Dokumen tersebut membahas strategi penguatan peran P3A dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi partisipatif, mencakup pemberdayaan P3A untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder secara partisipatif.

1. Strategi Penguatan Peran P3A
dalam Pelaksanaan Operasi dan
Pemeliharaan Irigasi Partisipatif
LOKAKARYA PENGUATAN KAPASITAS P3A
KOMPONEN A
18 Mei 2022
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

2. 2
Dasar Hukum Pelaksanaan OP Partisipatif
Permen PUPR
No.12/PRT/M/2015
Permen PUPR
No.11/PRT/M/2015
Permen PUPR
14/PRT/M/2015
Permen PUPR 30/PRT/M/2015
Permen PUPR No 28
Tahun 2020
Permen PUPR
No.16/PRT/M/2015
Permen PUPR 21/PRT/M/2020
Permen PUPR No. 16 tahun
2020
Tentang Eksploitasi
dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Tentang Eksploitasi dan
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Rawa Pasang Surut
Tentang Organisasi
dan Tata Kerja
Kementerian PUPR
Tentang Eksploitasi dan
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Rawa Lebak
Permen PUPR No 13 Tahun 2020
Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis
Kementerian PUPR
Perpres 12 Tahun 2021
Tentang Kriteria dan
Penetapan Status
Daerah Irigasi
Tentang Eksploitasi
dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Tambak
Tentang Analisa Harga
Satuan Pekerjaan
Tentang Pengembangan
dan Pengelolaan Irigasi
UU No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
• Peraturan LKPP No 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
• Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia

3. LATAR BELAKANG
POTENSI KONFLIK
Permasalahan dalam pengelolaan irigasi
KARENA ITU…
Pengelolaan sistem irigasi perlu diselenggarakan
secara partisipasif, akuntabel, berkeadilan dengan
mengutamakan kepentingan dan peran serta
masyarakat petani /P3A/GP3A/IP3A dan Kelembagaan
OP SDA lainnya
• Antar wilayah
• Antar sektor
• Antar kelompok
pengguna
• Antar individu pengguna
POTENSI & TANTANGAN SEMAKIN
BERAT
(pada satu pihak kebutuhan air meningkat
dan di pihak lain kemampuan pasokan air
menurun)
kurangnya akuntabilitas,
transparasi, keberlanjutan
dalam pemberian
pelayanan irigasi &
efektivitas infrastruktur
irigasi
Kurangnya rasa memiliki dan Kurangnya
OP Tersier serta kurangnya partisipasi
dalam OP Jaringan Utama

4. P E R M A S A L A H A N U M U M I R I G A S I D I L A P A N G A N
Kerusakan daerah
tangkapan (cathment
area)
Kurangnya
keseimbangan
kegiatan antara
konservasi SDA vs
pendayagunaan SDA.
Debit air musim
kemarau makin kecil
tidak mencukupi
kebutuhan irigasi
Belum optimalnya
Harmonisasi
hubungan hulu hilir
Konflik terjadi pada
MT2 (kebocoran,
pendangkalan,
pengambilan air
liar)
KEANDALAN
PENYEDIAAN AIR
IRIGASI
 Pengambilan air
secara illegal
(pembobolan/Pomp
anisasi dari saluran
pembawa langsung
ke lahan sawah
 Banyak Daerah
Irigasi dengan
kondisi saluran dan
bangunan rusak
berat, dan
tersedimentasi
 Pengamanan aset
jaringan/batas
sempadan jaringan
(bangunan liar,
pembobolan
saluran, perusakan
pintu irigasi,dll)
SARANA DAN
PRASARANA IRIGASI
 Penggunaan air masih
boros karena sistim irigasi
continuous flow
 Alokasi pemberian air ke ke
lahan kurang optimal
karena tidak sesuai dengan
RTT
 Pola operasi masih belum
berdasarkan Produktivitas
Air (Kg/m3)
 Konflik penggunaan air
irigasi layanan air irigasi
dari hulu ke hilir adil dan
merata
 P3A/GP3A/IP3A sebagai
penerima layanan sering
kali tidak mengikuti pola
tanam yang sudah
disepakati bersama dalam
Sidang Komisi Irigasi
sehingga ketersediaan dan
kebutuhan air tidak sesuai
dengan rencana
SISTEM PENGELOLAAN
IRIGASI
 Belum optimalnya
pengelolaan irigasi
 Komisi Irigasi sebagai
wadah koordinasi
irigasi belum
berfungsi
sebagaimana
mestinya.
 Masih belum
optimalnya peran P3A
dalam pengelolaan
irigasi tersier
 Belum terbentuknya
P3A diseluruh petak
tersier
 Saat ini kelembagaan
P3A belum mandiri/
banyak yang belum
Aktif
INSTITUSI PENGELOLA
IRIGASI
 Kebutuhan petugas
O&P irigasi belum
sesuai dengan
jumlah dan
persyaratan ideal,
dari tahun ke tahun
semakin kurang
(pension, mutasi,
dll)
 Masih banyak
petugas O&P irigasi
secara kualitas
belum sesuai yang
diharapkan (perlu
peningkatan
kapasitas)
SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)

