2. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahas
bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
RPJPD RPJPN
20 tahun 20 tahun
Renstra
K/L
Renja
K/L
5 tahun
1 tahun
KUA = Kebijakan Umum Anggaran
PPAS = Prioritas Pagu Anggaran Sementara
TAPD = Tim Anggaran Pemerintah Daerah
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
diacu
pedoman
Diserasikan dg
Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
RKA-SKPD = Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
PERDA
APBD
dievaluasi
Dibahas dan
disetujui oleh
DPRD
3. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota
Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda
APBD oleh
Gubernur/
Mendagri
Rancangan
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi
Semester Pertama
R P-APBD
Penatausahaan
Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-
GU, SPM-TU dan SPM-LS
oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan
Pendapatan
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Barang
• Dana Cadangan
• Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
• LRA
• Neraca
• Lap. Arus Kas
• CaLK
Laporan Keuangan
diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel
APBD
Perda APBD
• Bendahara penerimaan
wajib menyetor
penerimaannya ke
rekening kas umum daerah
selambat-lambatnya 1 hari
kerja
Penatausahaan
Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan
disajikan Sesuai SAP
Persetujuan
Bersama (KDH +
DPRD)
Evaluasi o/
Gubernur/MDN 15
hari
7 hari penyesuaian
o/ Pemda
Perda PJ Pel APBD
Evaluasi
R P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
setelah 3 hari
PEDUM APBD
o/ MDN
4
5. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
KUASA BUD
KEPALA DAERAH
(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)
PPKD Selaku BUD
(KEPALA SKPKD)
KUASA PA
BENDAHARA
PPK-SKPD
PPTK
PENGGUNA ANGGARAN
(KEPALA SKPD)
SEKRETARIS DAERAH
(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
6
6. • KEPALA SKPKD YANG MEMPUNYAI TUGAS
MELAKSANAKAN PENGELOLAAN APBD DAN BERTINDAK
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
• PEJABAT YANG MELAKSANAKAN FUNGSI TATA USAHA
KEUANGAN PADA SKPD
PEJABAT
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD
• PEJABAT PADA UNIT KERJA SKPD YANG MELAKSANAKAN
SATU ATAU BEBERAPA KEGIATAN DARI SUATU PROGRAM
SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
7
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris Daerah
Membantu KDH
menyusun kebijakan &
mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan
PEMDA termasuk
pengelolaan KEUDA
Melaksanakan tugas-tugas
koordinasi pengelolaan
KEUDA lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh
KDH
Bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas kepada
KDH
Mempunyai tugas koordinasi di bidang :
• penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan APBD dan barang daerah;
• penyusunan rancangan RAPBD &
RPAPBD;
• penyusunan Raperda APBD, PAPBD,
& pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
• tugas-tugas pejabat perencana daerah,
PPKD, dan pejabat pengawas KEUDA;
• penyusunan laporan KEUDA dalam
rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
• memimpin TAPD;
• menyiapkan domlak APBD &
pengelolaan barang daerah;
• memberikan persetujuan pengesahan
DPA-SKPD/DPPA- SKPD; dan
8
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD)
Kepala SKPKD selaku PPKD
menyusun dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan KEUDA;
menyusun RAPBD dan RPAPBD;
melaksanakan pemungutan PATDA
yang ditetapkan PERDA;
melaksanakan fungsi BUD;
menyusun laporan keuda;
melaksanakan tugas lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh KDH.
Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD,
PPKD berwenang:
menyusun kebijakan dan domlak APBD;
mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan juknislak sistem penerimaan dan
pengeluaran kasda;
melaksanakan pemungutan pajak daerah;
menetapkan SPD;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian pinjaman atas nama PEMDA;
melaksanakan sistem akuntansi dan
pelaporan KEUDA;
menyajikan informasi KEUDA;
melaksanakan kebijakan dan pedoman
pengelolaan serta penghapusan barang milik
daerah;
menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD
selaku kuasa BUD;
bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
PPKD melimpahkan kepada pejabat lainnya
dilingkungan SKPKD menyusun RAPBD/ RPAPBD
& melakukan dallak APBD, memungut pajak
daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian jaminan atas nama PEMDA,
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
KEUDA, menyajikan informasi KEUDA; &
melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah. 9
9. Pejabat Pengguna Anggaran/barang
Mempunyai tugas:
menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
Menyusun dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
melaksanakan anggaran SKPD;
menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang ditetapkan;
menandatangani SPM;
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
10
10. PERPRES 54 THN 2010 Jo. PERPRES 4
THN 2015
Pejabat Pengguna Anggaran
Mempunyai tugas:
menetapkan Rencana Umum Pengadaan;;
mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di
website K/L/D/I
menetapkan PPK
menetapkan Pejabat Pengadaan
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
Mempunyai tugas:
menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
spesifikasi teknis Barang/Jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan rancangan
Kontrak
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
menandatangani Kontrak
melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
mengendalikan pelaksanaan Kontrak
menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
dengan Berita Acara Penyerahan
11
11. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam
melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan
tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala
daerah atas usul kepala SKPD.
Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
pengguna anggaran/pengguna barang.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG
12
12. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan SKPD
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
dalam melaksanakan program dan kegiatan
menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna
anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang
PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.
13
13. TUGAS PPK
1. PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa.
2. Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
disusun dengan berpedoman pada Standar
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta pedoman
penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
diatur dengan peraturan Kepala LKPP.
Persiapan PBJ 14
14. MENETAPKAN DRAFT KONTRAK (2) :
• PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen
Pengadaan yang terdiri atas:
a. rancangan SPK; atau
b. rancangan surat perjanjian termasuk:
1) syarat-syarat umum Kontrak;
2) syarat-syarat khusus Kontrak;
3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
4) daftar kuantitas dan harga; dan
5) dokumen lainnya.
