Dokumen tersebut membahas manajemen sumber daya manusia di puskesmas melalui pelatihan yang mencakup perencanaan, peningkatan kompetensi, dan pengorganisasian sumber daya manusia puskesmas.

1. MANAJEMEN SDM
DI PUSKESMAS
PELATIHAN MANAJEMEN PUSKESMAS
4 Oktober 2023

2. TUJUAN
• Tujuan Pembelajaran Umum
Peserta mampu memahami Pengelolaan SDM Kesehatan
Puskesmas
• Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Menjelaskan Perencanaan SDM Puskesmas
2. Menjelaskan Peningkatan Kompetensi SDM Puskesmas
3. Menjelaskan Pengorganisasian SDM Puskesmas
2
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

3. I. PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM
KESEHATAN
Sub Pokok Bahasan Perencanaan SDM Puskesmas
1. Perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan Standar
Ketenagaan Minimal
2. Perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan Analisa
Beban Kerja (ABK)
3. Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM
Kesehatan
3
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

4. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah seseorang
yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal
kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam
melakukan upaya kesehatan.
Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan
serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan
profesi Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang memerlukan kewenangan untuk
melakukan Upaya Kesehatan.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 4
Pengertian – pengertian

5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 5
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang
menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Kesehatan
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan
mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

6. SUB SISTEM SDM KESEHATAN DALAM
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (PERPRES 72/2012)
Penetapan jenis,
jumlah, kualifikasi dan
distribusi SDMK
PERENCANAAN
Arahan, dukungan
& pengawasan mutu Pendidikan &
Pelatihan
PEMBINAAN
PENGAWASAN
&
PENGADAAN
Pemanfaatan
Pemerataan
Pengembangan
PENDAYAGUNAAN

7. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan
Negara bertanggung jawab untuk mewujudkannya
• Pasal 28H UUD 1945
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”.
• Pasal 34 ayat 3 UUD 1945
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
• Pasal 6 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab,
merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi
penyelenggaraan Upaya
Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 7

8. Setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah, dan
jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
kerja (Pasal 56 ayat 1 UU ASN)
UU N0. 5 TAHUN 2014TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Manfaat bagi institusi :
1.Bahan penataan/penyempurnaan struktur organisasi
2.Bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja
unit
3.Bahan penyempurnaan system dan prosedur kerja
4.Bahan sarana peningkatan kinerja kelembagaan
5.Bahan penyusunan standar beban kerja
,jabatan/kelembagaan
6.Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai
dengan beban kerja organisasi
7.Bahan perencanaan mutasi pegawai dari unit yang
berlebihan ke unit yang kekurangan
8.Bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan
pendayagunaan sumber daya manusia
MANFAAT DOKUMEN PERENCANAAN
KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
Manfaat bagi wilayah :
1.Bahan perencanaan distribusi
2.Bahan perencanaan redistribusi (pemerataan)
3.Bahan penyesuaian kapasitas produksi
4.Bahan pemenuhan kebutuhan SDMK
5.Bahan pemetaan kekuatan/potensi SDMK antar wilayah
6.Bahan evaluasi dan penetapan kebijakan
pemerataan,pemanfaatan, dan pengembangan SDMK
UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab
terhadap :(Pasal12)
a. Pengaturan, pembinaan,pengawasan, serta peningkatan mutu dan
kompetensi tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
b. Perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenga Medis dan
Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
wilayahnya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;dan
d. Perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan,
pemenuhan, pendayagunaan dan kesejahteraan tenaga pendukung atau
penunjang kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
wilayahnya (Pasal 13)
UU N0. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PERMENKES NO 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah, jenis, dan
kualifikasi SDMK yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan Kesehatan
Periodesasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan yaitu jangka pendek
(tahunan), menengah (5 tahunan) dan jangka panjang ( 10 – 25 tahun)

9. Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan bertujuan untuk
menghasilkan rencana kebutuhan SDM Kesehatan yang tepat
meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasi sesuai kebutuhan
organisasi berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan Kesehatan (Permenkes
No 33 Tahun 2015)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 9

10. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 10
Analisa
Beban Kerja
Kesehatan
(ABK-Kes)
 Menghitung kebutuhan riil tenaga berdasarkan jabatan
 Akreditasi
 Pengusulan formasi CPNS /PPPK
Standar
Ketenagaan
Minimal
 Kebutuhan tenaga minimal berdasarkan standar (puskesmas, rumah
sakit, laboratorium)
 Digunakan untuk pendirian baru, kenaikan kelas dan akreditasi
difasilitas yankes pemerintah daerah Kab/Kota, serta difasyankes
daerah terpencil,sangat terpencil,perbatasan, tertingggal, dan
daerah yang tidak diminati
Metode Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
SDM Kesehatan berdasarkan institusi
(Permenkes 33 Tahun 2015)