5. PENGELOLAAN IRIGASI
01
03
02
Strategi
Pengelolaan Air
Irigasi
• Alokasi air irigasi berbasis demand
• Pengelolaan Aset Irigasi & Peningkatan Kinerja
Sistem Irigasi (e-Paksi)
• Maksimalisasi kinerja infrastruktur Irigasi melalui
O&P yang baik
• Penanganan perbaikan/ rehabilitasi secara
menyeluruh
• Pembiayaan sesuai AKNOP
• Memperkuat dan melengkapi kelembagaan
pengelola irigasi
• Mendorong Partisipasi P3A
• SDM Kompeten, sebagai Human Capital (Modal &
asset)
• penguatan sumber daya manusia.
Berkelanjutan
• Minimalisasi konflik
• Kemerataan air irigasi di hulu dan di hilir
• Penggunaan air irigasi berdasarkan
kebutuhan (Kesesuaian supply air irigasi
dengan demand)
• Mewujudkan tata kelola air yang terintegrasi
dalam satu kesatuan pengelolaan irigasi
(single irrigation management)
Efektif
• Minimalisasi kehilangan air di Jaringan Utama,
memperbesar efisiensi pemakaian air di
tingkat usahatani (tersier)
• Penggunaan air irigasi dapat terukur
(volumetrik) dari mulai bangunan
pengambilan sampai ke petak
tersier/lahan Otomatisasi jaringan irigasi
Efisien
EFEKTIF – EFISIEN - BERKELANJUTAN
Real Time Real
Alocation
Real Losses
MODERNISASI
IMPLEMENTASI ?
ISA

6. Perkumpulan Petani PemakaiAir
kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah
petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi
yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara
demokratis, termasuk lembaga lokal pengelolairigasi
(PP 20/2006)
IP3A
GP3A
P3A -Kelembagaan Pengelola Irigasi&wadah
petani pemakaiair
-Daerah layanan/Petaktersier
-Dibentuk secara demokratis oleh petani
-Kelembagaan Sejumlah P3A
-Daerah layanan blik sekunder,
gabungan beberapa blok sekunder
-Kelembagaan Sejumlah GP3A
-Daerah layanan blok Pimer,
gabungan beberapa blok Primer
HASIL YANG DIHARAPKAN DALAM PROSES
PEMBERDAYAAN P3A
• P3A mampu mengelola irigasi secara efisien & efektif dan mensejahterakan anggotanya;
• P3A mampu mengelola irigasi diwilayah kerjanya dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan;
• P3A mampu mewakili petani dalam Komisi Irigasi, Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi, atau untuk berhubungan dengan
pihak lainnya;
STRATEGI Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

7. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN OP IRIGASI PARTISIPATIF
• Pengelolaan Jaringan Irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pengelolaan Jaringan Irigasi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder
• Pengelolaan Jaringan Irigasi dituntut dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip partisipatif,
terpadu,berwawasan lingkungan hidup, transparan,akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran
serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
• Sebagaimana dalam Permen PUPR No. 30 PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (PPSI) Pasal 22 ayat
(2) dimana menyebutkan bahwa: Dalam menyelenggarakan pengelolaan Jaringan Irigasi khususnya kegiatan operasi dan pemeliharaan,
masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan
sekunder.
• Kondisi fisik jaringan irigasi setiap tahun mengalami penurunan yang diperparah dengan turunnya rasa memiliki (sense of belonging)
dari masyarat petani P3A/GP3A/IP3A, diindikasikan dengan mulai memudarnya budaya gotong royong dalam pemeliharaan jaringan
irigasi, petani cenderung beorientasi proyek. Selain itu kondisi SDM petugas OP secara kuantitas setiap tahun mengalami penurunan
disebabkan banyaknya petugas OP yang pensiun, yang tidak disertai dengan recruitment petugas OP baru.
• Kondisi kelembagaan P3A/GP3A/IP3A secara nasional belum begitu memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja jaringan
irigasi. P3A/GP3A/IP3A yang ada baik dari jumlah dan kinerja dinilai belum ideal dan optimal, oleh karenanya diperlukan upaya-upaya
pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A salah satunya melalui kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi berbasis partisipatif.

8. PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A –
IRIGASI PARTISIPATIF
Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam
kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
primer dan sekunder
Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat
diwujudkan dalam
Berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan
dalam pembangunan,peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
sumbanganpemikiran, gagasan, waktu,tenaga,material, dandana.

9. Partisipasi OP Peran Pemerintah dan
Petani
Jenis Partisipasi Bentuk Kerjasama
Partisipatif Murni Petani/P3A membantu
kegiatan Pemerintah
Secara Swakelola
Tanpa Imbalan MoU/ISA
Partisipatif Stimulan Pemerintah memberikan
Bahan sedangkan tenaga
dari petani
Stimulan (minimal
P3A sudah
berkembang)
SKKS
Partisipatif Berbayar Partisipasi melalui
kegiatan kerjasama
Semi Swakelola SPKS
Kegiatan OP Partisipatif
SeJenis-Jenis Pemeliharaan Jaringan Irigasi
yang dapat dilaksanakan secara Partisipatif:
1. Pengamanan Jaringan Irigasi
2. Pemeliharaan Rutin
3. Pemeliharaan Berkala
4. Pemeliharaan Berkala

10. Kegiatan Pemeliharaan jaringan irigasi meliputi kegiatan
sebagai berikut :
a. Pengerukan sedimen tanpa menggunakan alat berat
pada saluran Primer dan sekunder;
b. Pekerjaan pemeliharaan ringan, seperti perbaikan
lining, perbaikan bangunan pelengkap, perbaikan
saluran dll.
c. Kegiatan lain yang dinilai dapat dilaksanakan oleh
P3A/GP3A/IP3A.
Urutan Prioritas Pelaksanaan Kegiatan yang Dikerjasamakan
dengan P3A/GP3A/IP3A

11. Partisipasi P3A/GP3A/IP3A Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi
TAHAP/ KEGIATAN
PEMBAGIAN PERAN
PEMERINTAH
PARTISIPASI
(WAKIL PETANI/ P3A/GP3A/IP3A)
I. Perencanaan
1.1. Perhitungan Keandalan Air Bertanggungjawab Memberi masukan
1.2. Rencana Tata Tanam Menyusun & menetapkan Memberi usulan & menyepakati
1.3. Rencana Pembagian Air Menyusun & menetapkan Memberi usulan dan
Menyepakati
II. Pelaksanaan
Pelaksanaan Operasi Bertanggung jawab
terhadap sistem irigasi
primer & sekunder
a. Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi tersier
b. Dapat membantu pelaksanaan operasi di sistem irigasi
primer & sekunder
c. Melaksanakan pengawasan di sistem irigasi primer &
sekunder
III. Pembiayaan Bertanggung jawab
terhadap sistem irigasi
primer & sekunder
a. Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi tersier
b. Dapat membantu pembiayaan operasi di sistem irigasi primer
& sekunder
c. Melaksanakan pengawasan di sistem irigasi primer & sekunder