Persiapan PBJ 15
15. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
• Kontrak pengadaan barang/jasa yang
selanjutnya disebut kontrak perjanjian tertulis
antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.
• Bentuk perjanjian tergantung pada nilai
transaksi antara PPK dengan penyedia jasa.
16. • Tugas PPTK :
mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan; dan
menyiapkan dokumen anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
mencakup dokumen administrasi kegiatan
maupun dokumen administrasi yang terkait
dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
17. Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD
(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan
rancangan surat edaran kepala daerah tentang
pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala
SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
(2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang
pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD
berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
18. b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD
dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan
standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada
PPKD;
19. d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan
perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-
prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas,
tranparansi dan akuntabilitas penyusunan
anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;
dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA,
kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis
standar belanja dan standar satuan harga.
(3) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman
penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal
bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
20. (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat
(2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau
target kinerja, analisis standar belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari program dan kegiatan yang
direncanakan.
(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas,
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap
program dan kegiatan.
21. (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan.
(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur
kinerja dalam menentukan capaian jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah.
22. (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 ayat (1) memuat rencana pendapatan,
rencana belanja untuk masing-masing program
dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk
tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan
rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya.
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga memuat informasi tentang urusan
pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya,
prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan
kegiatan.
23. TUGAS BENDAHARA
1. Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan
bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pada SKPD.
2. Bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pejabat fungsional.
24
24. 25
3. Bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjaan pem-
borongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta
membuka rekening/giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau
lembaga keuangan Iainnya atas nama
pribadi.
25. 4. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya
dapat dibantu oleh bendahara penerimaan
pembantu dan/atau bendahara pengeluaran
pembantu.
5. Bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran secara fungsional bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
PPKD selaku BUD.
26
26. Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk
menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan pengeluaran uang dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.
bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
c. melaksanakan pembayaran dari uang
persediaan yang dikelolanya;
27
27. d. menolak perintah bayar dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung
SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS
yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen
tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau
tidak lengkap
28
28. • Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada kuasa
pengguna anggaran, ditunjuk bendahara
pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksana-
kan sebagian tugas dan wewenang bendahara
pengeluaran SKPD.
• bendahara pengeluaran pembantu SKPD ber-
wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggu-
nakan SPP-TU dan SPP-LS;
b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang
berasal dari Tambahan Uang dan/atau
pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
29
29. c. melaksanakan pembayaran dari uang per-
sediaan yang dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna
Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung
SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS
yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen
tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau
tidak lengkap.
30
30. PEMBUKUAN BP SKPD
• Langkah-langkah pembukuan pada saat peneri-
maan tunai adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang
Sah, bendahara penerimaan mengisi Buku Pene-
rimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan
kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah
itu bendahara penerimaan mengisi kolom cara
pembayaran dengan pembayaran tunai.
2. Kemudian bendahara penerimaan mengiden-
tifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
Lalu bendahara penerimaan mengisi kolom kode
rekening.
31
31. 3. Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi
pada kolom jumlah.
Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran
adalah sebagai berikut:
1. Bendahara penerimaan membuat STS dan mela-
kukan penyetoran pendapatan yang diterimanya
ke rekening kas umum daerah.
2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke
kas umum daerah pada buku penerimaan dan
penyetoran bendahara penerimaan pada bagian
penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah
Penyetoran.
32
32. 3. Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal
penerimaan, bendahara penerimaan mencatat
penerimaan di Buku Penerimaan dan Penyetoran
pada bagian penerimaan kolom no. Bukti, kolom
tanggal dan kolom cara pembayaran. Pada kolom
cara pembayaran diisi dengan pembayaran
melalui rekening bendahara penerimaan.
4. Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom
kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan
yang diterima. Setelah itu bendahara mengisi
kolom jumlah sesuai dengan jumlah penerimaan
yang didapat.
33
33. LANGKAH-LANGKAH DALAM MEMBUKUKAN :
penyetoran ke rekening kas umum daerah atas
penerimaan pendapatan melalui rekening
bank bendahara penerimaan adalah sebagai
berikut:
1. Bendahara penerimaan membuat STS dan
melakukan penyetoran pendapatan yang
diterimanya dengan cara transfer melalui
rekening bank bendahara penerimaan ke
rekening kas umum daerah.
34
34. 2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran
ke kas umum daerah pada buku penerimaan
dan penyetoran bendahara penerimaan pada
bagian penyetoran pada kolom Tanggal, No.
STS dan Jumlah Penyetoran.
• Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan
Penyetoran Bendahara Penerimaan,
bendahara penerimaan mengisi register STS.
35
35. PEMBUKUAN ATAS PENDAPATAN MELALUI
REKENING KAS UMUM DAERAH
Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan
pembayaran secara langsung melalui rekening
kas umum daerah.
Pencatatan dilakukan saat bendahara peneri-
maan menerima informasi BUD mengenai
adanya penerimaan pendapatan pada reke-
ning kas umum daerah. Pencatatan dilakukan
pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan.
36
36. • Langkah-langkah dalam membuku-
kan penerimaan yang diterima
langsung di rekening bank Kas Umum
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Bendahara penerimaan menerima
slip setoran/bukti lain yang sah dari
wajib pajak/ retribusi atas pemba-
yaran yang mereka lakukan ke kas
umum daerah.
37
37. 2. Berdasarkan slip setoran/bukti
lainnya, bendahara penerimaan
mencatat penerimaan pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran pada
bagian penerimaan.
3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti
lainnya, bendahara penerimaan juga
mencatat penyetoran pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran pada
bagian penyetoran.
38
