RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNANBADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHKABUPATEN SOPPENGTAHUN 2011-2015RENSTRABKD 2011-2015
RENSTRA BKD 2011 – 2015 i|| KATA PENGANTARKATA PENGANTARPuji syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah Swt. Atas segala limpa...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 ii|| RINGKASAN EKSEKUTIFRINGKASAN EKSEKUTIFPenyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Ke...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 iii|| RINGKASAN EKSEKUTIFberkenaan dengan kompetensi BKD, khususnya pada indikator aspek pelayanan...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 iv|| DAFTAR ISIDAFTAR ISIhalamanKATA PENGANTAR.......................................................
RENSTRA BKD 2011 – 2015 1|| PENDAHULUANBAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangTerjadinya perubahan lingkungan strategis telah ...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 2|| PENDAHULUANdengan tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber DayaManusia...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 3|| PENDAHULUANkepegawaian. Namun demikian berbagai upaya tersebut di atas tidak berjalan sepertiy...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 4|| PENDAHULUANRenstra SKPD ini, sejumlah peraturan perundang-undangan digunakan sebagairujukan, y...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 5|| PENDAHULUAN11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentangFormasi Pega...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 6|| PENDAHULUAN23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan Tata ...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 7|| PENDAHULUAN33. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 B Tahun 2004tentang Pelaks...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 8|| PENDAHULUAN43. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang RencanaPembanguna...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 9|| PENDAHULUAN1.4. Sistematika PenulisanSistematika penulisan dokumen rencana strategis BKD 2011-...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 10|| PENDAHULUANPada bab enam, membahas mengenai indikator kinerja BKD yang mengacupada tujuan dan...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 11|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHBAB IIGAMBARAN PELAYANANBADAN KEPEGAWAIA...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 12|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHe. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Bad...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 13|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHf. Bidang Diklat Struktural dan Manajeme...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 14|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan D...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 15|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHNO. TK. PENDIDIKAN JUMLAH1 S2 92 S1 323 ...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 16|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHd. Sumber daya manusia aparatur menurut ...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 17|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHf. Sumber daya aset :NO. ASET JUMLAH KET...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 18|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH14 Mesin Laminating 1 buah Kondisi baik1...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 19|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHSecara umum dapat dijelaskan capaian dan...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 20|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan ...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 21|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHPeluang pengembangan layanan BKD kedepan...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 22|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHBAB IIIISU-I...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 23|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH2. Perencana...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 24|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHfungsi apara...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 25|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH2. Mewujudka...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 26|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHmisi kelima ...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 27|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH5. Jumlah su...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 28|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH11.Orientasi...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 29|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH5. Adanya pe...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 30|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKANBAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, ST...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 31|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKANdalam melayani kebutuhan seluruh aparatu...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 32|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKANM I S I1. Meningkatkan pelayanan prima a...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 33|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah4...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 34|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN4.2.3 Sasaran Jangka MenengahBerdasarkan...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 35|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN4.3.2 KebijakanKebijakan (policy) yang d...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 36|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN11. Peningkatan kerjasama dan koordinasi...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 37|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFBAB V...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 38|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pro...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 39|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF2. Pe...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 40|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSasar...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 41|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSelur...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 42|| INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJ...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 43|| INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJ...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 44|| PENUTUPBAB VIIP E N U T U PPenetapan Visi, Misi, dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat K...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 45|| PENUTUPmengaktualisasikan perannya selama lima tahun kedepan dalam langkah nyata sesuaikompet...
RENSTRA BKD 2011 – 2015 46|
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Renstra

1,667 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Renstra

  1. 1. RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNANBADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHKABUPATEN SOPPENGTAHUN 2011-2015RENSTRABKD 2011-2015
  2. 2. RENSTRA BKD 2011 – 2015 i|| KATA PENGANTARKATA PENGANTARPuji syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah Swt. Atas segala limpahan Rahmat-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaiandan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng 2011–2015 ini bisa diselesaikan. Penyusunandokumen RENSTRA BKD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari VisiPembangunan Daerah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011-2015.Dokumen renstra ini disusun sekali dalam satu periode renstra (lima tahun) olehTim Penyusun Renstra BKD. Dokumen Renstra BKD ini ditetapkan melalui SuratKeputusan Kepala BKD Kabupaten Soppeng setelah mendapatkan pengesahan dariBupati. Dokumen renstra ini akan menjadi acuan untuk pencapaian VISI dan MISI BKDSoppeng 2011-2015 sekaligus mendukung RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015.Kami menyadari betul bahwa dokumen yang telah dihasilkan ini tentunya masihterdapat kekurangan dan kelemahan, terutama bila ditinjau dari sisi akademisnya, namundemikian diharapkan dokumen renstra ini sudah bisa menjadi pedoman dan acuan selamalima tahun mendatang oleh berbagai pihak terutama untuk kebutuhan internal BKD sendiri.Kepada seluruh Panitia/Tim yang telah bekerja dan pihak-pihak yang telah berkontribusisecara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan dokumen ini, Kamiucapkan terima kasih.Watansoppeng, 1 Juli 2011Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Daerah Kab. Soppeng,Drs. A. KHAERUL UMUR, M.Si.
  3. 3. RENSTRA BKD 2011 – 2015 ii|| RINGKASAN EKSEKUTIFRINGKASAN EKSEKUTIFPenyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian danDiklat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah. Renstra BKD Soppeng mengacu kepada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011-2015. Tujuan penyusunan renstraBKD sebagai kerangka acuan pembangunan jangka menengah Badan kepegawaian danDiklat Daerah Kabupaten Soppeng dalam menentukan arah kebijakan, strategi, programdan kegiatan BKD Tahun 2011-2015 dalam membangun Sumber Daya Manusia AparaturPemerintah Kabupaten Soppeng yang profesional.Berangkat dari capaian renstra periode sebelumnya dan hasil identifikasipermasalahan, isu-isu strategis, kondisi pelayanan BKD saat ini dan tantangan kedepan,maka dirumuskan visi BKD 2011-2015, yaitu : “TERWUJUDNYA PELAYANAN DANMANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS MENUJU TERCIPTANYAAPARATUR YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”. Untuk mewujudkan visi tersebutakan didukung oleh 3 misi pembangunan. Selanjutnya berdasarkan visi misi, dirumuskantujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang akan dicapai pada lima tahunmendatang. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran untuk lima tahun kedepan,maka dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional dan terukurdalam kurun Tahun 2011-2015. Program BKD terdiri dari 8 program yang meliputi 42 jeniskegiatan. Program dan kegiatan tersebut disusun disertai dengan estimasi pendanaanindikatifnya selama lima tahun mendatang.BKD Soppeng dalam pencapaian sasaran strategisnya menggunakan indikatorkinerja mandiri berdasarkan tugas pokok dan fungsinya karena belum memiliki indikatorkinerja SPM. Indikator kinerja utama daerah dalam RPJMD Kabupaten Soppeng yang
  4. 4. RENSTRA BKD 2011 – 2015 iii|| RINGKASAN EKSEKUTIFberkenaan dengan kompetensi BKD, khususnya pada indikator aspek pelayanan umumada dua yaitu, persentase jabatan terisi dan ketersediaan Simpeg/ Sistem AdministrasiPelayanan Kepegawaian (SAPK) yang ditargetkan bisa terpenuhi pada tahun ketiga, yaitumulai Tahun 2013.
  5. 5. RENSTRA BKD 2011 – 2015 iv|| DAFTAR ISIDAFTAR ISIhalamanKATA PENGANTAR....................................................................................................... iRINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................................. iiDAFTAR ISI ..................................................................................................................iVBAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 11.1 Latar Belakang ................................................................................... 11.2 Landasan hukum................................................................................ 31.3 Maksud dan Tujuan............................................................................ 81.4 Sistematika Penulisan........................................................................ 9BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH ............................................................................. 112.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD ...................................... 112.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah....................... 142.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ............... 182.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD ................. 20BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH ................................... 223.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugasdan Fungsi Pelayanan BKD................................................................ 223.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah ................................................................... 243.3 Penentuan Isu-Isu Strategis................................................................ 26BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.... 304.1 Visi dan Misi........................................................................................ 304.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................. 334.3 Strategi dan Kebijakan........................................................................ 34BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................... 37BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD............................................................................ 42BAB VII PENUTUP .................................................................................................. 45LAMPIRAN-LAMPIRAN
  6. 6. RENSTRA BKD 2011 – 2015 1|| PENDAHULUANBAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangTerjadinya perubahan lingkungan strategis telah membawa perubahanparadigma dalam organisasi publik (birokrasi). Perubahan lingkungan strategis yangdimaksud tersebut antara lain : persaingan global, lingkungan sosial, lingkunganpolitik, perubahan undang-undang, dan perkembangan teknologi. Perubahan undang-undang tentang sistem pemerintahan yang sentralisitik kepada sistem pemerintahanyang desentralistik dengan diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisimenjadi UU No. 32 Tahun 2004 telah membawa implikasi yang sangat besarterhadap berbagai aspek, termasuk aspek kewenangan daerah yang begitu besardari pusat. Penyerahan kewenangan oleh pusat kepada daerah (otonomi) untukmengelola dan mengatur dirinya sendiri membawa konsekuensi logis kepada daerahuntuk mampu menghadapi tantangan sekaligus peluang tersebut. Untuk menghadapitantangan tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi pemda selain mempersiapkankelembagaan/ organisasi yang akan melaksanakan urusan/kewenangan dari pusattersebut. Kesiapan organisasi tidak terlepas dari penyiapan sumber daya manusiaaparatur. Penyiapan SDM aparatur ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilanorganisasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonominya. Disamping itu perlumengantisipasi adanya perubahan dan perkembangan lingkungan strategis diluarlingkup kepegawaian seperti; arah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi politikpemerintahan dan derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur sertapengaruh kondisi global dan teknologi.Pembangunan aparatur negara mencakup dimensi yang luas. Dimulai daripeningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien
  7. 7. RENSTRA BKD 2011 – 2015 2|| PENDAHULUANdengan tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber DayaManusia aparatur yang profesional serta akuntabel terhadap mitra kerja (stakeholders), Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana,sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerjaseluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (goodgovernance). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataankepegawaian. Untuk mencapai hal tersebut, maka berdasarkan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) :“bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaanpembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaanpembangunan nasional”.Dihadapkan pada kondisi lingkungan strategis sebagaimana dijelaskan diatas maka perlu disikapi oleh organisasi publik atau sekarang dikenal denga istilahSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya yang mengurusi masalahaparatur dan kepegawaian. Upaya yang dilakukan mengarah pada penciptaan kondisiSistem Manajemen Kepegawaian yang mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipilyang profesional sehingga perlu untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan dalampelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Kinerja SKPD harus dilandasi atas suatu visi,misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas. Visi misi organisasi inilah yangkemudian dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaaan yang disebut RencanaStrategis (Renstra). BKD Kabupaten Soppeng sebagai SKPD yang bertanggungjawabterhadap pembinaan aparatur dan kepegawaian juga harus memiliki visi misiorganisasi yang jelas dan terukur dalam rangka pembinaan aparatur dankepegawaian yang lebih baik kedepan.Pada visi misi periode renstra sebelumya Tahun 2005-2010, upayapembinaan kepegawaian telah dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen dibidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian,peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan danpengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi manajemen
  8. 8. RENSTRA BKD 2011 – 2015 3|| PENDAHULUANkepegawaian. Namun demikian berbagai upaya tersebut di atas tidak berjalan sepertiyang direncanakan sehingga belum mampu membangun suatu Sistem ManajemenKepegawaian yang dapat mewujudkan PNS profesional. Oleh karena itu penyusunandokumen renstra BKD periode 2011-2015 diharapkan ada prioritas sehinggapencapaian sasarannya meningkat lebih baik dari periode sebelumnya.Penyusunan dokumen renstra SKPD mengacu kepada peraturan baru yaitu,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendaliandan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai aturan tersebut,maka Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng menyusun renstraharus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Soppeng 2011-2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Soppeng 2011-2015 sendiri merupakan pengejawantahan dari visi misiKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang selanjutnya menjadi visipembangunan daerah.Renstra BKD Kabupaten Soppeng 2011-2015 disusun disamping sebagaipenjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015 juga merupakan pedomandan acuan internal BKD dalam mencapai sasaran kinerja BKD selama lima tahunkedepan guna mewujudkan visi BKD dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaranRPJMD Kabupaten Soppeng. Penjabaran renstra selanjutnya dibuat dalam bentukRencana Kinerja (Renja) Tahunan dan Penetapan Kinerja (Tapkin) untuk pencapaiankinerja setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun kedepan (alur perencanaan lihatlampiran).1.2. Landasan HukumPenyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari SistemManajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlakubaik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan daerah. Dalam penyusunan
  9. 9. RENSTRA BKD 2011 – 2015 4|| PENDAHULUANRenstra SKPD ini, sejumlah peraturan perundang-undangan digunakan sebagairujukan, yaitu:1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;9. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentangKewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil jo PP Nomor 09 Tahun 2003;
  10. 10. RENSTRA BKD 2011 – 2015 5|| PENDAHULUAN11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentangFormasi Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 54 Tahun 2003;12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor PP Nomor 11 Tahun 2003;13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo PP Nomor 12 Tahun 2003;14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentangPendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil;15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal KeuanganDaerah;17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 tentangPemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004–2009;19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentangPengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah;22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. 11. RENSTRA BKD 2011 – 2015 6|| PENDAHULUAN23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentangPembentukan Badan Kepegawaian Daerah;27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan PemerintahDaerah;29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunanDaerah;30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja danPelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;31. Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/23.2/ M.PAN/2/2004 tentang PenataanPegawai Negeri Sipil;32. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 A Tahun 2004tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
  12. 12. RENSTRA BKD 2011 – 2015 7|| PENDAHULUAN33. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46 B Tahun 2004tentang Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan KlasifikasiJabatan;34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2005-2025.35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2008-2013;36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Daerah;38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentangKewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Otonom;39. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah KabupatenSoppeng;40. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah PemerintahKabupaten Soppeng;41. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;42. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun2005-2025;
  13. 13. RENSTRA BKD 2011 – 2015 8|| PENDAHULUAN43. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun2011-2015;44. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsidan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian dan DiklatDaerah Kabupaten Soppeng.1.3. Maksud dan TujuanPenyusunan Rencana Strategis 2011-2015 ini dimaksudkan sebagaipenjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng terpilih (visi pembangunandaerah) melalui pelaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD 5 (lima) tahun ke depan,dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011-2015.Tujuan penyusunan rencana strategis BKD adalah :a. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang dijadikan pedomandalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan sebagai dasar dan tolokukur penilaian kinerja;b. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedomanoleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada BKD dalam mewujudkan optimalisasikinerja;c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaranselama 5 (lima) tahun kedepan;d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif danefisien, berkeadilan dan berkelanjutan;e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi dalaminternal BKD.
