Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
PKK dan Kemitraan dengan Pemerintah Aceh
1. KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH
DALAM PROGRAM KEMITRAAN DENGAN PKK
& PELUANG KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH GAMPONG
DR. IR. ZULKIFLI, M.Si
Plt. Ka. DPMG Aceh
Disampaikan pada :
Rapat Koordinasi PKK se-Aceh Tahun 2022
Banda Aceh – 17 Maret 2022
DPMG ACEH
2. OUTLINE
LANDASAN HUKUM
DUKUNGAN PENDANAAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH
PROGRAM PKK & PELUANG KEMITRAAN DENGAN DINAS TEKNIS
PEMERINTAH ACEH
KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH GAMPONG
1
2
3
4
4. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERPRES NO. 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PKK
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH ACEH 2017-2022
LANDASAN HUKUM
6. PENDANAAN GERAKAN PKK
( PERPRES No. 99 TAHUN 2017, Pasal 18 Bab IV )
( PERMENDAGRI No. 36 TAHUN 2020, Pasal 62 Bab XI )
Sumber pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Gerakan PKK dibebankan
pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tingkat pusat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tingkat Desa; dan
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.
7.
8. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENFASILITASI TIM
PENGGERAK PKK PROVINSI TELAH DITUANGKAN DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH (RPJMA) 2017-2022 YANG
MERUPAKAN PENJABARAN VISI DAN MISI GUBERNUR ACEH PERIODE 2017-
2022
SESUAI DENGAN AMANAH QANUN NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG RPJMA
2017-2022 BAHWA JUMLAH LEMBAGA TP-PKK, PKK AKTIF DAN KELOMPOK
BINAAN PKK MERUPAKAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
SEHINGGA KEBERHASILAN/KINERJA TP-PKK PROVINSI AKAN
MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
9. PROGRAM PKK & PELUANG KEMITRAAN DENGAN
DINAS TEKNIS PEMERINTAH ACEH
3
10. PKK memiliki 10 program pokok PKK yang mampu menyentuh seluruh
aspek kehidupan masyarakat
Dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK perlu selaras dengan
berbagai program dan kegiatan pembangunan ( APBN, APBD dan APB
Desa).
Rencana kerja PKK yang merupakan penjabaran dari 10 program
pokok PKK harus selaras dengan RPJMN, RPJMA, dan RPJMK.
Implementasi 10 program pokok PKK harus tidak monoton, perlu ada
variasi dan inovasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
KEMITRAAN BERBASIS SINERGISITAS PROGRAM PKK
DENGAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DINAS TEKNIS
11. Untuksinergisitas dansinkronisasi ProgramPKK dalammembangunKemitraandenganDinasTeknis perlu memahamiproses
penyusunanperencanaandanpenganggaranPemerintah Daerah
RPJMD
Renstra
PD
Renja
PD
RKPD
KUA PPA
Rancangan
APBD
RKA-SKPD
RPJPD
APBD
DPA-SKPD
• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan
kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka
menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan
oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra
memedomani program prioritas dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam
kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian
(hasil) RKPD dan Renja SKPD.
12. 10 PROGRAM POKOK PKK
1. Penghayatan Dan Pengamalan
Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan Dan Tata Laksana
Rumah Tangga
6. Pendidikan Dan Keterampilan
7. Pengembangan Kehidupan
Berkoperasi
8. Kesehatan
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10.Perencanaan Sehat
1. Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
a. Pembinaan karakter keluarga melalui pola
asuh anak dan remaja dengan penuh cinta
dan kasih sayang;
b. Pembinaan keluarga sadar hukum;
c. Pembinaan kesadaran bela negara;
d. Pembinaan pencegahan penyalahgunaan
narkoba;
e. Pembinaan pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga;
f. Pembinaan pencegahan perdagangan
manusia;
g. Pembonaan pencegahan kekerasan seksual
teerhadap anak.
Program (1) ini mempunyai peluang membangun
kemitraan dengan beberapa SKPA, seperti DP3A,
DISPORA & KESBANGPOL
13. 3. Pangan
a. Menggerakkan Keluarga Dalam Pemenuhan
Kebutuhan Pangan Melalui Halaman Asri,
Teratur Indah Dan Nyaman
b. Menggerakan Keluarga Dalam Percepatan
Keanekaragaman Konsumsi Pangan
c. Menggerakan Keluarga Mengkonsumsi
Makanan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang
Dan Aman
d. Mendukung Dan Berperan Serta Dalam
Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan
2. Gotong Royong
a. Menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial;
b. Memberdayakan kelompok lanjut usia;
c. Partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di
masyarakat;
d. Berpartisipasi dalam program
pembangunan.
Program (2) ini mempunyai peluang
membangun kemitraan dengan SKPA - DINSOS
Program (3) ini mempunyai peluang membangun
kemitraan dengan SKPA – DINAS PANGAN
14. 4. Sandang
a. Membudayakan perilaku berbusana sesuai
moral budaya indonesia;
b. Memasyarakatkan pakaian adat pada
acara tertentu;
c. Pengembangan pola pendampingan
kepada usaha sandang kecil mikro
5. Perumahan & Tata Laksana Rumah Tangga
a. Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya
energi dan teknologi tepat guna
b. Pembinaan rumah sehat layak huni
c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
tentang tatalaksana rumah tangga dalam
harmonisasi kehidupan keluarga
Program (4) ini mempunyai peluang
membangun kemitraan dengan beberapa
SKPA, seperti DSI, DISBUDPAR & DISKOP
UKM
Program (5) ini mempunyai peluang
membangun kemitraan dengan beberapa
SKPA, seperti DPMG, PERKIM & DP3A
15. 6. Pendidikan Dan Keterampilan
a. Pembinaan Keluarga Tentang Wajib Belajar
Dua Belas Tahun
b. Menggerakan Keluarga Dalam Peningkatan
Keterampilan Dan Pendidikan
c. Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Tutor
Kelompok Belajar Paket A, Paket B, Dan Paket
C Melalui Kerjasarna Dengan Instansi Terkait
d. Meningkatkan Kapasitas Pelatih Dan Kader
PKK Dengan Menggunakan Modul Pelatihan
PKK
Program (6) ini mempunyai peluang
membangun kemitraan dengan DISDIK
a. Menggerakan Keluarga Dalam Peningkatan
Kualitas Pengelolaan Ekonomi Melalui Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
b. Pembinaan Keluarga Dalam Peiaksanaan Dan
Pengernbangan Kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga PKK
c. Mendorong Pembentukan Koperasi Oleh
Kelornpok Khusus Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga PKK
d. Mengembangkan Kreatifitas Melalui Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Teknologi
Informasi
7. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
Program (7) ini mempunyai peluang membangun
kemitraan dengan DPMG, DISKOP UKM, &
INDAG
16. 9. Kelestarian Lingkungan Hidup
a. Pembinaan keluarga dalam memelihara
dan menjaga lingkungan bersih dan
sehat;Melestarikan lingkungan hidup.
10. Perencanaan Sehat
a. Pembinaan keluarga dalam meningkat-kan
keluarga berencana menuju Keluarga
berkualitas
b. Melakukan perencanaan keuangan yang
baik untuk kehidupan Keluarga sehat.
8. Kesehatan
a. Menggerakan Keluarga Dalam PHBS
b. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Upaya Penurunan AKI, AKB
c. Pembinaan Keluarga Yang Sadar Gizi
d. Mendukung Program Pencegahan Dan
Deteksi Dini Kanker Pada Perempuan
e. Pembinaan Keluarga Dalam Pelaksanaan
Imunisasi Dan Pencegahan PM-PTM Serta
Asuhan Mandiri Dalam Keluarga
Program (8) ini mempunyai peluang
membangun kemitraan dengan DINKES &
RUMKIT
Program (9) ini mempunyai peluang
membangun kemitraan dengan DLHK
Program (10) ini mempunyai peluang
membangun kemitraan dengan DP3A - KB
18. TUJUH SUMBER PENDAPATAN GAMPONG
APBG
Pendapatan
Asli
Gampong
Dana Desa
(APBN)
Alokasi Dana
Desa (APBD
Kab/Kota)
Bagi Hasil
Pajak /
Retibusi
(APBD
Kab/kota)
Bantuan
Keuangan
Provinsi
(APBD Prov)
Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota
(APBD Kab/Kota)
Lain-lain pendapatan
desa yang sah
(Masyarakat/
Pihak III)
19. DIBERIKAN
KEWENANGAN
:
DESA
SEBAGAI
DAERAH
OTONOM
UU
NO. 6 /
2014
DANA
DESA
RAKYAT
SEJAHTERA
TUJUAN
1. HAK ASAL USUL (ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN)
2. LOKAL SKALA DESA (PEMBANGUNAN)
3. TUGAS PEMBANTUAN (DI LUAR KEWENANGAN)
4. TUGAS LAIN PEMERINTAH ATASAN
MELIPUTI BIDANG:
1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (11
ITEM)
2. PEMBANGUNAN LOKAL SKALA DESA (5 ITEM)
3. PEMBINAAN MASYARAKAT (7 ITEM)
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (4 ITEM)
RUANG LINGKUP SPESIFIK:
1. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL BERSKALA
GAMPONG
2. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BERSKALA
GAMPONG
3. MITIGASI BENCANA ALAM & NON ALAM SESUAI
KEWENANGAN GAMPONG
PP 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA BERSUMBER DARI APBN
PRIORITAS DD TAHUN 2022
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG
(PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA) (PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2021)
19
20. PERKEMBANGAN DANA DESA ACEH 2015 - 2022
2015
Rp.1,7T Rp.3,82T Rp.4,89T Rp.4,95T
Rp.4,45T Rp.4,98T
2016 2017 2018 2019 2020 2021
.......................................................
Rp.4,98T
2022
.......................................................
Rp.4,67T
TOTAL DD
ACEH
Rp 34,4 T
21. KONSEP PENGGUNAAN DANA DESA
3
Perubahan
paradigma
sesuai
mandat UU
Desa
Perubahan
konsep
kedalam
SDGs
Kegiatan
sesuai
dengan
kewenangan
desa yang
bisa diukur
Kebijakan Dalam
Rangka
membumikan
SDGs Desa agar
mempercepat
dalam
menjadikan desa
maju mandiri dan
sejahtera
Permendes, PDTT No. 07 /2021 ttg Prioritas
Penggunaan DD Tahun 2022
21
22. Universa
l
Integration
No-one
Left
behind
Dilaksanakan
oleh dunia
terkait dengan
tujuan dan
sasaran yang
transformatif,
berpusat pada
manusia,
komprehensif,
dan berjangka
panjang
TPB/SDGs harus
memberi manfaat
bagi semua,
terutama yang
rentan (Sasaran);
serta
pelaksanaannya
melibatkan semua
pemangku
kepentingan
(pelaku)
TPB/SDGs dilaksanakan secara
terintegrasi dan saling terkait pada
semua dimensi sosial, ekonomi dan
lingkungan
PRINSIP SDG’S
23. PERMENDES PDTT NO. 7 TAHUN 2021
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
Pemulihan Ekonomi
Nasional
Berskala Gampong
BUMG
Listrik Desa
Ekonomi produktif
Program Prioritas
Nasional
Berskala Gampong
Pendataan
Teknologi informasi
Gampong wisata
Ketahanan pangan
Stunting
Gampong inklusif
Mitigasi Bencana Alam
& Non Alam
Gampong aman
Bencana
Penyaluran BLT
8
TIPOLOGI
GAMPONG
18
TUJUAN
SDG’s
8 TIPOLOGI GAMPONG
Gampong tanpa
kemiskinan dan
pengangguran
Gampong
ekonomi
tumbuh merata
Gampong
peduli
kesehatan
Gampong
peduli
lingkungan
Gampong
peduli
pendidikan
Gampong
ramah
perempuan
Gampong
berjejaring
Gampong
tanggap
budaya
2 TUJUAN SDG’s
1 2 3 4
4 TUJUAN
SDG’s
5 6 7 8
3 TUJUAN
SDG’s
4 TUJUAN
SDG’s
1 TUJUAN
SDG’s
1 TUJUAN
SDG’s
1 TUJUAN
SDG’s
2 TUJUAN
SDG’s
3 PRIORITAS DD 2021
1 2 3
23
24. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai
Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk
pemulihan ekonomi nasional sesuai
kewenangan Desa meliputi:
1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan
Desa tanpa kemiskinan
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan
kapasitas pengelolaan badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk
mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata
3. Pembangunan dan pengembangan usaha
ekonomi produktif
25. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan
Penurunan beban
pengeluaran antara lain
pemberian bantuan sosial
berupa Bantuan
Langsung Tunai (BLT),
pemberian jaminan sosial
masyarakat miskin, usia
lanjut, difabel.
Peningkatan pendapatan
antara lain pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM),
pengembangan ekonomi
lokal, penyediaan akses
pekerjaan/Padat Karya
Tunai Desa.
Meminimalkan wilayah kantong
kemiskinan dengan meningkatkan
/ mendekatkan akses layanan
dasar yang sesuai kewenangan
Desa antara lain :
1. Membangun atau
mengembangkan Posyandu,
2. Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes),
3. Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD),
4. Meningkatkan konektivitas
antar wilayah Desa antara lain
membangun jalan Desa, jalan
usaha tani, jembatan sesuai
kewenangan Desa.
26. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
SESUAI KEWENANGAN DESA
MELIPUTI :
PENDATAAN DESA
PEMETAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA
PEMBANGUNAN DESA
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
PENGEMBANGAN DESA WISATA
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI
DAN HEWANI
PENCEGAHAN STUNTING DI
DESA
PENGEMBANGAN DESA INKLUSIF
