bahan pelatihan KSM Sanitasi 2015 Kota Surakarta

1. STRATEGI SANITASI KOTA SURAKARTA
DALAM MENCAPAI PROGRAM PEMERINTAH 100-0-100
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
Disampaikan pada Acara :
Pelatihan KSM Sanitasi Kota Surakarta
Bappeda Kota Surakarta, 3 - 4 September 2015

2. 1
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT
TERKAIT DENGAN SANITASI PERMUKIMAN

3. ARAHAN KEBIJAKAN CIPTA KARYA
2

4. PERMASALAHAN BIDANG KECIPTA KARYAAN
3

5. RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
4

6. RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
5

7. POTRET SANITASI di INDONESIA
6

8. POTRET SANITASI di INDONESIA
7

9. MENGAPA AIR LIMBAH PERLU DIKELOLA
8

10. MENGAPA AIR LIMBAH PERLU DIKELOLA
9
a
• Minim Peran
Serta
Masyarakat
b
• Belum
efisienya tata
kelola dan
kelembagaan
c
• Peraturan
yang belum
memadai
d • Terbatasnya
pendanaan
e • Minim akses
sanitasi layak
PERMASALAHAN

11. LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
10
UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 20 ayat 3
• Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media
lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. Mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

12. LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
11
UU NO.7/2004 tentang Sumber Daya Air
Pasal 21
(2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pd Ayat (1) dilakukan
melalui :
d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
Pasal 23 :
(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk
mempertahankan dan memulihkan kualitas air yg masuk dan yang ada pada sumber air.
(2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan dg cara
memperbaiki kualitas air pd sumber air dan prasarana sumber daya air.
(3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dg cara
mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

13. LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
12
PP Nomor 38/2011 tentang Sungai
1.Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) huruf b dilakukan melalui :
a. Penetapan daya tampung beban cemaran;
b. Identifikasi dan investarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai
c. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
d. Pelarangan pembuangan sampah ke sungai ;
e. Pemantauan kualitas air pada sungai; dan
f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
2. Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan- undangan

14. LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
13
PP NO.16/2005 Tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
(Pasal-14, ayat-3) mengisaratkan tentang Pengembangan sistem AM & Sanitasi
didasarkan atas pertimbangan :
a. Keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air;
b. Peningkatan derajat kesehatan Mayarakat;
c. Pemenuhan standar pelayanan ;
d. Tidak menimbulkan dampak sosial

15. LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
14
Air Limbah (1)
PP 16/2005 (PASAL 16 ):
1. Pelayanan minimal Sistem Pembuangan air limbah berupa unit
pengolahan kotoran manusia/ tinja di lakukan dengan
menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak
mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku.
2. Sistem pembuangan AL terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat
penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan
SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosio ekonomi
masyarakat.

16. LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
15
Air Limbah (2)
PP 16/2005 (PASAL 17 ):
HASIL PENGOLAHAN AIR LIMBAH :
1. Berupa cairan, harus memenuhi standar baku mutu air buangan &
baku mutu sumber air baku (Fisik, kimia & Bakteriologi)
2. Berupa Padatan, yg tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah
sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan
3. Kedua-duanya hrs dimonitor baik kualitas maupun kuantitas

17. LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI
16
Parameter Satuan KadarMaksimum
pH 6-10
BOD mg/L 100
TSS mg/L 100
Lemakdanminyak mg/L 10
BAKU MUTU AIR LIMBAH
(Kepmen LH nomor 112 tahun 2003)
Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan
apartemen wajib :
a. Melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang
dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah
ditetapkan
b. Membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga
tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.
c. Membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah

18. PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
17
PARADIGMA LAMA
(Sebelum Tahun 2005)
PARADIGMA BARU
TARGET ORIENTED PUBLIC NEED ORIENTED
1. Rendahnya kesadaran
masyarakat
2. Sistem sanitasi tidak
berkelanjutan
1. Masyarakat berperan
langsung sebagai
komponen pembangunan
2. Sistem sanitasi menjadi
berkelanjutan

19. KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
18
• Peningkatan akses di pedesaan untuk sistem komunal (on site)
• Peningkatan akses di perkotaan untuk sistem terpusat (off site)
Peningkatan akses
layanan
• Pengembangan alternatif pembiayaan
• Penyepakatan pembagian pembiayaan (pusat dan daerah)
Peningkatan pola
investasi dan pembiayaan
• Peningkatan aspek kesadaran masyarakat
• Peningkatan peran dunia usaha dan swasta
Peningkatan peran serta
masyarakat
• Penguatan instasi daerah terkait dengan pengelolaan Limbah
• Pengembangan kerjasama antar instansi
• Peningkatan kesadaran akan pentingnya bidang Limbah
Pengembangan
kelembagaan
• Penyusunan peraturan perundangan
• Penerapan peraturan perundangan
• Penyebarluasan / Sosialisasi peraturan perundangan
Pengembangan Legalitas

20. PENGEMBANGAN AIR LIMBAH BERDASAR ARAS SPASIAL
19

21. 20
ARAH DAN KEBIJAKAN KOTA SURAKARTA
TERKAIT DENGAN SANITASI PERMUKIMAN

22. PENJABARAN VISI & MISI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
21
KEMISKINAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
TUJUAN :
PENURUNAN
ANGKA
KEMISKINAN
KETIMPANGAN
PENDAPATAN
PERAN TKPK:
1. PROG/KEG SKPD
2. PROG/KEG. SUMBER
DANA LAIN
PENDAPATAN
RENDAH
 TERBATASNYA
LAHAN
 PRODUKTIFITAS
RENDAH
 TIDAK MEMP.
PEKERJAAN
 KURANG
MODAL
BEBAN HIDUP
TINGGI
 KEBUTUHAN
DASAR
(SANDANG,
PANGAN,
PAPAN)
 PENDIDIKAN
 KESEHATAN
INPRES 3/ 2010
- Pencapaian Tujuan
MDGs
PERDA 12 / 2010
RPJMD KOTA
SURAKARTA TAHUN
2010 – 2015
WARAS
WASIS
WAREG
MAPAN
PAPAN

23. 22
FAKTA KONDISI LINGKUNGAN KUMUH
di KOTA SURAKARTA

24. 23
KONDISI PETA RISIKO SANITASI KOTA di KOTA SURAKARTA

25. 24
KONDISI PETA RISIKO PERSAMPAHAN KOTA di KOTA
SURAKARTA

26. 25
KONDISI PETA RISIKO DRAINASE KOTA di KOTA SURAKARTA

27. 26
KONDISI PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH di LINGKUNGAN
KUMUH

28. 27
KONDISI PENYEDIAAN SARANA MCK di LINGKUNGAN KUMUH

29. 28
KONDISI PENYEDIAAN SARANA DRAINASE di LINGKUNGAN
KUMUH

30. 29
KONDISI PENYEDIAAN SARANA SAMPAH di LINGKUNGAN
KUMUH

31. 30
MASALAH SANITASI di LINGKUNGAN KUMUH
Belum terlembaganya sistem
penyelenggaraan sanitasi permukiman
Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan
sanitasi yang layak dan terjangkau
Perilaku yang rendah dalam menjaga
lingkungan
Ketidak tersediaan lahan dan kepadatan
tinggi
Menurunya kualitas dari lingkungan
permukiman
Pembangunan perumahan yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

32. 31
STRATEGI PENANGANAN MASALAH
SANITASI LINGKUNGAN KUMUH

33. 32
STRATEGI PENANGGANAN SANITASI di LINGKUNGAN KUMUH
Mendorong terjadinya sinergi antara Pemerintah daerah,
masyarakat dan kelompok peduli melalui proses perencanaan
partisipatif yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan
permukiman.
Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat maupun
pemerintah daerah agar dapat mengelola proses peningkatan kualitas
lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan.
Mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat
melalui proses penataaan lingkungan permukiman yang bersih, sehat
dan produktif.

34. 33
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

35. 34
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

36. 35
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

37. PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN
36

38. PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN
37

39. 38
PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

40. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA
26