Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara ringkas, dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara, peran lembaga terkait seperti DPR, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan BPK. Juga dibahas tentang landasan hukum kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 serta peran lembaga peradilan seperti MA, MK, dan Komisi Yudisial.

1. Pengelolaan Keuangan Negara
dan Kekuasaan Kehakiman
Disusun Oleh:
Annisa Setyaningrum ( 02 )
Avyani Dwibhakti Setyasih ( 03 )
Fitra Anas ( 07 )
Muhammad Rizal Assegaf ( 11 )
Nachfasari Inda Meilantya ( 12 )
Tsaqif Sayyid Shabih ( 22 )
Yuhal Maliki ( 24 )
Zulhilmi Saifin Nuha ( 26 )
SMA N 1 MUNTILAN
TAHUN AJARAN 2017/2018

2. A. Pengelolaan Keuangan
NKRI

3. • Pasal 1 ayat 1 UU no 17 tahun 2003 : Keuangan
negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
• Jadi, dapat disimpulkan bahwa keuangan negara adalah
segala hak dan kewajiban negara yang bersifat material.
1. Pengertian
Keuangan Negara

4. a. Pasal 23 ayat 1-3 : APBN sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b. Pasal 23 A : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dalam UU
c. Pasal 23 B : Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan
UU
d. Pasal 23 C : Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur
dengan UU
e. Pasal 23D : Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan,
kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan
interpendensinya diatur dengan UU
2. Landasan Hukum
Keuangan Negara dalam UUD
1945

5. A. Pajak
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
UU dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
B. Retribusi
Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksaan.
C. Keuntungan BUMN/BUMD
Keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan untuk
kesejahteraan rakyat.
D. Denda dan Sita
Dapat diperoleh dari hasil sengketa atau kejahatan yang
dilakukan warga negara.
3. Sumber Keuangan Negara

6. E. Pencetakan Uang
Umumnya dilakukan pemerintah untuk menutup
defisit anggaran.
F. Pinjaman
Dapat dilakukan pemerintah untuk menutup defisit
anggaran.
G. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah
Bisa dari dalam negeri maupun luar negeri.
H. Penyelenggara Undian Berhadiah
Secara teknis dilakukan oleh institusi. Jumlah
uang yang diterima adalah selisih penerimaan uang
undian dikurangi biaya operasional dan biaya
hadiah. Selisih tersebut menjadi sumber keuangan
negara.

7. A. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan negara
(APBN)
• Pasal 6 UU no 17 tahun 2003
B. Tugas DPR berkenaan dengan APBN
• Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN
dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan
dan agama
• Membahas bersama presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU
tentang APBN yang diajukan presiden
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang
disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai
otonomi daerah, penggabungan daerah, pengelolaan SDA dll
4. Mekanisme Pengelolaan
Keuangan Negara

8. • Menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan
wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan
• Menteri/pimpinan lembaga, selaku pengguna
barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya
• Gubernur/bupati/wali kota, selaku kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
C.Pejabat negara yang mendapat
pelimpahan wewenang dari presiden
untuk mengelola keuangan negara

9. Bank Indonesia adalah lembaga negara independen
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas
dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain,
kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam
UU no 3 tahun 2004.
• Pengamanan keuangan negara pada umumnya dan
pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada
khususnya.
Tujuan Bank Indonesia : Mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah
5. Peran Bank Indonesia sebagai
Bank Sentral NRI

10. •Mata uang : uang yang
dikeluarkan oleh NKRI yang
selanjutnya disebut rupiah
•Harga mata uang : nilai
nominal yang tercantum pada
setiap pecahan rupiah
6. Macam dan Harga Mata Uang
RI

11. Mata Uang Terbaru Republik
Indonesia

12. B. Badan Pemeriksa Keuangan
( BPK )

13. 1. Landasaan Hukum BPK dalam
UUD 1945
UUD 1945
Pasal 23 G
Ayat 1 - 2
Pasal 23 F
Ayat 1 - 2
Pasal 23 E
Ayat 1 - 3

