Penyusunan RISPAM Kabupaten Kota

1. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA INDUK
SPAM KAB/KOTA
Bimbingan Teknis SE DJCK 45/SE/DC/2022 Tentang Petunjuk
Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan
Penyelenggaraan SPAM
Bandung, 25 Mei 2023

2. Landasan Hukum (Eksisting)
2
RISPAM SECARA UMUM
RISPAM SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM
PP Nomor 122 Tahun 2015
(Pasal 19)
Penyelenggaraan SPAM berlandaskan:
1. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM
2. Rencana Induk SPAM
Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan SPAM dan RISPAM menjadi tugas
dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
1. Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi
2. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota
3. Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota.
(Pasal 21)
RISPAM meliputi perencanaan Air Minum JP dan BJP,
berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu
periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat
komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
Penyusunan RISPAM memperhatikan:
1. Rencana pengelolaan sumber daya air;
2. Rencana tata ruang wilayah;
3. Kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
4. Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat di daerah/wilayah setempat dan
sekitarnya; dan
5. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
(Pasal 22)
(Pasal 23)
RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun. Ditinjau 5
tahun sekali. Penyusunannya wajib melakukan konsultasi
publik.
(Pasal 40)
Permen PU No.27 tahun 2016

3. RISPAM SECARA UMUM
3
No Kriteria Teknis Nasional Provinsi Kabupaten/Kota
1 Lingkup Mencakup dua atau
lebih Provinsi
Mencakup dua atau lebih
Kabupaten/Kota
Cakupan dalam wilayah
Kabupaten/ Kota
2 Jangka Waktu Perencanaan 20 tahun 20 tahun 20 tahun
3 Sumber Air Baku Sungai nasional Sungai nasional Investigasi/
Identifikasi
4 Penanggungjawab Menteri PUPR Gubernur Walikota/Bupati
5 Pelaksana/ Penyelenggara BUMN/UPT BUMD Provinsi/ UPTD
Provinsi
BUMD, UPTD Kab/Kota,
POKMAS, BUMDes, BUKS,
Badan Usaha
6 Peninjauan Ulang Per 5 tahun Per 5 tahun Per 5 tahun
7 Sumber Pendanaan ● APBN
● KPBU
● B to B
● APBD
● KPBU
● B to B
● Hibah LN
● Pinjaman LN
● Pinjaman DN
● APBD
● PDAM
● Swasta
● KPBU
a. Berorientasi ke depan; Mampu memproyeksikan kebutuhan SPAM di masa mendatang;
b. Dapat dilaksanakan atau realistis; dan
c. Dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan.
Berdasarkan SE DJCK 45/SE/DC/2022

4. Alur Penyusunan Dokumen RISPAM
RISPAM SECARA UMUM
4
TAHAP PELAKSANAAN
TAHAP
PERSIAPAN
Rencana
Jaringan
Program dan
kegiatan
pengembangan
SPAM
Rencana Umum
(Evaluasi Kondisi
Eksisting SPAM)
Kriteria dan
standar
pelayanan
Rencana
sumber dan
alokasi air baku
Konsultasi ke Pemerintah Provinsi/Pusat
TAHAP
PERSETUJUAN/
PENETAPAN
Melibatkan Stakeholders (konsultasi publik)
Rencana
pembiayaan
dan
pengembangan
kelembagaan
Skala prioritas
penggunaan
sumber air
Rencana
keterpaduan
dengan Sarpra
Sanitasi
+ + +
+ + +
+ + + +

5. Kriteria Teknis SPAM
RISPAM SECARA UMUM
1) Periode perencanaan (20 tahun)
2) Strategi penanganan → Untuk mendapatkan suatu perencanaan yang optimum,
maka strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum di
suatu kota diatur sebagai berikut:
▪ Pemanfaatan air tanah dangkal yang baik;
▪ Pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau idle capacity;
▪ Pengurangan jumlah air tak berekening (ATR); dan
▪ Pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem).
3) Kebutuhan air ditentukan berdasarkan:
▪ Proyeksi pertumbuhan penduduk;
▪ Proyeksi penduduk harus dilakukan selama periode perencanaan (20 tahun);
▪ Pemakaian air (L/o/h);
▪ Laju pemakaian air diproyeksikan setiap interval 5 tahun; dan
▪ Ketersediaan air.
4) Komponen utama sistem air minum harus mampu untuk mengalirkan air pada
kebutuhan air maksimum, dan untuk jaringan distribusi harus disesuaikan dengan
kebutuhan jam puncak. Adapun perencanaan kebutuhan air maksimum untuk
masing-masing unit adalah sebagai berikut.
▪ Unit air baku direncanakan berdasarkan kebutuhan hari puncak yang besarnya
berkisar 110% dari kebutuhan rata-rata;
▪ Unit produksi direncanakan berdasarkan kebutuhan hari puncak yang
besarnya berkisar 110% - 120% dari kebutuhan rata-rata; dan
▪ Unit distribusi direncanakan berdasarkan kebutuhan jam puncak yang
besarnya berkisar 115% - 120% dari kebutuhan rata-rata.
No Uraian Notasi Kriteria
1 Debit Perencanaan Q puncak Kebutuhan air jam puncak
Q peak = F peak x Q rata-
rata
2 Faktor jam puncak F.puncak 1,15 – 3
3 Kecepatan aliran air dalam pipa
a) Kecepatan minimum
b) Kecepatan maksimum Pipa
PVC atau ACP
Pipa baja atau DCIP
V min
V.max
V.max
0,3 - 0,6 m/det
3,0 - 4,5 m/det
6,0 m/det
4 Tekanan air dalam pipa
a) Tekanan minimum
a) Tekanan maksimum
− Pipa PVC atau ACP
− Pipa baja atau DCIP
− Pipa PE 100
− Pipa PE 80
h min
h max
h max
h max
h max
(0,5 - 1,0) atm, pada titik
jangkauan pelayanan
terjauh.
6 - 8 atm
10 atm
12.4 MPa
9.0 MPa
Kriteria pipa distribusi
Sumber: Lampiran III Permen PUPR No.27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan SPAM

