Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to TRANSFORMASI KESEHATAN
Similar to TRANSFORMASI KESEHATAN (20)
TRANSFORMASI KESEHATAN
- 1. Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph. D ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI “SOSIALISASI TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN”
- 3. ARAHAN PRESIDEN POROS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri • pelayanan & pemberdayaan masyarkat • pembangunan daerah • Demokrasi • penegakan hukum dan • kesatuan bangsa • Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. • Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI • Koordinasi antar K/L secara terpadu Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokohNKRI Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA MDN melakukanpembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS Pasal 374 (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintahnonkementerian. (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi: a. pembagian UrusanPemerintahan; b. kelembagaan Daerah; c. kepegawaian padaPerangkatDaerah; d. keuangan Daerah; e. pembangunan Daerah; f. pelayanan publik diDaerah; g. kerja sama Daerah; h. kebijakan Daerah; i. kepala Daerahdan DPRD; dan j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2 Pasal 373 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerahprovinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara nasional dikoordinasikan olehMenteri.
- 4. Meningkatkan kesehatan Memperkuat sistem ibu, anak, keluarga Mempercepat perbaikan Memperbaiki Gerakan Masyarakat kesehatan & berencana dan gizi masyarakat pengendalian penyakit Hidup Sehat (GERMAS) pengendalian obat dan kesehatan reproduksi makanan Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan 6 kategori utama Outcome RPJMN bidang kesehatan Edukasi penduduk Penguatan peran ka de r,kampanye, da n membangun gerakan, menggunakan platform digitaldan tokoh masyarakat Pencegahan primer Penambahan imunisasirutin menjadi14 a ntigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Pencegahan sekunder Skrining 14penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia,skrining stunting,& peningkatanANC untukkesehatan ibu & bayi. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer Revitaliasinetwork dan standardisasi layanan di Puskesmas, Posyandu,dan kunjungan rumah Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder &tersier Pembangunan RSdi Kawasan T imur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan world’stop healthcare centers. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Jejaring nasional surveilansberbasis lab,tenaga cadangan tanggap darurat,table top exercise kesiapsiagaan krisis. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Regulasipembiayaan kesehatan dengan 3tujuan:tersedia,cukup,dan berkelanjutan;alokasiyang adil;dan pemanfaatan yang efektif danefisien. mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Transformasi SDM Kesehatan Penambahan kuota Transformasi teknologi kesehatan 1 T ransformasi layanan primer 2 T ransformasi layanan rujukan 3 Transformasi sistem ketahanan kesehatan 4 Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksidalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10alkes by volume & byvalue. 5 6 a b c d a b Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi,dan bioteknologidi sektorkesehatan. a Teknologiinformasi b Bioteknologi 4 TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN 6 Pilar Transformasi Penopang Kesehatan Indonesia
- 5. DASAR HUKUMDANDUKUNGANKEBIJAKANKEMENDAGRIUNTUK MENDUKUNG TRANSFORMASI SISTEMKESEHATAN UU 23 Tahun2014 Rakortekrenbang yang dilaksanakan oleh Kemendagri & Bappenas bersama K/L teknis serta Pemda membahas indikator & target untuk mendukung program strategis/prioritas nasional Permendagri 17 Tahun2021 Tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 PP 12 Tahun2017 Permendagri 90 Tahun2019 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh Mendagri untuk pembinaan umum & Menteri teknis/kepala Lembaga pemerintah non kementerian untuk pembinaan teknis Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah. Nomenklatur program/keg/sub keg mendukung transformasi kesehatan sudah terakomodir (UKP, UKM, SDM kesehatan, Sediaan farmasi, alkes, & makanan minuman) Tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2022 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu Permendagri 19 Tahun2011 Permendagri 18 Tahun2018 Tentang Lembaga Kemasyarakat Desa & Lembaga Adat Desa Permendagri54 Tahun2007 Tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Permendagri 27 Tahun2021
- 6. POTRET LAYANANKESEHATAN DAN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENDUKUNG TRANFORMASI SISTEM KESEHATAN [1] Transformasi sistem kesehatan menjadi prioritas pembangunan pemerintah saat ini. Sangat dibutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa (collaborative governance) baik itu pemerintah pusat dan daerah, swasta maupun masyarakat untuk bisa membantu melancarkan keenam pilar transformasi sistem kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. PILAR 1 TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER Penataan ulang mencakup edukasi penduduk, pencegahanprimer, pencegahan sekunder, dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer Mendukung SPM kesehatan CAPAIAN SPM KABUPATEN/KOTA BIDANG KESEHATAN 70% 30% TAHUN 2020 Capaian Terlayani Belum Terlayani 69% 31% TAHUN 2021 Capaian Terlayani Belum Terlayani Dalam implementasinya belum ada daerah yang bisa mencapai 100% untuk setiap jenis layanan dasar, ditambah lagi dengan kondisi Pandemi Covid-19 12 jenis layanan SPM Kesehatan Kab./Kota • Ibu hamil • Ibu bersalin • Bayi baru lahir • Balita • Pada usia pendidikan dasar • Pada usia produktif • Pada usia lanjut • Penderita hipertensi • Penderita diabetes mellitus • Orang dengan gangguan jiwa berat • Orang terduga tuberculosis • Orang dengan resiko terinfeksi HIV PelayananKesehatan pada:
- 7. CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI Aceh Sum atera Utar a Sum atera Bara t Riau Kepu laua n Riau Jamb i Sum atera Selat an Bang ka Belit ung Beng kulu Lam pung Bant en DKI Jakar ta Jawa Bara t Jawa Teng ah Daer ah Istim ewa Yogy akart a Jawa Timu r Kali mant an Bara t Kali mant an Teng ah Kali mant an Selat an Kali mant an Timu r Kiali mant an Utar a Sula wesi Utar a Goro ntat o Sula wesi Teng ah Sula wesi Selat an Sula wesi Bara t Sula wesi Teng gara Bali Nusa Teng gara Bara t Nusa Teng gara Timu r Malu ku Malu ku Utar a Papu a Papu a Bara t Tahun 2018 55.3 84 74.2 71 98.9 98.7 100 92.3 95.9 99.9 91.7 100 96.9 100 70.8 98.3 79.5 85.5 84.8 93.3 76.5 90 82.3 96.8 92.8 77.8 85.4 99.5 100 51.7 81.2 75.3 29.6 80.7 Tahun 2019 50.9 86.2 76.2 73.3 96.9 100 100 91.5 95.5 99.3 99 98 97.7 99.3 97.3 100 82.5 88.1 86.1 92.6 86.2 93.2 84.5 93.2 95.5 79.5 88.4 100 100 74.9 77 80.6 71.9 83.4 Tahun 2020 41.8 75.8 54.1 59 89.6 83.9 91.7 86.5 87.9 86.5 91.3 73.2 83.7 98 72 97.3 71.5 77.2 75.4 82.8 63.4 65.2 72.5 87.9 75 69.8 83 99.4 99.1 74.3 72.6 67.8 51.2 66.4 Tahun 2021 42.7 80.9 58.4 62.9 81.3 86.2 89 87.3 94.1 89.9 94.8 63.3 89.8 88.8 95.3 90.3 73.8 84.9 80.2 90 71 81.4 89.9 87.8 100 76.4 83.4 98.8 95.5 73.5 73 81 53.5 60.4 0 20 40 60 80 100 120 Rata-rata capaian cakupan imunisasi dasar lengkap secara nasional sebesar 84,2% , angka ini belum memenuhi target renstra tahun 2021, yaitu 93,6%. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2021 hampir sama dengan tahun 2020. Rendahnya cakupan ini dikarenakan pelayanan pada fasilitas kesehatan dioptimalkan untuk pengendalian pandemi COVID-19. Jika dilihat menurut provinsi, terdapat 6 provinsi yang dapat mencapai target renstra tahun 2021, yaitu provinsi sulawesi selatan, bali, nusa tenggara barat, DI yogyakarta, banten dan bengkulu. Sumber:Profil Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI
- 8. PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP) Aceh Sum ater a Utar a Sum ater a Bara t Riau Kepu laua n Riau Jam bi Sum ater a Selat an Bang ka Belit ung Beng kulu Lam pung Bant en DKI Jakar ta Jawa Bara t Jawa Teng ah Daer ah Istim ewa Yogy akar ta Jawa Timu r Kali man tan Bara t Kali man tan Teng ah Kali man tan Selat an Kali man tan Timu r Kiali man tan Utar a Sula wesi Utar a Goro ntat o Sula wesi Teng ah Sula wesi Selat an Sula wesi Bara t Sula wesi Teng gara Bali Nusa Teng gara Bara t Nusa Teng gara Timu r Malu ku Malu ku Utar a Papu a Papu a Bara t 2020 88.2 95.5 100 100 98.9 100 100 100 100 95.8 100 99.7 99.9 88.4 100 99.6 100 100 100 100 100 100 100 100 86.5 100 98.6 100 100 98.6 100 100 96.8 81.9 2021 96.1 91.9 100 99.1 100 93.6 100 100 100 95.8 99.6 100 92.6 82.3 100 98.2 100 93.5 97.5 100 100 100 100 100 100 100 100 95.8 100 92.5 100 100 97.3 70.3 0 20 40 60 80 100 120 • Pada tahun 2021, realisasi indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 96,4%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 95% sehingga menghasilkan persentase realisasi sebesar 101,5%. • Capaian tertinggi persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL pada tahun 2021 yakni sebesar 100% dan dicapai oleh 19 provinsi. Namun, terdapat 7 provinsi dengan capaian persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL dibawah target nasional yakni Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Sumber:ProfilKesehatan Indonesia, KemenkesRI
- 9. JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI Ace h Sum ater a Utar a Sum ater a Bara t Riau Jam bi Sum ater a Sela tan Ben gkul u Lam pun g Kep ulau an Ban gka Belit ung Kep ulau an Riau DKI Jaka rta Jaw a Bara t Jaw a Teng ah DI Yogy akar ta Jaw a Tim ur Bant en Bali Nus a Teng gara Bara t Nus a Teng gara Tim ur Kali man tan Bara t Kali man tan Teng ah Kali man tan Sela tan Kali man tan Tim ur Kali man tan Utar a Sula wesi Utar a Sula wesi Teng ah Sula wesi Sela tan Sula wesi Teng gara Gor onta lo Sula wesi Bara t Mal uku Mal uku Utar a Pap ua Bara t Pap ua Tahun 2018 141 186 111 100 46 120 39 102 43 51 98 700 421 35 522 247 35 99 141 86 81 79 74 10 52 82 139 60 29 68 61 49 44 75 Tahun 2019 157 202 116 119 59 105 35 111 36 41 100 684 416 36 520 212 45 97 118 117 74 63 79 21 51 97 144 66 40 49 52 47 46 66 Tahun 2020 173 187 125 129 62 128 32 115 26 38 117 745 530 40 565 242 56 122 151 115 68 97 92 18 48 81 133 61 56 46 70 39 48 72 Tahun 2021 208 248 193 180 75 131 50 187 62 99 129 1204 976 162 1279 298 125 144 181 183 96 140 169 29 64 109 195 113 51 60 63 58 49 79 • Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021 menunjukkan 7.389 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.627 kematian. • Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2021 terkait COVID-19 sebanyak 2.982 kasus, perdarahan sebanyak 1.330 kasus, dan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.077 kasus. Sumber:Profil Kesehatan Indonesia, KemenkesRI
- 10. DUKUNGANPOSYANDUDALAMUPAYA PROMOTIFPREVENTIF • Melakukan pemberdayaan masyarakatDesa; • Ikutserta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan • Meningkatkan pelayanan masyarakatDesa. Sebagai Lembaga kemasyarakatan • Salah satu langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tanah air adalah dengan penguatan dan perluasan kelembagaan layanan Kesehatan puskesmas dan posyandu. Puskesmasdan posyandu perlu difokuskan pada upaya promotif preventif seperti skrining dan surveilans bagi semua usia penduduk mulai dari bayi hingga lansia dengan by nameby address. • Mengembangkan Posyandu bukan hanya pada layanan kesehatan tetapi dapatdi integrasikan dengan layanan sosial dasar lainnya (Program). DibentukPokjanal/Pokja yang tugasdan fungsinya terkaitpembinaan, penyelenggaraan/pengelolaan posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan TUGAS POSYANDU MENTERI DALAM NEGERI MELALUI DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SECARA UMUM TERHADAP PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DANPENDAYAGUNAANLKD (POSYANDU) DANLAD. • GUBERNUR MELAKUKANPEMBINAANDAN PENGAWASANTERHADAP PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAANDANPENDAYAGUNAANLKD DAN LAD SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA PADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAHNYA. • BUPATI/WALI KOTA MELAKUKANPEMBINAANDAN PENGAWASANTERHADAP PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAANDANPENDAYAGUNAANLKD DAN LAD SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA DI WILAYAHNYA. • CAMAT MELAKUKANPEMBINAANDAN PENGAWASANTERHADAP PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAANDANPENDAYAGUNAANLKD DAN LAD SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA DI DESA.
- 11. POTRETLAYANANKESEHATANDAN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKANUNTUKMENDUKUNG TRANFORMASISISTEM KESEHATAN[2] PILAR 2 TRANSFORMASI LAYANAN RUJUKAN • Jumlah fasyankesdi daerah yang mampu melayani 4 penyakit penyebab kematian sekaligus pembiayaan tertinggi di Indonesia yakni jantung, stroke, kanker, dan ginjal masih sangatterbatas. • Saatini data fasyankesdi daerah untukmengatasi 4 panyakittersebut belum banyakKabupaten/kota yang mampu melakukan layanan tersebut. Melalui transformasi ini, seluruh daerah ditargetkan bisa melakukan layanan kesehatan untukkeempat penyakit tersebut.. Gambar 1. Layanan jantung sesuai jenjang kompetensi Gambar 2. Sebaran RS-layanan bedah jantung anak Gambar 3. Pemetaan Layanan Kemoterapi Gambar 4. Pemetaan RS-Layanan Stroke
- 12. POTRETLAYANANKESEHATANDAN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKANUNTUKMENDUKUNG TRANFORMASISISTEM KESEHATAN[3] PILAR3 TRANSFORMASI SISTEM KETAHANAN KESEHATAN Pada pilar ini, dipastikan bahwa seluruh obat, vaksin dan alat diagnostikdi produksi dalam negeri. Perlu dibangun sistem tenaga kesehatan cadangan dengan melibatkan Pramuka, Poltekkesdan fakultaskedokteran. Mereka perlu dilatih, dibina dan dibekali pengetahuan terkaitbidang kesehatan, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan saatbencana ataupun keadaan darurat lainnya sudah siap. Strategi Kemandirian Farmasi, Alkes, & Respon Darurat
- 13. POTRETLAYANANKESEHATANDAN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKANUNTUKMENDUKUNG TRANFORMASISISTEM KESEHATAN[4] PILAR4 TRANSFORMASI SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN Seluruh kegiatan dan anggaran dinaskesehatan perlu dioptimalkan agar tidak terjadi tumpang tindih sekaligus mampu mengakomodir daerah dalam melakukan transformasisistem kesehatan ini A N G G A RAN UR USA N K E SE H ATA N APBD P R OVINSI & K A B UPATE N/KOTA SE -P R OVIN SI TA 2022 Rata-Rata = 5.359,83 Miliar Rupiah R A SIO UR USA N K E SE H ATA N APBD P R OVINSI TA 2022 Tertinggi 20,42% → NTB Terendah 3,73% → Papbar A N G G A RAN UR USA N K E SE H ATA N APBD K A B UPATE N/KOTA TA 2022 R A SIO UR USA N K E SE H ATA N APBD K A B UPATE N/K OTA TA 2022 Tertinggi 36,07% % → Kota Sukabumi Terendah 5,96% → Pulau Taliabu Total = 142.172,78 Miliar Rupiah Rata-rata = 279,87
- 14. • 23,941.96 • 19,021.63 • 17,693.16 • 11,125.30 • 7,824.60 • 7,708.88 • 6,541.22 • 5,796.85 • 5,623.27 • 5,198.14 • 5,022.42 • 4,938.42 • 4,448.62 • 4,364.67 • 4,204.90 • 4,153.45 • 4,020.54 • 3,945.80 • 3,619.06 • 3,354.06 • 3,335.35 • 3,077.69 • 2,997.94 • 2,718.82 • 2,555.80 • 2,155.01 • 1,936.91 • 1 , 8 32.01 • 1,800.41 • 1,683.47 • 1,673.78 • 1,375.50 • 1,325.94 • 1,218.56 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 ANGGARAN URUSAN KESEHATAN Rata-rata ANGGARAN URUSAN KESEHATAN APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI TA 2022 Sumber Data: 536 Daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2022. Rata-Rata = 5.359,83 miliar rupiah
- 15. 2,174.04 1,379.30 1,234.11 1,224.42 1,180.56 1,075.32 1,021.11 1,015.61 974.84 963.24 79.69 78.72 77.12 74.29 72.37 71.35 70.82 61.29 57.86 49.46 1,000.00 500.00 0.00 1,500.00 2,000.00 ANGGARAN URUSAN KESEHATAN RATA-RATA KABUPATEN/KOTA ANGGARAN URUSAN KESEHATAN APBD KABUPATEN/KOTA TA 2022 Total = 142.172,78 Rata-Rata = 279,87 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN URUSAN KESEHATAN T E RBESAR 10 KABUPATEN/KOTA ANGGARAN URUSAN KESEHATAN T E RKECIL 488 KABUPATEN/KOTA LAINNYA Sumber Data: 536 Daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2022. miliar rupiah 2,500.00
- 16. 1,217.22 4,909.76 337.84 963.25 563.23 11,125.30 323.72 363.76 727.93 603.42 3,069.08 1,058.35 366.06 1,375.48 716.07 736.33 1,178.36 1,692.85 571.33 480.72 169.42 295.85 360.00 463.72 789.98 410.37 509.06 729.63 127.82 1,961.13 758.19 320.50 533.03 252.58 20.42% 16.67% 16.25% 15.43% 14.75% 14.69% 13.46% 12.81% 12.81% 12.58% 12.51% 12.23% 12.10% 11.96% 11.54% 10.50% 10.50% 10.47% 10.41% 10.17% 9.74% 9.55% 9.30% 8.93% 8.67% 8.61% 8.34% 7.47% 6.34% 6.22% 5.99% 5.56% 5.43% 3.73% - 2. 00% 3. 00% 8. 00% 13. 00% 18. 00% 23. 00% 5,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 15,000.00 30,000.00 25,000.00 35,000.00 ANGGARAN URUSAN KESEHATAN PERSENTASE TERHADAP TOTAL URUSAN KESEHATAN miliar rupiah 40,000.00 RASIO URUSAN KESEHATAN APBD PROVINSI TA 2022 Sumber Data: 536 Daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2022.
