SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
A b k Permenpan 1/2020
PERKA BKN 10/2021
ANALISIS BEBAN KERJA
Dan
PETA JABATAN
Biro Organisasi Setda Prov. Jateng
Tahun 2022
LANDASAN HUKUM
1. UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN.
2. PP. No. 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. PP. No. 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
4. PERMENPAN RB NO : 01 Th. 2020
tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Beban Kerja .
5. Perka BKN No 10 th. 2021 tentang
Tata Cara Penyusunan Kebutuhan ASN
DASAR HUKUM
Badan Kepegawaian Negara LANDASAN HUKUM
6. Permendiknas No 35 Tahun 2010
tentang juknis Guru dan Angka
Kreditnya
7. Peraturan Bersama Mendiknas dan
BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan
Nomor 6 tahun 2011 tentang petunjuk
Pelaksanaan JF Pengawas sekolah
dan angka kreditnya.
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Pasal 56
1)Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.
2)Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu
5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan
prioritas kebutuhan
3)Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan PNS secara nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Pasal 9
1) Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat(2) disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri
dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi
Pemerintah.
2) Rincian penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat(2) untuk penetapan kebutuhan PNS tahun berikutnya
disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN paling
lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya.
3) Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran tahun berikutnya yang
mengakibatkan perubahan dalam perencanaan kebutuhan PNS, penyampaian
rincian penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat(2) dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya.
Penyusunan Kebutuhan Jumlah PNS
Tugas dan
Fungsi Unit
Kerja
Analisis Jabatan
• Identitas Jabatan
• Uraian Jabatan
• Syarat Jabatan
Informasi Jabatan
Analisis
Beban Kerja
• Jenis Jabatan
• Berapa PNS
yang
Dibutuhkan
Kebutuhan Pegawai
Kondisi Saat Ini