  14. 14. RENSTRA BKD 2011 – 2015 9|| PENDAHULUAN1.4. Sistematika PenulisanSistematika penulisan dokumen rencana strategis BKD 2011-2015 berbedadengan sistematika renstra periode sebelumnya karena berdasarkan aturan baruyaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Renstra BKD 2011-2015 terdiri dari tujuh bab dengan susunan, yaitu :Bab satu berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sertasistematika penulisan Renstra. Pada bab ini menjelaskan mengapa renstra disusundan bagaimana alur perencanaan beserta landasan hukumnya.Pada bab kedua memuat gambaran pelayanan BKD yang dijabarkan dalamTugas, Fungsi dan struktur organisasi BKD, sumber daya BKD, kinerja pelayananBKD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKD. Bab ini menguraikantupoksi internal BKD beserta capaian-capaian pada renstra periode sebelumnya dantantangan kedepan.Pada bab ketiga menjelaskan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas danfungsi menjabarkan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsipelayanan BKD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepaladaerah, telaahan renstra kementerian/ lembaga dan renstra provinsi, telaahanrencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Bab ini berusahamenjelaskan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang mempengaruhikinerja organisasi BKD kedepan.Bab empat berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yangmerupakan inti pokok pada penyusunan Renstra BKD 2011-2015. Dimana pada babini menjabarkan visi dan misi BKD, tujuan dan sasaran jangka menengah BKD hinggapada strategi dan kebijakan BKD untuk pencapaian target kinerja lima tahun kedepan.Pada bab lima berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif oleh BKD. Bab ini menguraikan Programdan kegiatan, juga dijelaskan indikator program (outcomes) dan indikator kegiatan(output) serta rencana pendanaan indikatif selama lima tahun mendatang.
  15. 15. RENSTRA BKD 2011 – 2015 10|| PENDAHULUANPada bab enam, membahas mengenai indikator kinerja BKD yang mengacupada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten. Bab ini berisi penjelasan tentangindikator kinerja BKD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten.Terakhir bab tujuh sebagai penutup. Bab ini hanya merupakan babkomplemen yang berisi review terhadap apa yang telah disusun dan berisi harapan-harapan untuk pencapaian visi misi BKD dan visi Pembangunan Daerah 2011-2015.Pada bagian akhir dokumen renstra ini dilengkapi pula lampiran-lampiranyang berkaitan dengan dokumen renstra ini, antara lain matriks Visi Misi sampaiprogram kegiatan dan matriks rencana program dan kegiatan dalam lima tahun kedepan serta evaluasi kinerja progam dan kegiatan pada lima tahun terakhir BKDkabupaten Soppeng.
  16. 16. RENSTRA BKD 2011 – 2015 11|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHBAB IIGAMBARAN PELAYANANBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD2.1.1 Tugas PokokSesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka tugas pokok BadanKepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng adalah membantu Bupatidalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan diklat yangmenjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diberikanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2.1.2 FungsiDalam rangka menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimanatersebut di atas, maka Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyaifungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerahb. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerahdibidang Kepegawaian dan Diklat Daerahc. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan DiklatDaerahd. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
  17. 17. RENSTRA BKD 2011 – 2015 12|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHe. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badanf. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.2.1.3 Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah Pemerintah Kabupaten Soppeng pada pasal 8, yang merupakanpengganti Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001, maka Struktur OrganisasiBadan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari :a. Kepala Badanb. Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sub Bagian Keuanganc. Bidang Formasi dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari : Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Sub Bidang Kesejahteraan Pegawaid. Bidang Mutasi Kepegawaian, terdiri dari : Sub Bidang Penempatan dan Pemberhentian Pegawai Sub Bidang Kepangkatane. Bidang Diklat Teknis Fungsional, terdiri dari : Sub Bidang Diklat Teknis Sub Bidang Diklat Fungsional
  18. 18. RENSTRA BKD 2011 – 2015 13|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHf. Bidang Diklat Struktural dan Manajemen, terdiri dari : Sub Bidang Diklat Penjenjangan Sub Bidang Diklat Pendidikan Umumg. Unit Pelaksana Teknis Badanh. Kelompok Jabatan FungsionalKondisi saat ini, untuk UPT Badan dan Kelompok Jabatan Fungsionalbelum ada di BKD dengan struktur sebagai berkut :
  19. 19. RENSTRA BKD 2011 – 2015 14|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Diklat DaerahSumber daya yang dimiliki oleh BKD pada saat ini dibagi atas dua bagianyaitu sumber daya manusia dan sumber daya peralatan/aset dapat diuraikan melaluitabel sebagai berikut :a. Sumber daya manusia aparatur menurut kepangkatanNO. GOLONGAN RUANG JUMLAHa b c d1 IV 3 1 1 - 52 III 19 1 5 6 313 II 1 2 5 13 214 I - - 1 - 1Jumlah 23 4 12 19 58Sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh BKD dari segikepangkatan semuanya telah memenuhi syarat, utamanya syarat dalammenduduki jabatan struktural.b. Sumber daya manusia aparatur menurut tingkat pendidikanDari sisi tingkat pendidikan aparatur BKD sudah cukup memadai karenalebih separuh pegawai BKD adalah sarjana, disamping beberapa yang telahmenempuh jenjang pascasarjana, seperti pada tabel berikut :
  20. 20. RENSTRA BKD 2011 – 2015 15|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHNO. TK. PENDIDIKAN JUMLAH1 S2 92 S1 323 DIPLOMA 24 SMA 155 SMP -6 SD -Jumlah 58c. Sumber daya manusia aparatur menurut status kepegawaianNO. STATUSKEPEGAWAIANJUMLAH1 PNS 562 CPNS 23 NON PNS (HONORER) 563Dari total 58 pegawai BKD, hanya 2 yang masih berstatus CPNS dengantenaga honorer sebanyak 5 orang.