- 17. 434.62 462.74 272.94 401.99 272.32 304.23 463.81 281.97 213.30 350.61 133.44 130.99 89.05 49.46 103.60 93.96 87.72 72.37 71.35 57.86 36.07% 32.03% 31.21% 30.89% 30.36% 29.76% 29.64% 28.23% 28.08% 27.91% 9.01% 8.99% 8.65% 8.62% 8.15% 8.13% 8.11% 7.28% 6.62% 5.96% - 10. 00% - 5. 00% 0. 00% 5. 00% 10. 00% 15. 00% 20. 00% 25. 00% 30. 00% 35. 00% 40. 00% 2,000.00 1,800.00 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 ANGGARAN URUSAN KESEHATAN PERSENTASE TERHADAP TOTAL URUSAN KESEHATAN RASIO URUSAN KESEHATAN APBD KABUPATEN/KOTA TA 2022 miliar rupiah 10 KABUPATEN/KOTA RASIO URUSAN KE S E HATAN T ERBESAR 10 KABUPATEN/KOTA RAS IO URUSAN KESEHATAN T E RKECIL 488 KABUPATEN/KOTA LAINNYA Sumber Data: 536 Daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2022.
- 18. 13 INDIKATOR DALAM KESEPAKATAN RAKORTEK TAHUN 2021-2022 NO Indikator Kinerja Urusan Satuan Target Nasional 2022 1 PrevalensiStunting(PendekdanSangatPendek) Pada Balita(persen) % 18.4 2 Persentase PelayananKesehatanBagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan AkibatBencanadan/atau Berpotensi Bencana % 100 3 Persentase Imunisasi DasarLengkapPadaUsia12-23 Bulan % 71 4 Persentase UsahaKecil ObatTradisional (UKOT) Yang Memenuhi KetentuanPerizinan % 80 5 InsidensiTuberkulosis(per100.000 penduduk) per100.000 penduduk 231 6 Persentase RumahSakitRujukanProvinsi yang Terakreditasi % 90 7 RasioDaya TampungRumahSakitRujukan Ratio TT:1000 penduduk 1 8 Persentase PelayananKesehatanBagi Orangyang TerdampakdanBerisikoPadaSituasi KejadianLuarBiasa (KLB) % 100 9 Persentase Puskesmasdengan9JenisTenagaKesehatan Sesuai Standar % 59 10 AngkaKematianIbu(AKI) (per100.000 kelahiranhidup) per100.000 penduduk 205 11 Persentase PedagangBesarFarmasi (PBF) CabangYang Memenuhi KetentuanPerizinanBerusaha % 90 12 JumlahKabupaten/KotayangMencapai EliminasiMalaria kabupaten/k ota 365 13 Persentase Merokok Penduduk Usia10-18 Tahun % 8.9 NO Indikator Kinerja Urusan Satuan Target Nasional 2023 1 PrevalensiStunting(Pendek danSangatPendek) Pada Balita(persen) % 16 2 Persentase UsahaKecil ObatTradisional (UKOT) Yang Memenuhi KetentuanPerizinan % 83 3 RasioDaya TampungRumahSakitRujukan RatioTT:1000 penduduk 1.4 4 Persentase Puskesmasdengan9JenisTenagaKesehatan Sesuai Standar % 83 5 Persentase PelayananKesehatanBagi Orangyang TerdampakdanBerisikoPadaSituasi KejadianLuarBiasa (KLB) % 100 6 JumlahKabupaten/KotayangMencapai EliminasiMalaria kabupaten/k ota 385 7 Persentase PedagangBesarFarmasi (PBF) CabangYang Memenuhi KetentuanPerizinanBerusaha % 100 8 JumlahKab/kotayangmenerapkanKTR kabupaten/k ota 474 9 CakupanPenemuan danPengobatan TBC(Treatment Coverage) % 90 10 Persentase PelayananKesehatanBagi Penduduk TerdampakKrisisKesehatanAkibatBencanadan/atau Berpotensi Bencana % 100 11 JumlahPenurunanKematianIbu KematianIbu 3274 12 Persentase Bayi Usia0 - 11 Bulanyangmendapatimunisasi dasar lengkap % 94.6 13 Presentase rumahsakityangterakreditasi % 95
- 19. POTRETLAYANANKESEHATADANDAN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKANUNTUKMENDUKUNG TRANFORMASISISTEM KESEHATAN[5] PILAR5 TRANSFORMASI SDM KESEHATAN Pada transformasiini, Kemenkesakan fokusmenambah jumlah dokter. Jumlah dokter maupun dokter spesialis di Indonesia masih kurang atau jauh dariideal. Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakatadalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untukmelayani 1000 pendudukdisatu wilayah. Sementara itu, ketersediaan dokter di Indonesia saatini hanya 101.476 dokter, dengan jumlah populasi sekitar 273,984,400 jiwa, maka perlu ada fasttrack penambahan jumlah dokter untukmemenuhi rasio tenaga Kesehatan Persentaseprovinsidengan puskesmas yang memenuhi9 (sembilan) jenis nakes paling tinggi adalah provinsiDKI Jakarta (105,4%), diikutioleh provinsiDI Yogyakarta(89,3%) dan provinsi Kepulauan BangkaBelitung (84,4%). Sedangkan 23 Provinsi dengan Persentaseprovinsidengan puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis nakes masih dibawah target nasional Tahun 2022 sebesar 59%.