Kebutuhan
Perencanaan Kebutuhan
PNS
 5 Tahun
 1 Tahun
MAKSUD
Sbg Pedoman bg Kementerian dan
Pemda Prov & Pemda Kab/Kota dlm
menghitung beban kerja jabatan guna
pengelolaan kelembagaan dan SDM.
7-AN
1. Menentukan jml peg yg tepat bagi masings instansi
2. Mewujudkan terselnggeranya Pem yg lbh Efektif & Eff.
3. Untuk menghitung keb belanja pegawai secara tepat dan
akurat sesuai dengan kemampuan keuangan negara
4. Keseimbangan jml peg pd daerah yg memp karakteristk
yg hampir sama
5. Menyikapi keseimbangan belanja Peg dgn Belanja Publik
PENGERTIAN:
1. Analisis Beban Kerja adalah :
Teknik manajemen yg dilakukan secara
sistematis untuk memperoleh informs.
mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi
kerja organisasi berdasarkan volume
kerja.
11
RUANG LINGKUP ABK
-Tupoksi
- Beban Kerja
-Setiap Jabatan dlm Satuan Kerja Orgnss.
ASPEK-ASPEK DLM ABK
1. Norma Waktu : (Variabel Tetap)
Waktu yg digunakan utk menghasilkan/ selesaikan produk/hsl K.
Ditetapkan dlm standar norma waktu kerja, dgn asumsi tdk ada
perubahan yg menyebabkan norma waktu berubah
 Perubahan Norma Waktu dimungkinkan krn:
 Perubahan kebijakan
 Perubahan peralatan
 Perubahan kualitas SDM
 Perubahan Orgnss & sisdur
12
2. VOLUME KERJA: (Variabel Tdk tetap)
 Diperoleh dr target pelaks tugs utk memperoleh hasil kerja/
produk  berbeda – antar jab/Unit
 Misal: Hr Kerja Efektif 1 Th ( 5 hr kerja) = 235 Hr.
a. Berapa Volume kerja Kasubag Program di Dindik selama 1 th utk
membuat Lap. Bulanan dan Lap. Mingguan ?
Lap. Bulanan = 235 : 20 = 11,75  12 Frequensi
Lap. Mingguan = 235 : 5 = 47 Frequensi.
b. Tugas membuat laporan bulanan : 1 bulan sekali.
Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan bulanan
dalam 1 tahun adalah 235 : 20 = 11,75 dibulatkan menjadi 12,
satuannya frekuensi.
13
3. JAM KERJA EFEKTIF:
a. Jam Kerja yg hrs digunakan utk berproduksi; jadi merupakan jam kerja formal
dikurangi waktu kerja yg hilang krn tdk bekerja (Allowance = rata-rata 25 %).
b. Merupakan alat ukur yg valid, konsisten & Universa, yg harus diisi dgn rindak kerja utk
menghasilkan produk, baik yg bersifat kongkrid (Benda) maupun abstrak (Jasa)
c. Kepres 68/1995  jam Kerja PNS: 37,5 jam/minggu
d. Jam kerja Efektif/ minggu (-) waktu luang 30% 70% x 37, 5 jam = 26, 5 jam
e. Jam Kerja Efektif per hari:
- 5 Hr Kerja
- 37,5 Jam : 5 = 7, 5 jam  7 jam 30 menit  Jam kerja formal
- 26,5 Jam : 5 = 5, 5 jam  5 jam 30 menit Jam kerja efektif
- 6 Hr Kerja
- 37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam  dibulatkan 6 jam 30 menit  Jam kerja formal
- 26,5 Jam : 6 = 4,41 Jam  dibulatkan 4 jam 30 menit  Jam kerja efektif
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI
DENGAN MENGIDENTIFIKASI BEBAN
KERJA
 HASIL KERJA
 OBYEK KERJA
 PERALATAN KERJA
 TUGAS PER TUGAS JABATAN
ADA 4 PENDEKATAN :
1.PENDEKATAN HASIL KERJA
adalah metoda penghitungan formasi dengan
mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan.
Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil
kerjanya fisik atau bersifat kebendaan.
Perlu diperhatikan juga bahwa metoda ini efektif dan
mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya
satu jenis.
CONTOH : JABATAN PENGENTRI DATA
PENDEKATAN HASIL KERJA :
RUMUS :
Σ BEBAN KERJA
X 1 ORANG
STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA
CONTOH :
JABATAN : PENGENTRI DATA
HASIL KERJANYA : DATA ENTRIAN
BEBAN KERJA : 200 DATA ENTRIAN
STANDAR KEMAMPUAN : 30 DATA PER HARI
PENGHITUNGANNYAADALAH :
200 DATA ENTRIAN
X 1 ORANG = 6,67 ORANG = 7 ORANG
30 DATA PER HARI (DIBULATKAN)
2. PENDEKATAN OBJEK KERJA
Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang beban
kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus
dilayani.
contoh : dokter melayani pasien, maka objek
kerja untuk JABATAN DOKTER adalah pasien.
3. PENDEKATAN PERALATAN KERJA
adalah metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang
beban kerjanya bergantung pada peralatan kerja.
contoh : JABATAN PENGEMUDI
pengemudi beban kerjanya bergantung pada
kebutuhan operasional kendaraan yang harus
dikemudikan.
PENDEKATAN PERALATAN KERJA
RUMUS :
CONTOH :
SATUAN ALAT KERJA : BUS
JABATAN YANG DIPERLUKAN : PENGEMUDI BUS, KERNET
BUS DAN MONTIR BUS
JUMLAH ALAT KERJA YANG DIOPRS : 20 BUS
RASIO PENGOPRS ALAT KERJA : 1 PENGEMUDI 1 BUS
: 1 KERNET 1 BUS
: 1 MONTIR 5 BUS
X 1 ORANG
Σ PERALATAN KERJA
RASIO PENGUNAAN ALAT KERJA
X 1 Pengemudi = 20 Pengemudi
PENGEMUDI BUS =
KERNET BUS =
MONTIR BUS =
20 BUS
1 BUS X 1 Kernet = 20 Kernet
20 BUS
5 BUS
X 1 Montir = 4 Montir
PENGHITUNGANNYA ADALAH :
20 BUS
1 BUS
Contoh : DATA & HITUNGAN JML PEG OBYEK/HSL/PERALATAN KERJA
NAMA SKPD :
Prov/Kab/Kota :
NO NAMA JABATAN
OBYEK/HSL/ALAT STAND
PERHIT*)
JML PEG
SUBSTANSI VOLUME
1. Penyuluh Pertn Jml Petani 3500 org 1/500 3500: 500= 7 org
2. Pengws Ketenagkrj Jml Perusahn 250 Prshn 1/100 250: 100= 2,5 org
3. Penyuluh KB Jml PUS 200.000 org 1/50.000 200000 : 50000 = 4 org
4. Dokter Pasien 200 org 1/100 200: 100= 2 org
5. Pengemudi Jm Mobil yg Aktf 10 org 1/1 10: 1= 10 org
6. Pemungt Retr Psr Kios/Pkl 250 1/150 250: 150= 1,7 org
7. Opetr Alat Berat Excavator 3 2/1 3: 1/2 = 6 org
8. Penjaga Kantor - Gedung 5 1/1 5: 1= 5 org
- Gerbang 2 1/2 2: 1/2 = 4 org
- Kampus/Lingkg 2 1/2 2: 1/2 = 4 org
*) Jika blm diatur oleh lembaga yg menangani harap ditentukan sendiri
dgn wajar dan normatif
Contoh : Identifikasi Jab & Pendekatan
Metode Perhitungannya
NO NAMA JABATAN PENDEKATAN
1 Pengemudi Alat Kerja
2 Pengad Umum Tgs pertgs
3 Teknisi Listrik/AC/Air/Tlp Lokasi/Gedng
4 Penjaga Kantor Lokasi
5 Pengolah Data Kepnddkn Tgs Pertgs
6 Pengentri Data Target/Hsl K
7 Pramu Cetak KTP Target /Hsl K
8 Operator Alat Berat Alat Kerja
9 Jagawana Lokasi
10 Dokter Obyek
11 Perawat Obyek
12 Laboran Alat
13 Dll
4. PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS
JABATAN
adalah metoda ini dipergunakan untuk menghitung
kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya
abstrak atau beragam, beragam artinya hasil kerja
dalam jabatan tersebut banyak jenisnya
contoh : JABATAN PENGADMINISTRASI UMUM.
PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS
WAKTU PENYELESAIAN TUGAS (WPT)
adalah waktu yg digunakan dalam menyelesaikan tugas
tersebut.
WAKTU KERJA EFEKTIF (WKE)
adalah Jam kerja efektif yang digunakan dalam 1 hari