  21. 21. RENSTRA BKD 2011 – 2015 16|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHd. Sumber daya manusia aparatur menurut diklat yang pernah diikutiNO. DIKLAT JUMLAH1 Struktural 162 Teknis/Fungsional 25Jumlah 41Pegawai BKD yang telah mengikuti diklat sudah banyak, namundemikian perlu ditingkatkan dan didorong untuk mengikuti berbagai diklat,terutama diklat teknis tugas (fungsional umum).e. Sumber daya manusia aparatur menurut jabatanNO. JABATAN ESELON JUMLAHIIb IIIa IIIb IVa1 Struktural 1 1 4 11 172 Fungsional Umum - - - - 413 Fungsional Khusus - - - - -Jumlah 58Seluruh jabatan struktural telah terisi dengan 2 pejabat masih,sementara untuk jabatan fungsional khusus belum ada yang mengisi. Olehkarena itu perlu dipikirkan untuk mengisi, begitupun juga pada SKPD lain.
  22. 22. RENSTRA BKD 2011 – 2015 17|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHf. Sumber daya aset :NO. ASET JUMLAH KETERANGANA TANAH DAN BANGUNAN1 Tanah 1 bidang Milik Pemda2 Bangunan 2 unit Milik PemdaB PERALATAN DAN MESIN1 Mobil Dinas 1 unit Kondisi baik2 Motor Dinas 7 unit Kondisi baik3 Personal Computer 7 unit Kondisi baik4 Laptop 6 unit Kondisi baik5 Printer 9 unit Kondisi baik6 Infocus 2 unit Kondisi baik7 Wireless/ Sound system 2 unit Kondisi baik8 Kamera digital 3 buah Kondisi baik9 Handycam 1 buah Kondisi baik10 Meja 31 buah Kondisi baik11 Kursi 65 buah Kondisi baik12 Lemari 16 buah Kondisi kurang baik13 Filing Cabinet 2 buah Kondisi baik
  23. 23. RENSTRA BKD 2011 – 2015 18|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH14 Mesin Laminating 1 buah Kondisi baik15 Peralatan ID Card 1 set Kondisi baikC ASET TETAP LAINNYA1 Aset Tidak Berwujud ( Software ) 2 paket Kondisi baikAset yang ditampilkan pada tabel diatas hanya sebagian darikeseluruhan aset BKD yang ada dan rata-rata masih dalam kondisi baik untukmendukung kegiatan administrasi perkantoran BKD. Secara umum aset BKDberupa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kantor BKD Soppengdapat dikatakan cukup memadai. Namun demikian masih banyak sarana danprasarana pendukung yang perlu ditambah, khususnya untuk mendukungpelaksanaan kegiatan diklat, yaitu berupa gedung diklat yang representative danpenyediaan hardware dan software sistem informasi kepegawaian (simpeg).2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat DaerahSistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur,menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerjapenyelenggaraan pelayanan. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secarakuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ataudampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.Untuk melihat capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan DiklatDaerah, dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakanselama periode renstra sebelumnya. Adapun capaian kinerja pelayanan BKD dalamkurun waktu 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 (lihat lampiran).Dalam mengukur pencapaian kinerja pelayanan BKD digunakan indikator mandiriberdasarkan kompetensi inti BKD (sesuai tupoksi).
  24. 24. RENSTRA BKD 2011 – 2015 19|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHSecara umum dapat dijelaskan capaian dan faktor yang mempengaruhicapaian kinerja BKD. Selama kurun waktu renstra periode sebelumnya (2006-2010)diperoleh capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahun rata-rata mencapai hasilmaksimal, yaitu 100% (lihat Tabel 2.1). Hal tersebut dapat dilihat dari output dan hasil(outcomes) program dan kegiatan yang diperoleh sesuai dengan perencanaan. Faktoryang mendukung keberhasilan capaian kinerja program dan kegiatan tersebut antaralain alokasi anggaran BKD yang memadai untuk melaksanakan seluruh program dankegiatan. Untuk tahun dengan rasio capaian terendah adalah pada Tahun 2007, yaituProgram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan pengisianformasi melalui seleksi penerimaan CPNS, dimana hanya mencapai 74,2% padakegiatan Seleksi CPNS (pengisian formasi). Hal ini disebabkan karena pada Tahun2006 tidak diadakan penerimaan CPNS, hanya kegiatan pendataan Tenaga Honorer/Kontrak untuk diproses menjadi CPNSD.Untuk capaian kinerja pelayanan dari sisi anggaran, maka dapat dilihat darirasio realisasi anggaran (lihat Tabel 2.2). Selama periode renstra sebelumnya (2006-2010) rasio realisasi dan anggaran pada umumnya dapat dikatakan baik denganpencapaian rata-rata diatas 90%. Faktor yang paling banyak menyebabkan tidaktercapainya realisasi anggaran 100% karena adanya kelebihan anggaran sehinggasisanya harus dikembalikan ke kas daerah. Faktor yang mempengaruhi terjadinyakondisi tersebut antara lain karena prosedur/ mekanisme dalam pengelolaankeuangan daerah disamping kelemahan dalam hal perencanaan program/kegiatan.Untuk rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran selama perioderenstra 2006-2010 lebih banyak mengalami pertumbuhan negatif (menurun)disebabkan karena berkurangnya alokasi anggaran dari tahun ke tahun disampingadanya beberapa kegiatan yang tidak rutin dilaksanakan setiap tahun sehinggapertumbuhannya juga negatif (lihat lampiran Tabel 2.2).
  25. 25. RENSTRA BKD 2011 – 2015 20|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKDTantangan pelayanan BKD kedepan tentunya akan semakin banyak dankompleks. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh BKD agar dapat terusmenyelenggarakan kompetensi intinya di bidang kepegawaian dimasa datang (limatahun ke depan) untuk memenuhi harapan stakeholdernya sekurangnya ada 3(tiga)hal yang perlu dilakukan, sebagai berikut:1. Menyikapi perkembangan isu-isu strategis/ dinamika perkembangan/ perubahanlingkungan eksternal yang terjadi, termasuk dalam hal ini: arah kebijakanpembangunan nasional SDM aparatur, kondisi kepegawaian danpermasalahannya, menyerap aspirasi dan ekspektasi stake holder (Pemerintah,Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat) serta perkembangan global. Upaya inidilakukan dalam rangka memberdayakan sistem manajemen kepegawaianmelalui penyusunan program strategis, guna menjembatani antara sistemmanajemen kepegawaian yang ada saat ini dengan Sistem ManajemenKepegawaian yang diinginkan. Pemberdayaan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian dan Peningkatan Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian.2. Menyikapi kondisi internal agar diperoleh gambaran nyata kekuatan danketerbatasan/kelemahan yang ada diseluruh lini organisasi. Upaya ini tidak sajadifokuskan pada aspek kelembagaan, aspek sumber daya, dan aspekketersediaan prasarana dan sarananya saja, namun lebih jauh lagi adalahmengevaluasi dan menyikapi kinerja BKD termasuk didalamnya apakah lembagaini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan program sesuai dengan arah kebijakanpembangunan nasional bidang aparatur/kepegawaian.3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar baik berupa koordinasi maupunkolaborasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan program yang mengarahpada pengembangan sistem manajemen kepegawaian,
  26. 26. RENSTRA BKD 2011 – 2015 21|| GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAHPeluang pengembangan layanan BKD kedepan sangat dimungkinkanseiring dengan dinamika kebutuhan kepegawaian dan diklat di daerah yang semakinberkembang pula. Untuk itu pula sudah saatnya memang BKD Soppeng membangunsistem manajemen kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi sehingga akansangat menunjang dalam pelayanan aparatur, utamanya dalam penyediaan data daninformasi yang cepat, tepat dan akurat serta untuk efisiensi dan efektivitaspelaksanaan pelayanan kepegawaian.
