Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Perda Kab. Padang Pariaman Nomor 16 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...Universitas Pancasila
Peraturan mentri kesehatan no. 3 tahun 2020: TENTANG
KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...Universitas Pancasila
Peraturan mentri kesehatan no. 3 tahun 2020: TENTANG
KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Peraturan yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan dalam menentukan apakah masuk dalam kategori amdal atau bukan. dan pada peraturan ini dijelaskan bagaimana cara menapisnya.
Informasi lainnya mengenai lingkungan hidup silahkan kunjungi : http://www.mutiarafarhan.com
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI)
PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...TPRP Strategic Partner
BBPPT sebagai lembaga laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi milik pemerintah Indonesia dengan status UPT dibawah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang menjalan fungsi pengujian perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia agar berfungsi baik sehingga tidak ada kerugian di masyarakat;
BBPPT merupakan unit Pemerintah yang menerima biaya/tarif Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Komunikasi dan Informatika (PP RI No. 7 Tahun 2009);
BBPPT merupakan unit penting negara dalam mengembangkan kualitas perangkat telekomunikasi dan industrinya;
BBPPT merupakan unit negara yang telah mendapat pengakuan secara nasional dan internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001;
BBPPT dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Technical Specification Regulation), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis;
Didalam perkembangannya BBPPT merasakan adanya gangguan kondisi dan lingkungan pada areal BBPPT di Jalan Bintara Bekasi sehingga diperlukan upaya lain (pemindahan) agar tugas BBPPT berjalan sesuai dengan ketentuan Nasional dan Internasional; dan
Selain itu Gedung BBPPT sekarang mengalami degradasi aspek keandalan bangunan gedung (publik/negara) sesuai dengan (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan (ii) Permen 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Kondisi Akomodasi dan Lingkungan
Tingginya mobilitas dan aktivitas kendaraan pada jalan utama BBPPT di Bintara yang mengakibatkan debu kendaraan masuk ke areal BBPPT;
Tingkat bunyi dan getaran aktifitas di sekitar Kantor Balai BBPPT yang semakin tinggi dan mulai menganggu aktifitas uji kalibrasi;
Tingginya aktifitas permukiman di sekitar Kantor Balai BBPPT;
Kebutuhan pengembangan Laboratorium dan Kantor Balai BBPPT yang lebih memperhatikan aspek keselataman, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan.
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Keandalan bangunan gedung BBPPT yang sudah tidak memenuhi persyaratan, meliputi;
Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek keselamatan;
Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek kesehatan;
Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek kenyamanan;
Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek kemudahan;
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
1. BERITA ACARA SERAH TERIMA INSTALASI AIR BERSIH HASIL KEGIATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DARI BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I BATAM
KEPADA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
Nomor : KM.03.01/VIII.5/1643/2015L.02.01/3/ /2013/
Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas (31.07.2015),
kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : Supranoto, S.Sos
NIP : 196207071989031002
Jabatan : Kepala Seksi PTL BTKLPP Kelas I Batam
Bertindak atas nama Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas I
Batam selanjutnya disebut Pihak Pertama (yang menyerahkan).
2. Nama : dr.H.Ahmad Putra, M.Kes
NIP : 196903122000121002
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Bertindak atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi,
selanjutnya disebut Pihak Kedua (yang menerima).
Berdasarkan kepada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan
Penyusunan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1539/SK/XI/2003 tentang Petunjuk Tata Cara
Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan serah terima Instalasi Air Bersih hasil
kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna BTKLPP Kelas I Batam dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Pasal 1
Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima 1 (satu) unit Instalasi Air
Bersih hasil penerapan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) BTKLPP Kelas I Batam tahun 2014 yang
telah dipasang di wilayah RT 04 Dusun Pasar Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Pasal 2
Atas dasar berita acara ini, maka Pihak Pertama melakukan Transaksi Persediaan Keluar /Transfer
Keluar dalam pencatatan Barang Persediaannya.
Pasal 3
Pihak Kedua berhak menggunakan Instalasi air bersih hasil penerapan kegiatan TTG BTKLPP Kelas I
Batam dan diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat yang
menggunakan instalasi tersebut.
Pasal 4
Dengan dilaksanakannya serah terima barang tersebut pada pasal 1, status kepemilikan dan tanggung
jawab penggunaan berada pada Pihak Kedua.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya dan
ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas. Apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan pada Berita Acara Serah Terima ini akan dilakukan perubahan dan pembetulan
sebagaimana mestinya.
Pihak Pertama
An.Kepala
Kepala Seksi PTL BTKLPP Kelas I Batam
Supranoto, S.Sos
NIP.196207071989031002
Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dr.H.Ahmad Putra, M.Kes
NIP. 196903122000121002
BERITA ACARA SERAH TERIMA INSTALASI AIR BERSIH HASIL KEGIATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
3. DARI BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I BATAM
KEPADA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG BALAI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : KM.03.01/VIII.5/ /2015L.02.01/3/ /2013/
Pada hari ini Jum'at tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas (06.11.2015), kami
yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : Supranoto, S.Sos
NIP : 196207071989031002
Jabatan : Kepala Seksi PTL BTKLPP Kelas I Batam
Bertindak atas nama Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas I
Batam selanjutnya disebut Pihak Pertama (yang menyerahkan).
2. Nama :
NIP : 19
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
Bertindak atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan
Riau, selanjutnya disebut Pihak Kedua (yang menerima).
Berdasarkan kepada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan
Penyusunan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1539/SK/XI/2003 tentang Petunjuk Tata Cara
Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan serah terima Instalasi Air Bersih hasil
kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna BTKLPP Kelas I Batam dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
4. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima 1 (satu) unit Instalasi Air
Bersih hasil penerapan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) BTKLPP Kelas I Batam tahun 2014 yang
telah dipasang di Jalan Letjen Suprapto No. 19 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan
Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dalam kondisi baik dan dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Pasal 2
Atas dasar berita acara ini, maka Pihak Pertama melakukan Transaksi Persediaan Keluar /Transfer
Keluar dalam pencatatan Barang Persediaannya.
Pasal 3
Pihak Kedua berhak menggunakan Instalasi air bersih hasil penerapan kegiatan TTG BTKLPP Kelas I
Batam dan diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat yang
menggunakan instalasi tersebut.
Pasal 4
Dengan dilaksanakannya serah terima barang tersebut pada pasal 1, status kepemilikan dan tanggung
jawab penggunaan berada pada Pihak Kedua.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya dan
ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas. Apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan pada Berita Acara Serah Terima ini akan dilakukan perubahan dan pembetulan
sebagaimana mestinya.
Pihak Pertama
An.Kepala
Kepala Seksi PTL BTKLPP Kelas I Batam
Supranoto, S.Sos
NIP.196207071989031002
Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Balai Karimun
-------------
NIP.