“TUGAS PERTUGAS (ABK)”
(ABK Per Menpan No. 1 Th. 2020)
Dgn Ciri :
Tgs bersifat administrasi
Tgs Bersifat Abstrak
Tgs. Berfariasi/beragam
1. Unit pelaksana mengolah data laporan beban kerja dari satuan
unit/satuan organisasi dengan menghitung beban kerjanya dengan
rumus :
BEBAN KERJA = BEBAN/VOLKERJA x NORMA WAKTU PENYLS
TGS
2. Setelah seluruh jenis produk dihitung beban kerjanya, kemudian
dijumlahkan untuk mencari jumlah beban kerja jabatan dan beban kerja
unit dengan menggunakan satuan orang jam (OJ)
PERHITUNGAN BEBAN KERJA
JAM KERJA FORMAL
Keputusan Presiden Nomor 68
Tahun 1995
jam kerja instansi pemerintah
37 jam 30 menit per minggu
Jumlah waktu yang wajar dan
benar-benar dipergunakan
untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan oleh pemegang
jabatan (waktu kerja efektif).
 Waktu luang paling banyak = 30%
 Maka Jam Kerja Efektif = 70 %
JAM KERJA EFEKTIF
PERHIT waktu kerja EFEKTF
JAM KERJA EFEKTIF
5 Hari Kerja
1 Hr = 5,5 jam
1 Mnggu = 26,5 Jam
1 Bln = 105 Jam
1 Thn = 1.250 jam
6 Hari Kerja:
1 Hr = 4,5 jam
1 Mnggu = 27 Jam
1 Bln = 108 Jam
1 Thn = 1.250 jam
JAM KERJA EFEKTIF
NORMA WAKTU Penyelesaian tugas:
Waktu rata-rata yang digunakan utk menyelesaikan
suatu tugas dlm kondisi normal.
Misal:
Sesuai uji petik, penyelesaian tugas mengetik 1
(satu) lembar surat adalah 30 menit;
Maka Norma Waktu mengetik surtat adalah:
½ (setengah) Jam perlembar
NORMA HASIL kerja:
HASIL rata-rata yang dicapai pd periode waktu
tertentu dlm kondisi normal.
Misal:
Sesuai uji petik, satu orang melakukan
pemeriksaan berkas perizinan adalah sekitar 30
menit;
Maka Norma Hasil pemeriksaan berkas perizinan
adalah: 1 (satu) Jam = 2 berkas
JML KEB PEG
PER JABATAN
NORMA WAKTU X BEBAN KERJA
=
JAM KERJA EFEKTIF
Norma Waktu =
adalah jml waktu yg wajar & benar yang digunakan utk
menyelesaikan satu satuan produk/hasil kerja dlm satu tahapan
proses penyelesaian pekerjaan oleh pemangku jabatan
Beban Kerja =
adalah Frekuensi dan Volume rata-2 masing-2 jenis
pekerjaan/jabatan unit organisasi dlm jangka waktu tertentu
DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN
JUMLAH
GURU
KELAS
= JUMLAH ROMBEL/KELAS
DASAR PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN GURU
DAN PENGAWAS
1. KEBUTUHAN GURU KELAS
JUMLAH
GURU
MAPEL
DASAR PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN GURU
DAN PENGAWAS
2. KEBUTUHAN GURU MAPEL
JUMLAH JAM PELAJARAN
SEMINGGU
= 24 JAM
JUMLAH
GURU BK
DASAR PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN GURU
DAN PENGAWAS
3. KEBUTUHAN GURU BK
JUMLAH SISWA BIMBINGAN
SETAHUN
= 150
JUMLAH
GURU SLB
DASAR PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN GURU
DAN PENGAWAS
4. KEBUTUHAN GURU SLB
JUMLAH SISWA KETUNAAN
=
5 SISWA
JUMLAH
PENGAWAS
DASAR PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN GURU
DAN PENGAWAS
5. KEBUTUHAN PEGAWAS
JUMLAH SELURUH SATUAN
PENDKKN YANG DIAWASI
= SASARAN PENGAWASAN
Catatn penting
untuk menyusun abk yang benar
1. Rumusan uraian kerja harus menggambarkan apa,
bagiamana dan untuk apa. Misalnya melakukan
pengumpulan data ternak setiap desa dengan cara
melakukan survey langsung ke desa untuk
mendapatkan infomrasi ternak setiap desa.
Apa : mengumpulkan data.
Bagaimana : Survey Lapangan
Untuk apa : Menyusun Informasi Data Ternak Perdesa.
Maka satuan hasil adalah dokumen data ternak per
desa, dan jumlah beban kerja adalah jumlah desa.
Catatn penting
untuk menyusun abk yang benar
2. Validitas Data.
Data tentang beban kerja (volume hasil kerja) harus
dibuktikan dan diverifikasi secara nyata. Jika
perangkat daerah tidak dapat menunjukkan bukti valid
hasil kerjanya, maka dianggap tidak punya hasil kerja.
Contoh:
Jumlah surat, harus diverifikasi dengan buku agenda
surat keluar atau surat masuk
Menghadiri rapat, harus dibuktikan dengan surat
undangan atau surat tugas atau dokumen lainya.
Catatn penting
untuk menyusun abk yang benar
3. Norma Waktu
Norma waktu sangat menentukan dalam perhitungan
kebutuhan pegawai dan beban kerja.
Sebaiknya setiap uraian kerja untuk masing-masing
output/hasil kerja harus dilakukan simulasi untuk
menemukan waktu yang diperlaukan untuk setiap satu
satuan hasil kerja, atau dilakukan kesepakatan
bersama jika suatu pekerjaan tidak mungkin untuk
dilakukan simulasi.
44
PEGANGAN POKOK ABK
 Hakekatnya menghitung BEBAN JABATAN
 Yang dihitung TUGAS ( Tindak Kerja ) bukan FUNGSI
.
 Ciri-Ciri Tugas : TERUKUR DAN TERATUR (Kecuali
hal yg khusus seperti Penanggulangan Bencana,
Pelayanan Tamu dll ).
 Tugas Jabatan Struktural : Yg bersifat MANAGERIAL
dan KONSEPTUAL serta sedikit Teknik Tinggi
 Tugas Jabatan Non Strukural : Yg bersifat TEKNIK
TINGGI, TEKNIK MENENGAH dan TEKNIK RENDAH
Sebelum dilakukan penghitungan formasi pegawai
terlebih dulu harus tersedia peta jabatan dan uraian jabatan
hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Peta jabatan adalah susunan nama
dan tingkat Jabatan Struktural
dan Fungsional yang tergambar
dalam suatu struktur unit organisasi
dari tingkat paling rendah
sampai dengan yang tinggi.
PETA JABATAN
NAMA JABATAN PELAKSANA (FUNGSIONAL UMUM)
MENGGUNAKAN PERMENPAN DAN RB NOMOR 41 TAHUN
2018, NAMUN A PABILA DIPANDANG ADA PEKERJAAN
YANG BELUM TERMASUK DALAM TUGAS JABATAN YANG
ADA, MAKA PEKERJAAN TERSEUT DAPAT DIMASUKKAN
KE DALAM SALAH SATU JABATAN YANG MENDEKATI.
APBILA PEKERJAAN TERSEBUT TIDAK ADA JABATAN
YANG MENDEKATI, DAPAT SEMENTARA DIBUAT
NOMENKLATUR JABATAN BARU
PETA JABATAN
KEPALA DINAS SOSIAL
Kelas 15 SEKRETARIS
Kls: 11
Kepala Subbag Program Kepala Subbag Keuangan
Kepala Subbag Umum Dan
Kepegawaian
Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9
Jabatan Fungs/Pelks Kls B K Jabatan
Fungs/Pelks
Kls B K Jabatan
Fungs/Pelks
Kls B K
Penyusun Bahan
Program Dan
Laporan
7 8 8
Bendahara
Pengeluaran
7 4 4
Analis Hukum,
Humas Dan
Organisasi
7 1 1
Pengadministrasi
Bahan Program Dan
Laporan
5 2 2
Bendahara
Penerimaan
7 1 1
Pengolah Data
Kepegawaian
6 14 14
Verifikator 6 4 4 Pengurus Barang 6 2 2
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
6 1 1
Sekretaris
Pimpinan
6 1 1
Pengadministrasi
Keuangan
6 5 5
Pengadministrasi
Barang
5 2 6
Pengadministrasi
Gaji
5 1 1
Pengadministrasi
Umum
5 4 4
Pengadministrasi
Kendaraan Dinas
5 2 2
Pengadministrasi
Rumah Tangga
5 4 4
Teknisi 5 1 1
Pramu Pustaka 3 1 1
ABK-PNS-2022