- 20. PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) JENIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI SESUAI STANDAR Persentase provinsi dengan puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis nakes paling tinggi adalah provinsi DKI Jakarta (105,4%), diikuti oleh provinsi DI Yogyakarta(89,3%)dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung (84,4%). Sedangkan 23 Provinsi dengan Persentase provinsi dengan puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis nakes masih dibawah target nasional Tahun 2022 sebesar 59%. Sumber:ProfilKesehatan Indonesia, KemenkesRI 105.4 89.3 84.4 81.6 66.7 66.3 64.5 63.4 61.0 59.5 59.4 58.8 56.7 55.4 54.1 53.6 51.2 51.0 46.4 35.5 35.1 34.5 34.0 32.6 30.2 29.7 28.7 25.8 23.4 22.5 17.7 13.4 12.4 8.6 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 DKI Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Kepulauan Bangka Belitung Jawa Tengah Kalimantan Selatan Sumatera Barat Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat Jawa Timur Riau Kalimantan Timur Aceh Bali Kepulauan Riau Sulawesi Barat Kalimantan Utara Jambi Banten Jawa Barat Gorontato Lampung Sumatera Selatan Kalimantan Barat Sumatera Utara Bengkulu Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua
- 21. SEBARAN JUMLAH SDMK DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2021 735 820 829 996 1105 3275 3717 3874 4972 8322 15534 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Lampung Maluku Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Nusa Tenggara Barat Sumatera Utara Papua Barat Sulawesi Tengah Maluku Papua Nusa Tenggara Timur Sumber:ProfilKesehatan Indonesia, KemenkesRI Provinsi dengan jumlah SDMK di Daerah Tertinggal terbanyak yaitu Nusa Tenggara Timur sebanyak 15.534 orang.
- 22. POTRETLAYANANKESEHATADANDAN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKANUNTUKMENDUKUNG TRANFORMASISISTEM KESEHATAN[6] PILAR6 TRANSFORMASI TEKNOLOGI KESEHATAN Kemenkes telah menyiapkan satu platform kesehatan yang digunakan untukmerekam catatan medis pasien secara digital. Rekam medis ini formatnya sama baik di apotik, laboratorium maupun semua rumah sakittermasukfasyankes di daerah daerah. Melalui platform ini, pasien tidak perlu membawa berkasfisik saat dirujukke RS atau fasyankes lainnya. Semua data kesehatan pasien telah terintegrasi di PeduliLindungidan bisa dicek secara berkala.
- 23. KODEFIKASI,KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PROGRAM,KEGIATANDANSUB KEGIATAN PERMENDAGRI90/2019 LAYERKODE Nomenklatur urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 4 Program, 11 kegiatan dan 71 sub kegiatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota sebanyak 4 program, 15 kegiatan dan 90 sub kegiatan Daftar Kodefikasi dan nomenklatur merupakan longlist, daerah memilih sesuai dengan permasalahan serta pencapaian visi dan misi kepala daerah KONSEP PENGGUNAAN LAYERKODE PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90/2019 (Dari Kepmendagri 050-3708/2020 menjadi Kepmendagri 050-5889/2021) Permendagri No.90/2019 Tgl 18 Oktober 2019 Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Tgl 27 Desember 2021 1. Dasar awal penetapan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dar keuangan daerah 2. Koedfikasi Klasifikasi dan Nomenklatur (KKN) untuk mendukung SIPD 1. Pemutakhiran terkait koreksi, penambahan dan pengurangan 2. Penambahan Metadata Kinerja Indikator dan Satuan pd Sub Keg 3. Data KKN disimpan diSIPD
- 24. TINDAKLANJUT Melakukan analisis situasi/pemetaan masalah berdasarkan kondisi pelayanan kesehatan (sarana/prasarana, Sumber Daya Manusia, pembiayaan dan aksesibilitas layanan kesehatan). Melaksanakan koordinasi lintas sektor/lintas program untuk mewujudkan konvergensi yang tertuang ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD dan APBD) dan mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 di bidang urusan kesehatan . Menyusun strategi pemenuhan pelayanan kesehatan yang mudah di akses dengan memanfaatkan platform digital dan pengembangan teknologi kesehatan lainnya. Merumuskan rekomendasi perbaikan intervensi layanan transformasi kesehatan.
