Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 berpotensi berimplikasi pada kuasa hukum pengadilan pajak. Kuasa hukum harus memiliki izin dari Mahkamah Agung dan memenuhi persyaratan tertentu. Mereka juga perlu mengantisipasi perubahan peraturan terkait kuasa hukum di pengadilan pajak.

1. POTENSI IMPLIKASI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR:26/PUU-XXI/2023
( T I N J AU AN D AR I P E R S F E K T I F K O N S U LTAN PAJ AK )
Oleh:
Dr. Arifin Halim, S.E., S.H., M.H.
(Anggota Bidang Litbang IKPI Pusat Periode 2019-2024)
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
1

2. LATAR BELAKANG
PERMASALAHAN
LATAR BELAKANG
PERMASALAHAN
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
1. Judicial Review Ke MK Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan
Pajak
Oleh: 1. Nurhidayat, S.H. (Advokat); 2. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. (Peneliti/Sekjen
Pusat Study Hukum & Konstitusi UII; 3. Allan Fatchan Gani Wardana, S.H., M.H.
(Dosen FH Universitas Islam Indonesia)
2. MK melalui Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 dengan Amar Putusan:
Frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 tahun
2002 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-
lambatnya tanggal 31 Desember 2026”
3. Salah Satu Tujuan Pembentukan UU Pengadilan Pajak:
Adanya suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem hukum
kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan
kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.
2

3. PERTANYAAN ?
2. Apa potensi risiko para Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang
berasal dari konsultan pajak dalam beracara di Pengadilan Pajak
di masa yang akan datang?
3. Bagaimana para Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang berasal
dari konsultan pajak mengantisipasi agar tetap lancar beracara di
Pengadilan Pajak di masa yang akan datang?
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
1. Apa potensi implikasi pasca Putusan MK 26/PUU-XXI/2023
terhadap Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dalam beracara di
Pengadilan Pajak setelah pembinaan sepenuhnya oleh Mahkamah
Agung?
3

4. TUJUAN KAJIAN LITBANG & FGD IKPI PUSAT
Mengetahui potensi implikasi dan risiko yang dapat terjadi
Anggota IKPI Umumnya
dan
Anggota IKPI yang telah mendapat izin Kuasa Hukum pada
Pengadilan Pajak khususnya
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
Dapat melakukan antisipasinya
4

5. 1. Kekuasaan Kehakiman
Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa:
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
A
N
A
L
I
S
I
S
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 telah memutuskan frasa ”Departemen
Keuangan” Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak dimaknai ”Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan
selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga berbunyi Pasal
5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentu menjadi sebagai berikut:
”Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak
dilakukan oleh Departemen Keuangan Mahkamah Agung yang secara
bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.”
5

6. 2. Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus
di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 9A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 mengatur sebagai berikut:
”Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur
dengan undang-undang.
Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan
dalam jangka waktu tertentu.
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan
hakim ad hoc diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”
A
N
A
L
I
S
I
S
Penjelasan Pasal 9A
”Ayat (1)
Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya
pengadilan pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.”
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
6

7. 3. Kuasa Hukum Bagi Wajib Pajak pada Pengadilan Pajak
Bagian 1
Pasal 34 UU Pengadilan Pajak, mengatur para pihak yang bersengketa di
pengadilan pajak dapat diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan
surat kuasa khusus. Kuasa hukum ada tiga kelompok;
1. Keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua;
2. Pegawai atau pengampu yang tidak memerlukan persyaratan
khusus;
3. Kuasa hukum yang di luar kelompok satu dan kedua di atas, harus
memenuhi persyaratan: WNI, mempunyai pengetahuan yang luas
dan keahlian tentang peraturan perpajakan, dan persyaratan lain
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
A
N
A
L
I
S
I
S
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023 7

8. 3. Kuasa Hukum Bagi Wajib Pajak pada Pengadilan Pajak
Bagian 2
Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan
untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak telah mengatur persyaratan lainnya
dan ”pengetahuan yang luas dan keahlian pajak” dibuktikan dengan:
1. Ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan,
dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi, atau;
2. Ijasah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain bagian satu
dan dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
a. Ijazah Diploma III Perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari peruruan
tinggi yang terakreditasi;
b. Brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
c. Sertifikasi keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga
pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
d. Surat dan dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada
instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan
cukai.
A
N
A
L
I
S
I
S
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023 8

9. 3. Kuasa Hukum Bagi Wajib Pajak pada Pengadilan Pajak
Bagian 3
Pasal 2 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang
Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak mengatur
bahwa
”Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada
Pengadilan Pajak dan beracara di Pengadilan Pajak harus memiliki Izin
Kuasa Hukum”.
A
N
A
L
I
S
I
S
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-
01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
mengatur bahwa:
untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, pemohon
mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui
Sekretariat Pengadilan Pajak dengan melampirkan berbagai persyaratan.
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
9