More Related Content

What's hot

231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
 
Analisis jabatan
Analisis jabatan Analisis jabatan
Analisis jabatan Frans Dione
 
Pelatihan dan pengangkatan pegawai
Pelatihan dan pengangkatan pegawaiPelatihan dan pengangkatan pegawai
Pelatihan dan pengangkatan pegawaiFB-nya Genetika
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSRusman R. Manik
 
Template tabel kpi hrd manager
Template   tabel kpi hrd managerTemplate   tabel kpi hrd manager
Template tabel kpi hrd managerAgus Witono
 
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdfPORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdfAgamDwihastri1
 
Perhitungan Workload Analysis
Perhitungan Workload AnalysisPerhitungan Workload Analysis
Perhitungan Workload AnalysisSeta Wicaksana
 
Sosialisasi manajemen pns sesuai pp 11 tahun 2017
Sosialisasi manajemen pns sesuai pp 11 tahun 2017Sosialisasi manajemen pns sesuai pp 11 tahun 2017
Sosialisasi manajemen pns sesuai pp 11 tahun 2017Siti Sahati
 
Workload Analysis Workshop
Workload Analysis WorkshopWorkload Analysis Workshop
Workload Analysis WorkshopSeta Wicaksana
 
Statistik dan analisa k3
Statistik dan analisa k3Statistik dan analisa k3
Statistik dan analisa k3Macan Sumatra
 
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 20206. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020KutsiyatinMSi
 
5. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 20195. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 2019KutsiyatinMSi
 
Perencanaan sumber daya manusia
Perencanaan sumber daya manusiaPerencanaan sumber daya manusia
Perencanaan sumber daya manusiaFrans Dione
 

What's hot (20)

231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
 
2 f anjab ak muda
2 f anjab ak muda2 f anjab ak muda
2 f anjab ak muda
 
Analisis jabatan ppt
Analisis jabatan pptAnalisis jabatan ppt
Analisis jabatan ppt
 
Analisis jabatan
Analisis jabatan Analisis jabatan
Analisis jabatan
 
Pelatihan dan pengangkatan pegawai
Pelatihan dan pengangkatan pegawaiPelatihan dan pengangkatan pegawai
Pelatihan dan pengangkatan pegawai
 
Analis jabatan
Analis jabatanAnalis jabatan
Analis jabatan
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
 
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tupoksi subdit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 
Template tabel kpi hrd manager
Template   tabel kpi hrd managerTemplate   tabel kpi hrd manager
Template tabel kpi hrd manager
 
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdfPORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
 
Perhitungan Workload Analysis
Perhitungan Workload AnalysisPerhitungan Workload Analysis
Perhitungan Workload Analysis
 
Sosialisasi manajemen pns sesuai pp 11 tahun 2017
Sosialisasi manajemen pns sesuai pp 11 tahun 2017Sosialisasi manajemen pns sesuai pp 11 tahun 2017
Sosialisasi manajemen pns sesuai pp 11 tahun 2017
 
Workload Analysis Workshop
Workload Analysis WorkshopWorkload Analysis Workshop
Workload Analysis Workshop
 
Statistik dan analisa k3
Statistik dan analisa k3Statistik dan analisa k3
Statistik dan analisa k3
 
Panduan Membuat Job Description
Panduan Membuat Job DescriptionPanduan Membuat Job Description
Panduan Membuat Job Description
 
perencanaan SDM
perencanaan SDMperencanaan SDM
perencanaan SDM
 
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 20206. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
6. permenpan rb nomor 37 tahun 2020
 
5. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 20195. permenpan nomor 13 tahun 2019
5. permenpan nomor 13 tahun 2019
 
Perencanaan sumber daya manusia
Perencanaan sumber daya manusiaPerencanaan sumber daya manusia
Perencanaan sumber daya manusia
 
Contoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
Contoh/Template JOB DESC dalam PerusahaanContoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
Contoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
 

Similar to ABK-PNS-2022

Analisis beban kerja
Analisis beban kerjaAnalisis beban kerja
Analisis beban kerjaGrim Hezz
 
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdfKebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdfwins09ikestmh
 
Perencanaan dan pengadaan_pegawai-rev
Perencanaan dan pengadaan_pegawai-revPerencanaan dan pengadaan_pegawai-rev
Perencanaan dan pengadaan_pegawai-revzai nudin
 
ppt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerjappt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerjaRetnaWidiyati
 
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.pptSlide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.pptssuser52bbc0
 
Cara Pengisian Form ABK.pptx
Cara Pengisian Form ABK.pptxCara Pengisian Form ABK.pptx
Cara Pengisian Form ABK.pptxDepiMauradip
 
Slide abk lamongan
Slide abk lamonganSlide abk lamongan
Slide abk lamongansujiman ae
 
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.pptABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.pptHeryPurnomoBanjarneg
 
Perhitungan_Beban_Kerja.ppt
Perhitungan_Beban_Kerja.pptPerhitungan_Beban_Kerja.ppt
Perhitungan_Beban_Kerja.pptTeguhDwiyanto1
 
penyusunan skp
penyusunan skppenyusunan skp
penyusunan skpbentas1
 
Perka no 1 th 2013 ttg ppk
Perka no 1 th 2013 ttg ppkPerka no 1 th 2013 ttg ppk
Perka no 1 th 2013 ttg ppkRanjo Marthin's
 
ANALISIS BEBAN KERJA.pptx
ANALISIS BEBAN KERJA.pptxANALISIS BEBAN KERJA.pptx
ANALISIS BEBAN KERJA.pptxziaulfatwa2
 
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptxRENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptxiadiputro
 

Similar to ABK-PNS-2022 (20)

Analisis beban kerja
Analisis beban kerjaAnalisis beban kerja
Analisis beban kerja
 
01 penyusunan peta jabatan & abk
01 penyusunan peta jabatan & abk01 penyusunan peta jabatan & abk
01 penyusunan peta jabatan & abk
 
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdfKebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
Kebutuhan_Tenaga_Berdasarkan_Beban_Kerja_14.pdf
 
Perencanaan dan pengadaan_pegawai-rev
Perencanaan dan pengadaan_pegawai-revPerencanaan dan pengadaan_pegawai-rev
Perencanaan dan pengadaan_pegawai-rev
 
Bimtek abk kotim 2011
Bimtek abk kotim 2011Bimtek abk kotim 2011
Bimtek abk kotim 2011
 
ppt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerjappt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerja
 
Beban kerja .
Beban kerja .Beban kerja .
Beban kerja .
 
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.pptSlide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
Slide Analisis Beban Kerja -Permendagri 12-08.ppt
 
Cara Pengisian Form ABK.pptx
Cara Pengisian Form ABK.pptxCara Pengisian Form ABK.pptx
Cara Pengisian Form ABK.pptx
 
Slide abk lamongan
Slide abk lamonganSlide abk lamongan
Slide abk lamongan
 
Abk
AbkAbk
Abk
 
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.pptABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
ABK dan Perhitungan formasi Pembimbing Kesehatan Kerja.ppt
 
Analisis Beban Kerja Kab. PPU (Sosialiasasi Awal)
Analisis Beban Kerja Kab. PPU (Sosialiasasi Awal)Analisis Beban Kerja Kab. PPU (Sosialiasasi Awal)
Analisis Beban Kerja Kab. PPU (Sosialiasasi Awal)
 
Perhitungan_Beban_Kerja.ppt
Perhitungan_Beban_Kerja.pptPerhitungan_Beban_Kerja.ppt
Perhitungan_Beban_Kerja.ppt
 
penyusunan skp
penyusunan skppenyusunan skp
penyusunan skp
 
Perka no 1 th 2013 ttg ppk
Perka no 1 th 2013 ttg ppkPerka no 1 th 2013 ttg ppk
Perka no 1 th 2013 ttg ppk
 
ANALISIS BEBAN KERJA.pptx
ANALISIS BEBAN KERJA.pptxANALISIS BEBAN KERJA.pptx
ANALISIS BEBAN KERJA.pptx
 
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptxRENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
 
Materi 5-manpro
Materi 5-manproMateri 5-manpro
Materi 5-manpro
 
8 03 buku manual 1-abk
8 03 buku manual 1-abk8 03 buku manual 1-abk
8 03 buku manual 1-abk
 