  27. 27. RENSTRA BKD 2011 – 2015 22|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHBAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKANTUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BadanKepegawaian dan Diklat DaerahBadan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng melaksanakantugas dan fungsi pelayanan terhadap aparatur Pemerintah Daerah dibidangkepegawaian dan diklat daerah. Dalam melaksanakan tugas pelayanan tersebut tidaklepas dari berbagai masalah yang menjadi kendala.Berangkat dari kondisi yang ada sekarang, maka permasalahan yangdihadapi oleh BKD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapatdidentifikasi antara lain :1. Terbatasnya sarana dan prasarana.Sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam mendukung pelayanankepegawaian seperti belum adanya sarana diklat hal itu disebabkan alokasianggaran dalam pemenuhan dan sarana dan prasarana setiap tahunnyadialokasikan terbatas. Dari tahun 2005-2010 penurunan anggaran pengadaan danpemeliharaan mencapai 45%. Sarana dan prasarana kantor perlu dilengkapiperlatan dan perlengkapan yang memadai untuk penyelenggaraan diklat yangrepresentatif. Selama ini hanya meminjam gedung untuk digunakan sebagaitempat diklat, utamanya diklat Pim dan Parjabatan.
  28. 28. RENSTRA BKD 2011 – 2015 23|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH2. Perencanaan dan penataan PNS yang belum optimalHal ini diindikasikan oleh peningkatan pegawai kabupaten soppeng dari Tahun2005 hingga Tahun 2010 yang mencapai hingga lebih dari 18%, dimanapeningkatan tersebut tidak didukung aspek pemerataan, disamping itu pula belumoptimalnya penataan PNS sesuai kompetensi, dapat dilihat masih adanya 15pejabat struktural yang penempatannya belum sesuai dengan latar belakangpendidikan formalnya serta masih terdapat 85 jabatan yang belum terisi hinggaTahun 2010.3. Meningkatnya tingkat pelanggaran disiplin dan masih rendahnya kesejahteraanpegawaiHal ini juga menjadi aspek permasalahan yang dapat dilihat pada tingkatpelanggaran disiplin pegawai negeri sipil pada Tahun 2010 hanya mencapai0.022% yang meningkat dari tahun sebelumnya 0.015%. Untuk kesejahteraanpegawai, belum adanya tambahan penghasilan dari daerah serta pelayanan atashak-hak pegawai belum optimal, sehingga tak kurang dari 8% dari jumlah PNSbersyarat atas kepangkatan atau berkala menunggu hingga 2-3 bulan dalammenerima haknya karena keterlambatan proses dan lain-lain.4. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau Sistem AplikasiPelayanan Kepegawaian.Hal ini menjadi salah satu masalah krusial karena berhubungan denganpenyediaan data dan informasi yang mampu melayani kebutuhan data daninformasi kepegawaian secara cepat dan akurat. Untuk memenuhi kebutuhan database pegawai negeri sipil saat ini di kerjakan secara manual dan sebagian besardalam bentuk hardcopy yang dikirim oleh SKPD untuk diproses di BKD, sehinggasangat lamban dalam pencarian dan pengolahan data selanjutnya.5. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur.Masalah rendahnya kualitas aparatur memang selalu menjadi perhatian,khususnya peningkatan pengetahuan, kemampuan mengenai teknik tugas dan
  29. 29. RENSTRA BKD 2011 – 2015 24|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHfungsi aparatur. Permasalahannya adalah kurangnya peluang mengikuti diklat danpelatihan yang disebabkan karena minimnya alokasi anggaran diklat. Berdasarkanevaluasi diperoleh bahwa lebih dari setengah PNS yang diangkat dalam kurunwaktu 5 tahun terakhir belum pernah mengikuti diklat fungsional umum sesuaiuraian tugas yang diemban di unit kerjanya. Disamping itu pula, masih banyakpejabat fungsional yang belum memiliki sertifikasi jabatan. Untuk pelaksanaandiklat jabatan struktural seperti diklat kepemimpinan, karena keterbatasananggaran pula, masih ada 88 pejabat struktural hingga pada akhir Tahun 2010yang belum didiklatkan sehingga menjadi temuan pemeriksa karena tidakmemenuhi syarat diklat untuk menduduki jabatan.Melihat berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut di atas,maka perlu penanganan yang terpadu dan komitmen dari stake holders, terutamakomitmen pengalokasian anggaran yang memadai sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat teratasi secara bertahap pada masa lima tahunmendatang.3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahIsu-isu strategis dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaiandan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng tidak lepas dari visi, misi dan program KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Visi pembangunan Kabupaten Soppeng(visi misi Bupati/Wakil Bupati Soppeng terpilih) yang akan diwujudkan pada periodeTahun 2010 – 2015 adalah : “Terwujudnya Soppeng Yang Lebih Maju, BerdayaSaing dan Religius”, dengan misi Pembangunan Daerah yang akan diembanadalah:1. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yangberkeadilan;
  30. 30. RENSTRA BKD 2011 – 2015 25|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH2. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia pembangunan yang berkualitasdan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yanglebih efektif dan ekonomis;3. Mewujudkan peningkatan tersedianya infrasturktur serta sarana dan prasaranadaerah yang lebih layak dan berkeadilan berdasarkan skala prioritas;4. Mewujudkan penguatan otonomi desa;5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.Untuk mewujudkan visi misi tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan kedalamprogram-program pembangunan. Program pokok pembangunan yang akandilaksanakan pada periode lima tahun kedepan terdiri dari 12 bidang utama. Bidangpembangunan yang berkaitan dengan BKD adalah Bidang Pemerintahan,Kepegawaian, Keamanan dan Ketertiban, Politik dan Hukum yang terangkum dalammisi kelima di atas dengan program utamanya adalah :1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah melalui pendidikandan pelatihan kompetensi sehingga dapat memiliki etos kerja yang inovatif,kreatif, profesional, disiplin, jujur dan bertanggungjawab.2. Meningkatkan sistem informasi dan manajemen kepegawaian3. Meningkatakan produktivitas aparat Pemerintah Daerah dengan pemberiantunjangan secara proporsional yang berbasis kinerja4. Rekruitmen dan penempatan/ reposisi pegawai daerah sesuai dengankebutuhan daerah berdasarkan kompetensi dan tupoksi yang tepatBerdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah tersebut diatas, maka BKD sebagai institusi yang berkompeten dibidangpembinaan kepegawaian dan aparatur harus mengambil posisi terdepan dalammewujudkan program-program tersebut. Program dan kegiatan BKD harus sejalandengan program pembangunan daerah dalam bidang kepegawaian khususnya pada
  31. 31. RENSTRA BKD 2011 – 2015 26|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHmisi kelima sehingga bisa terwujud keselarasan pelaksanaan program dan tujuanyang ingin dicapai pada periode lima tahun kedepan.Melalui renstra BKD 2011-2015, program-program tersebut akandiwujudkan secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran. Untuk program 1dan 4, telah berjalan sejak periode sebelumnya walaupun belum menunjukkan hasilseperti yang diharapkan. Sedangkan untuk program 2 dan 3 memang belumdilaksanakan sehingga harus diupayakan untuk dilaksanakan pada periode renstra2011-2015 ini.3.3. Penentuan Isu-Isu StrategisPenenentuan isu-isu strategis BKD Soppeng ditentukan setelah melaluiberbagai identifikasi permasalahan, kajian dan analisis terhadap faktor-faktor yangberpengaruh terhadap pelayanan BKD lima tahun ke depan. Penentuan isu-isustrategis dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal. Faktor internalberupa kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi BKD sedangkan faktor eksternalberupa peluang dan ancaman dari luar organisasi BKD terhadap keberlangsunganorganisasi BKD. Faktor Internal Kekuatan1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaantupoksinya;2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehinggatidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;3. Adanya skala prioritas program kerja;4. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas danfungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiapoperasional kegiatan;
  32. 32. RENSTRA BKD 2011 – 2015 27|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH5. Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai;6. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yangberlaku;7. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;8. Profesionalisme pegawai;9. Adanya produk peraturan-peraturan dibidang kepegawaian dan diklat. Kelemahan1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yangdiberikan kepada aparatur pegawai;2. Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada;3. Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikanpedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja;4. Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoringterhadap pelaksanaanpembinaan kepegawaian;5. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan danpelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis denganketerbatasan anggaran;6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalampenerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;7. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawaimelalui sistem renumerasi yang adil,layak dan kompetitif;8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;9. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas,distribusi,dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;10.Belum terbangunnya Sistem Kepegawaian melalui penerapanTeknologi Informasi;
  33. 33. RENSTRA BKD 2011 – 2015 28|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH11.Orientasi Diklat jabatan masih pada Jabatan Struktural;12.Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerjasebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhanpegawai tiap SKPD;13.Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaian;14.Alokasi anggaran yang terbatas Faktor Eksternal Peluang1. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan lembaga pendidikandan pelatihan pegawai;2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitassumber daya manusia;3. Adanya komitmen pimpinan;4. Rencana pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian;5. Rencana peningkatan kesejahteraan pegawai;6. Pengembangan sistem karier berdasarkan prestasi kerja. Ancaman1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam konteks berubah-ubahnya peraturan perundang-undangan)2. Tuntutan pelayanan prima instansi pemerintah oleh masyarakat;3. Adanya ego sektoral SKPD dalam hal diklat aparatur4. Komitmen stake holder, khususnya dalam hal penganggaran untukpengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang belummemadai
  34. 34. RENSTRA BKD 2011 – 2015 29|| ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH5. Adanya peraturan perundang-undangan yang kurang mendukungterhadap pelaksanaan diklat di daerah;6. Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.7. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat.Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor internal dan eksternaldengan visi, misi yang hendak dicapai, maka rumusan isu-isu strategis BKD adalah :1. Peningkatan kinerja pelayanan administrasi kepegawaian2. Peningkatan profesionalisme pegawai BKD melalui pembinaan danpengembangan sumber daya aparatur BKD agar lebih profesional.3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan BKD4. Penyesuaian struktur organisasi BKD dengan kebutuhan organisasi disertaipembagian dan uraian tugas yang jelas.5. Komitmen untuk pengembangan sumber daya aparatur6. Dukungan dana yang memadai7. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.
  35. 35. RENSTRA BKD 2011 – 2015 30|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKANBAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH4.1 Visi dan Misi4.1.1 V i s iBerdasarkan isu-isu strategis serta tantangan pelayanan saat inidan kedepan, maka BKD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yangmengemban tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kebijakandibidang kepegawaian daerah perlu untuk menetapkan visi yang akandiwujudkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Visi menjelaskan arahatau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) agarmampu mengarahkan perjalanan organisasi BKD melalui penyelenggaraantugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuanpembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.Visi BKD harus mengacu pada pencapaian visi PembangunanDaerah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam RPJMD KabupatenSoppeng. Adapun visi BKD Soppeng 2011-2015 adalah :Makna kata dari pernyataan visi tersebut di atas dapat dijelaskansebagai berikut: Pelayanan : Sesuai dengan nomenklaturnya, maka keberadaan BKDadalah sebagai institusi utama (leading sector)/ SKPD“TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN MANAJEMENKEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS MENUJU TERCIPTANYAAPARATUR YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”
  36. 36. RENSTRA BKD 2011 – 2015 31|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKANdalam melayani kebutuhan seluruh aparatur PemerintahDaerah dibidang kepegawaian dan diklat. Manajemen : BKD melaksanakan pelayanan kepegawaian, pengelolaandan pembinaan aparatur yang meliputi prosesperencanaan, rekruitmen, penempatan danpengembangan karir pegawai, kenaikan pangkat sertapengembangan wawasan dan peningkatan kualitas SDMaparatur, sampai pada proses purna bhakti dilakukansecara terintegrasi yang berbasis Teknologi Informasi Kualitas : BKD melaksanakan pelayanan prima dengan manajemenkepegawaian yang berbasis kompetensi Profesional : BKD berupaya untuk membentuk sumber daya aparaturberkualitas yang mampu menjalankan tugas pokok danfungsinya dengan baik berdasarkan kompetensinya Sejahtera : BKD berupaya melaksanakan pembinaan aparaturberdasarkan hak dan kewajiban agar mampu mendorongpeningkatan disiplin, kinerja dan penghasilan PNS untukmencukupi kebutuhan hidup layak bagi diri dankeluarganya.Perumusan Visi sebagaimana tersebut di atas, disampingberlandaskan pada isu-isu strategis pelayanan BKD dan arah kebijakanpembangunan daerah (RPJMD), juga berdasarkan isu-isu strategis dalamsistem manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2):“Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunansebagaimana dimaksud dalam ayat (I), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yangprofesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan
  37. 37. RENSTRA BKD 2011 – 2015 32|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKANM I S I1. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalamrangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat didukung olehpenyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat;2. Mewujudkan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi danpembinaan aparatur untuk mendorong peningkatan disiplin, kinerjadan kesejahteran pegawai dalam rangka mewujudkan tatapemerintahan yang baik;3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melaluipendidikan dan latihan (diklat) aparatur.sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistemprestasi kerja”.BKD Soppeng sadar betul bahwa sistem manajemen kepegawaianyang ada sampai saat ini memang belum mampu mendorong peningkatanprofesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengantanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Olehkarena itu perlu diupayakan untuk mendorong pencapaian target-target sesuaiamanat undang-undang walaupun secara bertahap.4.1.2 M i s iMengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingindiwujudkan dalam jangkauan kedepan yang mengarah pada perspektif, makadiperlukan misi untuk mendukung pencapaian visi. Oleh karena itu dipandangperlu untuk menjabarkan visi lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapatmenjadi pedoman penyelenggaraan program berjangka menengah limatahunan dalam susunan RENSTRA BKD. Adapun misi Badan Kepegawaiandan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 adalah:
