1. PENYUSUNAN SKP
JF PERANCANG SESUAI
PERMENPAN RB No. 6 THN 2022
R E N I O K T R I
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jakarta, 9 Mei 2023
2. 2
PP 10/ 1952
Da f t a r Per n ya t a a n
Ke c ak apan Peg a w a
i Ne g e r i
PP 10/1979
Peni l a i an Pelaksanaan
Pekerj aan PNS
PP 46/2011
Peni l ai an Prestasi Ker j a
PNS
PP 30/2019
Peni l ai an Kiner j a PNS
UU No 5/2014
Tentang ASN
UU No 43/1999 tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
UU No 8/1974 tentang tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian
PERKA BKN NO 1/2013
KETENTUAN PELAKSANAAN PP 46
TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN
PRESTASI KERJA
SASARAN KINERJAPEGAWAI
SASARAN KERJA PEGAWAI
DP3
PERMENPANRB 8/2021 SISTEM
PERMENPANRB 8/2021 SISTEM
MANAJEMEN KINERJA PNS
Semester 2 2021
PP 30/2019
PP 49/2018
SASARAN KINERJAPEGAWAI
UU No 5/2014
Tentang ASN
PERMENPANRB 6/2022
PENGELOLAAN KINERJA ASN
2022
REFORMASI PENGELOLAAN KINERJA
PEGAWAI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
3. Predefined task tidak lagi menjadi
acuan utama dalam menentukan
kinerja pegawai. Klarifikasi
ekspektasi dan dialog kineíja
dihaíapkan lebih sering dilakukan
oleh pimpinan dan pegawai.
Memasukkan Core Values Ber-
Akhlak dan panduan peíilakunya
sebagai perilaku keíja yang akan
mempengaruhi predikat kinerja
ASN
Memasukkan mekanisme kerja
agile yang mendukung
kebutuhan organisasi yang
lincah dan dinamis dalam
menghadapi perubahan dunia
yang semakin cepat.
Kebijakan pengelolaan kinerja juga
berlaku untuk PPPK. Pada
prinsipnya Pengelolaan kinerja
pegawai antaía PNS dan PPPK
adalah sama
POIN-POIN PERUBAHAN DENGAN
PERMENPAN RB NOMOR 6 TAHUN 2022
PERILAKU
KERJA
JUDUL MEKANISMEE
KERJA
SKP DAN
ANGKA KREDIT
Coe Values
Ber-Akhlak
Mekanisme
Kerja Agile
Memisahkan
antara SKP dan
Angka Kredit
PermenPAN RB
Pengelolaan Kinerja
ASN
8. NO JPT/ KAUPT JA/ JF
1
- MATRIKS PEMBAGIAN PERAN
HASIL
2 SKP SKP
3 MANUAL INDIKATOR -
4 LAMPIRAN SKP LAMPIRAN SKP
5 UMPAN BALIK UMPAN BALIK
6 EVALUASI KINERJA EVALUASI KINERJA
7
DOKUMEN EVALUASI
KINERJA
DOKUMEN EVALUASI KINERJA
FORM PENYUSUNAN PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI
9. NAMA DAN
JABATAN
PEGAWAI
OUTCOME/PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
KASUBBAG
BINHAR IV
Terselesaikannya
administrasi penetapan
SK Hukdis pada wilayah
kerja IV secara tepat
waktu
Terselesaikanny
a kasus
hukuman
disiplin dengan
dilakukannya
Rekonsiliasi
kasus
pelanggaran
disiplin di
lingkungan
Kemenkumham
pada Wilayah
Kerja IV
Pengelola
Kepegawaian
pada Wilayah
Kerja IV
memahami
mekanisme
pengusulan
penghargaan
pada Aplikasi
SIMPEG
Pegawai pada
Wilayah Kerja IV
menerima
penghargaan
Satyalencana
Karya Satya,
Purna
Pengayoman dan
Piagam tanda
kehormatan
lainnya secara
tepat waktu
Kegiatan Supervisi dan
Pembinaan Disiplin
Pegawai pada Wilayah
Kerja IV terselenggara
dengan baik
Pegawai pada
Wilayah Kerja
IV memahami
mekanisme
penyusunan
SKP dan PPKP
sesuai dengan
PP 30/2019
jo.Permen
PANRB
6/2022
Tersusunny
a petunjuk
teknis
Penyusunan
SKP sesuai
dengan
PermenPAN
RB 6/2022
Monitoring
dan evaluasi
Penilaian
Kinerja
dilakukan
secara
berkala
pada
Wilayah
Kerja IV
Analis
Kepegawaian
Usul hukdis
yang masuk
dari Kantor
Wilayah dan
Unit Utama
dianalisa dan
diperiksa
sesuai
dengan
ketentuan
Usul proses
Hukdis
ditelaah
dan
dipastikan
telah sesuai
dengan
peraturan
yang
berlaku
Konsep naskah
hukuman
disiplin
diselesaikan
secara akurat
dan tepat waktu
Tersedianya
data pegawai
penerima
penghargaan/
tanda jasa
sesuai dengan
jenis
penghargaanny
a
Memberikan
hasil analisa
pegawai
penerima
penghargaan
yang valid
Tersedianya materi serta
bahan paparan untuk
kegiatan supervisi dan
pembinaan disiplin
pegawai
Terselenggara
nya sosialisasi
mekanisme
penyusunan
SKP & PPKP
ke setiap Unit
Eselon I dan
Kanwil
Tersedianya
instrumen
penyusunan
pelaksanaan
SKP sesuai
dengan
PermenPAN
RB 6/2022
Tersusunny
a laporan
hasil
monitoring
dan
evaluasi
Penilaian
Kinerja
Pengelola
Kepegawaian
SK Hukdis
yang sudah
selesai
dikirimkan
secara tepat
waktu
Tersediany
a
kelengkapa
n data
untuk
proses
pembuatan
SK Hukdis
Tersedianya
data kegiatan
rekonsiliasi
kasus
pelanggaran
disiplin
Tersedianya
bahan panduan
mekanisme
pengusulan
penghargaan
pada aplikasi
SIMPEG
Terlaksananya
pengiriman
petikan, piagam
dan lencana
penghargaan ke
setiap Unit
Utama dan
Kantor Wilayah
secara tepat
waktu
Tersedianya
laporan
administrasi
penyelengga
raan
kegiatan
Supervisi
dan
Pembinaan
Disiplin
Pegawai
Tersusunnya
data Kanwil
dan Unit
Utama yang
sudah
dilaksanaka
n kegiatan
Supervisi
dan
Pembinaan
Disiplin
Pegawai
Tersedianya
bahan materi
sosialisasi
terkait
kebijakan
penilaian
kinerja dan
penyusunan
SKP
Tersusunny
a konsep
petunjuk
teknis
penyusunan
SKP sesuai
dengan
PermenPAN
RB 6/2022
Tersedianya
laporan
administrasi
penyelengga
raan
kegiatan
monitoring
dan
evaluasi
Penilaian
Kinerja
CONTOH FORMAT
MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL BAGIAN PEMBINAAN & PENGHARGAAN PEGAWAI
11. SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PERIODE PENILAIAN:…. JANUARI SD … DESEMBER
TAHUN…
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA MUSLIM ALIBAR, S.Sos., M.Si NAMA SUTRISNO, S.H., M.H
NIP 197311251999031001 NIP 196210151985031002
PANGKAT/GOL RUANG Pembina Tk. I (IV/b) PANGKAT/GOL RUANG Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN Analis Kepegawaian Ahli Madya JABATAN Kepala Biro Kepegawaian
UNIT KERJA Sekretariat Jenderal UNIT KERJA Sekretariat Jenderal
NO
RENCANA HASIL
KERJA PIMPINAN
YANG
DIINTERVENSI
RENCANA HASIL KERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
1
Peningkatan Kualitas
pengelolaan SDM
Pelanggaran disiplin pegawai
ditindaklanjuti dengan cepat dan
akurat
Kuantitas Presentase penyelesaian penjatuhan hukuman disiplin pegawai 70%
Waktu Ketepatan waktu penyelesaian 2 minggu
2
Pemberian reward berupa
penghargaan yg tepat sasaran
Kuantitas Penyelesaian pemberian penghargaan yang tepat sasaran 8000 berkas
Kualitas
Kesalahan pemberian penghargaan yang tidak sesuai dengan
ketentuan
70%
Waktu Ketepatan waktu pemberian penghargaan kepada Pegawai 5 bulan
Pegawai dapat memahami larangan
dan kewajiban pegawai sesuai
dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku
Kualitas
Prosentase penyelesaian pelanggaran hukuman disiplin tingkat
berat
90%
3
Kuantitas
Penurunan jumlah tingkat pelanggaran hukuman disiplin tingkat
berat
150 SK Hukdis
Pemantauan dan penilaian kinerja
dilakukan dengan tepat
Kualitas Prosentase pemahaman penyusunan SKP 100%
4
Kuantitas
Sosialisasi SKP dilakukan kepada seluruh unit utama dan kantor
wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
44 (11 unit utama
dan 33 kanwil)
B. KINERJA TAMBAHAN
1 - - - - -