ABK-PNS-2022

  • 1. A b k Permenpan 1/2020 PERKA BKN 10/2021 ANALISIS BEBAN KERJA Dan PETA JABATAN
  • 2. Biro Organisasi Setda Prov. Jateng Tahun 2022
  • 3. LANDASAN HUKUM 1. UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN. 2. PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PP. No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 4. PERMENPAN RB NO : 01 Th. 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja . 5. Perka BKN No 10 th. 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan ASN DASAR HUKUM
  • 4. Badan Kepegawaian Negara LANDASAN HUKUM 6. Permendiknas No 35 Tahun 2010 tentang juknis Guru dan Angka Kreditnya 7. Peraturan Bersama Mendiknas dan BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan JF Pengawas sekolah dan angka kreditnya. DASAR HUKUM
  • 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 1)Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2)Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan 3)Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.
  • 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 9 1) Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah. 2) Rincian penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) untuk penetapan kebutuhan PNS tahun berikutnya disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya. 3) Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran tahun berikutnya yang mengakibatkan perubahan dalam perencanaan kebutuhan PNS, penyampaian rincian penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya.
  • 7. Penyusunan Kebutuhan Jumlah PNS Tugas dan Fungsi Unit Kerja Analisis Jabatan • Identitas Jabatan • Uraian Jabatan • Syarat Jabatan Informasi Jabatan Analisis Beban Kerja • Jenis Jabatan • Berapa PNS yang Dibutuhkan Kebutuhan Pegawai Kondisi Saat Ini  Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan PNS  5 Tahun  1 Tahun
  • 8. MAKSUD Sbg Pedoman bg Kementerian dan Pemda Prov & Pemda Kab/Kota dlm menghitung beban kerja jabatan guna pengelolaan kelembagaan dan SDM.
  • 9. 7-AN 1. Menentukan jml peg yg tepat bagi masings instansi 2. Mewujudkan terselnggeranya Pem yg lbh Efektif & Eff. 3. Untuk menghitung keb belanja pegawai secara tepat dan akurat sesuai dengan kemampuan keuangan negara 4. Keseimbangan jml peg pd daerah yg memp karakteristk yg hampir sama 5. Menyikapi keseimbangan belanja Peg dgn Belanja Publik
  • 10. PENGERTIAN: 1. Analisis Beban Kerja adalah : Teknik manajemen yg dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informs. mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
  • 11. 11 RUANG LINGKUP ABK -Tupoksi - Beban Kerja -Setiap Jabatan dlm Satuan Kerja Orgnss. ASPEK-ASPEK DLM ABK 1. Norma Waktu : (Variabel Tetap) Waktu yg digunakan utk menghasilkan/ selesaikan produk/hsl K. Ditetapkan dlm standar norma waktu kerja, dgn asumsi tdk ada perubahan yg menyebabkan norma waktu berubah  Perubahan Norma Waktu dimungkinkan krn:  Perubahan kebijakan  Perubahan peralatan  Perubahan kualitas SDM  Perubahan Orgnss & sisdur
  • 12. 12 2. VOLUME KERJA: (Variabel Tdk tetap)  Diperoleh dr target pelaks tugs utk memperoleh hasil kerja/ produk  berbeda – antar jab/Unit  Misal: Hr Kerja Efektif 1 Th ( 5 hr kerja) = 235 Hr. a. Berapa Volume kerja Kasubag Program di Dindik selama 1 th utk membuat Lap. Bulanan dan Lap. Mingguan ? Lap. Bulanan = 235 : 20 = 11,75  12 Frequensi Lap. Mingguan = 235 : 5 = 47 Frequensi. b. Tugas membuat laporan bulanan : 1 bulan sekali. Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan bulanan dalam 1 tahun adalah 235 : 20 = 11,75 dibulatkan menjadi 12, satuannya frekuensi.
  • 13. 13 3. JAM KERJA EFEKTIF: a. Jam Kerja yg hrs digunakan utk berproduksi; jadi merupakan jam kerja formal dikurangi waktu kerja yg hilang krn tdk bekerja (Allowance = rata-rata 25 %). b. Merupakan alat ukur yg valid, konsisten & Universa, yg harus diisi dgn rindak kerja utk menghasilkan produk, baik yg bersifat kongkrid (Benda) maupun abstrak (Jasa) c. Kepres 68/1995  jam Kerja PNS: 37,5 jam/minggu d. Jam kerja Efektif/ minggu (-) waktu luang 30% 70% x 37, 5 jam = 26, 5 jam e. Jam Kerja Efektif per hari: - 5 Hr Kerja - 37,5 Jam : 5 = 7, 5 jam  7 jam 30 menit  Jam kerja formal - 26,5 Jam : 5 = 5, 5 jam  5 jam 30 menit Jam kerja efektif - 6 Hr Kerja - 37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam  dibulatkan 6 jam 30 menit  Jam kerja formal - 26,5 Jam : 6 = 4,41 Jam  dibulatkan 4 jam 30 menit  Jam kerja efektif
  • 14. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI DENGAN MENGIDENTIFIKASI BEBAN KERJA  HASIL KERJA  OBYEK KERJA  PERALATAN KERJA  TUGAS PER TUGAS JABATAN ADA 4 PENDEKATAN :
  • 15. 1.PENDEKATAN HASIL KERJA adalah metoda penghitungan formasi dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat kebendaan. Perlu diperhatikan juga bahwa metoda ini efektif dan mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. CONTOH : JABATAN PENGENTRI DATA
  • 16. PENDEKATAN HASIL KERJA : RUMUS : Σ BEBAN KERJA X 1 ORANG STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA CONTOH : JABATAN : PENGENTRI DATA HASIL KERJANYA : DATA ENTRIAN BEBAN KERJA : 200 DATA ENTRIAN STANDAR KEMAMPUAN : 30 DATA PER HARI PENGHITUNGANNYAADALAH : 200 DATA ENTRIAN X 1 ORANG = 6,67 ORANG = 7 ORANG 30 DATA PER HARI (DIBULATKAN)
  • 17. 2. PENDEKATAN OBJEK KERJA Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. contoh : dokter melayani pasien, maka objek kerja untuk JABATAN DOKTER adalah pasien.
  • 18.
  • 19. 3. PENDEKATAN PERALATAN KERJA adalah metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerja. contoh : JABATAN PENGEMUDI pengemudi beban kerjanya bergantung pada kebutuhan operasional kendaraan yang harus dikemudikan.
  • 20. PENDEKATAN PERALATAN KERJA RUMUS : CONTOH : SATUAN ALAT KERJA : BUS JABATAN YANG DIPERLUKAN : PENGEMUDI BUS, KERNET BUS DAN MONTIR BUS JUMLAH ALAT KERJA YANG DIOPRS : 20 BUS RASIO PENGOPRS ALAT KERJA : 1 PENGEMUDI 1 BUS : 1 KERNET 1 BUS : 1 MONTIR 5 BUS X 1 ORANG Σ PERALATAN KERJA RASIO PENGUNAAN ALAT KERJA
  • 21. X 1 Pengemudi = 20 Pengemudi PENGEMUDI BUS = KERNET BUS = MONTIR BUS = 20 BUS 1 BUS X 1 Kernet = 20 Kernet 20 BUS 5 BUS X 1 Montir = 4 Montir PENGHITUNGANNYA ADALAH : 20 BUS 1 BUS
  • 22. Contoh : DATA & HITUNGAN JML PEG OBYEK/HSL/PERALATAN KERJA NAMA SKPD : Prov/Kab/Kota : NO NAMA JABATAN OBYEK/HSL/ALAT STAND PERHIT*) JML PEG SUBSTANSI VOLUME 1. Penyuluh Pertn Jml Petani 3500 org 1/500 3500: 500= 7 org 2. Pengws Ketenagkrj Jml Perusahn 250 Prshn 1/100 250: 100= 2,5 org 3. Penyuluh KB Jml PUS 200.000 org 1/50.000 200000 : 50000 = 4 org 4. Dokter Pasien 200 org 1/100 200: 100= 2 org 5. Pengemudi Jm Mobil yg Aktf 10 org 1/1 10: 1= 10 org 6. Pemungt Retr Psr Kios/Pkl 250 1/150 250: 150= 1,7 org 7. Opetr Alat Berat Excavator 3 2/1 3: 1/2 = 6 org 8. Penjaga Kantor - Gedung 5 1/1 5: 1= 5 org - Gerbang 2 1/2 2: 1/2 = 4 org - Kampus/Lingkg 2 1/2 2: 1/2 = 4 org *) Jika blm diatur oleh lembaga yg menangani harap ditentukan sendiri dgn wajar dan normatif
  • 23. Contoh : Identifikasi Jab & Pendekatan Metode Perhitungannya NO NAMA JABATAN PENDEKATAN 1 Pengemudi Alat Kerja 2 Pengad Umum Tgs pertgs 3 Teknisi Listrik/AC/Air/Tlp Lokasi/Gedng 4 Penjaga Kantor Lokasi 5 Pengolah Data Kepnddkn Tgs Pertgs
  • 24. 6 Pengentri Data Target/Hsl K 7 Pramu Cetak KTP Target /Hsl K 8 Operator Alat Berat Alat Kerja 9 Jagawana Lokasi 10 Dokter Obyek 11 Perawat Obyek 12 Laboran Alat 13 Dll
  • 25. 4. PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS JABATAN adalah metoda ini dipergunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam, beragam artinya hasil kerja dalam jabatan tersebut banyak jenisnya contoh : JABATAN PENGADMINISTRASI UMUM.
  • 26. PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS WAKTU PENYELESAIAN TUGAS (WPT) adalah waktu yg digunakan dalam menyelesaikan tugas tersebut. WAKTU KERJA EFEKTIF (WKE) adalah Jam kerja efektif yang digunakan dalam 1 hari
  • 27. “TUGAS PERTUGAS (ABK)” (ABK Per Menpan No. 1 Th. 2020) Dgn Ciri : Tgs bersifat administrasi Tgs Bersifat Abstrak Tgs. Berfariasi/beragam
  • 28. 1. Unit pelaksana mengolah data laporan beban kerja dari satuan unit/satuan organisasi dengan menghitung beban kerjanya dengan rumus : BEBAN KERJA = BEBAN/VOLKERJA x NORMA WAKTU PENYLS TGS 2. Setelah seluruh jenis produk dihitung beban kerjanya, kemudian dijumlahkan untuk mencari jumlah beban kerja jabatan dan beban kerja unit dengan menggunakan satuan orang jam (OJ) PERHITUNGAN BEBAN KERJA
  • 29. JAM KERJA FORMAL Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 jam kerja instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu
  • 30. Jumlah waktu yang wajar dan benar-benar dipergunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh pemegang jabatan (waktu kerja efektif).  Waktu luang paling banyak = 30%  Maka Jam Kerja Efektif = 70 % JAM KERJA EFEKTIF
  • 31. PERHIT waktu kerja EFEKTF JAM KERJA EFEKTIF 5 Hari Kerja 1 Hr = 5,5 jam 1 Mnggu = 26,5 Jam 1 Bln = 105 Jam 1 Thn = 1.250 jam
  • 32. 6 Hari Kerja: 1 Hr = 4,5 jam 1 Mnggu = 27 Jam 1 Bln = 108 Jam 1 Thn = 1.250 jam JAM KERJA EFEKTIF
  • 33. NORMA WAKTU Penyelesaian tugas: Waktu rata-rata yang digunakan utk menyelesaikan suatu tugas dlm kondisi normal. Misal: Sesuai uji petik, penyelesaian tugas mengetik 1 (satu) lembar surat adalah 30 menit; Maka Norma Waktu mengetik surtat adalah: ½ (setengah) Jam perlembar