14. 1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan satu Badan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
kepada DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan
kewenangannya.
3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan
undang-undang.
Pasal 23 E
Ayat 1 - 3

15. 1) Badan Pemeriksa Keuangan
berkedudukan di ibu kota negara, dan
memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Badan Pemeriksa Keuangan diatur
dengan UU.
Pasal 23 F
Ayat 1 - 2

16. 1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh
Presiden.
2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih dari dan oleh anggota.
Pasal 23 G
Ayat 1 - 2

17. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tugas
BPK :
• memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara.
2. Tugas BPK

18. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Wewenang BPK yang
salah satunya adalah
• menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu
dan metode pemeriksaan serta menyusun dan
menyajikan laporan pemeriksaan.
• memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi
Pemerintahan.
3. Wewenang BPK

19. 4. Opini yang diberikan BPK
atas penilaian :
Wajar tanpa
pengecualian
Wajar dengan
pengecualian
Tidak wajar
Tidak
menyatakan
pendapat

20. 5. Susunan Anggota BPK
KETUA
WAKIL
KETUA
ANGGOTA
• Terdiri dari 9 orang
• Ketua dan wakil ketua
termasuk anggota
• Anggota BPK memegang
jabatan selam 5 tahun
• Ketua dan wakil ketua dipilih
dari & pleh anggota
• Pemiliha ketua di lakukan
dengan musyawarah / voting

21. C. Penyelenggaraan
Kekuasaan Kehakiman
dalam UUD 1495

22. 1. Peradilan dilakukan “Demi keadilan
berdasarkan Ketuhanan YME
2. Peradilan negara menerapkan dan
menegakkan hukum serta keadilan yang
berdasarkan pancasila
3. Semua peradilan diseluruh wilayah NKRI
adalah peradilan yang diatur dengan UU
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat,dan biaya ringan.
1. Asas-asas kehakiman
(pasal 1-4)17 UU no 48 tahun 2009

23. a. Pasal 24 (ayat 1-3) UUD 1945
• kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
b. Pasal 24 A (ayat 1-5) UUD 1945
• Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di
bawah UU terhadap UU, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh UU.
2. Landasan Hukum Kekuasaan
Kehakiman dalam UUD 1945

24. c. Pasal 24 B (ayat 1-4) UUD 1945
• Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.
d. Pasal 24 C (ayat 1-6) UUD 1945
• Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus
pembubaran parpol, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilu.

25. a. Lingkungan peradilan umum
• umumnya dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi
• peradilan yang menangani perkara perdata dan pidana
• Akhir dari upaya hukum yang dilakukan para
terdakwa/pemohon akan berakhir di Mahkamah Agung sebagai
lembaga tertinggi dalam lingkungan peradilan umum.
b. Lingkungan peradilan agama
• dilakukan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama
• menangani urusan keperdataan bagi umat muslim
• penyelesaian upaya hukum berakhir di Mahkamah Agung.
3. Peran Lembaga Peradilan sebagai
Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

26. c. Lingkungan peradilan militer
• berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan
dalam lapangan hukum pidana bagi orang-orang
tertentu, khususnya anggota TNI
• pemyelesaian upaya hukum bagi para pihak akan
berakhir di Mahkamah Agung
d. Lingkungan peradilan tata usaha negara
• berperan dalam menyelesaikan perkara tata usaha
negara
• sengketa tata usaha merupakan sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara antara dua atau badan
hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara
• penyelesaian upaya hukum bagi para pihak akan
berakhir di mahkamah agung

27. e. Mahkamah Agung
• sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MA bertugas
menyelesaikan kasus pada tingkat kasasi dan peninjauan
kembali
f. Mahkamah Konstitusi
• lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi
menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam
rangka mejaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung
jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi
g. Komisi Yudisial
• komisi yang menunjang pelaksanaan kekuasaan kehakiman
• bersifat mandiri (tidak berada di bawah lembaga negara yang
lain)
• berhak dan bebas melakukan segala sesuatu yang berhubungan
dengan hak dan kewenangannya tersebut dengan mekanisme
check dan balances antarlembaga lain