12. TAHAP/ KEGIATAN
PEMBAGIAN PERAN
PEMERINTAH
PARTISIPASI
(WAKIL PETANI/ P3A/GP3A/IP3A)
I. Perencanaan
1.1. Inventarisasi Kondisi dan
Fungsi Jaringan Irigasi
Bertanggungjawab Memberi masukan pada sistem irigasi primer dan sekunder
1.2. Rencana Pemeliharaan Menyusun & menetapkan Memberi masukan, menyepakati prioritas pemeliharaan pada
sistem irigasi primer dan sekunder.
II. Pelaksanaan
Pelaksanaan Pemeliharaan Bertanggung jawab dalam
sistem irigasi primer &
sekunder
a. Bertanggung jawab dalam sistem irigasi tersier
b. Dapat melaksanakan sebagian pekerjaan pemeliharaan
dalam sistem irigasi primer dan sekunder (Bentuk
Kerjasama)
c. Dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemeliharaan
sistem irigasi primer dan sekunder.
III. Pembiayaan Bertanggung jawab
terhadap sistem irigasi primer
& sekunder
Dapat berperan serta dalam sistem irigasi primer dan sekunder
Partisipasi P3A/GP3A/IP3A Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

13. TAHAPAN/KEGIATAN
PEMBAGIAN PERAN
PEMERINTAH
PARTISIPASI
(WAKIL PETANI/ P3A/GP3A/IP3A)
I. Kondisi Normal
1.1 Manusia dan Hewan
Bertanggung Jawab dalam sistem
irigasi primer & sekunder
Berperan serta dalam sistem irigasi
primer & sekunder
I. Kerusakan Jaringan akibat
Bencana Alam
1. Tanah Longsor yang
menutupi Jaringan
2. Kerusakan tanggul
(jebol/rusak) akibat banjir
Bertanggung jawab dlm perbaikan
darurat
Berperan serta memberi masukan
dan informasi.
Berperan langsung dalam
penanganan darurat kerusakan
akibat bencana alam.
Partisipasi P3A/GP3A/IP3A Kegiatan Pengamanan Jaringan Irigasi

14. TAHAP/ KEGIATAN
PEMBAGIAN PERAN
PEMERINTAH
PARTISIPASI
(WAKIL PETANI/ P3A/GP3A/IP3A)
I. Monitoring Pelaksanaan
OP
Bertanggung jawab dalam
Sistem primer & sekunder
Berperan serta dalam monitoring dalam
sistem primer & sekunder
II. Kalibrasi alat ukur Bertanggung jawab dalam perbaikan
darurat
Berperan serta
III. Penilaian IKSI Bertanggung jawab dlm perbaikan
darurat
Berperan serta
Partisipasi P3A/GP3A/IP3A Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Irigasi

15. No Kegiatan Lokasi
Paket/
Lokasi
Volume
SKKS
Pelibatan P3A Masyarakat petani
Jml petani
(org)
Jml HOK PPK Pelaksana
unit
Petani
(org)
HOK group
Petani
(org)
HOK
1
Pengerukan sedimen di udik
bendung
Bendung Manganti 1 0,976 Km 1* 29 1.398 - - - 29 1.398
OP3
SKKS
2 Perbaikan jalan inspeksi Bendung Manganti 1 0.600 Km 1* 5 231 5 231
3
Perbaikan tembok dan
pengerukan
Saluran Sekunder 85 44.081 Km 53/59 747 38.256 26 385 16.081 1.132 54.337
OP2
SKKS
4 Perbaikan perkerasan jalan Jalan Inspeksi 21 9,483 Km 5/6* 213 4.473 213 4.473
5
Pemeliharaan/perbaikan
bangunan ukur
Jaringan irigasi lokasi
OPIP
2 51 Bh - - - 1 4 112 4 112
OP1
SKKS
6 Perbaikan papan eksploitasi
Jaringan irigasi lokasi
OPIP
4 248 Bh - - - 1 3 105 3 105
7 Perbaikan papan larangan
Jaringan irigasi lokasi
OPIP
2 146 Bh - - - 1 2 70 2 70
Jumlah 116 58/67 994 44.358 29 394 16.368 1.388 60.726
7
6
5
4
3
2
1
Ket : 67 SKKS dg 58 unit P3A
CONTOH PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK OPIP DAN PELIBATAN PETANI

