"Perlu kajian akademis / penelusuran kembali istilah dan rujukan yang lebih shahih (valid) secara syar'i di dalam permasalahan ketentuan anak angkat dan ahli waris pengganti.
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang, persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu permohonan dapat diajukan, tahapan-tahapan proses pengujian, hak pihak-pihak yang terkait, serta ketentuan pengambilan putusan.
Pengawasan terhadap produk hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kompetensi PTUN diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang, persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu permohonan dapat diajukan, tahapan-tahapan proses pengujian, hak pihak-pihak yang terkait, serta ketentuan pengambilan putusan.
Pengawasan terhadap produk hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kompetensi PTUN diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.
Panduan ini membahas aspek perpajakan bagi pemilik rumah indekos. Pemilik rumah indekos wajib membayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan rumah indekos. Kewajiban perpajakannya bergantung pada status penyewa sebagai pemotong pajak atau tidak. Jika bukan pemotong, pemilik rumah indekos harus menyetorkan sendiri pajaknya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum pertanahan di Indonesia, termasuk pengertian pendaftaran tanah, proses pendaftaran tanah pertama kali, dan kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga membahas manfaat dan tujuan dilakukannya pendaftaran tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan penghunian rumah, termasuk penghunian oleh pemilik maupun bukan pemilik, serta peraturan yang mengatur penghunian perumahan di DKI Jakarta."
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016ekho109
Hubungan Indonesia dan Singapura memiliki dinamika yang kompleks, dengan sentimen saling benci namun rindu. Beberapa isu seperti kebakaran hutan, penolakan perjanjian pertahanan, stereotip masyarakat, reklamasi pantai, dan insiden Usman-Harun pernah menimbulkan ketegangan. Namun demikian, kedua negara tetap membutuhkan kerja sama di berbagai bidang.
Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun dan terkuat yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Hak milik dapat terjadi melalui hukum adat, penetapan pemerintah, atau ketentuan undang-undang dan harus didaftarkan. Hak milik dapat dihapuskan jika dicabut, diserahkan secara sukarela, ditinggalkan, atau subjeknya tidak memenuhi syarat.
Sengketa kepemilikan tanah antara Unusdang melawan PT Pacific Indopalm Industries mengenai sebidang tanah seluas 10x150 depa. Unusdang mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKGR 1980, sedangkan PT Pacific memiliki SHGB atas tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan bahwa SKGR 1980 bukan akta jual beli yang sah dan SHGB merupakan bukti kepemilikan yang kuat sesuai hukum, majelis hakim memutuskan PT Pacific sebagai
Kasus sengketa tanah hak ulayat di Kota Jayapura, Papua terjadi karena proses jual beli tanah yang tidak sesuai prosedur hukum adat maupun peraturan pertanahan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan tanah."
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)Natasha Rastie Aulia
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan Peradilan Agama di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini. Peradilan Agama kini telah memiliki payung hukum sendiri berupa UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dokumen ini juga membahas pengertian dan perbedaan antara Peradilan Agama dan Peradilan Islam serta susunan badan peradilan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata Indonesia yang mencakup pengertian, sejarah, asas-asas, dan bab-bab pokok seperti gugatan, penyitaan, pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi putusan.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ringkasannya adalah: (1) Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain, (2) diatur pula tentang asas-asas, jaminan hukum bagi warga negara, kedudukan hakim dan panitera, pelaksanaan putusan pengad
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan rumusan hasil diskusi Komisi II tentang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding.
Panduan ini membahas aspek perpajakan bagi pemilik rumah indekos. Pemilik rumah indekos wajib membayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan rumah indekos. Kewajiban perpajakannya bergantung pada status penyewa sebagai pemotong pajak atau tidak. Jika bukan pemotong, pemilik rumah indekos harus menyetorkan sendiri pajaknya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum pertanahan di Indonesia, termasuk pengertian pendaftaran tanah, proses pendaftaran tanah pertama kali, dan kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga membahas manfaat dan tujuan dilakukannya pendaftaran tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan penghunian rumah, termasuk penghunian oleh pemilik maupun bukan pemilik, serta peraturan yang mengatur penghunian perumahan di DKI Jakarta."
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016ekho109
Hubungan Indonesia dan Singapura memiliki dinamika yang kompleks, dengan sentimen saling benci namun rindu. Beberapa isu seperti kebakaran hutan, penolakan perjanjian pertahanan, stereotip masyarakat, reklamasi pantai, dan insiden Usman-Harun pernah menimbulkan ketegangan. Namun demikian, kedua negara tetap membutuhkan kerja sama di berbagai bidang.
Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun dan terkuat yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Hak milik dapat terjadi melalui hukum adat, penetapan pemerintah, atau ketentuan undang-undang dan harus didaftarkan. Hak milik dapat dihapuskan jika dicabut, diserahkan secara sukarela, ditinggalkan, atau subjeknya tidak memenuhi syarat.
Sengketa kepemilikan tanah antara Unusdang melawan PT Pacific Indopalm Industries mengenai sebidang tanah seluas 10x150 depa. Unusdang mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKGR 1980, sedangkan PT Pacific memiliki SHGB atas tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan bahwa SKGR 1980 bukan akta jual beli yang sah dan SHGB merupakan bukti kepemilikan yang kuat sesuai hukum, majelis hakim memutuskan PT Pacific sebagai
Kasus sengketa tanah hak ulayat di Kota Jayapura, Papua terjadi karena proses jual beli tanah yang tidak sesuai prosedur hukum adat maupun peraturan pertanahan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan tanah."
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)Natasha Rastie Aulia
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan Peradilan Agama di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini. Peradilan Agama kini telah memiliki payung hukum sendiri berupa UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dokumen ini juga membahas pengertian dan perbedaan antara Peradilan Agama dan Peradilan Islam serta susunan badan peradilan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata Indonesia yang mencakup pengertian, sejarah, asas-asas, dan bab-bab pokok seperti gugatan, penyitaan, pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi putusan.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ringkasannya adalah: (1) Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain, (2) diatur pula tentang asas-asas, jaminan hukum bagi warga negara, kedudukan hakim dan panitera, pelaksanaan putusan pengad
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan rumusan hasil diskusi Komisi II tentang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding.
Tentang Ahli Waris Pengganti di halaman 2 no. 5.
Ahli Waris Pengganti seagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas hasil diskusi Komisi II tentang urusan lingkungan peradilan agama.
2. Pembahasan mencakup teknis judisial seperti hukum formal dan materiil serta hal-hal non teknis seperti pengelolaan SDM dan teknologi informasi.
3. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011. Diskusi mencakup berbagai hal terkait teknis judisial dan non teknis di lingkungan peradilan agama, seperti penyempurnaan hukum formal dan materiil, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan pelayanan keadilan bagi masyarakat.
Rangkuman hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 adalah sebagai berikut: (1) menetapkan kembali semua rumusan Rakernas tahun 2009 kecuali yang diubah, (2) menekankan pentingnya hakim mengetahui fakta dan bukti dalam perkara sebelum memutus, (3) menyarankan penggunaan teknik hukum dalam pengambilan
Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2011 di Jakarta, kecuali yang dilakukan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2012 di Manado.
5 rumusan hasil rakernas pa tahun 2012pamuaralabuh
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI membahas pemantapan sistem kamar untuk meningkatkan kesatuan hukum dan profesionalisme hakim. Rapat ini membahas berbagai masalah teknis dan non-teknis di lingkungan peradilan agama, termasuk upaya meningkatkan kualitas SDM peradilan agama.
Silabus mata kuliah Hukum Acara Perdata membahas tentang pengertian, fungsi, dan asas-asas Hukum Acara Perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, kekuasaan kehakiman di Indonesia, tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, putusan hakim dan pelaksanaannya. Mata kuliah ini membahas secara rinci tentang prosedur peradilan perdata di Indonesia.
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Indonesia
Materi Default and Bankcruptcy merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Workshop Manajemen NPL dan Strategy Asset Recovery yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Terdapat tiga pengadilan yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Pengadilan tata usaha negara berada di tingkat kabupaten/kota sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara di tingkat provinsi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, asas, bentuk dan isi dari putusan di Pengadilan Agama. Putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa. Putusan harus memenuhi asas-asas tertentu dan terdiri dari beberapa bagian seperti identitas pihak, pertimbangan hukum, dan putusan akhir.
Buku II Pedoman Teknik Administrasi dan Peradilan Agama edisi 2010 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung menimbulkan kontroversi karena memuat rumusan Rakernas PA 2010 versi B yang berbeda dengan versi A dan hasil rumusan sebenarnya. Buku pedoman ini terlambat terbit 9 bulan setelah rakernas dan iklan penjualannya dianggap mencurigakan. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan aparat peradilan agama mengenai definisi Ahli
Tiga pasal dalam KHI mengenai ahli waris (Pasal 173, 185, 209) saling terkait dan menimbulkan permasalahan jika dibandingkan dengan hukum Islam. Masyarakat telah terbiasa dengan ketentuan-ketentuan ini sehingga sulit untuk memperbaiki atau mengubahnya walaupun bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan perlunya mengembangkan hukum waris nasional yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia.
Ijtihad ulama dan pemerintah Pakistan tahun 1961 memberi warisan kepada cucu yang orangtuanya meninggal lebih dulu dari kakek / neneknya yang jadi Pewaris.
UU Wasiat Wajibah No.7 Thn. 1356 H/ 1946 M di Mesir mengatur tentang wasiat wajibah yang harus diberikan kepada keturunan dari anak laki-laki pewaris apabila anak laki-laki tersebut meninggal lebih dulu atau bersamaan dengan pewaris. Wasiat wajibah ini memberikan hak bagian warisan kepada cucu sebesar bagian yang seharusnya diperoleh anak laki-laki tersebut apabila masih hidup
Rapat kerja tahunan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Banten membahas implementasi hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, reformasi birokrasi, dan masalah teknis yustisial. Rapat menghasilkan rekomendasi untuk mengeluarkan kebijakan pelaksanaan hasil rapat tersebut di Pengadilan Agama di Banten.
Ahli Waris Pengganti dalam Buku II supaya direvisi, sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 167 huruf c) angka 2) s.d. 6) yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tidak berlaku.
1. 1
RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II
BIDANG
URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
Pada hari ini Jum’at tanggal 09 Oktober 2009 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah
Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat
lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, dengan thema
“Meningkatkan kualitas Pengadilan dengan kesamaan persepsi dalam
penerapan hukum”
Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang
Yudisial.
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non
Yudisial.
4. Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan
Lingkungan Peradilan Agama.
5. Paparan dari Bapak-bapak Hakim Agung RI
Membaca : Paparan yang disajikan :
1. Permasalahan hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum
Terapan pada Peradilan Agama.
2. Permasalahan Sita dan Eksekusi
3. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan Perma
No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Perkara.
Mendengar : 1. Tanggapan para peserta.
2. Penjelasan dari :
a. Pemakalah
b. Nara Sumber.
2. 2
Menimbang : Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapat yang
berkembang didalam diskusi kelompok untuk lingkungan
Peradilan Agama perlu ditetapkan hasil diskusi tersebut dan
menyimpulkan sebagai berikut:
K E S I M P U L A N
1. Permasalahan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Terapan.
Secara materiil, bisnis syari’ah berbeda dari yang konvensional atas dasar
prinsip-prinsip: (i) pelarangan riba (prohibition of riba), (ii) praktik jual beli atau
dagang (application of al bay, trade and commerce), (iii) pencegahan gharar
dalam perjanjian (avoidance of gharar or ambiguities in contractual agreements),
(iv) pelarangan usaha untung-untungan atau gambling (prohibition of maisir),
(v) pelarangan perdagangan komoditas terlarang (prohibition from conducting
business involving prohibited commodities)
Mengantisipasi terbit dan berlakunya qanun-qanun yang terus berkembang di
Aceh Nanggro Darussalam, perlu peningkatan pemahaman dalam penerapan dan
penegakannya di pengadilan. Demikian pula permasalahan yang berkembang
dalam eksekusi putusan arbitrase syariah.
Perlu adanya kajian akademis / penelusuran kembali istilah dan rujukan yang
lebih shahih (valid) secara syar’i dalam permasalahan kewarisan anak angkat dan
ahli waris pengganti.
Saat ini telah terbit Buku II Edisi Revisi dan KHES, agar segera disosialisasikan
kepada seluruh jajaran Peradilan Agama.
Zakat merupakan shadaqah yang diwajibkan, shadaqah merupakan kompetensi
Peradilan Agama, sehingga sengketa terkait dengan zakat menjadi kompetensi
Peradilan Agama.
Sengketa dibidang zakat yang merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk
mengadili adalah sengketa dibidang keperdataan dengan mengacu pada UU No.
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 dan UU No. 17 Tahun 2000
3. 3
tentang Perubahan ketiga atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
sedangkan sanksi pidana adalah merupakan wewenang Peradilan Umum.
Gugatan dalam sengketa Zakat dapat diajukan secara perorangan (8 asnaf,
Pejabat yang berwenang, dan pihak-pihak yang berkepentingan) dan atau
diajukan dengan class action.
Jika Penggugat meninggal dunia maka ahli waris boleh langsung menggantikan
kedudukan Penggugat, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi. (Lihat Surat
Pembetulan dari Wakil Ketua MA-RI Bidang Yudisial).
2. Sekitar permasalah Eksekusi
Dalam penanganan dan pelaksanaan eksekusi dalam perkara hadlonah
(pengasuhan anak) perlu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan
yang terkait tentang anak, kepentingan anak dan kemanusiaan.
Eksekusi dapat ditunda, hanya apabila benar-benar terdapat kondisi objektif
yang mengharuskan demikian, atau secara subjektif terdapat pertimbangan yang
secara rasional dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Eksekusi riil dalam perkara pembagian harta bersama, Waris, hanya dapat
dilaksanakan jika ada kesepakatan dari para pihak, jika tidak ada kesepakatan
diantara para pihak maka eksekusi harus dilaksanakan dengan pelaksanaan
lelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil dari penjualan lelang dibagi
sesuai dengan amar putusan Pengadilan.
Eksekusi riil sebagaimana diatur dalam Pasal 218 (2) R.Bg, Pasal 200 (11) HIR,
Pasal 1033 Rv hanya meliputi penyerahan barang (secara utuh), pengosongan,
pembongkaran dan atau melakukan suatu perbuatan.
Jika objek sengketa berada di luar wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan yang
memutus perkara, maka proses / pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan
memohon bantuan kepada Pengadilan yang mewilayahi dimana objek sengketa
berada.
Pengadilan yang dimintai bantuan memberitahukan dengan surat kepada Ketua
Pengadilan yang meminta bantuan dalam tempo 2 x 24 jam, dan yang
berwenang untuk memerintahkan penangguhan eksekusi adalah Pengadilan
yang memutus perkara.
4. 4
Apabila ada perdamaian setelah adanya aan maning atau dalam proses eksekusi
dan ada klausula yang menyatakan kedua belah pihak mengesampingkan amar
putusan, pada dasarnya hal tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi jika ternyata
setelah adanya perdamaian tersebut perdamaian tidak dipenuhi, maka eksekusi
tetap dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang bersangkutan, karena
perjanjian yang dibuat tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
Perlawanan terhadap sita / eksekusi dapat diajukan oleh pihak ketiga yang
mengakui barang yang akan / telah disita / dieksekusi sebagai miliknya
(pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai termasuk pemegang hak
tanggungan dan hak sewa / gadai )dan penyewa yang objeknya bukan tanah,
atau Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan suka
rela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak
sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Permasalahan Mediasi
Menurut pasal 7 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, jika kedua
belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka hakim wajib
melakukan mediasi, dengan demikian jika para pihak tidak hadir tidak perlu
mediasi.
Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan mediasi
dan pelaporan, panitera (d.h.i petugas) dan hakim perlu memperhatikan perkara
pokok, accessoir, kumulasi, dan/atau konvensi-rekonvensi dalam menerima dan
menanganinya.
Dalam hal terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau PK agar dalam
kesepakatan perdamaian dicantumkan kalimat bahwa kedua belah pihak
mencantumkan klausula yang berisi bahwa kedua belah pihak mengesampingkan
putusan yang telah ada.
Sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan, mengingat
Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka setelah BP-4 Mereposisi dan
merevitalisasi organisasinya, agar dimungkinkan BP-4 untuk dapat berfungsi
dalam mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. 5
4. Permasalahan Administrasi dan Teknis Informasi.
Dalam rangka peningkatan SDM di bidang teknis dan Administrasi Peradilan,
perlu diadakan bimbingan / pelatihan kepada Hakim Tinggi dan pejabat
keniteraan di bidang Hukum Acara dan pelaksanaan Pola Bindalmin.
Tahun 2010 difokuskan/diprioritaskan program peningkatan profesionalitas SDM
pada semua bidang tugas, baik administrasi maupun teknis; termasuk
peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Diinstruksikan kepada semua jajaran Peradilan Agama agar secara optimal
memanfaatkan TI dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat pencari keadilan.
Pemberdayaan IT termasuk pelaporan melalui SMS agar menjadi perhatian
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama
Setelah keluarnya Perma No. 2 Tahun 2009 semua jajaran Peradilan Agama tidak
perlu ragu-ragu lagi dalam menggunakan anggaran dalam DIPA untuk
penyelesaian perkara prodeo (justice for the poor) dan biaya sidang keliling
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pengajuan anggaran tahun 2010 Ditjen Badilag agar mengajukan
anggaran dana mutasi yang proporsional.
Launching website badilag.net versi Bahasa Inggris, Tuada Uldilag
mengharapkan menyusul website versi Bahasa Arab.
5. Permasalahan Biaya Perkara
1. Biaya kepaniteraan dan biaya proses dibebankan kepada pihak atau para pihak
yang berperkara (Perma Nomor 2 Tahun 2009), sedang biaya penyelenggaraan
tugas kepaniteraan seperti; pengadaan Buku Register dan buku adminitrasi
perkara lainnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara
(penjelasan Pasal 81A ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
6. 6
2. Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk penyelesaian perkara perdata
pada pengadilan agama di luar biaya pendaftaran, redaksi, materai dan biaya
panggilan.
3. Biaya proses pada Pengadilan Agama:
a. Biaya proses sebesar Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) diperuntukkan
untuk biaya ATK dan pemberkasan perkara.
b. Penarikan biaya proses dilakukan oleh Meja 1 / Kasir sebagai bagian dari
panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.
c. Biaya proses dikeluarkan bersamaan dengan tanggal pendaftaran perkara
dan diserahterimakan oleh Kasir kepada Bendahara Biaya Proses.
d. Pengeluaran biaya proses oleh Kasir dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku
Keuangan Perkara.
e. Pencatatan pengeluaran dalam Buku Induk Keuangan Perkara dicatat pada
kolom yang semula disediakan untuk biaya administrasi.
f. Untuk mengelola biaya proses, Ketua Pengadilan Agama membentuk Tim
Pengelola yang terdiri dari :
1) Panitera / Sekretaris sebagai Pengelola Biaya Proses, dengan tugas pokok:
- Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
- Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
- Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses;
2) Wakil Panitera atau petugas yang ditunjuk sebagai Pembuat komitmen
dengan tugas pokok:
- Membantu Pengelola Biaya Proses untuk membuat rencana
penerimaan dan pembayaran biaya proses;
- Menyimpan dan menginventaris ATK Perkara;
3) 1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses dengan tugas pokok :
- Menerima biaya proses dari Kasir;
- Menyimpan biaya proses;
7. 7
- Mengeluarkan biaya proses atas perintah Pengelola Biaya Proses;
- Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya
proses.
4) 1 (satu) orang Staf Pelaksana dengan tugas pokok membantu
melaksanakan tugas Pembuat Komitmen.
g. Pengelola ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama, sedang Pembuat
Komitmen, Bandahara dan Staf Pelaksana ditunjuk oleh Panitera / Sekretaris.
h. Perincian biaya perkara:
1) Pendaftaran Rp 30.000,-
2) Biaya Proses Rp 50.000,-
3) Panggilan sesuai kebutuhan
4) Redaksi Rp 5.000,-
5) Materai Rp 6.000,-
4. Biaya proses pada Pengadilan Tinggi Agama.
a. Biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
dengan alokasi sebagai berikut :
1) Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-
2) Biaya redaksi Rp 5.000,-
3) Biaya materei Rp 6.000,-
b. Biaya Pendaftaran perkara Banding sebesar Rp 50.000,- dipungut dan
dipertanggungjawabkan oleh Pengadilan Agama (Pemungut).
c. Biaya proses diperuntukkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perma
Nomor 2 Tahun 2009.
d. Biaya proses dikeluarkan bersamaan dengan tanggal pendaftaran perkara
dan diserahterimakan oleh Kasir kepada Bendahara Biaya Proses.
e. Pengeluaran biaya proses oleh Kasir dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku
Keuangan Perkara.
f. Pencatatan pengeluaran dalam Buku Induk Keuangan Perkara dicatat pada
kolom tersendiri.
8. 8
g. Untuk mengelola biaya proses Ketua Pengadilan Tinggi Agama membentuk
Tim Pengelola yang terdiri dari :
1) Panitera / Sekretaris sebagai Pengelola Biaya Proses
2) Wakil Panitera atau petugas yang ditunjuk sebagai Pembuat komitmen.
3) 1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses
4) 1 (satu) orang Staf Pelaksana
h. Pengelola ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama, sedang Pembuat
Komitmen, Bandahara dan Staf Pelaksana ditunjuk oleh Panitera / Sekretaris.
i. Tugas Tim Pengelola seperti Tim Pengelola pada Pengadilan Agama
6. Permasalahan Lain-lain:
Jika para pihak masing-masing mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK)
maka biaya hanya dipungut satu kali, dan Panitera Pengadilan Agama segera
melaporkan secara tertulis kepada PTA / MA-RI tentang adanya Upaya Hukum yang
diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, agar di PTA atau MA-RI berkas perkaranya
dijadikan satu.
Yang berwenang untuk memeriksa keuangan di Badan Peradilan hanya BPK.
Para Pimpinan dan Panitera / Sekretaris agar menjaga kerja sama yang harmonis
dalam melaksanakan tupoksi.
Tugas Pokok Panitera adalah mendampingi / membantu Majelis Hakim dalam
pelaksanaan tugas dibidang teknis yustisial, sedangkan penanganan DIPA adalah
merupakan tugas sekretaris yang saat ini masih melekat pada Panitera Sekretaris.
Perlu peningkatan kualitas manajemen, sarana dan prasarana, keuangan, laporan,
kinerja, SDM, pengawasan serta pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara
agar dapat keluar dari kategori disclaimer.
Agar remunerasi dapat diterima setiap bulan, maka pertanggungjawaban penerimaan
remunerasi di setiap satker harus sudah diterima Biro Keuangan MA RI paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.
9. 9
Palembang; 9 Oktober 2009.
Tim Perumus,
1. Drs. H. Khalilurrahman, SH, MH, (Ketua Tim Perumus) .............................
2. Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH. (Sekretaris) ............................
3. Drs. H. Zainal Imamah, SH, MH. ( Anggota ) ............................
4. Drs. H. Mukhsin Asrof, SH, MH. ( Anggota ) ............................
5. Drs. H. Wildan Suyuthi, SH, MH. ( Anggota ) ............................
6. Drs. H. A. Fadhil Sumadi, SH, MH. ( Anggota ) ............................
7. Drs. H. Hassan Bisri, SH, MH. ( Anggota ) ...........................
8. Drs. H. Bahrussyam Yunus, SH, MH ( Anggota ) ...........................
9. Drs. H. Hidayatullah, SH, MH. ( Anggota ) ..........................
10. 10
PESERTA / ANGGOTA KOMISI II
KOMISI ULDILAG
A. HAKIM AGUNG
1. Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum
2. Drs. H. Andi Samsu Alam, SH, MH.
3. Prof. Dr. Rifyal Ka’bah, MA.
4. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum.
5. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.
6. Drs. H. Hamdan, SH, MH.
7. Drs. H. Muchtar Zamzami.
8. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.
B. ESELON I DAN II
1. Drs. H. Rum Nessa, SH, MH.
2. Drs. H. Wahyu Widiana, MA.
3. Drs. Hasan Bisri, SH, M.Hum.
4. Drs. Faride Ismail, SH, MH.
5. Drs. H.M.Zufran Sabri, MH.
6. Drs. Hidayatullah Ms. MH.
7. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH.
C KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
1. Drs. H.M.Saleh Puteh, SH.
2. Drs. H. Ahmad Syarhuddin, SH, MH.
3. Drs. Mahyiddin Usman, SH, MA.
4. Drs.H.A.Mukhsin Asrof, SH, MH.
5. Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH.
6. Drs. H. Moh. Thahir, SHY, MH.
7. Drs. H. Dja’far A. Muchith, SH, MH.
8. Drs. H. Wildan Suyuthi, M. SH, MH.
11. 11
9. Drs. H. Sudirman Malaya, SH, MH.
10.Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH.
11.Drs. H. Khalilurrahman, SH, MH.
12.Drs. H.M.Zainal Imamah, SH, MH.
13.Drs. H. Chatib Rasyid, SH, MH.
14.Drs. M. Hassan Muhammad, SH, MH.
15.Drs. Kusno, SH, MH.
16.Drs. H. Alimin Patawari, SH, MH.
17.Drs. H. Said Husin, SH, MH.
18.Hefni H.S. Hasan, SH.
19.Drs. H.M. Thahir Hasa.
20.Drs. H.A. Karim Razak.
21.Drs. H. Muh. Djufri Palalo, SH, MH.
22.Drs. H. Aminullah Amit, MH.
23.Drs. H. Idris Mahmudi, SH, MH.
24.Drs. H. Samarcondy Nawawi, SH, MH.
25.Drs. Sunusi Khalid, SH, MH.
26.Drs. H. Abd. razak Ahmad, SH, MH.
27.Drs. H.M. Natsir R. Pomalingo, MHI.
28.Drs. H. Jufri Ghalib, SH, MH.
29.H. Abdurrahman HAR, SH.
D WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
1. Drs. H. Armia Ibrahim, SH.
2. Drs. H. Syahron Nasution,. SH.
3. Drs. H.M.Yamin Awie, SH, MH.
4. Dra. Husnanini, SH, MH.
5. Drs. Buchori Ras.
6. Drs. H. A. Dahlan, SH, MH.
7. Drs. H. Ajis Jaman Gani, MHI.
12. 12
8. Drs. H. Sudirman Arief.
9. Drs. H. Muwahhidin, SH, MH.
10.Drs. H. Bahrussan Yunus, SH, MH.
11.Drs. H. Mudjtahiddin, SH, MH.
12.Drs. Syamsul Falah, SH, M.Hum.
13.Drs. Yasmidi, SH.
14.Drs. H. M. Tarsi Hawi, SH.
15.Drs. Bahruddin Muhammad, SH, MH.
16.Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH, MH.
17.Drs. H. Muslimin Simar, SH, MH.
18.Drs. H. Mansur Nasir, SH,
19.Wk. PTA Palu.
20.Drs. H. Ismail, SH, MH.
21.Drs. H. Rodlin Afif, SH.
22.Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum.
23.Drs. H. Muhammad Alwi, SH.
24.Drs. H. Jufri, SH.
25.Drs. H. Rahmat Satya Wibawa, M.Hum.
26.Drs. Abuhuraerah, SH, MH.
E ASISTEN KOORDINATOR.
- Drs. H. Faisol, SH, MH.
F. PANSEK PENGADILAN TINGGI AGAMA.
1. Drs. Syafruddin.
2. Ahmad Zaini, SH, MH.
3. Drs. Pahri Hamidi, SH.
4. Drs. Yustan Azidin, SH, MH.
5. Drs. H. Syamsikar.
6. Tukiran, SH.
13. 13
7. H.A. Jakin Karim, SH, MH.
8. Drs. Darmadi.
9. Drs. Ibrahim, SH, MH.
10.Drs. Agus Zainal Mutaqien.
11.Drs. H. Bahrin Lubis, SH.
12.Rachmadi Suhamka, SH.
13.Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.
14.Dra Hj. Siti Maryam.
15.Ny. Herlinawati, SH, MH.
16.H. Tri Haryono, SH.
17.Drs. H. Muhammad Yamin, MH.
18.Drs. H. Zainuddin Zein, SH.
19.Drs. Hidayat AR Paputungan, SH.
20.Drs. H. Sugian Noor, SH.
21.Suparjianto, SH.
22.Drs. M. Darman Rasyid, SH.
23.Drs. H.M.Sabang Mar, SH.
24.Muchammad Yusuf, SH.
25.Arisno Metosono.
26.Khaeril Anwar, SH, MH.
27.Ma’sum Umar, SH, MH.
28. Basri, SH, MH.
29.Ekram Payapo, A.Ag.
30.DR. Djazoeli Sadhani. AK. M.Sc.