  38. 38. RENSTRA BKD 2011 – 2015 33|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah4.2.2 TujuanDalam rangka mencapai visi dan misi BKD, maka visi dan misitersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasionalberupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuanstrategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yangakan dicapai dan memudahkan BKD untuk mengukur sejauh mana visi misiorganisasi telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkanakan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusantujuan berdasarkan misi BKD dapat diuraikan sebagai berikut :Misi 1 : Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalamrangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat didukung olehpenyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat dengantujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian.Misi 2 : Mewujudkan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbasiskompetensi dan pembinaan aparatur dalam rangka mendorongpeningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteran pegawai untukmewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik; dengan tujuan : Meningkatkan penataan dan pengelolaan manajemenkepegawaian berdasarkan kompetensi. Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan aparaturMisi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melaluipendidikan dan latihan (diklat) aparatur dengan tujuan: Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
  39. 39. RENSTRA BKD 2011 – 2015 34|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN4.2.3 Sasaran Jangka MenengahBerdasarkan rumusan-rumusan tujuan yang ingin dicapai tersebut diatas, maka perlu ditentukan sasaran jangka menengah sehingga lebih fokusdalam mencapai tujuan. Adapun sasaran jangka menengah BKD yang akandiwujudkan adalah:1. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;2. Terwujudnya perencanaan dan penataan pegawai berbasis kompetensisecara proporsional;3. Terwujudnya peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;4. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan diklat struktural dan peningkatanketerampilan teknis tugas dan fungsi aparatur.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 (lihat lampiran).4.3. Strategi dan Kebijakan4.3.1 StrategiRumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yangmenjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkandalam serangkaian kebijakan. Strategi digunakan sebagai upaya yangditempuh untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu langkah strategisberdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal BKD adalah:1. Menyelenggarakan pembangunan kapasitas kelembagaan BKD agarmampu menghadapi tantangan dan perkembangan dalammenyelenggarakan kompetensi intinya;2. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian dan pembinaanaparatur yang professional;3. Meningkatkan komitmen para stake holders dalam upaya pengembangandan peningkatan kualitas SDM Aparatur.
  40. 40. RENSTRA BKD 2011 – 2015 35|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN4.3.2 KebijakanKebijakan (policy) yang diambil untuk melaksanakan strategi yangdipilih, adalah:1. Memperkuat integrasi internal melalui pencapaian komitmen bersamapimpinan dan staf BKD;2. Menyelaraskan kompetensi individu pegawai dengan kompetensi inti BKDmelalui penciptaan kondisi dan pembinaan kapasitas SDM pegawai yangmendorong peningkatan motivasi kerja, kualitas SDM pegawai (keahlian,pengetahuan, wawasan dan keterampilan), serta tumbuhnya daya kreasidan inovasi, dalam rangka keberhasilan pelayanan di bidangkepegawaian;3. Menanamkan nilai-nilai organisasi (budaya kerja/ etos kerja, akuntabilitaskinerja, disiplin), baik melalui pembinaan langsung atasan-pegawai,maupun melalui media kepelatihan;4. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukunguntuk menciptakan suasana kerja yang kondusif;5. Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai sertaformasi jabatan;6. Pemantapan sistem dan manajemen kepegawaian denganmengembangkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);7. Memantapkan mekanisme kerja di bidang kepegawaian;8. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalambidang kepegawaian;9. Peningkatan pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin PNS;10. Memberikan insentif berupa tambahan tunjangan penghasilan;
  41. 41. RENSTRA BKD 2011 – 2015 36|| VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN11. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalampenyelenggaraan diklat dan pengembangan Sumber Daya Manusiaaparatur;12. Pengalokasian anggaran diklat yang memadai sesuai standar danketentuan yang ditetapkan;13. Penguatan komitmen para pemangku kepentingan untuk alokasi anggaranpengembangan dan pembinaan aparatur sesuai standar dan kebutuhan.
  42. 42. RENSTRA BKD 2011 – 2015 37|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFBAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARANDAN PENDANAAN INDIKATIFDalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran BKD untuk limatahun kedepan, maka tujuan dan sasaran tersebut akan dijabarkan kedalam bentukprogram dan kegiatan yang lebih operasional dan terukur dalam kurun Tahun 2011-2015.Program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai.Sasaran strategis pertama dalam rangka peningkatan pelayanan administrasikepegawaian dengan program dan kegiatan, yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan:1. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3. Penyediaan komponen instalasi listrik4. Penyediaan perlatan rumah tangga5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan6. Penyediaan bahan logistik kantor7. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.Program ini direncanakan akan menyerap dana selama lima tahun kedepansebesar Rp.2.117.108.850,-
  43. 43. RENSTRA BKD 2011 – 2015 38|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakanmelalui kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan berupapengiriman aparatur BKD untuk mengikuti berbagai diklat. Program inidirencanakan akan menyerap dana selama lima tahun kedepan sebesarRp.159.900.000,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :1. Pengadaan peralatan gedung kantor2. Pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor5. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur.6. Pengadaan mesin absensi sidik jariProgram ini direncanakan akan menyerap dana selama lima tahun kedepansebesar Rp.749.495.000,- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan yang terdiri dari kegiatan :1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.Program ini direncanakan akan menyerap dana selama lima tahun kedepansebesar Rp. 89.492.200,-Sasaran strategis kedua dalam rangka meningkatkan penataan dan pengelolaanmanajemen kepegawaian berdasarkan kompetensi demi mewujudkan perencanaan danpenataan pegawai berbasis kompetensi secara proporsional maka BKD Soppengmelaksanakan Program Perencanaan dan Penataan Aparatur dengan kegiatan-kegiatannya meliputi :1. Pengelolaan kenaikan pangkat PNS
