Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang usulan penelitian skripsi mengenai analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/TUN/2021 terhadap kewenangan Mahkamah Agung. 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan hakim Mahkamah Agung dalam mengadili kasasi dan menganalisis putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. 3

1. Oleh :
ALIF MA’RUF
B1A016122
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
2023
USULAN PENELITIAN
“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 298
K/TUN/2021 TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004”

2. LATAR BELAKANG
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis kelengkapan
berkas rekam medis didapatkan beberapa hasil yang menunjukan bahwa rata-rata
kelengkapan pengisian rekam medis sudah cukup lengkap namun masih kurang
dari standar kelengkapan yang ditetapkan Depkes RI sebesar 100% dan faktor
pendukung kelengkapan pengisian rekam medis yang terdiri dari SDM, sarana
serta prasarana yang masih kurang mendukung kegiatan kelengkapan pengisian
berkas rekam medis pasien rawat inap.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara
hukum yang demokratis. Keberadaan lembaga pengadilan yang merdeka itu sangat
penting karena tiga alasan yaitu, pertama, pengadilan merupakan pengawal konstitusi,
kemudian pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi, dan yang terakhir karena
pengadilan merupakan akar dari negara hukum.
 Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

3.  Mahkamah Agung memiliki wewenang, yaitu menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, melakukan
pengawasan internal atas tingkah laku hakim, melakukan pengawasan tertinggi
terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada
dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
 Kemudian Mahkamah Agung juga berwenang mengadili di tingkat kasasi terhadap
putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan yang berada di
bawahnya
 Dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
dijelaskan bahwasannya MA dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang
memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang
ini dibatasi pengajuannya.
LATAR BELAKANG

4. LATAR BELAKANG
 Kemudian dalam Pasal 45A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dijelaskan
bahwa perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan
keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
 Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2019 Kepala Dinas
Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong yang baru menjabat
selama 7 bulan dibebas tugaskan menjadi pelaksana pada bagian administrasi Sekretariat Daerah
dengan terbitnya Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.637.X Tahun 2019 tertanggal 4
Oktober 2019. Dengan demikian pejabat tersebut melakukan upaya permohonan peninjauan
kembali pembebas tugasan ke KASN, upaya administrasi dan Gugatan Kepada PTUN Bengkulu.
 Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah diatas, baik dalam aturan hukum yang
berlaku di Indonesia terhadap putusan hakim dalam mengadili dan memutuskan terkait kasasi
dari Bupati Rejang Lebong tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih
lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR: 298K/TUN/2021 TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH
AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004”.

5. 1. Bagaimana kewenangan hakim Mahkamah Agung dalam
mengadili dan memutuskan Kasasi terhadap Keputusan yang
dikeluarkan oleh Pejabat TUN?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung
Nomor: 298 K/TUN/2021 terhadap Kewenangan Mahkamah
Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung?
RUMUSAN MASALAH

6. Untuk mengetahui terkait dengan
kewenangan hakim Mahkamah Agung
dalam mengadili dan memutuskan
Kasasi terhadap Keputusan yang
dikeluarkan oleh Pejabat TUN.
Untuk mengetahui analisis yuridis
terhadap putusan Kasasi Nomor:298
K/TUN/2021 terhadap Kewenangan
Mahkamah Agung Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.
Tujuan
Manfaat
 Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan
hukum pada umumnya dan pada khususnya memberikan
pengetahuan terkait kewenangan hakim MA dalam mengadili
dan memutuskan Kasasi terhadap Keputusan yang dikeluarkan
oleh Pejabat TUN.
 Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
untuk menambah pengetahuan peneliti tentang analisis yuridis
terhadap putusan Kasasi Nomor:298 K/TUN/2021 terhadap
Kewenangan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Tujuan Penelitian
&
Manfaat Penelitian

7. Kerangka Konsep
Kerangka Pemikiran
Pengertian Putusan
Jenis – jenis Putusan
Kerangka konsep
Bentuk dan Isi Putusan
Objek Sengketa
Kekuatan Putusan Hakim
Pertimbangan Hakim

8. PERTANYAAN PENELITIAN
Keaslian Penelitian
NO PENULIS JUDUL SKRIPSI PERMASALAHAN
1.
Pahma Sari Novita/ Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya
Tinjauan Yuridis Sengketa Tata
Usaha Negara atas Dikeluarkan
Surat Keputusan Badan
Pertimbangan Kepegawaian
(BAPEK) Nomor:
114/KPTS/BAPEK/2014(Studi
Kasus Nomor: 165PK/TUN/2017)
2018.
1. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam
Putusan Peninjauan Kembali Nomor:
165/PK/TUN/2017 telah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil?
2. Apakah surat keputusan yang dikeluarkan oleh
BAPEK Nomor: 114/KPTS/BAPEK/2014 telah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2974 tentang perkawinan Pasal 1 ayat (2)?
2.
Riyan Ivanto/ Istitut Agama Islam Negeri
Palangkaraya
Pertimbangan Hukum Hakim
PTUN dan Gagasan Perlindungan
dalam Putusan Nomor:
18/G/2020/PTUN.PLK tentang SK
Bupati Kalingan Nomor:
824.3/416/BKPP-3/2020.
2021
1. Apa Pertimbangan hukum oleh hakim pada
Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.PLK?
2. Bagaimana gagasan perlindungan hukum oleh
hakim terhadap putusan Nomor:
18/G/2020/PTUN.PLK?

9. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian hukum Normatif
Pendekatan Pendekatan perundang-undangan dan konseptual
Bahan Hukum
Prosedur
Pengumpulan
Bahan Hukum
1. Primer
2. Sekunder
3. Tersier
. Penelusuran literature hukum dan informasi lainnya
dilakukan dengan penelusuran offline (buku-buku)
dan online (internet).

10. METODE PENELITIAN
Pengolahan Bahan
Hukum
Analisis Bahan
Hukum
Dengan cara mengolah bahan hukum primer, sekunder dan
tersier.
Analisis Yuridis Kualitatif.

11. Sistematika Penulisan Skripsi
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
BAB III
KEWENANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENGADILI DAN MEMUTUSKAN KASASI TERHADAP
KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT
TUN
BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI
NOMOR: 298 K/TUN/2021 TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
BAB V PENUTUP
KESIMPULAN
SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
HALAMAMAN JUDUL
HALMAMAN PENGESAHAN
PEMBIMBING
HALMAMAN PENGESAHAN TIM
PENGUJI
HALMAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
PENULISAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN
DAFTAR LAMPIRAN
ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Identifikasi Masalah
Tujuan dan manfaat Penelitian
Kerangka pemikiran
Keaslian Penelitian
Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Pendekatan Penelitian
Bahan Hukum (jenis, sumber)
Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Pengolahan Bahan Hukum
Analisis Bahan Hukum

12. TERIMAKASIH