6. Kebutuhan Minimal Tenaga Ahli dan Survei
RISPAM SECARA UMUM
Kebutuhan Tenaga Ahli:
1. Ahli Teknik Penyehatan/Ahli Teknik
Lingkungan/Ahli Teknik Air Minum;
2. Ahli Teknik Hidrologi/Geohidrologi;
3. Ahli Teknik Sipil;
4. Ahli K3 Konstruksi;
5. Ahli Sosial;
6. Ahli Ekonomi;
7. Ahli Keuangan;
8. Ahli Kelembagaan;
9. Ahli Manajemen;
10. Ahli Perencanaan Kota/Planologi; dan
11. Surveyor.
Survei Lapangan:
1. Survei dan kajian kualitas dan kuantitas sumber air baku (Air
Permukaan dan Air Tanah);
2. Survei rencana daerah pelayanan; dan
3. Survei Jalur-jalur alternatif sistem transmisi air baku.
Selanjutnya siapkan peta kota, plot lokasi-lokasi sumber air
baku jalur pipa transmisi air baku, batas wilayah studi dan
wilayah pelayanan.
4. Survei dan Pengkajian Geoklimatografi dan Topografi
5. Survei dan Pengkajian Demografi dan Ketatakotaan

7. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
7
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.1.1. Maksud
1.1.2. Tujuan
1.3 Sasaran
Latar Belakang
• Umumnya tertuang dalam Renstra Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
• Mengacu pada UU No. 17 tahun 2019, PP No. 122 Tahun 2015, target RPJMN, target RPJMD, SDGs.
• Menuliskan Isu utama dari kondisi eksisting SPAM suatu kabupaten/ kota/ kecamatan yang masuk ke dalam lingkup rencana
penyelenggaraan SPAM …………… (meliputi air baku, kapasitas terpasang, kapasitas produksi, idle capacity, tingkat kebocoran,
cakupan pelayanan, dsb.)
• Isu permasalahan utama SPAM suatu kabupaten/ kota/ kecamatan yang masuk ke dalam lingkup rencana penyelenggaraan
SPAM …………… (meliputi unit air baku, produksi, distribusi, keberfungsian, dsb.)
• Proyeksi penyelenggaraan SPAM suatu kabupaten/ kota (sesuai dengan RTRW kabupaten/ kota yang bersangkutan)
• Target capaian cakupan pelayanan di kabupaten/kota
Maksud dan Tujuan
• Identifikasi kebutuhan air minum, formulasi program pemenuhan penyediaan air minum, pedoman bagi pemangku
kepentingan bidang air minum.
• Berisi uraian tujuan dari kegiatan ini yaitu menghasilkan dokumen rencana induk SPAM, yang dapat menjadi pedoman
Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam lingkup rencana Penyelenggaraan SPAM ……………hingga
tahun.......... (periode 20 tahun)
Sasaran dari penyusunan dokumen RISPAM, dapat meliputi hal berikut:
1. Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan SPAM
2. Identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan SPAM
3. Tersusunnya strategi dan program Penyelenggaraan SPAM (pola investasi dan pembiayaan, tahapan pembangunan SPAM)

8. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
8
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
1. PENDAHULUAN
1.4 Lingkup Kegiatan
1.5 Keluaran
1.6 Sistematika Laporan
Ruang Lingkup Penyusunan RISPAM dapat meliputi hal berikut:
1. Melaksanakan koordinasi, mengumpulkan data, dan konsultasi kepada instansi terkait
2. Menganalisis kinerja pelaksana penyelenggara SPAM daerah
3. Menganalisis kondisi eksisting SPAM untuk mengetahui kebutuhan rehabilitasi dalam rangka pelayanan air minum
4. Melaksanakan identifikasi potensi penyelenggaraan pelayanan air minum dan potensi air baku
5. Melaksanakan survei sosial dan ekonomi masyarakat
6. Membuat proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan data sekunder kondisi awal
7. Membuat skema pemakaian air dan hidrolis rencana penyelenggaraan sistem jaringan pipa eksisting dan perencanaan
jaringan pipa pada SPAM baru
8. Mengkaji pilihan SPAM yang paling ekonomis dari investasi, serta operasi dan pemeliharaan untuk pembangunan SPAM baru
9. Melaksanakan kajian keterpaduan perencanaan penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi
10.Menyusun strategi dan program penyelenggaraan pelayanan air minum dengan pola investasi dan pemeliharaannya
11.Menyusun materi rencana induk air minum dengan memperhatikan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana tata ruang
wilayah, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan SPAM
Keluaran dari penyusunan dokumen RISPAM, dapat meliputi hal berikut:
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rencana induk SPAM kabupaten/ kota ……. yang siap ditindaklanjuti oleh
penyelenggara SPAM pemerintah kabupaten/ kota untuk menjadi dokumen legal pemerintah kabupaten/ kota mengenai
rencana induk SPAM.
Sistematika Laporan:
Struktur outline penyusunan dokumen RISPAM, struktur outline ini minimum sesuai dengan struktur outline yang ada dalam
kolom paling kiri petunjuk teknis penyusunan RISPAM. Adapun inovasi penambahan struktur outline dalam dokumen RISPAM
disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan

9. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
9
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
II. GAMBARAN UMUM
KABUPATEN/ KOTA
2.1 Kondisi Fisik Daerah
2.1.1. Geografi dan Administrasi
2.1.2. Iklim
2.1.3. Topografi
2.1.4. Hidrologi
2.1.5. Geologi
2.1.6. Rawan Bencana
2.2 Sarana dan Prasarana
2.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi
2.3.1. Sosial dan Budaya
2.3.2. Ekonomi
2.4 Ruang dan Lahan
Kondisi Fisik Daerah
Memuat narasi karakteristik provinsi secara umum, kemudian menjabarkan karakteristik per kab/kota. Untuk
menampilkan karakteristik kab/kota direkomendasikan berupa tabel. Muatan pada sub bab ini meliputi:
• Kondisi geografi dan administrasi
• Kondisi iklim, seperti pembagian zona dan kondisi iklim, serta curah hujan
• Uraian kondisi topografi, dilengkapi dengan peta topografi
• Gambaran kondisi hidrologi
• Kondisi geologi
• Kawasan rawan bencana yang memiliki tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling
tinggi (Risiko Bencana).
Sarana Prasarana
• Memuat sarana dan prasarana yang ada, meliputi: pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, listrik,
telepon, jalan, obyek wisata. Menampilkan kondisi Sarana Prasarana kab/kota direkomendasikan berupa
tabel.
Sosial, Budaya, dan Ekonomi
• Menggambarkan keberagaman sosial budaya masyarakat (suku, adat dan ras bangsa).
• Kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan data PDRB. Data laju pertumbuhan ekonomi ditampilkan per
kabupaten/kota dalam tabulasi dan data untuk lima tahun terakhir.
Ruang dan Lahan
• Memuar penjelasan penggunaan lahan berdasarkan RTRW.

10. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
10
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
II. GAMBARAN UMUM
KABUPATEN/ KOTA
2.5 Kependudukan
2.6 Keuangan Daerah
2.6.1. Penerimaan Daerah
2.6.2. Pengeluaran Daerah
2.6.3. Pembiayaan Daerah
Kependudukan
Menguraikan data jumlah penduduk Kabupaten/Kota dalam bentuk uraian dan tabulasi.
Keuangan Daerah
• Menjabarkan penerimaan daerah kabupaten/kota. (komponen penerimaan: PAD, dana perimbangan,
pendapatan lain-lain; kronologis beberapa tahun terakhir, dan permasalahan secara singkat).
• Menjabarkan pengeluaran daerah kabupaten/kota.
• Menjabarkan pembiayaan daerah masing-masing kabupaten/kota (komponen pembiayaan : SILPA (Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran), penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan pihak ketiga, dana cadangan, dll;
kronologis beberapa tahun terakhir).
No Kecamatan Luas (Km2)
Jumlah
Kelurahan/Desa
Jumlah penduduk
(Jiwa)
Kepadatan Penduduk
(Jiwa/Km2)
1
2
Uraian Tahun n-3 Tahun n-2 Tahun n-1
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Penerimaan Lain lain
Total
Uraian Tahun n-3 Tahun n-2 Tahun n-1
Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Total

11. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
11
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
III. KONDISI SPAM EKSISTING
3.1 Umum
3.2 Aspek Teknis
3.2.1 SPAM Perkotaan
3.2.1.1. Jaringan Perpipaan (JP)
3.2.1.2. Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
3.2.2 SPAM Perdesaan
3.2.2.1. Jaringan Perpipaan (JP)
3.2.2.2. Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
Umum
Menjelaskan tingkat pelayanan air minum, tingkat konsumsi air (liter/orang/hari), dan tingkat kebocoran air
saat ini.
Aspek Teknis
Berisi uraian mengenai unit teknis SPAM yang dikelola oleh penyelenggara SPAM di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. Diuraikan unit JP dan BJP per kab/kota. Menampilkan kondisi SPAM kab/kota direkomendasikan
berupa tabel.
No Kecamatan
Jumlah
Penduduk
(Jiwa)
Akses Aman
(%)
Akses Layak Dasar (%)
Akases Layak
Terbatas (%)
Akses
Tidak
Layak (%)
Tidak Ada
Akses
Capaian
Eksistin
g
Targ
et
20..
Jaringan
Perpipaan (JP)
Bukan Jaringan
Perpipaan
Cap
aian
Eksi
stin
g
Targe
t
20xx
Capaia
n
Eksisti
ng
Target
20xx
Capa
ian
Eksis
ting
Targe
t
20xx
Capaian
Eksisting
Tar
get
20..
Capaian
Eksisting
Target
20.
1. Kecamatan-1
2. Kecamatan-2
Dst..
TOTAL
No. Kecam
atan
Jumlah
Penduduk (jiwa)
adinistratif
Jumlah
Penduduk Wil.
Pelayanan
Pengelola Kapasitas
Terpasang
(l/det)
Kapasitas
Produksi
(l/det)
Kapasitas
Distribusi
(l/det)
Cakupan
Pelayanan
(SR)
Jumlah
Penduduk
Terlayani (Jiwa)
Persen cakupan
pelayanan (%)
Adm Teknis
1.
No Kecamatan
Jumlah Penduduk
Administratif (jiwa)
Sumur Dangkal Sumur Pompa PAH*) Terminal Air BPMA**)
Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1. Kecamatan A
2. Kecamatan B
Dst.
Jaringan Perpipaan
Bukan Jaringan Perpipaan

12. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
12
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
III. KONDISI SPAM EKSISTING
3.3 Aspek Non-Teknis
3.3.1 Aspek Keuangan
3.3.2 Aspek Kelembagaan
3.4 Kendala dan Permasalahan
3.4.1 Aspek Teknis
3.4.1.1 Permasalahan Penyelenggaraan
SPAM BUMD SPAM
3.4.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan
SPAM Lembaga Pengelola Non BUMD
SPAM
3.4.2 Aspek Non Teknis
Aspek Non-Teknis
• Memuat uraian kondisi dan kinerja eksisting dan dasar hukum yang digunakan. Selanjutnya sebutkan secara
singkat perkembangan aset dan kewajiban dalam lima tahun terakhir.
• Tabel yang perlu ditampilkan secara tabular: neraca keuangan, laba-rugi, status pinjaman, tarif min/max,dan
permasalahan keuangan.
• Aspek Kelembagaan
• Organisasi → Uraikan dasar hukum pembentukan organisasi pengelola SPAM dan bentuk struktur
organisasinya.
• Sumber Daya Manusia →Uraikan profil karyawannya berdasarkan statusnya (PNS, Pabin, pegawai
tetap, pegawai kontrak, pegawai honorer, dll) dan latar belakang pendidikannya. Jelaskan
permasalahan terkait SDM seperti kemampuan melaksanakan pekerjaan, standar kompetensi, sistem
informasi manajemen, aplikasi GIS dan koordinasi pekerjaan.
Kendala dan Permasalahan
• Teknis → Menguraikan jenis-jenis permasalahan aspek teknis yang dihadapi oleh penyelenggara SPAM di
Kabupaten/Kota (PDAM dan Non-PDAM).
• Non Teknis → Menguraikan jenis-jenis permasalahan aspek non teknis yakni menyangkut aspek
keuangan, aspek institusional dan manajemen.
No
BUMD
Penyelenggara
SPAM
ROE
(%)
Efektivitas
Penagihan
(%)
Tarif Rata-
Rata
(Rp/m3)
HPP/Biaya
Dasar dengan
NRW standar
(Rp/m3)
HPP/Biaya
Dasar dengan
NRW Riil
(Rp/m3)
Jumlah
Pelanggan
(Unit SL)
Jumlah
Pegawai
(Orang)
Rasio
Jumlah
peg/1000
plg

13. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
13
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
IV. STANDAR/ KRITERIA
PERENCANAAN
4.1 Kriteria Perencanaan
4.1.1 Unit Air Baku
4.1.2 Unit Transmisi
4.1.3 Unit Produksi
4.1.4 Unit Distribusi
4.1.5 Unit Pelayanan
4.2 Standar Kebutuhan Air
4.2.1 Kebutuhan Domestik
4.2.2 Kebutuhan Non-Domestik
4.2.3 Kebutuhan Hari Maximum (Qmax)
4.2.4 Kebutuhan Jam Puncak
4.2.5 Tingkat Kebocoran
4.3 Proyeksi Jumlah Penduduk
Standar Kebutuhan Air
• Berisi standar dan kriteria yang akan digunakan dalam pengembangan SPAM. Parameter yang perlu
diperhatikan: kondisi eksisting dan arah pengembangan kota. Mencakup standar kebutuhan domestik dan
non-domestik.
• Pada wilayah yang belum ada SPAM, digunakan standar kebutuhan air yang disesuaikan dengan kebutuhan
spesifik lokasi/daerah.
• Standar kebutuhan hari maksimum untuk menentukan perencanaan jaringan pipa transmisi dan instalasi
pengolahan air.
• Standar kebutuhan jam puncak digunakan untuk dimensi perpipaan distribusi
• Standar tingkat kebocoran yang digunakan
Kriteria Perencanaan
Kriteria perencanaan mengacu pada Permen PUPR No. 27 Tahun 2016, Lampiran 3 dan 4, Tentang Ketentuan
Teknis SPAM JP dan BJP.
Perhitungan Jumlah Penduduk
• Menguraikan metode untuk menghitung pertumbuhan proyeksi jumlah penduduk

14. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
14
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
IV. STANDAR/ KRITERIA
PERENCANAAN
4.4 Perhitungan Kebutuhan Air Baku
4.5 Periode Perencanaan
4.6 Kriteria Daerah Layanan
Kriteria Daerah Layanan
• Daerah yang diprioritaskan adalah daerah rawan air, tinggi kepadatan penduduknya, daerah strategis (wisata,
industri, perkantoran). Upayakan daerah tersebut adalah daerah yang BJP tak terlindungi untuk dapat
dijadikan BJP terlindungi atau diubah menjadi JP dengan parameter sosial ekonominya.
• Menguraikan strategi pemenuhan air minum sesuai skala prioritas untuk mendapatkan SPAM yang paling
optimal, yaitu:
1. Pemanfaatan idle capacity
2. Penurunan NRW
3. Pengoptimalan Keberfungsian SPAM
4. Peningkatan/Pembangunan SPAM baru
Perhitungan Kebutuhan Air baku
• Perhitungan berdasarkan kebutuhan air domestik dan non domestik yang memperhitungkan keberadaan
sarana dan fasilitas wilayah serta kegiatan industri
Periode Perencanaan
Berisi uraian hal-hal berikut:
1. Prioritas sasaran daerah pelayanan
2. Tujuan Pelayanan Air Minum
a. Tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi air minum
b. Tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan
c. Tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai
d. Tersedianya pedoman operasi atau pemeliharaan dan operasi
3. Matriks kriteria utama penyusunan RISPAM.

15. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
15
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
V. PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
5.1 Arah Pengembangan (peta RTRW)
5.2 Rencana Daerah Pelayanan (Peta
Rencana Daerah Pelayanan)
5.3 Proyeksi Jumlah Penduduk
5.4 Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Arah Pengembangan
• Uraian mengacu pada data yang telah ditetapkan dalam RTRW pada masing-masing Kab/Kota, yang sudah memiliki
ketetapan hukum berupa “Peraturan Daerah”, data berisikan jumlah penduduk, wilayah BWK pada RTRW,
pengembangan kab/kota, prosentase pertumbuhan penduduk, disertai peta arah perkembangan Kab/kota.
• Lampirkan Peta-Peta: Struktur Ruang Kab/Kota, Pola Ruang Kab/Kota dan pengembangan kawasan strategis
Kab/Kota.
Rencana Daerah Pelayanan
• Menjelaskan rencana area pelayanan sesuai dengan perkembangan kota dan perkembangan sarana dan prasarana
di Kabupaten/Kota. Strategi pengembangan dilakukan dengan melayani daerahdaerah terdekat dengan sistem
pelayanan yang ada.
• Menjelaskan rencana daerah/wilayah pengembangan pelayanan serta tingkat pelayanannya sampai 20 tahun
kedepan kemudian plotkan pada peta RTRW disertai urgensinya. Berikut adalah contoh Peta Rencana
Pengembangan Pelayanan Air Minum Kabupaten/ Kota.
Proyeksi Jumlah Penduduk
• Perhitungan proyeksi jumlah penduduk didasarkan pada data proyeksi jumlah penduduk dalam dokumen RTRW
di masing-masing Kabupaten/Kota.
• Untuk RTRW yang kurun waktu pembuatannya lebih dari 5 tahun dari tahun penyusunan RISPAM, maka proyeksi
penduduk harus dihitung sesuai dengan metode perhitungan proyeksi penduduk yang sesuai dengan trend
pertumbuhan penduduk pada data-data penduduk tahun sebelumnya.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Perhitungan proyeksi kebutuhan air minum menggunakan parameter: (1) tingkat pelayanan, (2) tingkat kebutuhan
air, (3) penurunan kehilangan air dengan perhitungan dan analisis sebagaimana tentang proyeksi jumlah penduduk
per tahun (Pn) yang telah dilakukan. Lampirkan tabel-tabel hasil proyeksi kebutuhan air Kabupaten/Kota

16. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
16
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
Potensi Air Permukaan
Berisi uraian hal-hal berikut:
1. Deskripsi sungai/danau/embung
2. Potensi Penyelenggaraan sungai/danau/embung untuk ke depan
3. Data Teknis sungai/danau/embung, termasuk data peruntukan debit sungai dalam bentuk tabulasi
4. Debit Andalan
Dilengkapi Skema Neraca Air DAS dan Tabel dan grafik-grafik
Potensi Air Tanah
Diuraikan potensi air tanah di tiap Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan Peta Potensi Air Tanah dan Daftar
Cekungan Air Tanah di tiap Kabupaten/Kota dalam bentuk Tabulasi
Sumber Lain
• Menguraikan potensi sumber air baku lain yang ada di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
VI. POTENSI DAN RENCANA
PENGAMBANGAN AIR BAKU
6.1 Potensi Air Permukaan (dipetakan)
6.1.1 Potensi Sungai
6.1.2 Embung/Danau
6.2 Potensi Air Tanah (dipetakan)
6.3 Sumber Lain No.
Nama
Sistem
Air
Baku
Nama Objek
Infrastruktur
(Sub Sistem)
Informasi Wilayah
Sungai
Lokasi Manfaat
Tahun
Pembangunan
Nama
WS
Nama
Sungai
Provinsi
Kabupaten/
Kota
Jiwa Debit (l/det)
No. Nama CAT Luas CAT (km2) Lokasi Jumlah Air Tanah (m3/tahun)
Bebas Tertekan
1.
2.
Total

17. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
17
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
VII. RENCANA PENGEMBANGAN SPAM
7.1 Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Studi
7.1.1. Kebijakan Tata Ruang
7.1.2. Struktur Tata Ruang
7.1.3. Pola Pemanfaatan ruang Wilayah
7.2 Penyelenggaraan Wilayah/Daerah Pelayanan (Zonasi)
7.3 Tingkat Pelayanan
7.4 Rencana Pentahapan Penyelenggaraan (5 tahunan)
7.5 Kebutuhan Air
7.5.1. Klasifikasi Pelanggan
7.5.2. Kebutuhan Air Domestik
7.5.3. Kebutuhan Air Non Domestik
7.5.4. Kehilangan Air
7.5.5. Rekapitulasi Kebutuhan Air
7.6 Alternatif Rencana Pengembangan
7.7 Penurunan Tingkat Kehilangan Air
7.7.1. Penurunan Kehilangan Air Fisik
7.7.2. Penurunan Kehilangan Air Non-Fisik
7.8 Potensi Air Baku
7.8.1. Perhitungan Neraca Air
7.8.2. Rekomendasi Sumber Air yang Digunakan
7.9 Keterpaduan Dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi
7.9.1. Potensi Pencemar Air Baku
7.9.2. Rekomendasi Pengamanan Sumber Air Baku
7.10 Perkiraan Kebutuhan Biaya
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Studi
Diuraikan rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten/Kota sesuai
dengan RTRW yang ada dilengkapi dengan peta Pemanfaatan Ruang dan Peta Pola Pemanfaatan Ruang.
Pengembangan Wilayah/Daerah Pelayanan (Zonasi)
a. Diuraikan rencana Penyelenggaraan wilayah/Daerah Pelayanan (Zonasi) SPAM dalam Penyusunan RISPAM
Kabupaten/Kota/Provinsi
b. Pembagian Wilayah dalam Zona-Zona Pelayanan yang direncanakan dan dilengkapi Peta Pembagian Zona
Wilayah Pelayanan SPAM yang direncanakan, penentuan titik offtake masing-masing wilayah pelayanan.
Rencana Pentahapan Pengembangan (5 tahun)
Diuraikan untuk masing-masing Zona-Zona Pelayanan yang direncanakan akan dikembangkan
Kebutuhan Air
Diuraikan kebutuhan air untuk daerah pelayanan Sistem Regional Provinsi untuk masing-masing wilayah pelayanan
Kabupaten/Kota
Potensi Air Baku
• Perhitungan Water Balance. Dijelaskan analisis kondisi air tanah pada masa lalu dan kondisi sekarang, digambarkan
Neraca Air DAS yang ada di Kabupaten/Kota dan Peta aliran DASnya
• Rekomendasi Sumber Air yang digunakan. Diuraikan berdasarkan pertimbangan berbagai aspek rekomendasi
sumber air yang potensial untuk digunakan dalam Penyelenggaraan SPAM Provinsi.
Keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi
Diuraikan keterpaduan Penyelenggaraan SPAM yang direncanakan dengan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Sanitasi.
Perkiraan Kebutuhan Biaya
Diuraikan kebutuhan investasi untuk masing-masing sistem yang akan dikembangkan pada setiap tahap dan fase
yang direncanakan. Ditampilkan dalam Tabulasi untuk setiap Sistem dan Total Investasi

18. KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM
18
PANDUAN PENYUSUNAN RISPAM
VIII. ANALISIS PENDANAAN
8.1 Alternatif Sumber Pendanaan
8.2 Kebutuhan Investasi
8.3 Indikasi Sumber Pendanaan
8.4 Pentahapan Sumber Pendanaan
IX. KELEMBAGAAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN SPAM
9.1. Organisasi
9.1.1. Bentuk Pelaksana Penyelanggaraan SPAM
9.2. Sumber Daya Manusia
9.2.1. Kebutuhan SDM
9.2.2. Kualifikasi
9.3. Pelatihan
9.4. Perjanjian Kerjasama
9.4.1. Tujuan
9.4.2. Organisasi Mitra Yang Terlibat
9.4.3. Mekanisme Kesepakatan
Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan
• Uraikan latar belakang dan penjelasan mengenai kebutuhan investasi dan sumber pendanaan.
Sebutkan alternatif sumber atau opsi pendanaan.
• Uraikan kebutuhan investasi berdasarkan tahap-tahap Penyelenggaraan SPAM berdasarkan bagian
prioritas kebutuhan masyarakat, arah Penyelenggaraan kota/kawasan, dan sumber air baku
• Pentahapan sumber pendanaan diperlukan baik bagi pemerintah maupun untuk keperluan
perhitungan analisis harga. Penentuan harga sangat bergantung pada besaran kebutuhan investasi
dalam satu periode/pentahapan RISPAM (5 tahunan).
• Ditampilkan dalam bentuk tabel.
Organisasi
• Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam menyelenggarakan Penyelenggaraan pelayanan air
minum adalah adalah kemampuan institusi yang terkait, efektifitas, dan efisiensi.
• Kebutuhan SDM perlu disiapkan dengan beberapa persyaratan dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan
dari organisasi yang baru dibentuk.
• Pelatihan → Untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM yang handal di bidang air minum khususnya
dibutuhkan program pelatihan yang teratur dan terprogram. Selain itu kegiatan studi banding dan on
the job training ke lembaga penyelenggara SPAM yang lebih maju sangat membantu untuk
meningkatkan kemampuan SDM
• Bentuk perjanjian Kerjasama yang terbuka dalam penyediaan air minum.

19. Dalam Penyusunan Dokumen RISPAM Kab/Kota dan Provinsi
19
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Menampilkan rekapitulasi dalam bentuk tabel.
2. Menampilkan Neraca air setiap SPAM, minimal pada kondisi eksisting dan kondisi rencana di akhir
periode perencanaan.
3. Dalam penyusunan dokumen perlu melibatkan BWS (Balai Wilayah Sungai) terutama untuk
identifikasi air baku.
4. Memperhatikan kebutuhan peta untuk sub-bab yang memerlukan ilustrasi peta.
5. Tabulasi program dan indikasi pendanaan perlu jelas dalam penyajiannya. Bila diperlukan
menggunakan kertas A3 atau yang lebih besar.
6. Untuk tabel indikasi program dan pembiayaan tidak berupa screenshot/image.
7. RISPAM Provinsi bukan merupakan gabungan data dari RISPAM Kab/Kota.
• Dapat disusun berdasarkan DAS
• Dapat disusun berdasarkan rencana SPAM Regional
• Dapat disusun dalam rangka pemenuhan penyediaan air minum yang tidak dilingkupi oleh
RISPAM Kab/Kota.

20. PENILAIAN DOKUMEN RISPAM

21. Parameter Penilaian
21
PENILAIAN DOKUMEN RISPAM
Untuk mengetahui kualitas kesesuaian dokumen RISPAM terhadap Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan
RISPAM maka dilakukan penilaian dengan parameter utama sebagai berikut:
Kesesuaian outline
Struktur penulisan outline harus
sesuai dengan Juknis Penyusunan
RISPAM. Struktur outline yang
dimaksud adalah mulai dari
struktur judul dan penomoran
bab utama hingga sub bab
pembahasannya.
Ketersediaan data
Dokumen RISPAM memuat data-
data yang diperlukan dalam
penyusunan RISPAM.
Kesesuaian terhadap Juknis
Uraian muatan substansi utama
RISPAM harus sesuai dengan
ketentuan Juknis Penyusunan
RISPAM.
Apakah outline, penamaan
& penempatan bab/subbab
sudah tepat?
Apakah terdapat muatan
data/informasi yang tertulis
pada bab/subbab tersebut?
Apakah data yang
dibutuhkan sudah termuat
dalam dokumen dan sesuai
ketentuan juknis?

22. Metode Perhitungan proses penilaian kualitas RISPAM
22
PENILAIAN DOKUMEN RISPAM
Klasifikasi Pembobotan nilai kualitas dokumen RISPAM:
Substansi
Bobot
(%)
Bab 1 Pendahuluan 2
Bab 2 Gambaran Umum 10
Bab 3 Kondisi SPAM Eksisting 15
Bab 4 Standar/Kriteria Perencanaan 5
Bab 5 Proyeksi Kebutuhan Air 15
Bab 6 Potensi dan Rencana Pengambangan Air Baku 15
Bab 7 Rencana Pengembangan SPAM 25
Bab 8 Analisis Pendanaan 8
Bab 9 Rencana Pengembangan Kelembagaan 5
Jumlah 100
Parameter Bobot (%)
Bobot Penilai
Akhir
Kesesuaian Outline 10
75%
Ketersediaan Data 20
Kesesuaian dengan
Petunjuk Teknis RISPAM
70
Ketersediaan Peta 25%
Berdasarkan Bab/outline Berdasarkan parameter

23. Metode Perhitungan proses penilaian kualitas RISPAM
23
PENILAIAN DOKUMEN RISPAM
Cell untuk bantu
hitung bobot
Menandakan
bab/subbab yang
memiliki bobot nilai
Cell berwarna biru diisi dengan
“angka 1” apabila substansi
dokumen sesuai; angka “0,5:
apabila tidak sepenuhnya
sesuai; dan angka “0” apabila
tidak sesuai.

24. Contoh Kasus Penilaian
24
PENILAIAN DOKUMEN RISPAM
1. Jika dokumen RISPAM pada bab 5 berjudul Proyeksi Kebutuhan Air Minum dan sub bab 5.4 membahas proyeksi kebutuhan air minum
dengan judul bab yang sama, data kebutuhan air minum sudah ditampilkan, dan pembahasan perhitungan beserta pokok pikiran
pembahasan sudah sesuai dengan ketentuan Juknis Penyusunan RISPAM (termasuk metode perhitungan, hasil perhitungan, dan cara
penyajian hasil perhitungan), maka:
a. Penilaian kesesuaian outline = 1
b. Penilaian ketersediaan data = 1
c. Penilaian kesesuaian dengan Juknis = 1
2. Jika pembahasan Proyeksi Kebutuhan Air Minum tidak dibahas pada bab 5 dan sub bab pembahasan proyeksi kebutuhan air minum
tidak dibahas pada sub bab 5.4 tetapi dibahas pada bab selain bab 5, namun pembahasan perhitungan beserta pokok pikiran
pembahasannya sudah sesuai dengan ketentuan Juknis Penyusunan RISPAM (termasuk metode perhitungan, hasil perhitungan, dan
cara penyajian hasil perhitungan), maka:
a. Penilaian kesesuaian outline = 0
b. Penilaian ketersediaan data = 1
c. Penilaian kesesuaian dengan Juknis = 1
3. Jika dokumen RISPAM pada bab 5 berjudul Proyeksi Kebutuhan Air Minum dan sub bab 5.4 membahas proyeksi kebutuhan air minum
dengan judul bab yang sama, data kebutuhan air minum tidak ada, maka:
a. Penilaian kesesuaian outline = 1
b. Penilaian ketersediaan data = 0
c. Penilaian kesesuaian dengan Juknis = 0
Pada kasus seperti ini, biasanya pembahasan yang diuraikan sebatas ulasan teori/narasi namun tidak menampilkan datanya.

25. Persetujuan dan Penetapan Dokumen RISPAM
25
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Penetapan status persetujuan diuraikan sebagai berikut:
1) RISPAM dikategorikan Disetujui, apabila memiliki nilai total > 90;
2) > 75 – 90 Bisa diperbaiki secara paralel, proses legalisasi dapat dilakukan
didaerah harus sudah mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga yang akan
membiayai (APBN, APBD, DAK, SWASTA, DLL);
3) > 25 -75 Diperbaiki dan tidak boleh diproses legalisasinya; dan
4) < 25 harus disusun ulang.
a. RISPAM Kab./Kota yang telah disusun oleh Bappeda atau OPD bidang air minum pada
Pemerintah kab./kota terkait dinilai dan disetujui melalui tim adhoc yang merupakan
gabungan dari Bappeda, OPD, dan Pemangku Kepentingan, dengan melibatkan
Pemerintah Daerah Provinsi dan unit kerja pembina sektor air minum Kementerian
PUPR;
b. RISPAM Provinsi yang telah disusun oleh Bappeda atau OPD yang menangani air
minum Provinsi dinilai dan disetujui oleh tim adhoc yang merupakan gabungan dari
Bappeda, OPD, dan Pemangku Kepentingan, dengan melibatkan unit kerja pembina
sektor air minum Kementerian PUPR; dan
Dit.AM
PEMERINTAH
PUSAT
SPAM Nasional
PROVINSI
Bappeda OPD (Bid. Air
Minum)
BPPW
Provinsi
Monev oleh
Durasi
penetapan
tertentu
SPAM Provinsi
Tim Ad Hoc
(Bappenas dan
Kemenkeu)
Durasi penetapan
tertentu
KAB./KOTA
SPAM Kab./Kota
Bappeda OPD (Bid. Air
Minum)
Pihak ke 3
(Tim Penyusun)

26. Q & A