11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 11

12. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 12

13. 1. Perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan
berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal
Data yang diperlukan dalam perhitungan perencanaan kebutuhan di
Puskesmas berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal sebagai berikut:
1) Data jenis dan jumlah SDMK yang ada (tahun terakhir).
2) Informasi klasifikasi puskesmas.
3) Informasi standar ketenagaan minimal di Puskesmas (sesuai dengan
Permenkes No. 43 tahun 2019).

14. 10/4/2023
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
14
Tenaga
Kesehatan
Dokter/Dokter
Layanan Primer
Dokter Gigi
Perawat
Bidan
Tenaga
Kesehatan
Masyarakat
Tenaga
Kesehatan
Lingkungan
Ahli
Teknologi
Laboratorium
Tenaga Gizi
Tenaga
Kefarmasian
Berdasarkan
Permenkes No. 43
tahun 2019 tentang
Puskesmas, SDM
Kesehatan
Puskesmas terdiri
dari Tenaga
Kesehatan (Nakes)
dan tenaga non
kesehatan. Jenis
tenaga kesehatan
paling sedikit terdiri
atas:
Jenis tenaga
kesehatan paling
sedikit terdiri atas:

15. 10/4/2023 15
Tenaga
Non
Kesehatan
Pendukung
Kegiatan
ketatausahaan
Administrasi
Keuangan
Sistem
Informasi dan
Kegiatan
Operasional
Lain di
Puskesmas
Berdasarkan
Permenkes No. 43
tahun 2019 tentang
Puskesmas, SDM
Kesehatan
Puskesmas terdiri
dari Tenaga
Kesehatan (Nakes)
dan tenaga non
kesehatan.
Pekarya
Jenis tenaga non
kesehatan paling
sedikit terdiri atas:

16. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 16

17. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 17
Standar ketenagaan :
1) merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat
terselenggara dengan baik.
2) belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
3) Jumlah dan jenis kebutuhan ideal tenaga di Puskesmas ditetapkan berdasarkan
hasil perhitungan analisis beban kerja
Metode Standar Ketenagaan Minimal menghasilkan:
1) ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan Jenis dan Jumlah SDMK di
puskesmas.
2) rekapitulasi ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan jenis dan jumlah SDMK
di puskesmas dilakukan oleh kabupaten/kota dan selanjutnya dilakukan
rekapitulasi oleh Provinsi (secara berjenjang)

18. 2. Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan
Analisa Beban Kerja (ABK )
Metode ABK Kes adalah suatu metode perhitungan kebutuhan SDMK berdasarkan pada beban
kerja yang dilaksanakan oleh setiap jenis SDMK pada tiap fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan
(Fasyankes) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Metode ini digunakan untuk menghitung
semua jenis SDMK. Metode ini menghasilkan ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan jenis dan
jumlah SDM kesehatan di Puskesmas saat ini.
Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan
berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK ) dengan
Aplikasi Renbut Versi 4.5

19. Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan
Analisa Beban Kerja (ABK )
• 1. Menetapkan Institusi/ Faskes dan jenis SDMK
• 2. Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT)
• 3. Menetapkan Komponen Beban Kerja dan Norma Waktu
• 4. Menghitung Beban Kerja
• 5. Menghitung Beban Kegiatan Penunjang
• 6. Menghitung Kebutuhan SDMK per faskes
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 19

20. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 20
1. Menetapkan Institusi/ Faskes dan jenis SDMK
Data dan informasi institusi/ faskes, kelompok dan jenis
SDMK dapat diperoleh dari:
a) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
b) Data Hasil Analisis Jabatan (Peta Jabatan dan
Informasi jabatan
c) Pedoman teknis SPO (Standar Prosedur
Operasional) setiap tugas pokok dan fungsi jabatan

21. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 21

22. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 22

23. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 23

24. 3. Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kebutuhan SDM Kesehatan
Sesuai dengan Permenkes No. 33 Tahun 2015 : Perhitungan
kebutuhan SDM Kesehatan wajib dilaksanakan oleh fasilitas
kesehatan di bawah koordinasi:
1) Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota untuk fasilitas kesehatan di
tingkat kabupaten/kota;
2) Dinas Kesehatan Provinsi untuk fasilitas kesehatan di wilayah
pemerintah provinsi; dan
3) Kementerian Kesehatan untuk fasilitas kesehatan yang
merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian
Kesehatan

25. 3. Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kebutuhan SDM Kesehatan
Penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK, sesuai dengan
tanggung jawab dan kewenangannya, maka dimulai dari bawah
yakni di tingkat institusi. Hasil penyusunan perencanaan
kebutuhan SDM Kesehatan di tingkat institusi, direkap kedalam
dokumen perencanaan kebutuhan SDM kesehatan
kabupaten/kota yang disusun oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Selanjutnya penyusunan dokumen perencanaan
kebutuhan SDMK tersebut dilakukan secara berjenjang dari
pemerintah daerah kabupaten/kota ke jenjang pemerintahan
tingkat provinsi dan pusat.

26. INTEGRASI APLIKASI RENBUT DAN SI SDMK
Aplikasi Renbut merupakan Sub Sistem SI SDMK
SI SIDMK
• Data Nakes
• Data Fasilitas Kesehatan
• Data Karakteristik Wilayah
dan Tipe PKM
• Data Kelas dan
Kepemilikan RS
APLIKASI RENBUT
1. Pemetaan kekosongan 9 jenis Nakes
di PKM dan 7 dokter spesialis di RSUD
2. Kebutuhan Nakes berdasarkan SKM di
Fasyankes
3. Kebutuhan Nakes berdasarkan ABK di
Fasyankes
Input

27. Cakupan Data
E-
Formasi
Jabfung
Kesehata
n
RENBUT:
Jabfung Kesehatan
Jabfung non-Kesehatan
Jabatan Pelaksana

28. Alur Sederhana di Aplikasi Renbut
Daftar
Puskesmas
dan RSUD
Kosong Nakes
Prioritas
Sistem
memetakan
kekosongan
Nakes
Aplikasi
Renbut
menarik data
existing SI
SDMK per 3
bulan
Kekurangan
Nakes
berdasarkan
SKM
Sistem
Menyandingkan
dengan SKM
Aplikasi Renbut
menarik data
existing SI
SDMK per 3
bulan
Pemetaan Kekosongan Nakes Kebutuhan Nakes berdasarkan SKM di Fasyankes
Formasi
diberikan ke
menpan
Perhitungan
diverifikasi
tim
perencana
pemda
Faskes
menghitung
kebutuhan
ABK
Faskes
membuat
akun
Renbut
Faskes
Terdaftar di
SI SDMK
Kebutuhan Nakes berdasarakan ABK di Fasyankes

29. 6
ALUR PERHITUNGAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA APLIKASI RENBUT
Menghitung
Kebutuhan ABK SDM
Kesehatan di
Fasyankes
• Melakukan Verval
Kebutuhan ABK SDM
Kesehatan di Fasyankes
• Memberikan feedback
ke Fasyankes jika ada
anomali data
• Verifikasi
Tingkat pusat
APLIKASI RENBUT
• Data Fasyankes
• Data Individu
Nakes
SI SDMK
Akun Tim Perencana Pemda
(Dinkes, Biro Organisasi,
BKD/BKPSDM)
E-FORMASI
MENPAN
Usulan
Kebutuhan
Formasi JFK
Nasional Penetapan
Formasi JFK
Nasional oleh
Menpan
SI ASN-BKN
• Data Fasyankes
• Data Individu
Nakes
• Formasi JFK per
Fasyankes
Akun Tim Perencana
Pusat
Verval
Menpan RB
Akun Fasyankes

30. 7
PERIODISASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
•Pembukaan Aplikasi
Renbut utk Periode
2024
•Perhitungan Renbut
oleh Fasyankes/Unor
Minggu ke-IV
Juli 2023
Minggu ke-II
Agustus 2023
•Verval oleh
Instansi
Pemda/OSDM K/L
•Feedback hasil
verval
•Finalisasi Renbut
Instansi
•Verval Instansi
Pembina JFK
•Finalisasi Renbut 2024
•Aplikasi Renbut Tutup
September
2023
•Pembukaan Aplikasi
Renbut Periode 2025
Januari 2024
•Verval dan Finalisasi
Renbut Instansi
Minggu ke II
Februari 2024
•Verval pusat dan
Finalisasi Renbut 2025
•Aplikasi Renbut ditutup
sd Januari tahun 2026
Maret 2024

31. II. Peningkatan Kompetensi SDM
Puskesmas
31
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

32. SDM Puskesmas harus dikembangkan agar bisa
memenuhi tuntutan pelayanan serta menyesuaikan
dengan perkembangan teknologi terkini
Pengembangan SDM adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan
kapasitas SDM agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas
baik dari segi pengetahuan,keterampilan bekerja, tingkat
profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan
kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan
baik
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 32

33. Tujuan Pengembangan SDM :
1. Memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan
teknologi, memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif
menggunakan teknologi-teknologi baru.
2. Mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi
kompeten dalam pekerjaan.
3. Membantu memecahkan persoalan operasional.
4. Mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi.
5. Memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan
tugas dalam bekerja.
6. Meningkatkan tingkat profesionalisme para SDM
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 33

34. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)
•PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu
•Pengangkatan dalam jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan
objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan
oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki
oleh pegawai
Pasal 69
•Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
•Kompetensi Jabatan ASN meliputi Teknis, Manajerial, Sosial Kultural
6
Kompetensi dalam UU 5 Tahun 2014
tentang ASN

35. 7
Pemenuhan
Angka Kredit
SKP
Formasi
PENGEMBANGAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL
Uji
Kompetensi
Kualifikasi < D III atau > D
IV/S1 (rekrutmen,tubel atau
ibel)
Pengembangan
Kompetensi dan

36. Kompetensi Teknis
Pasal 69
UU 5 /2014
KOMPETENSI MELIPUTI:
Kompetensi Manajerial
Kompetensi Sosial Kultural
Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman
kerja
Diukur dari tingkat pendidikan , pelatihan
struktural /manajemen dan pengalaman
kepemimpinan
Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan
budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan

37. 1.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis Jabatan.
2.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

38. 3. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi dan Jabatan.

39. TAHAPAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI SDMK
Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi

40. Perencanaan
Mengkaji adanya kebijakan baru
organisasi,atau program prioritas
yang memerlukan kebutuhan
kompetensi tertentu untuk dapat
melaksanakan kebijakan/program
Analisis kesenjangan kompetensi yaitu dengan
membandingkan profil kompetensi individu
dengan standar kompetensi jabatan dan
pelaksanaan butir-butir kegiatan/uraian tugas
dari masing-masing SDMK
Analisis terhadap
kebutuhan organisasi
Analisis terhadap kebutuhan
untuk meningkatkan
kompetensi SDMK
Daftar kebutuhan pengembangan kompetensi SDMK ditingkat
Puskesmas (verifikasi kepala Puskesmas) rencana kebutuhan
pengembangan kompetensi SDMK di Puskesmas (perencanaan
anggaran) Dinas Kesehatan Kab/Kota

41. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 41
1. UU 5 2014 tentang ASN mengamanahkan bahwa setiap ASN
berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi jumlah
minimal 20 jam setiap tahun bagi PNS ( PP 11 2017 ttg
Manajemen PNS)
2. 24 jam pertahun bagi PPPK (PP 49 2019 ttg PPPK)
termasuk pegawai Puskesmas
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

42. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pengembangan
Kompetensi
Pendidikan:
Tugas Belajar/ Izin
Belajar
Pelatihan:
1.Pelatihan Klasikal
2.Pelatihan Non
Klasikal
Klasikal:
1. Pelatihan
2. Seminar
3. Kursus
4. Penataran
Non Klasikal:
1. E-Learning
2. Bimbingan di
tempat Kerja
3. PJJ
4. Pertukaran Pegawai

43. Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI no 10 thn 2018 ttg
Pengembangan kompetensi
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 43

44. EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDMK
1. Kesesuaian antara
perencanaan dgn
pelaksanaan
pengembangan kompetensi
2. Kesesuaian antara
pengembangan
kompetensi dengan
peningkatan kinerja
3. Evaluasi pasca
pengembangan
kompetensi dapat
dilakukan 3-6 bulan
setelah kegiatan
Dapat dilakukan mll uji
kompetensi secara berkala.
UKOM digunakan sbg dasar
pengembangan kompetensi dan
penyelenggaraan manajemen
karier dilakukan setiap 2 tahun
untuk setiap pegawai. Untuk
ukom JF menyesuaikan
kebutuhan kenaikan jenjang
jabatan

45. 10/4/2023 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 45

46. III. PENGORGANISASIAN SDM
PUSKESMAS
46
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

47. • Puskesmas merupakan unit organisasi yg bersifat FUNGSIONAL dan unit layanan yg bekerja PROFESIONAL.
• Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kadinkes kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala
Puskesmas
Penanggung
Jawab
Penanggung
Jawab
Penanggung
Jawab
Kepala
Tata Usaha
• Diangkat dan diberhentikan oleh bupati/WK
• Persyaratan: ASN; Pendidikan minimal S-1 atau D-4;
pernah menduduki jabfung nakes jenjang ahli pertama
minimal 2 tahun; memiliki kemampuan manajemen di
bidang kesmas; masa kerja di Puskesmas min. 2 tahun;
telah mengikuti Pelatihan Manajemen Puskesmas
• Diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai ketentuan
Puskesmas kawasan perkotaan dan perdesaan:
1) PJ UKM Esensial dan Perkesmas
2) PJ UKM Pengembangan
3) PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
4) PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
5) PJ Bangunan, Prasarana, dan Peralatan
6) PJ Mutu
Pendidikan min. D-3,
Memahami adminsitrasi
keuangan dan sistem
informasi kesehatan
Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil:
1) PJ UKM Esensial, UKM Pengembangan, dan Perkesmas
2) PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
3) PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
4) PJ Mutu
ORGANISASI PUSKESMAS

48. 1. ORGANISASI PUSKESMAS
(Permenkes 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 48
Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang juga
mempunyai peranan penting seperti halnya fungsi perencanaan.
Manajemen :
Proses perencanaan,pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan
penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan
organisasj yang telah ditetapkan.Unsur-unsur manajemen :
man,money, method,machines,materials dan market

49. PENGORGANISASIAN SDM
• Fungsi pengorganisasian  (sinkronisasi) dan mengatur 
personil, finansial, materil dan tata cara untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah disepakati bersama
10/4/2023 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 49
• Pengorganisasian adalah langkah menetapkan, menggolongkan
dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-
tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh
pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan
organisasi.

50. Seorang kepala puskesmas harus mampu memahami karakter atau perilaku para
stafnya agar dapat mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan
organisasi, memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari
sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.
1. Adanya kelompok orang yang bekerjasama.
2. Adanya tujuan tertentu yang akan dicapai.
3. Adanya pekerjaan yang akan dikerjakan
4. Adanya penetapan dan pengelompokan
pekerjaan.
5. Adanya wewenang dan tanggungjawab.
6. Adanya pendelegasian wewenang.
7. Adanya hubungan kerjasama satu sama lain
8. Adanya penempatan orang–orang yang akan
melakukan pekerjaan.
9. Adanya tata tertib yang harus ditaati.
Aspek penting yang dapat
dirumuskan dari konsep
tersebut:

51. 6 Langkah
Menyusun fungsi
pengorganisasian
1. Tujuan organisasi harus dipahami staf
2. Membagi habis pekerjaan dalam bentuk kegiatan-
kegiatan pokok untuk mencapai tujuan
3. Mengelompokkan kegiatan pokok dalam suatu
kegiatan yang praktis kedalam elemen kegiatan
4. Menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
staf dan menyediakan fasilitas pendukung yang
diperlukan untuk melaksanakan tugasnya
5. Penugasan personel yang dipandang mampu
melaksanakan tugas
6. Mendelegasikan wewenang
LANGKAH-LANGKAH PENGORGANISASIAN

52. Fungsi Pengorganisasian Dalam Puskemas
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 52
1.Mengatur orang–orang yang merupakan staf atau tim
kerja di puskemas
2.Mengatur kegiatan yang harus dilaksanakan atau
yang menjadi tanggung jawab puskesmas.
3.Mengadakan pembagian kerja (uraian tugas masing-
masing staf).
4.menempatkan tenaga sesuai dengan kompetensinya.
5.Menetapkan batasan–batasan wewenang.

53. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 53
KESIMPULAN
1. Pengelolaan SDM di Puskesmas merupakan bagian yang saling terhubung
mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan serta pengorganisasiannya
2. Perencanaan SDM Kesehatan merupakan salah satu unsur utama yang
menekankan pentingnya upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi SDM
Kesehatan
3. SDM Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus memiliki
kompetensi yang memadai untuk dapat melakukan tugas sesuai jabatannya
masing-masing.
4. pengorganisasian SDM Puskesmas sangatlah penting karena puskesmas
sebagai ujung tombak pelayanan merupakan organisasi dengan sumberdaya
manusia yang terbatas baik jumlah maupun kemampuan.

54. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
TERIMA KASIH
54