10. 4. Penasihat Hukum di Pengadilan Umum
Pengadilan Umum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan
perkara perdata
A
N
A
L
I
S
I
S
Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur
bahwa:
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat
pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”
Dalam praktik di persidangan umum perkara pidana di Pengadilan Negeri, apabila terdakwa
didampingi oleh penasihat hukum, maka Hakim akan bertanya kepada penasihat hukum apakah
benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa dan kemudian Hakim akan
meminta penasihat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah (BAS),
dan kartu ijin praktik pengacara/advokat (Kartu Tanda Advokat=KTA).
Dalam perkara perdata, Hakim juga akan meminta penasihat hukum untuk menunjukkan surat
kuasa khusus, berita acara sumpah (BAS), dan kartu ijin praktik pengacara/advokat (Kartu Tanda
Advokat=KTA).
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023 10

11. 5. Kuasa Hukum di Pengadilan Hubungan Industiral – PHI
A
N
A
L
I
S
I
S
Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa:
“Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak
sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk
mewakili anggotanya.
Penjelasan Pasal 87
“Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat
Kabupaten/Kota, tingkat Propinsi dan Pusat baik serikat pekerja/ serikat buruh,
anggota federasi, maupun konfederasi. “
Pasal 87 UU PHI adalah bentuk Lex Specialis dalam Peradilan Umum
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023 11

12. 6. Penasihat Hukum di Pengadilan Militer
Bagian 1
Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang
selanjutnya disebut UU Peradilan Militer menyatakan bahwa:
“Penasihat hukum adalah seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang
diatur dalam Undang-undang ini.”
A
N
A
L
I
S
I
S
Lebih lanjut Pasal 105 UU Peradilan Militer mengatur:
“Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya
pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang
haknya untuk mendapatkan bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib
didampingi oleh Penasihat Hukum.”
Kemudian di ayat Pasal 144 ayat (2) UU Pengadilan Militer mengatur:
“Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang Penasihat Hukum yang akan
mendampinginya dan apabila ada, Hakim Ketua meminta surat perintah atau surat izin
tentang penunjukan Penasihat pada Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya supaya
diserahkan dan apabila Penasihat Hukum ditunjuk oleh Pengadilan, Hakim Ketua
menanyakan kepada Terdakwa tentang kesediaannya didampingi oleh Penasihat Hukum
tersebut di persidangan.”
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023 12

13. 6. Penasihat Hukum di Pengadilan Militer
Bagian 2
A
N
A
L
I
S
I
S
Jadi dalam peradilan militer terdakwa dapat menunjuk penasihat hukum yaitu
seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur
dalam UU Peradilan Militer.
Kemudian dalam Pasal 144 UU Peradilan Militer penasihat hukum harus memiliki
surat perintah atau surat izin tentang penunjukan sebagai penasihat hukum, juga
harus memiliki surat kuasa dari terdakwa.
Penasihat hukum di luar biro hukum TNI adalah Advokat, tentunya penasihat
hukumnya harus menunjukkan BAS dan KTA nya yang masih berlaku kepada Majelis
Hakim.
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
13

14. 7. Penasihat Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara
Pasal 57 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: para pihak
yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh
seorang atau beberapa orang kuasa dengan surat kuasa khusus atau
disampaikan secara lisan di dalam persidangan.
Dalam praktiknya, majelis hakim hanya menerima penasihat hukum yang
merupakan seorang advokat.
A
N
A
L
I
S
I
S
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
14

15. 8. Undang-Undang Advokat
Bagian 1
Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang ”Advokat (UU Advokat), mengatur bahwa:
”Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan UU Advokat”.
Kemudian jasa hukum adalah ”jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien”.
A
N
A
L
I
S
I
S
Syarat menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan:
a. Sarjana Hukum;
b. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat;
c. Diangkat oleh organisasi Advokat;
d. Tidak bersatatus pegawai negeri sipil atau pejabat negara;
e. Berusia minimal 25 tahun;
f. Magang minimal 2 tahun pada kantor Advokat; dan
g. Kemudian sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya
atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
15

16. 8. Undang-Undang Advokat
Bagian 2
Pasal 31 UU Advokat mengatur bahwa:
”Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan
profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat,
tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta) rupiah”
A
N
A
L
I
S
I
S
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
16

17. 9. KUASA / WAKIL
Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam
Empat Lingkungan Peradilan dari Mahkamah Agung mengatur yang dapat
menjadi Kuasa/Wakil dari penggugat/ tergugat atau pemohon di
pengadilan:
1. Advokat sesuai UU Advokat;
2. Jaksa;
3. Biro Hukum Pemerintah, Biro Hukum TNI, Biro Hukum Kejaksaan;
4. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan usaha yang
bersengketa; atau
5. Kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, seperti
Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hubungan keluarga.
A
N
A
L
I
S
I
S
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
17

18. 10. KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang berlangsung saat ini adalah
bentuk lex specialis yang diberikan Pasal 34 UU Pengadilan Pajak juncto
Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 juncto Pasal
2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-
01/PP/2018
A
N
A
L
I
S
I
S
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
18

19. POTENSI SYARAT KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
PASCA PUTUSAN MK 26/PUU -XXI/2023
Ada potensi
Mahkamah Agung
mengadopsi ketentuan
untuk menjadi seorang
kuasa pada pengadilan
pajak yang berjalan
selama ini, sehingga
tidak ada perubahan
tentang persyaratan
lainnya sebagaimana
yang diatur dalam
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
184/PMK.01/2017
juncto Peraturan Ketua
Pengadilan Pajak
Nomor PER
01/PP/2018; atau
Ada potensi Mahkamah Agung di masa yang akan
datang akan menyeragamkan perlakuan dan
persyaratam seorang penasihat hukum untuk kuasa
hukum di pengadilan pajak dengan penasihat hukum
yang selama ini berjalan di peradilan umum, peradilan
agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan
militer.
Hal ini mungkin hanya masalah waktu saja kapan
ketentuan bahwa seorang Kuasa Hukum di pengadilan
pajak harus memiliki izin Advokat dengan memiliki BAS
dan KTA.
Banyak hal yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah
Agung dalam menentukan waktu yang tepat untuk
memberlakukannya, seperti asas kemanfaatan,
perlunya masa transisi yang cukup, kesiapan di
lapangan, tidak menimbulkan kontraproduktif, tidak
menimbulkan iklim investasi yang tidak kondusif,
dan hal-hal lainnya.
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023 19

20. POTENSI RISIKO PARA KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK
YANG BERASAL DARI KONSULTAN PAJAK
(BERACARA DI PENGADILAN PAJAK DI MASA MENDATANG)
Potensi risiko akan terjadi bila Mahkamah Agung melakukan penyeragaman
tentang seorang kuasa hukum harus seorang advokat, yaitu:
Bagi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang belum memiliki izin
Advokat, akan terdapat potensi risiko terjadi kevakuman dalam
beracara di pengadilan pajak sampai menjadi Advokat
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
20

21. KESIMPULAN
1. Ada potensi Mahkamah Agung mengadopsi persyaratan
menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak seperti yang
berlaku selama ini, atau ada potensi implikasi di masa yang
akan datang, Mahkamah Agung akan mensyaratkan seorang
Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus seorang advokat
2. Ada potensi risiko terjadinya kevakuman dalam beracara di
pengadilan pajak di masa yang akan datang bagi konsultan pajak
yang tidak memiliki BAS dan KTA; dan
3. Perlunya persiapan dari konsultan pajak yang akan beracara di
pengadilan pajak untuk memiliki BAS dan KTA.
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023 21

22. SARAN 1
IKPI dipandang perlu memberikan masukan melalui surat resmi dan secara terbuka kepada
Mahkamah Agung cc Pengadilan Pajak cc Kadin, agar Mahkamah Agung
mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk mengadopsi persyaratan untuk menjadi
seorang Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 juncto Peraturan Ketua
Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018.
Diatur dalam UU Pengadilan Pajak secara jelas, agar tersedianya dengan cukup jumlah
Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang berkualitas yang menguasai akuntansi dan
peraturan perpajakan dengan baik.
Syarat seorang Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang harus seorang advokat akan
menyebabkan minimnya jumlah ketersediaan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan
akan merugikan Wajib Pajak yang mencari keadilan atas sengketa pajak yang dialaminya,
sehingga akan berpotensi tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia; dan
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
22

23. SARAN 2
Guna mencegah potensi risiko terjadinya kevakuman seorang konsultan
pajak dalam beracara di pengadilan pajak bila kelak peraturan
perundang-undangan mengharuskan syarat sebagai seorang Advokat
untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, disarankan
konsultan pajak yang tetap ingin beracara di pengadilan pajak untuk
memiliki BAS dan KTA untuk menjamin tetap dapat beracara di
pengadilan pajak.
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023 23

24. TERIMA KASIH
Departemen Litbang & FGD IKPI-Pusat
Gedung IKPI Pusat-Pejaten-Jakarta, 7 Juli 2023
24