Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatah Hukujm Tetap

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
JL. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950
Telp. (021) 4805256 Fax. (021) 4803856
Website : www.ptun-j akarta. go. id Email : admin@ptun-j akarta. go. id
Nomor
Lamp.
Perihal
: W2.TUN 1. tg7 1p1K.ootttzo1s.
:-
t
P"luk*naan Pufusn yarlg tetatt
nom Wroleh kel<.tatan h ufum tetap.
2. Bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Jakarta, 2l Januari 2019
Kepada Yth :
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Jalan lmam Bonjol No. 29,
Jakarta Pusat
Di -
JAKARTA
Agung Nomor 5
Sengketa Proses
Menindaklanjuti pemeriksaan pengawasan eksekusi pada
tanggal 16 Januari 2019, berdasarkan surat panggilan kami Nomor :
W2.TUN1. 166 lHK.06lll2019 tanggal 8 Januari 2019, serta
berdasarkan Surat dari Penggugat / Pemohon Eksekusi No. 100/TUN-
YIM/l&l/Xll/18, tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya
memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar
memerintahkan kepada Tergugat (KOMlSl PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA) untuk melaksanakan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut, dalam perkara antara Dr. (HC)
OESMAN SAPTA sebagai Penggugat melawan KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA sebagai Pihak Tergugat ; ------------
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Perkara Nomor : 242|G|SPPU|2j1BIPTUN-JKT., telah
diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 14
Nopember 2018, yang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; ------
3.
4.
Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan ; --
Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 242lGlSPPUl2018/PTUN:JKT, tanggal 14
Nopember 2018, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
tersebut berbunyi sebagai berikut :
MENGAD!LI:
Dalam Eksepsi:
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
Dalam...

2. 1.
2.
Dalam Pokok Sengketa:
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----*--Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
lndonesia Nomor: 1 130/P1.01.4-KpU06lKPUfiXt2018 Tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun Z01g tertanggal 20
September 2018;
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor: 11g0lpL.O1.4-
KpU06/KPUllXl201B Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan perwakilan
Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;---------
Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta pemilu
Anggota Dewan Penrvakilan Daerah Tahun 2019 yang
mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta sebagai Calon
Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan
Peruvakilan Daerah Tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; --------
Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dan pada kenyataannya hingga saat ini,
Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu
sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang
Nomor : 51 Tahun 2009 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat
agar melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap tersebut ; -------
Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih
dan benruibawa serta menjunjung tegaknya hukum dan keadilan,
maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
(dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
8.4711111991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal :
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang :
Peradilan Tata Usaha Negara., Surat Edaran Nomor :
115/M.PAN/4/2003, tertanggal I April 2003, Perihal :
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Surat
Edaran Nomor : SE|24|M.PAN/8/2004, tertanggal 24 Agustus
2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) dan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif kepada Pejabat Pemerintah Bab ll Pasal 3 huruf I
dan Pasal 4; ----
Bahwa inti Surat Edaran dan Peraturan Pemerintah tersebut
adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini
Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap ; *--------
3.
4.
5.
7.Bahwa...

3. 3
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan
ini diperintahkan kepada :
TERGUGAT / KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLTK
INDONESIA ;
Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 242|G|SPPUl2018lPTUN-JKT. tanggal 14
Nopember 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
tersebut;-----
Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini
disampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.
Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar
memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih.
PENGADILAN TATA NEGARA JAKARTA
UA,
l:.tj,
101989031001.
2.
J.
4.
o
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Presiden Republik lndonesia
di - Jakarta ;
di - Jakarta ;
6. Arsip.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia
di - Jakarla ;
Menteri Nergara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia
di - Jakatu ;
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
di - Jakarta ;
Gugun Ridho Putra, SH., MH.DKK (Kuasa Pemohon)
Advokat pada Kantor Hukum lhza & lhza Law Firm dan Kantor Hukum Law Office Herman Kadir & Partners yang tergabung
sebagai IM ADVOKAT DR. (HC) OESMAN SAPTA
88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan.