DPRD, pengelolaan keuangan daerah, anggaran, APBD, kabupaten, kota, provinsi

1. Dosen FEB Unsyiah Banda Aceh

2. • Perencanaan --> Perda RPJP dan RPJMD
• Penganggaran --> Perda APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban APBD
• Pengawasan
• Pertanggungjawaban (LKPJ masa jabatan, LKPJ tahunan, dan
pelaksanaan APBD)

3. c
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5
RKPD
TA 3
RPJMD – TUJUAN DAN SASARAN
KUA PPAS
PERDA
APBD
PERKADA
PENJABARA
N APBD
PERDA
P-APBD
PERKADA
PENJABARA
N P- APBD
LKPJ
LKPD
LPPD
ILPPD
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN – PENGANGGARAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
1
2
4
5
6
LAP
SEMESTER
PROGNOSIS
6 BLNN
3
7
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DILAKUKAN PENILAIAN
TERHADAP KONSISTENSI
PERENCANAAN –
PENGANGGARAN DAN
PELAKSANAAN
DPRD

4. Tugas dan Wewenang DPRD
DPRD provinsi dan kabupaten/ kota mempunyai tugas dan
wewenang:
1. membentuk Perda bersama Kepala Daerah;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang
diqiukan oleh Kepala Daerah;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
4. memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah
dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan
lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubemur
kepada Presiden melalui Menteri, pengangkatan dan pemberhentian
bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota kepada Menteri metalui gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan pemberhentian;
1
Pasal 23 PP 12/2018

5. Tugas dan Wewenang DPRD
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama intemasional
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
dan
10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2
Pasal 23 PP 12/2018

6. Fungsi Anggaran DPRD
• Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk
persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang
diajukan oleh Kepala Daerah.
• Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
a. membahas kebljakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja
Pemerintah Daerah;
b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
d. membahas rancangan Perda tentang pettanggungiawaban pelaksanaan
APBD.
Pasal 15 PP 12/2018
1

7. Fungsi Anggaran DPRD
• Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala
Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan KUA dan PPAS disertai
dengan dokumen pendukung.
• Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan
TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
• KUA menjadi dasar untuk membahas rancangan PPAS bagi Banggar
DPRD bersama TAPD .
• Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh
masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan
PPAS.
Pasal 16 PP 12/2018
2

8. Fungsi Anggaran DPRD
• Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan
komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
• KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat
paripurna.
Pasal 16 PP 12/2018
3

9. • Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD
dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan
Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Kepala Daerah
bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kelja Pemerintah
Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
• Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Banggar
DPRD dan TAPD.
Fungsi Anggaran DPRD
Pasal 17 PP 12/2018
Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
Pasal 18 PP 12/2018
4

10. • Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.
• Rancangan Perda disampaikan oleh Kepala Daerah dengan
dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI.
• Laporan keuangan paling sedikit meliputi: (1) laporan realisasi
anggaran; (2) laporan perubahan saldo anggaran lebih; (3) neraca; (4)
Iaporanoperasional; (5) laporan arus kas; (6) laporan perubahan
ekuitas; dan (7) catatan atas laporan keuangan.
Fungsi Anggaran DPRD
Pasal 19 PP 12/2018
5

11. • Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas
laporan keuangan harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik daerah (BUMD).
• Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PP
12/2018.
• Jadwal pembahasan dan rapat paripuma KUA, PPAS, rancangan
Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang pertanggungiawaban APBD ditetapkan oleh
Badan Musyawarah (Bamus) sesuai dengan ketentuan peraturan
perUUan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Fungsi Anggaran DPRD
Pasal 20 PP 12/2018
Pasal 19 PP 12/2018
6

12. • TAPD dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam penyusunan APBD.
• TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) serta terdiri atas Pejabat Perencana
Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
• TAPD mempunyai tugas:
a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
e. membahas rancangan APBD, rancangan P-APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD ;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman pen)rusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Fungsi Pengawasan DPRD
Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap:
1. Pelaksanaan Perda dan Perkada;
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasal 21 Ayat 1 PP 12/2018
1

14. Fungsi Pengawasan DPRD
Fungsi Pengawasan DPRD dapat dilaksanakan melalui:
1. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
2. Kegiatan kunjungan kerja;
3. Rapat dengar pendapat umum; dan
4. Pengaduan masyaralat.
3
Pasal 21 Ayat 2 PP 12/2018

15. Fungsi Pengawasan DPRD 4
• Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Perkada dan
peraturan lain dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi
terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Perkada, dan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang lain.
• Hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan
dalam rapat paripurna.
• DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi
atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
• Permintaan klarifikasi disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada
Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 21 Ayat 3-6 PP 12/2018

16. Fungsi Pengawasan DPRD
• Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan
rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban
Kepala Daerah (LKPJ) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Pemberian rekomendasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22 PP 12/2018
5

17. Terima kasih