- 25. TERIMA KASIH
- 26. DATA DUKUNG
- 27. CAPAIAN SPM SELURUH BIDANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 Aceh Suma tera Utara Suma tera Barat Beng kulu Riau Kep. Riau Jambi Suma tera Selat an Lamp ung Kep. Bang ka Belitu ng DKI Jakar ta Jawa Barat Bante n Jawa Teng ah Yogy akart a Jawa Timu r Kalim antan Barat Kalim antan Selat an Kalim antan Timu r Kalim antan Teng ah Kalim antan Utara Bali Nusa Teng gara Barat Nusa Teng gara Timu r Sula wesi Barat Sula wesi Selat an Sula wesi Teng ah Sula wesi Teng gara Sula wesi Utara Goro ntalo Malu ku Malu ku Utara Papu a Papu a Barat Bidang Pendidikan 72% 91% 100% 79% 77% 89% 74% 29% 69% 70% 76% 79% 70% 100% 81% 100% 26% 0% 89% 68% 98% 0% 92% 57% 82% 100% 0% 32% 100% 77% 79% 0% 49% 23% Bidang Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 80% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 78% 100% 100% 100% 100% 50% 144% 100% Bidang PU 0% 49% 100% 0% 50% 50% 100% 100% 77% 0% 41% 25% 100% 100% 101% 28% 35% 50% 74% 38% 28% 100% 37% 4% 0% 43% 100% 100% 100% 83% 5% 50% 0% 0% Bidang Perkim 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 50% 100% 50% 26% 100% 50% 50% 100% 100% 17% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 83% 100% 36% 0% 100% 0% 0% 0% Bidang Trantibumlinmas 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 103% 100% 100% 100% 88% 98% 100% 100% 99% 100% 83% 79% 0% 100% 0% 100% 96% 100% 100% 95% 80% 0% 100% 100% 100% 0% 0% Bidang Sosial 75% 80% 100% 57% 77% 115% 70% 100% 100% 81% 100% 106% 100% 100% 100% 95% 60% 100% 57% 80% 80% 0% 39% 100% 20% 51% 40% 3% 92% 81% 29% 0% 13% 0%
- 28. CAPAIAN SPM SELURUH BIDANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 ACEH SUM UT SUM BAR RIAU JAMB I SUMS EL BENG KULU LAMP UNG KEP. BABE L KEP. RIAU DKI JABA R JATE NG DIY JATI M BANT EN BALI NTB NTT KALB AR KALT ENG KALS EL KALTI M KALT ARA SULU T SULT ENG SULS EL SULT RA GOR ONTA LO SULB AR MAL UKU MAL UKU UTAR A PAPU A PAPU A BARA T Bidang Pendidikan 63% 48% 100% 82% 29% 33% 79% 43% 100% 86% 84% 93% 100% 95% 100% 95% 58% 91% 75% 85% 93% 0% 88% 92% 50% 0% 100% 66% 76% 74% 100% 0% 19% 79% Bidang Kesehatan 48% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52% 46% Bidang PU 0% 49% 100% 50% 0% 0% 0% 80% 0% 27% 42% 25% 100% 86% 94% 100% 88% 0% 6% 35% 100% 50% 0% 50% 100% 24% 100% 100% 81% 100% 50% 77% 0% 0% Bidang Pera 100% 0% 100% 100% 13% 0% 0% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 50% 100% 13% 100% 100% 0% 100% 100% 47% 61% 100% 89% 46% 100% 100% 50% 100% 100% 0% 0% 0% Bidang Trantibumlinmas 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 96% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% Bidang Sosial 96% 100% 80% 80% 64% 0% 57% 98% 80% 94% 100% 97% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 80% 46% 80% 100% 52% 80% 80% 100% 43% 20% 74% 100% 40% 0% 36% 6%
- 29. REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUTPROVINSI ACEH SUM UT SUMB AR RIAU KEPRI JAMB I SUMS EL KEP. BABE L BENG KULU LAMP UNG BANT EN DKI JAKA RTA JABA R JATE NG DIY JATIM KALB AR KALTE NG KALSE L KALTI MU KALT ARA SULU T GORO NTAL O SULTE NG SULSE L SULB AR SULT RA BALI NTB NTT MALU KU MALU T PAPU A PAPU A BARA T 2017 88.2 74.9 69.0 64.6 82.9 87.0 81.2 90.6 54.4 79.7 78.7 0.0 71.8 89.7 88.8 85.3 46.2 83.2 91.5 78.7 34.1 72.4 77.1 89.7 85.2 91.4 87.3 87.7 78.5 70.4 40.1 79.3 37.0 24.3 2018 84.3 82.7 81.4 82.8 88.3 80.9 95.3 86.4 87.9 87.4 86.0 0.0 91.5 91.5 93.0 81.1 82.8 96.4 92.8 91.8 92.7 70.6 75.9 80.5 88.7 98.0 79.7 96.2 76.1 78.3 70.7 94.6 69.9 88.3 2019 58.3 59.4 55.6 49.4 54.8 68.2 72.2 84.3 70.1 64.8 67.6 31.4 60.4 69.0 87.6 58.3 68.6 77.4 75.3 73.9 57.5 54.6 48.2 68.8 65.9 64.4 59.1 79.0 52.0 63.7 50.5 71.6 56.9 52.1 2020 83.1 72.9 48.4 71.7 66.1 65.7 68.2 90.5 54.9 73.7 60.1 100.0 76.9 89.6 89.1 76.1 58.0 59.5 84.5 65.1 79.1 28.2 49.6 37.8 74.6 47.7 67.0 99.2 73.3 28.6 37.0 68.3 12.6 7.1 2021 30.8 18.4 49.0 32.2 36.3 36.4 22.1 73.0 38.8 52.2 35.3 81.6 43.5 63.4 43.1 43.1 28.8 30.7 58.6 55.1 22.1 14.0 31.2 33.0 54.5 43.6 26.0 77.8 51.1 20.2 14.4 16.5 10.6 10.5 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Persen Sumber:ProfilKesehatan Indonesia, KemenkesRI Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2021 secara nasional sebesar 36,7% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (81,6%)dan terendah adalah Provinsi Papua Barat (10,5%)
- 30. REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUTPROVINSI DI INDONESIA ACEH SUM UT SUMB AR RIAU KEPRI JAMB I SUMS EL KEP. BABE L BENG KULU LAMP UNG BANT EN DKI JAKA RTA JABA R JATE NG DIY JATIM KALB AR KALTE NG KALSE L KALTI MU KALT ARA SULU T GORO NTAL O SULTE NG SULSE L SULB AR SULT RA BALI NTB NTT MALU KU MALU T PAPU A PAPU A BARA T 2017 61.6 64.3 59.8 52.2 76.2 67.4 72.4 71.3 44.5 58.2 56.2 25.8 49.1 75.1 84.4 60.4 34.5 67.9 74.4 62.7 36.3 62.4 75.2 81.4 72.7 79.4 81.0 73.1 77.6 66.3 22.5 78.9 33.7 8.7 2018 61.8 72.4 87.4 81.0 86.2 91.9 84.5 89.4 89.2 71.2 76.3 0.0 84.9 88.6 92.9 84.1 70.9 70.0 76.0 83.8 62.6 47.1 65.4 79.1 94.0 35.4 91.0 94.3 73.7 54.3 32.6 84.8 52.3 42.2 2019 77.2 75.9 76.0 79.8 74.3 85.0 93.2 79.5 80.8 64.8 87.2 95.7 84.1 83.0 86.5 76.5 88.1 81.1 65.0 75.8 65.1 57.0 66.6 81.6 78.0 68.1 86.9 82.8 48.4 73.4 0.0 87.4 58.7 27.9 2020 83.1 90.4 70.5 89.5 90.6 90.9 92.3 82.2 81.3 79.7 97.1 61.3 93.4 78.0 81.3 69.8 91.8 91.1 82.7 52.3 86.4 44.7 82.3 92.5 85.8 9.1 79.2 95.5 52.6 83.6 61.5 52.8 15.4 75.1 2021 22.1 27.2 27.4 33.9 40.1 33.0 42.9 43.2 50.7 49.1 40.3 23.3 35.6 47.4 36.9 29.9 43.8 34.7 37.6 17.8 22.0 17.9 33.4 46.2 45.3 50.8 38.1 39.6 56.7 27.6 16.3 31.6 19.7 24.3 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Persen Sumber:ProfilKesehatan Indonesia, KemenkesRI Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik tahun 2021 secara nasional sebesar 34,5% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (56,7%) dan terendah adalah Provinsi Maluku(16,3%)
- 31. 14.30% 19.90% 21.10% 16.30% 25.70% 19.90% 27.20% 21.60% 26.10% 24.10% 20.80% 28.30% 26.40% 26.80% 30.80% 23.40% 25.70% 28.60% 30.00% 25.30% 32.00% 30.10% 27.60% 28.40% 30.90% 35.10% 31.00% 30.80% 30.70% 31.70% 31.00% 36.80% 33.60% 39.30% 43.70% 14.41% 19.95% 21.03% 16.81% 26.25% 19.93% 27.67% 30.59% 26.86% 23.95% 21.03% 28.08% 27.46% 26.85% 27.67% 24.10% 26.21% 28.98% 30.11% 29.36% 32.30% 21.18% 26.24% 29.07% 30.38% 34.89% 24.58% 31.25% 31.45% 31.74% 31.44% 37.85% 34.18% 40.37% 43.82% 10.90% 16.80% 17.30% 17.60% 18.50% 18.60% 20.90% 21.60% 22.10% 22.30% 22.40% 22.80% 23.30% 23.50% 24.41% 24.50% 24.50% 24.80% 25.80% 26.20% 27.40% 27.40% 27.50% 27.50% 28.70% 29.00% 29.50% 29.70% 29.80% 30.00% 30.20% 31.40% 33.20% 33.80% 37.80% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% RISKESDAS 2018 SSGBI 2019 SSGI 2021 31 PREVALENSI STUNTING NASIONAL Keterangan : Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau seperlimadari jumlahtotal anak balitayang sedang tumbuh Klaster Terendah Klaster Menengah Klaster Tertinggi
- 32. ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI ACEH SUM UT SUMB AR RIAU KEPRI JAMB I SUMS EL KEP. BABE L BENG KULU LAMP UNG BANT EN DKI JAKA RTA JABA R JATE NG DIY JATIM KALB AR KALTE NG KALSE L KALTI MU KALT ARA SULU T GORO NTAL O SULTE NG SULSE L SULB AR SULT RA BALI NTB NTT MALU KU MALU T PAPU A PAPU A BARA T 2016 79.3 89.6 83.6 86.0 79.2 91.3 91.5 84.0 87.1 86.9 90.4 79.7 88.8 76.9 82.3 88.0 89.7 82.1 94.2 85.2 66.8 89.3 76.7 87.1 87.0 91.5 83.2 76.6 90.5 90.4 64.5 72.0 64.4 56.9 2017 86.7 87.8 85.0 83.8 86.2 74.4 92.0 81.8 90.4 84.9 90.1 78.5 89.3 82.0 84.3 90.3 78.1 84.8 90.8 91.1 75.1 84.6 97.1 84.8 86.1 89.6 75.6 88.2 93.8 83.0 76.1 64.0 66.7 71.0 2018 85.5 90.8 80.5 82.0 89.4 89.6 95.1 87.2 79.5 87.0 90.3 81.2 84.8 82.7 85.1 87.0 79.5 84.5 91.9 92.5 53.8 77.6 81.7 89.6 87.0 89.2 80.9 88.7 88.6 71.8 63.8 63.8 71.2 35.1 2019 89.4 92.4 87.9 87.5 87.6 89.9 92.2 89.4 75.7 97.3 91.6 82.6 85.7 85.1 84.3 90.0 86.1 83.6 84.5 93.9 81.7 83.4 84.5 91.9 87.6 91.5 82.0 89.4 94.0 83.6 68.7 83.6 74.1 41.5 2020 86.5 90.0 88.6 92.0 85.8 90.7 94.5 90.2 85.0 96.7 81.6 82.5 76.6 81.4 86.3 87.1 67.8 86.0 80.4 90.5 60.3 82.6 86.4 93.1 85.1 93.6 85.5 89.2 89.4 90.1 48.1 75.7 60.2 60.3 2021 89.3 90.3 89.3 93.2 86.1 89.9 89.7 86.0 88.4 94.9 90.1 79.3 82.4 86.5 87.9 89.2 80.6 83.7 83.6 82.5 71.7 90.6 89.6 89.0 87.3 90.9 89.9 83.4 90.3 88.4 87.2 79.7 72.0 74.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Persen Sumber:ProfilKesehatan Indonesia, KemenkesRI Provinsiyang mencapaiangka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis pada tahun 2021 sebanyak 7 provinsi, yaitu Lampung (94,9%), Riau (93,2%), Sulawesi Barat (90,9%), Sulawesi Utara (90,6%), Sumatera Utara (90,3%), Nusa Tenggara Barat (90,3%) Banten (90,1%)
- 33. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI ACEH SUM UT SUMB AR RIAU KEPRI JAMB I SUMS EL KEP. BABE L BENG KULU LAMP UNG BANT EN DKI JAKA RTA JABA R JATE NG DIY JATIM KALB AR KALTE NG KALSE L KALTI MU KALT ARA SULU T GORO NTAL O SULTE NG SULSE L SULB AR SULT RA BALI NTB NTT MALU KU MALU T PAPU A PAPU A BARA T 2017 82.6 63.6 84.2 58.3 42.9 27.3 47.1 71.4 30.0 46.7 75.0 100.0 85.2 82.9 80.0 100.0 14.3 42.9 38.5 30.0 20.0 33.3 33.3 23.1 75.0 47.1 47.1 100.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2018 82.6 63.6 84.2 83.3 42.9 45.5 47.1 71.4 30.0 66.7 75.0 100.0 85.2 85.7 80.0 100.0 21.4 64.3 53.9 30.0 20.0 40.0 33.3 30.8 79.2 50.0 52.9 10.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 91.3 63.6 89.5 83.3 42.9 63.6 47.1 85.7 30.0 73.3 75.0 100.0 85.2 94.3 80.0 100.0 21.4 71.4 53.9 30.0 20.0 40.0 33.3 38.5 83.3 83.3 52.9 100.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2020 91.3 63.6 89.5 83.3 42.9 63.6 52.9 85.7 40.0 73.3 75.0 100.0 92.6 94.3 80.0 100.0 28.6 78.6 53.8 30.0 60.0 53.3 33.3 46.2 87.5 83.3 64.7 100.0 30.0 13.6 0.0 10.0 0.0 0.0 2021 95.7 63.6 94.7 91.7 57.1 63.6 64.7 85.7 70.0 73.3 100.0 100.0 96.3 94.3 80.0 100.0 42.9 78.6 69.2 40.0 60.0 53.3 83.3 46.2 87.5 83.3 70.6 100.0 60.0 22.7 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Persen Sumber:ProfilKesehatan Indonesia, KemenkesRI Pada tahun 2021, terdapat4 Provinsi yang eliminasi malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Banten. Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belumeliminasi malaria,yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua
- 34. JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2016- 2021 ACEH SUM UT SUM BAR RIAU KEPRI JAMB I SUMS EL KEP. BABE L BENG KULU LAMP UNG BANT EN DKI JAKA RTA JABA R JATE NG DIY JATIM KALB AR KALT ENG KALSE L KALTI MU KALT ARA SULU T GOR ONTA LO SULT ENG SULSE L SULB AR SULT RA BALI NTB NTT MAL UKU MAL UT PAPU A PAPU A BARA T 2016 70 1,891 396 822 1,037 215 346 135 115 381 1,092 6,019 5,466 4,032 736 6,513 525 141 454 813 163 409 7 157 993 22 134 2,367 175 487 621 120 3,866 530 2017 111 1,914 563 711 1,105 278 486 268 95 580 1,315 6,626 5,819 5,425 723 8,204 608 119 572 1,202 172 516 51 200 1,366 37 134 2,441 222 837 688 145 4,358 409 2018 155 1,999 624 539 1,033 246 508 205 107 524 1,334 6,896 5,185 5,400 833 8,608 692 122 297 1,126 166 555 74 292 1,174 26 106 2,211 192 842 462 200 3,546 380 2019 174 2,463 541 558 854 131 601 234 177 568 1,643 6,701 6,066 5,630 714 8,935 698 222 474 1,301 199 673 48 350 1,537 69 180 2,283 258 821 462 267 3,753 697 2020 139 2,193 403 761 757 167 556 219 104 589 1,480 4,931 5,666 5,531 591 7,157 682 286 283 965 138 432 84 317 1,183 27 123 1,704 278 584 378 230 2,644 405 2021 175 1,904 364 476 669 187 521 184 146 526 1,392 4,358 5,337 4,569 567 5,872 531 257 419 1,089 130 508 109 227 1,227 31 193 1,571 207 429 320 257 1,790 360 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Jumlah Kasus Sumber:ProfilKesehatan Indonesia, KemenkesRI
- 35. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL TAHUN 2020-2021 Ace h Sum ater a Utar a Sum ater a Bara t Riau Kep ulau an Riau Jam bi Sum ater a Sela tan Ban gka Belit ung Ben gkul u Lam pun g Bant en DKI Jaka rta Jaw a Bara t Jaw a Teng ah Daer ah Isti me wa Yogy akar ta Jaw a Tim ur Kali man tan Bara t Kali man tan Teng ah Kali man tan Sela tan Kali man tan Tim ur Kiali man tan Utar a Sula wesi Utar a Gor onta to Sula wesi Teng ah Sula wesi Sela tan Sula wesi Bara t Sula wesi Teng gara Bali Nus a Teng gara Bara t Nus a Teng gara Tim ur Mal uku Mal uku Utar a Pap ua Pap ua Bara t Tahun 2020 94.6 89.6 96 89.8 97.8 91.6 82.7 100 89.4 77.3 78.9 96.3 93.3 94.2 100 96.6 97.6 87 98.3 98.9 100 100 86 90.3 90.8 100 82.4 91.7 99.4 94.1 93.8 88.9 89.8 89.9 Tahun 2021 69.6 83.3 100 91.7 28.6 100 58.8 50 100 80 33.3 0 85.2 90 100 78.1 92.9 42.9 100 90 100 78.6 100 92.3 100 100 82.4 100 100 81.8 55.6 100 100 0 • Pada tahun 2020, realisasi indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 83,75%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 77% dengan capaian sebesar 108,77%. • Pada tahun 2021, realisasi indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 84,2%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 79% dengan capaian sebesar 106,6%.
- 36. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020-2021 0 5 10 15 20 25 30 35 Aceh Riau Sumatera Selatan Lampung Jawa Tengah Kalimantan Tengah Gorontato Sulawesi Barat Bali Maluku Utara 2021 0 10 20 30 40 50 60 Aceh Kepulauan Riau Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua 2020 • Pada tahun 2020, terdapat 108 kabupaten/kota (21,0%) dengan minimal 80% posyandu aktif di seluruh Indonesia dari 15 Provinsi yang melaporkan. Posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare) dengan cakupanmasing-masing minimal50% dan melakukankegiatantambahan. • Pada tahun 2021, terdapat 31 kabupaten/kota (6,0%) yang memiliki minimal 80% posyandu aktif di seluruh Indonesia dari 15 provinsi yang melapor.