  44. 44. RENSTRA BKD 2011 – 2015 39|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF2. Pengelolaan dan penyeleksian calon PNS3. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN serta sekolahtinggi berikatan dinas lainnya4. Penataan administrasi pemberhentian PNS5. Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil6. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah dansistem aplikasi pelayanan kepegawaian7. Monitoring dan evaluasi kinerja8. Penataan/penempatan PNS.Program ini direncanakan akan menyerap dana selama lima tahun kedepansebesar Rp. 2.637.331.300,-Sasaran strategis ketiga dalam rangka meningkatkan pembinaan dankesejahteraan demi terwujudnya peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawaidilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang berisikegiatan :1. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas2. Pembinaan karir PNS3. Pemberian penghargaan bagi CPNS yang berprestasi4. Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian5. Pengelolaan administrasi kesejahteraan dan disiplin pegawai6. Pengelolaan tanda pengenal pegawai negeri sipil.Program ini direncanakan akan menyerap dana sampai lima tahun kedepan sebesarRp.2.144.316.450,-
  45. 45. RENSTRA BKD 2011 – 2015 40|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSasaran strategis keempat dalam rangka meningkatkan kapasitas aparaturdengan mewujudkan peningkatan pelaksanaan diklat struktural dan peningkatanketerampilan teknis tugas dan fungsi aparatur, melalui program-program yaitu : Program Pendidikan Kedinasan yang dijabarkan dalam kegiatan :1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah golongan III2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah golongan I & II3. Diklat kepemimpinan tingkat IV4. Diklat kepemimpinan tingkat III,5. Diklat kepemimpinan tingkat II.Program ini direncanakan akan menyerap dana selama lima tahun kedepan sebesarRp. 7.440.160.550,- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dalam mengukurpersentase aparatur yang mengikuti diklat fungsional, teknis tugas dan fungsi yangdijabarkan dalam kegiatan :1. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi tenaga pendidik2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah tenaga medis3. Pendidikan dan pelatihan teknis penyuluh fungsional4. Pelaksanaan diklat teknik tugas dan fungsi.Program ini direncanakan akan menyerap dana sampai lima tahun kedepan sebesarRp. 984.734.400,-Berbagai program dan kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat mewujudkanvisi BKD Soppeng untuk lima tahun kedepan. Target kinerja yang direncanakan dari setiapprogram diharapkan bisa mencapai hasil maksimal 100%. Untuk target dari segipendanaan, maka diupayakan ada peningkatan dari tahun ke tahun dengan rencana totalalokasi anggaran untuk BKD selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebesar Rp.16.286.508.750,-
  46. 46. RENSTRA BKD 2011 – 2015 41|| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSeluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut merupakankompetensi dasar dari BKD dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015. Adapun kelompok sasarannya ditujukan untuk pelayanan seluruh AparaturPemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Untuk melihat lebih jelas tentang rencanaprogram dan kegiatan, indikator serta target dan pendanaan indikatif untuk lima tahunkedepan dapat dilihat pada Tabel 5.1 (lihat lampiran).
  47. 47. RENSTRA BKD 2011 – 2015 42|| INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDBAB VIINDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIANDAN DIKLAT DAERAH YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMDPencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015 tidakterlepas dari pencapaian dari masing-masing bidang pembangunan yang akandilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai kompetensinya. Untuk mengukur capaiankinerja setiap bidang pembangunan, maka setiap SKPD menentukan indikator kinerja yangakan menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. RenstraBKD Soppeng merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng, karena ituindikator kinerja BKD juga harus mengacu kepada indikator kinerja dalam RPJMD. BKDSoppeng dalam pencapaian sasaran strategisnya masih menggunakan indikator kinerjamandiri berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena belum memilikiindikator kinerja SPM atau indikator kinerja lainnya yang dijadikan acuan baku.Adapun indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Soppeng 2011-2015yang merupakan kompetensi BKD terdapat pada indikator Aspek Pelayanan Umum yangterdiri dari dua indikator yaitu :1. Persentase jabatan terisiBerdasarkan capaian kinerja renstra sebelumnya atau perolehan capaian tahun awal(2010), persentase jabatan terisi belum mencapai 100%, hanya mencapai 87.89%jabatan struktural yang terisi. Karena itu, untuk mendukung pencapaian sasaranRPJMD dan sasaran BKD sendiri harus diupayakan pencapaian target 100% sampaipada akhir periode renstra.2. Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian/ Sistem Administrasi PelayananKepegawaian (SAPK).
  48. 48. RENSTRA BKD 2011 – 2015 43|| INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDIndikator ketersediaan sistem informasi kepegawaian ini menjadi target RPJMDkarena disamping penjabaran dari visi pembangunan daerah juga menjadi indikatorpenilaian pemda dalam Laporan Pertanggungjawaban PenyelenggaraanPememerintahan (LPPD) setiap tahunnya. Karena itu pembangunan Sistem InformasiKepegawaian harus terlaksana pada periode renstra ini. Adapun rencana mulaiberjalannya simpeg tersebut ditargetkan bisa terpenuhi mulai tahun ketiga renstrayaitu pada Tahun 2013.Menyadari masih minimnya indikator kinerja yang dijadikan sebagai tolok ukurpencapaian sasaran yang berkenaan dengan kompetensi BKD dalam RPJMD 2011-2015,maka harapan ke depan untuk penyusunan RPJMD periode selanjutnya agar indikatorkinerja daerah yang berkaitan dengan kompetensi BKD yang digunakan dapat lebihditingkatkan. Untuk lebih jelasnya menyangkut indikator kinerja BKD yang mengacu padatujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada lampiran (Tabel 6.1).
  49. 49. RENSTRA BKD 2011 – 2015 44|| PENUTUPBAB VIIP E N U T U PPenetapan Visi, Misi, dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat KabupatenSoppeng 2011-2015 didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan lingkunganstrategis BKD. Baik yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah (RPJMD)Kabupaten Soppeng maupun kebijakan pembangunan kepegawaian nasionalsebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.Selain itu, penetapan visi dan misi BKD juga mempertimbangkan bahwa terwujudnyaaparatur yang profesional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampumenyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana agendareformasi birokrasi belum dapat dituntaskan. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian visidan misi pada Renstra BKD 2011-2015 ini, diarahkan pada pengembangan sistemmanajemen kepegawaian.Upaya yang ditempuh melalui berbagai langkah strategis untuk menciptakan"kondisi antara" menuju sistem manajemen yang diinginkan, seperti: mengembangkansistem manajemen kepegawaian yang ada, memberdayakan instrumen/infrastrukturmanajemen kepegawaian (penyempurnaan peraturan perundang-undangan kepegawaiandan dengan mengantisipasi kondisi kedepan), mengembangkan sistem informasikepegawaian dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan bidangkepegawaian, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya BKD secara bertahap selamalima tahun kedepan agar mampu mendukung pencapaian cita-cita kepegawaian.Meskipun disadari bahwa mewujudkan profesionalisme dan sejahteranyaPegawai Negeri Sipil bukan sesuatu hal yang mudah serta menjadi tanggung jawab BKDsemata, namun mengingat BKD sebagai satu-satunya lembaga pemerintah daerah diKabupaten Soppeng yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat untukmenyelenggarakan manajemen PNS, maka sudah sepatutnya BKD berkewajiban
  50. 50. RENSTRA BKD 2011 – 2015 45|| PENUTUPmengaktualisasikan perannya selama lima tahun kedepan dalam langkah nyata sesuaikompetensi intinya. Apabila BKD mampu membawakan peran nyata dibidangkepegawaian sebagaimana diharapkan oleh stake holder dan masyarakat, mudah-mudahan BKD Soppeng akan mampu bertahan menghadapi tantangan perubahanlingkungannya dan semakin berkembang dalam mewujudkan visinya di masa-masa yangakan datang.
  51. 51. RENSTRA BKD 2011 – 2015 46|

×