.
Puncak peranannya terjadi ketika
beliau menjadi ketua BPUPKI menjelang
kemerdekaan Indonesia.
Gambar 7.6 Dr. K.R.T. Radjiman
Wedyodinngrat, Ketua BPUPKI.

38. Sumber: Risalah Sidang BPUPKI-PPKI
c. Prof. Dr. Mr. Supomo (1903-1958)
Supomo dilahirkan di Sukoharjo, Solo. Setelah tamat dari Sekolah
Tinggi Hukum, beliau melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda,
dan memperoleh gelar doktor di sana. Sekembalinya di tanah air, beliau
bekerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Supomo terpilih menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Beliau sangat berperan
dalam perumusan UUD 1945. Sebagai seorang ahli hukum, beliau
menjadi anggota tim perumus Undang-Undang Dasar. Beliau juga mengusulkan
dasar-dasar negara pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Setelah
Indonesia merdeka, beliau menjadi menteri kehakiman. Sesudah
pengakuan kedaulatan (1949) beliau kembali menduduki jabatan itu.
Beliau terlibat aktif dalam dunia pendidikan. Beliau merintis pendirian
Universitas Gajah Mada dan menjadi salah satu guru besar dalam universitas
tersebut. Beliau juga pernah menjabat rektor Universitas Indonesia.
d. Mohammad Hatta (1902-1980)
Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Ketika menjadi
mahasiwa di Belanda beliau sudah aktif dalam gerakan mahasiswa nasionalis.
Sepulang dari Belanda beliau bergabung dengan PNI. Tahun 1934
beliau ditangkap dan dimasukkan penjara kemudian dibuang ke Digul.
Menjelang kemerdekaan, beliau terpilih menjadi anggota BPUPKI.
Perannya sangat besar. Beliau masuk dalam Panitia Sembilan yang menghasilkan
Piagam Jakarta. Bersama dengan Bung Karno, beliau memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka beliau mendampingi
Bung Karno menjadi wakil presiden.
Pada tahun 1956 beliau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Setelah itu, beliau mengabdikan diri sebagai guru besar ilmu ekonomi di
Universitas Indonesia. Setelah pemerintahan Bung Karno runtuh beliau
diangkat menjadi penasihat khusus dan beberapa kali menjadi ketua misi
internasional. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980.
e. Muhammad Yamin (1903 - 1962)
Muhammad Yamin adalah seorang ahli hukum, tokoh pergerakan kemerdekaan,
penyair angkatan Pujangga Baru, dan penggali sejarah Indonesia.
Sejak muda beliau sudah berkecimpung dalam kegiatan organisasi.
Bersama Bung Hatta ia mendirikan Jong Sumatranen Bond. Dalam gerakan
politik ia mula-mula bergabung dengan Partindo.
Menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau terpilih menjadi anggota
BPUPKI. Beliau salah seorang yang mengajukan usul dasar negara dalam
rapat BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Beliau juga menjadi anggota Panitia
Kecil yang merumuskan Piagam Jakarta.
Ketika Indonesia merdeka beliau beberapa kali memangku jabatan
menteri dan menjadi anggota DPR/MPRS. Sebagai sastrawan beliau menulis
banyak karya sastra yang meliputi sajak dan naskah drama. Studi
sejarahnya menghasilkan karya seperti “Gajah Mada”, “Sejarah Peperangan
Diponegoro”, dan lain-lain.
f. Ahmad Subarjo (1896-1978)
Ahmad Subarjo adalah pejuang kemerdekaan dari golongan tua.
Semasa kuliah beliau giat dalam Perhimpunan Indonesia. Menjelang proklamasi
kemerdekaan, ia duduk dalam keanggotaan BPUPKI. Beliau juga
termasuk dalam Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta.
Perannya yang sangat penting adalah menjadi penengah antara golongan
muda dan Sukarno dalam peristiwa Rengas Dengklok.
Setelah Indonesia merdeka, ia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri
RI dalam Kabinet Presidensial. Setelah penyerahan kedaulatan, Subarjo
beberapa kali diangkat sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan
dengan sejumlah pemerintah asing. Setelah tidak aktif dalam bidang
diplomasi dan pemerintahan, beliau memberi kuliah di berbagai universitas,
antara lain di Universitas Indonesia.
2. Menghormati usaha para tokoh dalam
mempersiapkan kemerdekaan
Kita pantas menghargai usaha tokoh-tokoh bangsa dalam mempersiapkan
kemerdekaan kita. Berkat usaha mereka, kita dapat hidup di alam
merdeka dan menikmati sistem ketatanegaraan yang mereka perjuangkan.
Bentuk penghormatan kepada mereka dapat kita ungkapkan dengan mengenang
jasa-jasa mereka. Kita juga bisa berziarah ke makam mereka da
berdoa untuk mereka.
Bentuk penghargaan yang tak kalah penting adalah mencontoh sikapsikap
positif yang mereka tunjukkan dan meneruskan perjuangan mereka.
Sikap positif tokoh-tokoh bangsa yang patut kita contoh antara lain:
1. Rela berjuang demi bangsa dan negara.
2. Berpendirian tetapi juga menghormati pendapat orang lain. Para tokoh
bangsa terkenal memegang teguh pendapat dan memperjuangkan pendapatnya.

39. Namun, ketika suatu kesepakatan bersama telah diambil dengan
lapang dada mereka menerima keputusan itu.
Karya mereka membangun dasar negara harus kita teruskan agar sendisendi
negara ini makin kokoh. Undang-Undang Dasar 1945 yang mereka
hasilkan merupakan karya yang amat mengagumkan. Namun demikian,
seiring dengan perkembangan zaman undang-undang dasar itu ternyata
dirasa perlu untuk disempurnakan. Maka kita mengenal adanya amandemen
terhadap UUD 1945. Usaha ini harus tetap kita lakukan agar tercipta
suatu sistem yang lebih baik. Ini menjadi tugas kita sekarang sebagai generasi
penerus bangsa.
RANGKUMAN
Ada banyak hal yang harus dipersiapkan ketika sebuah negara baru
berdiri. Tugas berat ini diemban oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang
duduk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI).
BPUPKI bertugas mempelajari dan meneyelidiki hal-hal penting untuk
mendirikan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. K.R.T
Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang
resmi. Selama masa ini, dengan sungguh-sungguh memikirkan bentuk
negara yang akan segera berdiri. BPUPKI akhirnya menghasilkan Rancangan
Undang-Undang Dasar 1945.
PPKI dibentuk setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya. PPKI diketuai
oleh Ir. Sukarno. Lembaga ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu
berkaitan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia baru.
PPKI melakukan beberap kali persidangan. Hasil persidangan PPKI,
antara lain: mengesahkan UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden,
membentuk 12 departemen, dan menetapkan pembagian wilayah
negara RI menjadi 8 provinsi.
Bentuk negara dan dasar negara dibahas secara sungguh-sungguh
oleh anggota BPUPKI dan PPKI. Banyak tokoh yang mengusulkan bentuk
negara. Selain itu, ada tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara,
yaitu Mohammad Yamin, Supomo, dan Sukarno. Nama “Pancasila” untuk
dasar negara diusulkan oleh Ir. Sukarno.
Rumusan dasar negara, Pancasila, terdapat dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. Rumusan itu bukan rumusan dasar negara
yang diusulkan Mohammad Yamin, Supomo, maupun Sukarno. Rumusan
dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 berbunyi:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
EVALUASI
I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Kemerdekaan Indonesia sudah dipersiapkan sejak ... .
a. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan Sekutu
b. Jepang masuk Indonesia
c. Inggris menduduki Indonesia
d. Jauh hari sebelum kesempatan memproklamasikan kemerdekaan
tiba
2. Tujuan Perdana Menteri Koiso mengumumkan Indonesia akan diberi
kemerdekaan di kemudian hari adalah ... .
a. agar rakyat Indonesia bahagia
b. agar tentara Sekutu tidak disambut sebagai pembebas tetapi
penyerbu
c. agar para tokoh mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden
d. agar rakyat berterimakasih pada Jepang
3. Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) adalah ... .
a. Kumakici Harada c. Ichibangase
b. Sukarno d. Radjiman Wedyodiningrat
4. Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan
setelah ... .
a. bangsa Indonesia mandiri
b. tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya
c. bangsa Indonesia membantu melawan Sekutu

40. d. BPUPKI selesai melakukan tugasnya
5. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah ... .
a. Sukarno c. Drs. Mohammad Hatta
b. Ahmad Subarjo d. Radjiman Wedyodiningrat
6. Pernyataan tentang PPKI berikut ini yang benar adalah ... .
a. PPKI diterima secara total oleh rakyat Indonesia
b. PPKI dibentuk sebelum BPUPKI
c. PPKI berjasa dalam menyiapkan UUD bagi negara Indonesia
d. PPKI tidak berhasil mengesahkan UUD
7. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia dibagi
menjadi ... .
a. enam provinsi c. enam negara bagian
b. delapan provinsi d. delapan negara bagian
8. Berikut ini tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara adalah ... .
a. Ahmad Subarjo c. Muhammad Yamin
b. Mohammad Hatta d. Wachid Hasyim
9. Nama “Pancasila” untuk dasar negara diusulkan oleh ... .
a. Ahmad Subarjo c. Mr. Muhammad Yamin
b. Ir. Sukarno d. Prof. Dr. Mr. Supomo
10. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dirumuskan oleh ... .
a. BPUPKI c. PPKI
b. Panitia Kecil d. Panitia Sembilan
11. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ... .
a. Ahmad Subarjo c. Muhammad Yamin
b. Sukarno d. Supomo
12. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah ... .
a. Sukarno-Hatta c. Sukarno-Ahmad Subarjo
b. Supomo-Yamin d. Supomo-Hatta
13. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagai
penyair angkatan Pujangga Baru, adalah ... .
a. Ahmad Subarjo c. Muhammad Yamin
b. Sukarno d. Supomo
14. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ... .
a. Pancasila c. liberalisme
b. komunisme d. Sosialisme
15. Dokuritsu Zumbi Coosakai adalah nama Jepang untuk ... .
a. PPKI c. Panitia Kecil
b. BPUPKI d. Panitia Sembilan
II. Isilah titik-titik di bawah ini!
1. Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh Pemerintah Militer Jepang
di Jawa pada tanggal ... .
2. Tugas BPUPKI adalah ... .
3. Kepala kantor tata usaha BPUPKI adalah ... .
4. PPKI dibentuk pada tanggal ... dan baru bersidang tanggal ... .
5. Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno mengumumkan
terbentuknya tiga badan, yaitu ... , ... , dan ... .
6. Kedudukan Ahmad Subarjo dalam PKKI adalah sebagai ... .
7. BKR adalah singkatan dari ... .
8. Panitia Sembilan menghasilkan suatu naskah yang kemudian disebut
... atau ... .
9. Tokoh-tokoh yang diminta oleh Sukarno-Hatta untuk membicarakan
keberatan rakyat Indonesia Timur atas rumusan Piagam Jakarta
adalah ..., ..., ..., dan ... .
10. UUD 1945 disahkan PPKI pada tanggal ... .
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Sejak kapan kemerdekaan Indonesia dipersiapkan?
2. Mengapa sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah?
3. Manakah rumusan dasar negara yang otentik?
4. Sebutkan 10 tokoh yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan
dan dasar negara Indonesia!
5. Sifat apa saja yang harus kita teruskan dari para tokoh yang mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia?
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 5
Untuk SD/MI Kelas 5