  • 34. NORMA HASIL kerja: HASIL rata-rata yang dicapai pd periode waktu tertentu dlm kondisi normal. Misal: Sesuai uji petik, satu orang melakukan pemeriksaan berkas perizinan adalah sekitar 30 menit; Maka Norma Hasil pemeriksaan berkas perizinan adalah: 1 (satu) Jam = 2 berkas
  • 35. JML KEB PEG PER JABATAN NORMA WAKTU X BEBAN KERJA = JAM KERJA EFEKTIF Norma Waktu = adalah jml waktu yg wajar & benar yang digunakan utk menyelesaikan satu satuan produk/hasil kerja dlm satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan oleh pemangku jabatan Beban Kerja = adalah Frekuensi dan Volume rata-2 masing-2 jenis pekerjaan/jabatan unit organisasi dlm jangka waktu tertentu DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN
  • 36. JUMLAH GURU KELAS = JUMLAH ROMBEL/KELAS DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU DAN PENGAWAS 1. KEBUTUHAN GURU KELAS
  • 37. JUMLAH GURU MAPEL DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU DAN PENGAWAS 2. KEBUTUHAN GURU MAPEL JUMLAH JAM PELAJARAN SEMINGGU = 24 JAM
  • 38. JUMLAH GURU BK DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU DAN PENGAWAS 3. KEBUTUHAN GURU BK JUMLAH SISWA BIMBINGAN SETAHUN = 150
  • 39. JUMLAH GURU SLB DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU DAN PENGAWAS 4. KEBUTUHAN GURU SLB JUMLAH SISWA KETUNAAN = 5 SISWA
  • 40. JUMLAH PENGAWAS DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU DAN PENGAWAS 5. KEBUTUHAN PEGAWAS JUMLAH SELURUH SATUAN PENDKKN YANG DIAWASI = SASARAN PENGAWASAN
  • 41. Catatn penting untuk menyusun abk yang benar 1. Rumusan uraian kerja harus menggambarkan apa, bagiamana dan untuk apa. Misalnya melakukan pengumpulan data ternak setiap desa dengan cara melakukan survey langsung ke desa untuk mendapatkan infomrasi ternak setiap desa. Apa : mengumpulkan data. Bagaimana : Survey Lapangan Untuk apa : Menyusun Informasi Data Ternak Perdesa. Maka satuan hasil adalah dokumen data ternak per desa, dan jumlah beban kerja adalah jumlah desa.
  • 42. Catatn penting untuk menyusun abk yang benar 2. Validitas Data. Data tentang beban kerja (volume hasil kerja) harus dibuktikan dan diverifikasi secara nyata. Jika perangkat daerah tidak dapat menunjukkan bukti valid hasil kerjanya, maka dianggap tidak punya hasil kerja. Contoh: Jumlah surat, harus diverifikasi dengan buku agenda surat keluar atau surat masuk Menghadiri rapat, harus dibuktikan dengan surat undangan atau surat tugas atau dokumen lainya.
  • 43. Catatn penting untuk menyusun abk yang benar 3. Norma Waktu Norma waktu sangat menentukan dalam perhitungan kebutuhan pegawai dan beban kerja. Sebaiknya setiap uraian kerja untuk masing-masing output/hasil kerja harus dilakukan simulasi untuk menemukan waktu yang diperlaukan untuk setiap satu satuan hasil kerja, atau dilakukan kesepakatan bersama jika suatu pekerjaan tidak mungkin untuk dilakukan simulasi.
  • 44. 44 PEGANGAN POKOK ABK  Hakekatnya menghitung BEBAN JABATAN  Yang dihitung TUGAS ( Tindak Kerja ) bukan FUNGSI .  Ciri-Ciri Tugas : TERUKUR DAN TERATUR (Kecuali hal yg khusus seperti Penanggulangan Bencana, Pelayanan Tamu dll ).  Tugas Jabatan Struktural : Yg bersifat MANAGERIAL dan KONSEPTUAL serta sedikit Teknik Tinggi  Tugas Jabatan Non Strukural : Yg bersifat TEKNIK TINGGI, TEKNIK MENENGAH dan TEKNIK RENDAH
  • 45. Sebelum dilakukan penghitungan formasi pegawai terlebih dulu harus tersedia peta jabatan dan uraian jabatan hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi. PETA JABATAN
  • 46. NAMA JABATAN PELAKSANA (FUNGSIONAL UMUM) MENGGUNAKAN PERMENPAN DAN RB NOMOR 41 TAHUN 2018, NAMUN A PABILA DIPANDANG ADA PEKERJAAN YANG BELUM TERMASUK DALAM TUGAS JABATAN YANG ADA, MAKA PEKERJAAN TERSEUT DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM SALAH SATU JABATAN YANG MENDEKATI. APBILA PEKERJAAN TERSEBUT TIDAK ADA JABATAN YANG MENDEKATI, DAPAT SEMENTARA DIBUAT NOMENKLATUR JABATAN BARU
  • 47. PETA JABATAN KEPALA DINAS SOSIAL Kelas 15 SEKRETARIS Kls: 11 Kepala Subbag Program Kepala Subbag Keuangan Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9 Jabatan Fungs/Pelks Kls B K Jabatan Fungs/Pelks Kls B K Jabatan Fungs/Pelks Kls B K Penyusun Bahan Program Dan Laporan 7 8 8 Bendahara Pengeluaran 7 4 4 Analis Hukum, Humas Dan Organisasi 7 1 1 Pengadministrasi Bahan Program Dan Laporan 5 2 2 Bendahara Penerimaan 7 1 1 Pengolah Data Kepegawaian 6 14 14 Verifikator 6 4 4 Pengurus Barang 6 2 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu 6 1 1 Sekretaris Pimpinan 6 1 1 Pengadministrasi Keuangan 6 5 5 Pengadministrasi Barang 5 2 6 Pengadministrasi Gaji 5 1 1 Pengadministrasi Umum 5 4 4 Pengadministrasi Kendaraan Dinas 5 2 2 Pengadministrasi Rumah Tangga 5 4 4 Teknisi 5 1 1 Pramu Pustaka 3 1 1