2. Perencanaan dalam BUMD
Perencanaan dalam BUMD dituangkan dalam
2 (dua) dokumen, yaitu :
1. Rencana Bisnis dan
2. Rencana Kerja Dan Anggaran BUMD.
3. Rencana Bisnis
Rencana bisnis merupakan dokumen yang mengambarkan hal-hal yang hendak
dicapai BUMD dalam jangka waktu 5 tahun.
1. Rencana bisnis ini setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
b. Kondisi BUMD saat ini;
c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
2. Penyusunan Renbis dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang
telah berdiri.
3. Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Renbis:
a. jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan AD.
b. memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan
c. disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh
KPM atau RUPS.
d. Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari
Pemerintah Daerah, Renbis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan
modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
4. Renbis sebagai dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
4. Tujuan Penyusunan Rencana Bisnis
1. Menunjukkan gambaran mengenai bisnis
BUMD kepada para pemangku kepentingan;
2. Memberikan pedoman bagi pihak manajemen
BUMD dalam mengelola BUMD;
3. Menentukan strategi bisnis;
4. Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada
tujuan BUMD;
5. Membantu menghadapi persaingan usaha; dan
6. Menarik investor dan kreditur.
5. asas perusahaan yang sehat;
prinsip kehati-hatian;
penerapan manajemen risiko; dan
faktor yang mempengaruhi operasional
BUMD
1
2
3
4
Faktor Penyusunan Renbis
6. • B U M D EXISTING
1. Evaluasi hasil Rencana
Bisnis atau dokumen
pengelolaan sebelumnya;
2. Kondisi BUMD saat ini;
3. Asumsi yang dipakai
dalam penyusunan
Rencana Bisnis; dan
4. Penetapan visi, misi,
sasaran, strategi,
kebijakan, dan program
kerja.
• B U M D BARU
1. Asumsi yang dipakai
dalam penyusunan
Rencana Bisnis; dan
2. Penetapan visi, misi,
sasaran, strategi,
kebijakan, dan
program kerja.
MUATAN Rencana Bisnis
8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 11, 12, 13 Permendagri ttg RENBIS, RKA, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BUMD
1. Penelaahan
2. Disetujui paling
lama 15 hari
kerja
Dewas/
Komisaris
Direksi
1
penyempurnaan
2
KPM/RUPS
OJK K/L
DISAHKAN
PALING LAMA 15 HARI
BUMD
LK
SKPD Pemilik Perda &
dapat
mengikutsertakan
tenaga/lembaga
profesional, beban
APBD
dapat meminta
pertimbangan
dari pemegang
saham terbesar
3
penelaahan
akhir bulan November
Tahun Renbis
BUMD dimulai
pada tanggal 1
Januari.
Penyampaian Rancana Bisnis
9. Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
• Perusahaan menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai dasar
pelaksanaan seluruh aktivitas usahanya dalam
periode satu tahun.
• Penyusunan anggaran pada suatu perusahaan
memiliki kaitan erat dengan penyusunan
rencana (planning), pengkoordinasian kerja
(coordinating), dan pengawasan kerja
(controlling).
• Oleh karena itu, anggaran perusahaan berperan
sebagai alat bagi manajemen perusahaan
dalam melaksanakan tiga fungsi (planning,
coordinating, dan controlling) tersebut.
10. RKAP ...
• Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan
merupakan proses penentuan kegiatan dan
alokasi dana di setiap kegiatan.
• Di dalam RKA terperinci alokasi dana sesuai
dengan mata anggaran yang telah ditetapkan
oleh perusahaan.
• Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh
perusahaan akan mengacu pada RKA yang telah
ditetapkan sehingga diharapkan tujuan
perusahaan dapat tercapai.
11. • Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) adalah penentuan kegiatan dan alokasi
dana berdasarkan masing-masing fungsi yang
ada di dalam perusahaan.
• RKAP selain berfungsi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan perusahaan juga dapat
berfungsi sebagai alat pengawasan kerja dalam
menentukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan
dan anggaran, atau dana yang telah digunakan.
• RKAP juga dipergunakan untuk menilai
pencapaian kinerja perusahaan dalam satu
periode.
RKAP ...
12. Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) BUMD
1. Penyusunan RKAP BUMD dilakukan oleh
Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang
telah berdiri.
2. Direksi wajib menyusun RKAP BUMD yang
merupakan penjabaran tahunan dari
Renbis.
3. RKAP BUMD wajib disusun oleh Direksi
bersama jajaran perusahaan dan disetujui
bersama oleh Dewan Pengawas atau
Komisaris dan disahkan oleh KPM atau
RUPS.
13. RKAP BUMD ...
4. Dalam hal adanya rencana penyertaan modal
atau pengurangan modal dari Pemerintah
Daerah, RKAP BUMD disesuaikan dengan
rencana pembiayaan pada APBD.
5. RKAP BUMD merupakan salah satu instrumen
untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja
pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
6. Rencana kerja dan anggaran paling sedikit
memuat rencana rinci program kerja dan
anggaran yang akan dilaksanakan BUMD dalam
satu tahun
14. MUATAN R K A P B U M D
• R K A P B U M D sekurang-kurangnya memuat
1. Ringkasan Eksekutif
2. Pendahuluan
3. Realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
4. Capaian kinerja BUMD tahun berjalan;
5. RKA BUMD tahun yang akan datang;
6. Proyeksi keuangan BUMD dan anak perusahaan
tahun yang akan datang;
7. Penerapan manajemen risiko;
8. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan
KPM/RUPS; dan
9. Penutup.
15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 14, 15, 16 Permendagri ttg RENBIS, RKA, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BUMD
1. Penelaahan
2. Disetujui paling
lama 15 hari
kerja
Dewas/
Komisaris
Direksi
1
penyempurnaan
2
KPM/RUPS
OJK K/L
DISAHKAN
PALING LAMA 15 HARI
BUMD
LK
SKPD Pemilik Perda &
dapat
mengikutsertakan
tenaga/lembaga
profesional, beban
APBD
dapat meminta
pertimbangan
dari pemegang
saham terbesar
3
penelaahan
akhir bulan November
Tahun RKA
BUMD dimulai
pada tanggal 1
Januari.
Penyampaian Rancangan RKAP BUMD
16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN R E N B I S &
R K A B U M D
• P E R U B A H A N
R E N B I S
• Rencana Bisnis yang telah disahkan
dapat dilakukan perubahan dalam
hal:
• terjadi perubahan Perda RPJMD
mempengaruhi kebijakan BUMD;
• terjadi perubahan pada faktor
yang mempengaruhi operasional
BUMD; dan/atau
• terjadi perubahan peraturan
perundang-undangan yang terkait.
• Perubahan Rencana Bisnis
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1
(satu) kali dalam setahun dan tidak
dapat dilakukan pada tahun
terakhir Rencana Bisnis.
• P E R U B A H A N
R K A
• Perubahan terhadap RKA BUMD
yang telah disahkan dapat
dilakukan dalam hal:
• terdapat perubahan pada Rencana
Bisnis;
• terjadi perubahan pada faktor yang
mempengaruhi operasional BUMD;
dan/atau
• terjadi perubahan peraturan
perundang-undangan yang terkait.
• Dalam hal terdapat perubahan RKA
BUMD, RKA BUMD dapat direvisi 2
(dua) kali dalam setahun.