16. P AR TIS IP AS I P E R E MP UAN DALAM KE G IATAN OP IP
P engecatan P intu Air P embersihan Tembok
P engangkatan S edimen

17. KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI DALAM PROGRAM OPIP
P enyiapan P 3A/G P3A/IP 3A
C alon P elaksana O P IP T.A.
2022
S osialisasi IS A R ekruitmen P etugas O P
(P P A)
Kegiatan R akor P ersiapan
P embentukan Komir Antar P rovinsi
P embentukan/R evitalisasi
P 3A/G P 3A/IP 3A
P enilaian Kinerja
P 3A/G P 3A/IP 3A (P elaksana
O P IP T.A. 2021)

18. F AS ILITAS DAN OP E R AS IONAL UP I BBWS
C ITANDUY

19. 4
STRUKTUR ORGANISASI UPI D. I MANGANTI
 STRUKTUR ORGANISASI UPI TIPE II:

20. PROVINSI
Kelembagaan Pengelola Irigasi
KABUPATEN
KABUPATEN
Seluruh
Daerah Irigasi
INSTANSI PEMERINTAH
YANG MEMBIDANGI
IRIGASI
P3A/GP3A/IP3A
KOMISI IRIGASI
PUSAT (BBWS/BWS)
ANTAR PROV.
PROVINSI
Unit Pengembangan Tata Guna Air (PTGA)
Unit Pengelola Irigasi (UPI)/Unit Pengelola
Irigasi Modern (UPIM)*
Petugas O&P Irigasi
Badan Usaha
• Instansi Pemerintah
• Lembaga
Masyarakat
• Gabungan antara
Pemerintah dan
masyarakat

21. P3A/GP3A
/IP3A
• Menurunnya layanan, rasa memiliki, dan kemampuan SDM dalam
pengelolaan irigasi tersier
• Kurangnya partisipasi dalam pelaksanaan OP
• Masih belum optimalnya peran P3A dalam pelaksanaan OP irigasi tersier
• Banyak P3A/GP3A/IP3A yang belum terbentuk maupun tidak aktif
• Juga masih sangat sedikit P3A yang pada level mandiri
BBWS/BWS
• Belum Optimalnya pelaksanaan OP irigasi
• Penguatan, pemberdayaan, pembinaan teknis pada P3A/GP3A/IP3A dan
pada pihak terkait masih terbatas
• Pembinaan Teknis bagi petugas OP lapangan (pengamat, juru pengairan,
PPA, POB dan Prakarya) tidak memadai
Dinas
Prov/Kab/Kota
• Belum optimalnya pelaksanaan TP-OP
• Kurangnya koordinasi dengan balai dalam pelaksanaan TP-OP
Komir
• Komisi Irigasi sebagai wadah koordinasi belum berfungsi sebagaimana
mestinya
• Perlu inventarisasi komir dan perkuatan komir karena banyak yg tidak aktif
Status Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

22. KONSEP PENGUATAN INSTITUSI LEMBAGA IRIGASI
LIMA PILAR
MODERNISASI IRIGASI
1. Peningkatan keandalan
penyediaan air irigasi
2. Perbaikan sarana dan
prasarana irigasi
3. Penyempurnaan sistem
pengelolaan irigasi
4. Penguatan institusi
pengelola irigasi
5. Pemberdayaan SDM
pengelola irigasi
Pengelola Irigasi
Komisi Irigasi
P3A/GP3A/IP3A
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Pengembangan kelembagaan pengelola irigasi sebagai
or ganisasi yang dinamis dengan modal sosial yang
dimiliki, berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal
Meningkatkan kinerja komisi irigasi provinsi,
lintas provinsi, kabupaten/kota
Mengembangkan kelembagaan
P3A/GP3A/IP3A yang mandiri serta mampu
berpartisipasi dan mengelola jaringan irigasi
Pembentukan Unit Pengelola Irigasi/Modern
(UPI/UPIM)🡪 ONE DI ONE MANAGEMENT
Perkuatas Sekretariat dan Komir
Unit Pengembangan Tata Guna Air (PTGA)

23. TERIMA
KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN