Tiga dokumen kebijakan mengatur keselamatan jalan di Indonesia dengan menekankan pada lima pilar keselamatan jalan, yakni manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, perilaku pengguna jalan, dan penanganan korban kecelakaan. Berbagai kementerian dan lembaga bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut guna menurunkan angka kecelakaan.

1. KEBIJAKAN
JALAN
BERKESELAMATAN

2. UNDANG UNDANG 38 /2004
• Bab II Asas,Tujuan dan Lingkup pasal 2,
Penyelenggara jalan berdasarkan pada asas
kemanfaatan, keamanan dan keselamatan,
keserasian, keselarasan dan keseimbangan,
keadilan, transparansi dan akuntabilitas,
keberdayaan dan keberhasilan, serta
kebersamaan dan kemitraan.
• Salah satu upaya untuk memenuhi
keselamatan, jalan harus laik fungsi.

3. UNDANG UNDANG 22/2009
Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan
preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas
jalan wajib menjaga :
• keamanan,
• keselamatan,
• ketertiban, dan
• kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

4. PERATURAN PEMERINTAH NO 34/2006
Pasal 93 :
• Penyelenggara Jalan wajib menjaga kelancaran
dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan
konstruksi jalan.
Pasal 98 :
• Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus
memperhatikan keselamatan pengguna jalan
dengan penempatan perlengkapan jalan secara
jelas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan - Pasal 98.

5. RUNK
• Amanat pasal 203 Undang Undang No 22
Tahun 2009.
• Wujud pemerintah menjamin keselamatan
lalu lintas.
• RUNK bersifat jangka panjang 2011 – 2035
dan
• Menggunakan pendekatan 5 ( lima ) pilar
keselamatan jalan

6. RUNK
• Pilar 1, Manajemen keselamatan jalan,
• Pilar 2, Jalan yang berkeselamatan
• Pilar 3, Kendaraan yang berkeselamatan
• Pilar 4, Perilaku pengguna jalan
berkeselamatan dan,
• Pilar 5, Penanganan kurban pasca kecelakaan.

7. INPRES NO 4 TAHUN 2013
Tujuan :
Memperkuat koordinasi antar pemangku
kepentingan di bidang keselamatan jalan

8. INPRES NO 4 TAHUN 2013
• Penguatan koordinasi antar pemangku
kepentingan di bidang keselamatan jalan dan,
• Pelaksanaan Resolusi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Mare 2010
tentang Improving Global Road Safety melalui
Progra Decade of Action for Road Safety 2011-
2020.

9. PILAR 2
KEMENTERIAN PUPR
• Badan Jalan Berkeselamatan;
• Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
Berkeselamatan;
• Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan
Jalan;
• Penerapan Manajemen Kecepatan;
• Menyelenggarakan Peningkatan Standar Kelaikan
Jalan Berkeselamatan;
• Lingkungan Jalan Berkeselamatan;
• Kegiatan Tepi Jalan Berkeselamatan.

10. VISI DAN MISI
JALAN BERKESELAMATAN

11. VISI
Keselamatan Jalan Terbaik di Asia Tenggara
melalui Penguatan Koordinasi

12. MISI 1
 Mengarusutamakan keselamatan jalan menjadi
prioritas nasional.
 Setiap pihak menyadari besarnya kerugian
ekonomi nasional akibat kecelakaan,
 Berkomitmen menjadikan isu keselamatan jalan
menjadi pokok bahasan dalam penetapan :
- Kebijakan,
- Program dan
- Kegiatan pembangunan.

13. MISI 2
 Membudayakan penyelenggaraan lalu lintas
jalan yang mengutamakan keselamatan;
 Semua pihak terlibat aktif mengupayakan
pengutamaan keselamatan diseluruh mata
rantai penyelenggaraan lalu lintas jalan dan
pengguna jalan

14. MISI 3
 Mensinergikan segala potensi guna memaksimalkan
kinerja keselamatan jalan;
 Pemberdayaan peran Pemerintah, Dunia Usaha dan
Masyarakat untuk menggali sumber daya dalam rangka
peningkatan keselamatan nasional.
 Usaha mensinergikan dari perencanaan sampai
pelaksanaan yang selalu mengacu kepada kebersamaan
yang terkoordinasi secara harmonis dan selaras.

15. ARAH PENYELENGGARAAN JALAN
• Formalisasi dan standarisasi proses penanganan kecelakaan lalu lintas.
• Sistem penjaminan bagi penyelesaian kerugian akibat kecelakaan lalu lintas.
• Pendidikan keselamatan yang terarah dan penegakan hukum yang berefek jera.
• Penyediaan pendanaan yang berkelanjutan guna peningkatan keselamatan jalan.
• Pemberian hak mengemudi secara ketat.
• Penyelenggaraan kelembagaan keselamatan jalan yang efektif yang didukung oleh
sistem informasi yang akurat.
• Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang memenuhi standar kelaikan
keselamatan.

16. TARGET
Target Jangka Panjang :
• Menurunkan tingkat fatalitas korban
kecelakaan lalu lintas80% tahun 2035 berbasis
data tahun 2014,
• Diukur berdasarkan tingkat fatalitas per
10.000 kendaraan atau disebut indeks fatalitas
per 10.000 kendaraan.
• Pada tahun 2035, indeks fatalitas
yangdiinginkan sebesar 0,79.

17. STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN
• Arah dan komitmen keselamatan jalan, penerapan
prinsip orchestra yang mengkoordinir lima pilar
inklusif.
• Keselamatan jalan menggunakan pendekatan efisiensi
biaya secara kuratif dan preventif
• Penanganan korban, pencegahan luka, dan
pencegahan kecelakaan.
• Pendekatan sistem keselamatan jalan yang mampu
mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh
manusia untuk memastikan kecelakaan lalu lintas tidak
mengakibatkan kematian dan luka berat.

18. 5 - PILAR
PENANGANAN KESELAMATAN JALAN
• Pilar 1 : Manajemen Keselamatan Jalan.
• Pilar 2 : Jalan Yang Berkeselamatan
• Pilar 3 : Kendaraan Berkeselamatan
• Pilar 4 : Perilaku pengguna Jalan yang
berkeselamatan.
• Pilar 5 : Penanganan korban Pasca kecelakaan.

19. VISI DAN MISI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

20. VISI
Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang handal dalam
mendukung :
• Indonesia yang berdaulat,
• Mandiri, dan
• Berkepribadian berlandaskan gotong Royong .

21. MISI
Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan
untuk mendukung konektivitas :
 Untuk meningkatkan produktifitas,
 Efisiensi, dan
 Pelayanan sistim logistik nasional untuk
penguatan daya saing bangsa di lingkup global
yang berfokus pada keterpaduan konektivitas
daratan dan maritim.

22. RENSTRA BINA MARGA
Kemantapan.
• Tahun 2014 jalan nasional 94 %
• Target tahun 2019 jalan nasional 98 %.
Preservasi.
• Tahun 2014 sepanjang 38.569 km
• Target tahun 2019 sepanjang 46.770 km.
Peningkatan Kapasitas.
• Tahun 2014 sepanjang 19.551 km.
• Target tahun 2019 sepanjang 3800 km.
Pembangunan fly over / underpas.
• Tahun 2014 sepanjang 22 km.
• Target tahun 2019 sepanjang 26 km.

23. RENSTRA BINA MARGA.
Pembangunan Jalan baru.
• Tahun 2014 sepanjang 1276 km.
• Target tahun 2019 sepanjang 2650 km.
Jalan bebas hambatan.
• Tahun 2014 konstruksi 47.7 km dan operasi 840
km.
• Target tahun 2019 sepanjang 1000 km.
Dukungan sub jalan Nasional.
• Target tahun 2019 sepanjang 3000 km.

24. PERMEN PU No. 11 TAHUN 2010
TATA CARA DAN PERSYARATAN LFJ
Bab II, Maksud, Tujuan dan Lingkup dalam pasal
2 ayat 2.b).
Tata cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan
disusun dengan tujuan tersedianya jalan yang
memenuhi :
 keselamatan,
 kelancaran,
 ekonomis dan
 ramah lingkungan.

25. PERMEN PU No.19 TAHUN 2011
Sesuai bab III Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, Bagian kesatu umum,
pasal 44 ayat ( 1),
• Butir a ) Perencanaan teknis awal yang melingkupi :
Pertimbangkan teknik, ekonomi, lingkungan dan keselamatan yang
melatar belakangi konsep perencanaan.
• Butir b ) Kajian Kelayakan Jalan ( feasibility study ) yang melingkupi :
Menetapkan pilihan alternatif yang paling layak baik secara teknis
maupun finansial, serta keselamatan lalu lintas jalan.
• Butir c ) Perencanaan Teknik Akhir ( Detail Engineering Design )
terdiri dari :
Audit Keselamatan Jalan ( AKJ ).

26. PERMEN PUPR NO 20 TAHUN 2016
Pasal 93 dan pasal 115
• Untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan tipe A dan tipe B,
Bidang Pembangunan dan Pengujian
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan program
kelaikan jalan dan jembatan nasional dan audit
keselamatan jalan dan jembatan.
Pasal 129
• Untuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A oleh
Seksi Pembangunan dan Pengujian serta Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional tipe B oleh Seksi
Pembangunan dan Preservasi yang mempunyai tugas
pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan.

27. PERMEN PUPR NO 15 TAHUN 2015
Pasal 369 :
• Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Lingkungan
dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi c )
yaitu Penyiapan program audit keselamatan jalan dan
investigasi lokasi rawan kecelakaan.
Pasal 421 :
• Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Preservasi Jalan
melalui Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi
menyelenggarakan fungsi b ) yaitu Pembinaan
pelaksanaan program audit keselamatan dan
pengaman pemanfaatan jalan.

28. INSTRUKSI DIRJEN BINA MARGA
No. 02 TAHUN 2012
• Deklarasi PBB Maret tahun 2010 Tentang Decade of Action (DOA) for road
safety 2011-2020, bertujuan mengendalikan dan mengurangi tingkat
fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global.
• Deklarasi Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) pada tanggal 20
Juni 2011 sejalan dengan amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
• Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
bertanggung jawab dalam menyediakan jalan yang berkeselamatan sesuai
dengan pilar ke 2 RUNK, dan sejalan dengan Renstra Bina Marga 2010-
2014 dalam mengakomodir program peningkatan keselamatan jalan.
• Dalam rangka melaksanakan rencana aksi Pilar ke-2 jalan yang
berkeselamatan: perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan (termasuk
perlengkapan jalan) yang berkeselamatan.

29. INSTRUKSI DIRJEN BINA MARGA
No. 02 TAHUN 2012
Di Instruksikan kepada :
• Para Direktur dilingkungan Ditjen Bina Marga
• Kepala Badan Pengatur Jalan Tol,
• Kepalai Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Ditjen Bina
Marga dan,
• Kepala SNVT di lingkungan Ditjen Bina Marga ) untuk :
1. Mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan bagi pengguna jalan
melalui program RUNK Jalan.
2. Melakukan rekayasa keselamatan jalan tahap perencanaan jalan, konstruksi jalan
dan operasional jalan.
Berpedoman pada :
 Panduan Teknis-1: Rekayasa Keselamatan Jalan
 Panduan Teknis-2: Manajemen Hazard Sisi Jalan
 Panduan Teknis-3: Keselamatan di Zona Pekerjaan Jalan.

30. IMPLEMENTASI JALAN BERKESELAMATAN
INSTITUSI YANG BERTANGGUNG JAWAB TERKAIT
KESELAMATAN JALAN.

31. • Menteri Pekerjaan Umum ( sekarang menjadi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat ),
• Menteri Perhubungan,
• Menteri Kesehatan,
• Menteri Perindustrian,
• Menteri Dalam Negeri
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
• Menteri Keuangan
• Menteri Komunikasi dan Informasi

32. • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.
• Menteri Riset dan Teknologi
• Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Menteri Lingkungan Hidup ( sekarang menjadi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan )
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
• Para Gubernur, dan
• Para Bupati / Walikota.

33. 5 PILAR
DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN

34. PILAR 1
MANAJEMEN KESELAMATAN JALAN
• Penyelenggaraan dan Koordinasi Jalan
• Protokol kelalulintasan Kendaraan Darurat
• Riset Keselamatan jalan
• Survailans Cedera ( Surveilance Injury ) dan Sistim
Informasi Terpadu,
• Dana Keselamatan Jalan
• Kemitraan Keselamatan Jalan
• Sistem manajemen Keselamatan Angkutan
Umum
• Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan.

35. PILAR 2
JALAN BERKESELAMATAN
• Badan Jalan yang Berkeselamatan
• Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
• Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan
Jalan
• Penerapan Manajemen Kecepatan
• Menyelenggarakan Peningkatan Standar
Kelaikan Jalan Yang Berkeselamatan.
• Lingkungan Jalan yang Berkeselamattan
• Kegiatan tepi jalan yang Berkeselamatan.

36. PILAR 3
KENDARAAN BERKESELAMATAN
• Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji
Berskala dan uji tipe.
• Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan.
• Penanganan Muatan Lebih ( Overloading ).
• Penghapusan Kendaraan ( Scrapping ).
• Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan
Angkutan Umum.

37. PILAR 4
PERILAKU PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN.
• Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan
• Pemeriksaan Kondisi Pengemudi
• Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Uji Surat Izin
Mengemudi
• Penyempurnaan Prosedur Uji Surat Izin Mengemudi
• Pembinaan Teknis Sekolah Mengemudi
• Penanganan terhadap 5 ( lima ) Faktor Resiko Utama Plus
• Penggunaan Elektronik Penegakan Hukum
• Pendidikan Formal Keselamatan Jalan
• Kampanye Keselamatan.

38. PILAR 5
PENANGAN PRA DAN PASCA KECELAKAAN
• Penanganan Pra Kecelakaan
• Penanganan Pasca Kecelakaan
• Penjaminan korban Kecelakaan yang Dirawat
di rumah sakit Rujukan
• Pengalokasian sebagian Premi Asurasi untuk
dana Keselamatan Jalan
• Riset Pra dan Pasca Kejadian Kecelakaan pada
korban.

39. KOORDINATOR MASING MASING PILAR
• Menteri PPN / KEPALA BAPPENAS, Pilar 1,
bertanggung jawab mendorong
terselenggaranya koordinasi antar pemangku
kepentingan.
• Menteri PUPR, Pilar II, bertanggung jawab
menyediakan infrastruktur jalan
berkeselamatan dengan perbaikan mulai
perencanaan, desain, konstruksi dan
operasional.

40. • Menteri Perhubungan,pilar III, bertanggung
jawab memastikan kendaraan yang digunakan
telah memenuhi standar keselamatan.
• Kepala Kepolisian RI, Pilar IV, bertanggung
jawab memperbaiki perilaku pengguna jalan
melalui pendidikan keselamatan berlalu lintas,
meningkatkan kualitas sistim ujian SIM dan
penegakan hukum.
• Menteri Kesehatan Pilar V, bertanggung jawab
meningkatkan penanganan pra kecelakaan,

41. ORGANISASI JALAN BERKESELAMATAN
PUPR
MERUJUK KETENTUAN :
• Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian PUPR.
• Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2016
Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di
Kementerian PUPR.

42. PERMEN PUPR NO 15/2015
Subdit Lingkungan dan Keselamatan Jalan
Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan
menyelenggarakan fungsi,
Penyiapan program audit keselamatan jalan dan
investigasi lokasi rawan kecelakaan, dan

43. PERMEN PUPR NO 20/2016
BBPJN TYPE A dan BBPJN TYPE B.
Bidang Pembangunan dan Pengujian menyelenggarakan
fungsi pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan
nasional dan audit keselamatan jalan dan jembatan.

44. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A.
Seksi Pembangunan dan Pengujian mempunyai tugas
pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional tipe B.
Seksi Pembangunan dan Preservasi mempunyai tugas
pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan.

45. ORGANISASI JALAN BERKESELAMATAN
DAERAH
• Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota,
keselamatan dilaksanakan dan terintegrasi
dalam organisasi yang ada dan terkait,
• Berbeda dengan kepolisian yang telah
mempunyai institusi yang menangani laka
lantas sampai di tingkat Polisi Resort ( Polres )
di tingkat Kabupaten / Kota.

46. PROVINSI
JATENG & JATIM
Institusi menangani aspek keselamatan jalan
berada dan melekat di Bidang Pengaturan dan
Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

47. PEMERINTAH KOTA
MATARAM ( NTB ) dan SURABAYA ( JATIM ).
• Kota Mataram berada dibawah Bidang Jalan
dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram dan,
• Kota Surabaya berada dibawah Bidang Jalan
dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota
Surabaya.

48. PENDANAAN
• APBN,
• APBD,
• PINJAMAN LUAR NEGERI
• GRAND.

49. PELAKSANAAN JALAN BERKESELAMATAN
Audit keselamatan jalan.
• Merujuk Pedoman Audit Keselamatan jalan No Pd T – 17 –
2005 – B, menetapkan ketentuan dan prosedur
pelaksanaan audit keselamatan jalan dari tahap
perencanaan awal hingga beroperasi secara penuh.
• Audit keselamatan jalan, strategi pencegahan kecelakaan
lalu lintas , pendekatan perbaikan :
- Kondisi desain geometri,
- Bangunan pelengkap jalan, fasilitas pendukung jalan yang
- Potensi mengakibatkan konflik lalu lintas dan,
- Kecelakaan lalu lintas dengan konsep pemeriksaan jalan
komprehensif, sistematis dan independen.

50. TAHAPAN AKJ
• Audit tahap pra rencana,
• Audit tahap draft desain,
• Audit tahap detail desain,
• Audit tahap percobaan beroperasi jalan atau
pada ruas jalan yang telah beroperasi secara
penuh.

51. LINGKUP AKJ
• Kegiatan pembangunan jalan baru,
• Kegiatan peningkatan jalan,
• Kegiatan peningkatan desain persimpangan,
• Kegiatan peningkatan jalur pejalan kaki dan
jalur sepeda,
• Kegiatan pembangunan / peningkatan akses
jalan ke pemukiman, perkantoran, industry dll.

52. PEDOMAN AKJ
• Pedoman Audit Keselamatan Jalan – Pd-T-17-
2005-B
• Austroads 2009 – Guide to Road Safety Part 6:
Road Safety Audit.

53. INVESTIGASI LOKASI RAWAN KECELAKAAN
Investigasi / Perbaikan lokasi rawan kecelakaan :
• Definisi Lokasi Rawan Kecelakaan dan Data
Kecelakaan,
• Prosedur Pelaksanaan Investigasi Lokasi Rawan
Kecelakaan,
• Contoh Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan.

54. MENURUT NSPM
• Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan dari Dep
Kimpraswil RI( 2004 ), lokasi di persimpangan atau ruas jalan
sepanjang 200 – 300 meter, memiliki factor penyebab relatif sama
dengan ruang dan rentan tertentu.
• Pedoman Operas ABIU / UPK ( Accident Blackspot Investigation Unit
/ Unit Penelitian Kecelakaan ) Dephub ( 2007 ), lokasi jaringan jalan
( persimpangan atau bentuk spesifik seperti jembatan, simpang
atau panjang jalan yang pendek, tidak lebih dari 0,3 km ), frekuensi
kecelakaan atau jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban mati,
atau kriteria kecelakaan laainnya per tahun lebih besar dari pada
jumlah minimal yang ditentukan.
• Panduan Teknik Rekayasa Keselamatan Jalan Dirjen Bina Marga
dalam Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02 /IN /Db /2012 adalah
lokasi dimana memiliki angka kecelakaan yang tinggi serta terjadi
secara berulang dalam suatu rentang waktu.

55. PEDOMAN VERSI 2011
• Radius 300 – 500 meter,
• Selama 1 tahun dan
• Nilai pembobotan 30.

56. USULAN 2016
• Radius 0 – 300 meter,
• Selama 3 tahun, dan
• Nilai pembobotan 30.

57. SESUAI USULAN 2016
• Radius 0 – 300 m ( NSPM Kemenhub dan Kemen
PUPR ),
• Selama 3 th ( merujuk kecenderungan rentang
waktu yang digunakan secara umum di dunia )
dan,
• Nilai pembobotan setiap kejadian berdasarkan
keparahan korban :
Kecelakaan korban meninggal dunia = 10
Kecelakaan korban luka berat = 5
Kecelakaan korban luka ringan = 1

58. LAIK FUNGSI JALAN
Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan
No. 09 / BM / 2014, ditetapkan dalam SE
Direktur Jenderal Bina Marga No. 15 / SE / Db
/ 2014 pada tanggal 31 Desember 2014.

59. MENURUT UU 38/2004
• Pemenuhan laik fungsi dilakukan pada jalan
umum.
• jalan nasional, jalan provinsi, jalan
kabupaten/kota dan jalan desa.
• Pemenuhan, Pasal 30 Ayat 1 Huruf a,
Pengoperasian jalan umum setelah
memenuhi persyaratan teknis dan
administratif.

60. MENURUT UU 22/ 2009
• Mengatur penanggung jawab pelaksanaan
kelaikan fungsi jalan.
• Penyelenggaraan laik fungsi jalan oleh
Pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi
instansi terkait penyelenggara di bidang jalan,
Nasional, Provinsi atau Kota/Kabupaten.

61. MENURUT UU 22/ 2009
Penyelenggaraan bidang Jalan :
 Pengaturan,
 Pembinaan,
 Pembangunan, dan
 Pengawasan prasarana Jalan,
Uji Kelaikan Fungsi Jalan sesuai standar
keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

62. KETENTUAN LAIK FUNGSI JALAN
PASAL 22 AYAT 1 - 7
• Jalan dioperasikan harus laik teknis dan
administratif.
• Penyelenggara Jalan wajib uji kelaikan fungsi
sebelum pengoperasian Jalan.
• Penyelenggara Jalan wajib uji kelaikan fungsi
Jalan sudah beroperasi secara berkala paling
lama 10 th dan/atau sesuai kebutuhan.
• Uji kelaikan fungsi Jalan oleh Tim Uji Laik
Fungsi Jalan yang dibentuk penyelenggara
Jalan.

63. • Tim Uji Laik Fungsi Jalan,Penyelenggara Jalan,
instansi bertanggung jawab bidang Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta
Kepolisian.
• Hasil uji wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti
Penyelenggara Jalan, instansi bertanggung jawab
bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian.
• Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan.

64. PP 15/2015 TENTANG JALAN TOL
Pengoperasian jalan Tol setelah memenuhi:
• Laik Fungsi teknis dan administratif jalan umum
yang ditetapkan peraturan Menteri dan Menteri
terkait.
• Menteri dimaksud adalah Menteri Pekerjaan
Umum berdasarkan Permen PU
No.11/PRT/M/2010.
• Menteri terkait, antara lain Menteri
Perhubungan.

65. PP No. 15/2015
Laik Fungsi sistem tol meliputi
 sistem pengumpulan tol dan,
 Perlengkapan sarana operasi ditetapkan
peraturan Menteri.

66. KETENTUAN LAIK FUNGSI JALAN
PP 34/2006
• Jalan umum dioperasikan setelah memenuhi laik fungsi
teknis dan administratif sesuai pedoman ditetapkan
Menteri dan menteri terkait.
• Uji kelaikan fungsi jalan umum dilakukan sebelum
pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
• Uji kelaikan fungsi jalan sudah beroperasi dilakukan secara
berkala paling lama 10 th dan/atau sesuai kebutuhan.
• Ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi teknis apabila
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

67. LFJ, APABILA MEMENUHI
• teknis struktur perkerasan jalan;
• teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
• teknis geometri jalan;
• teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
• teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu
lintas; dan
• teknis perlengkapan jalan.

68. Jalan umum laik fungsi administratif memenuhi persyaratan
administrasi :
 perlengkapan jalan,
 status jalan,
 kelas jalan,
 kepemilikan tanah ruang milik jalan,
 leger jalan, dan
 dokumen lingkungan (AMDAL).
Uji kelaikan fungsi jalan umum dilaksanakan tim uji laik fungsi
jalan yang dibentuk penyelenggara, terdiri dari unsur :
 penyelenggara jalan,
 instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan dan
 unsur kepolisian.

69. Penetapan laik fungsi jalan :
• Dilakukan penyelenggara jalan bersangkutan.
• Berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Laik
Fungsi Jalan.
Ketentuan lebih lanjut :
Tata cara,
Persyaratan laik fungsi jalan dan,
Penetapan laik fungsi,
dengan Peraturan Menteri.

70. PERMEN PU No.19 TAHUN 2011
Hasil uji laik fungsi jalan, penilaian menggunakan acuan dari lampiran Permen PU No 19 tahun
2011.
Komponan komponen uji laik fungsi jalan yaitu :
• A.1. Uji laik fungsi Teknis Geometrik Jalan.
• A.2. UJi laik fungsi Teknis Struktur Perkerasan Jalan
• A.3. Uji laik fungsi Teknis Struktur Bangunan Pelengkap Jalan
• A.4. Uji laik fungsi Teknis Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan
• A.5. Uji laik fungsi Teknis Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
• A.6 A. UJi Laik Fungsi Teknis Perlengkapan Jalan Yang Terkait Langsung dengan
Pengguna Jalan ( Tidak terkait dengan Permen 19 tahun 2011 ).
• A 6 B. UJi Laik Fungsi Teknis Perlengkapan Jalan Yang Tidak Terkait Langsung dengan
Pengguna Jalan.

71. • Pengujian dan Penilaian laik fungsi jalan dilakukan
penilai dengan kualifikasi ahli.
• Hasil pengujian tidak sesuai dengan lampiran
Permen PU no 19 Th 2011, tidak serta merta tidak
laik fungsi atau laik fungsi bersyarat.
• Berdasar butir diatas, hasil pengujian dikatakan laik
fungsi ( sebagai contoh lebar lajur lalu lintas tidak
sesuai dengan persyaratan yaitu 3,5 m, akan tetapi
LHRT nya masih dapat melayani lalu lintas, maka
lebar lajur lalu lintas dikatakan Laik fungsi setelah
dilaporkan dan mendapat persetujuan dari pejabat
yang berwenang ).

72. INSTANSI PENYELENGGARA JALAN
 Kemen PUPR (Ditjen Bina Marga dan BPJT), jalan
Nasional.
 Pemprov (DPU Provinsi atau Dinas Bina Marga
Provinsi), jalan Provinsi.
 Pemkab /Kota (DPU Kab/Kota), jalan
Kabupaten/Kota.

73. Jalan yang akan dievaluasi :
• Disiapkan UPT yang mengelola langsung jalan.
• Diusulkan kepada Menteri PU cq Dirjen Bina
Marga.
• Awal setiap tahun anggaran atau sebelum
dioperasikan untuk umum.
• Penetapan Uji Laik Fungsi Jalan dg Surat Perintah
yang diterbitkan Pejabat membidangi jalan
(Dirjen Bina Marga/Kepala BPJT).

74. KELAIKAN JALAN NAS
o Ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum.
o Menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan.
o Berdasarkan Berita Acara Uji dan Evaluasi Laik
Fungsi Jalan.
o Menteri PUPR dapat mendelegasikan kepada
Pejabat Eselon I membidangi jalan (Dirjen Bina
Marga) dan Kepala BPJT) sesuai kewenangannya
masing-masing.

75. PEMENUHAN JALAN NASIONAL
Penanggung jawab :
• Unit kerja Penyelenggara Jalan,
• Unit kerja terkait pada instansi yang membidangi Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta
• Kepolisian RI.
Pemenuhan tanggung jawab unit Sekretariat Direktorat Jenderal
Bina Marga :
• Direktorat Bina Program,
• Direktorat Bina Teknik,
• Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah,
• Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional,
• Badan Pengatur Jalan Tol/Badan Usaha Jalan Tol).

76. PENGOPERASIAN JALAN TOL
• Tetap menggunakan ketentuan teknis dan
administratif Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum No. 11/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara
dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan,
• Ketentuan lain khusus untuk sistem tol.

77. JALAN TOL APBN
 Jalan Tol pembangunan APBN dan Investor, pengujian
membagi ruas jalan dalam segmen yang berbeda
berdasarkan sumber biaya pembangunan.
 Evaluasi Berita Acara ULFJ oleh tim evaluasi yang
berbeda,
 jalan Tol APBN dievaluasi Balai/Balai Besar dan Dit
Binlak dimana lokasi jalan Tol berada, dan
 jalan Tol oleh Investor dievaluasi oleh Badan BPJT.

78. JALAN PROVINSI
• Uji Laik Fungsi Jalan Provinsi oleh Penyelenggara
Jalan Provinsi yaitu Gubernur.
• Gubernur dapat mendelegasikan kepada Pejabat
instansi bertanggung jawab bidang jalan.
• Gubernur mengangkat Tim Uji Laik Fungsi Jalan
Provinsi dengan memperhatikan persyaratan Tim
Uji Laik Fungsi Jalan.
• Gubernur dapat mendelegasikan kepada Pejabat
instansi bertanggung jawab bidang jalan.

79. PEMBIAYAAN.
• APBD Provinsi.
• Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan,
• Proses sertifikasi,
• Pemantauan dan evaluasi, pengawasan,
• Perkuatan sumber daya (manusia, alat,
metode, dana, dll) dan,
• Tata laksana/kelola, pemenuhan rekomendasi
menuju dan mempertahankan kelaikan fungsi
jalan.

80. JALAN PROVINSI
• Jalan Provinsi akan dievaluasi, dipersiapkan,
dan diusulkan UPT/Unit Kerja jalan Provinsi
kepada Gubernur,
• setiap tahun anggaran atau sebelum jalan
dioperasikan untuk umum.
• Penetapan jalan uji laik fungsi oleh Pejabat
membidangi jalan (Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi/Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi).

81. PENETAPAN KELAIKAN
• Ditetapkan Gubernur,
• Menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan berdasarkan Berita
Acara Uji dan Evaluasi.
• Gubernur dapat mendelegasikan kepada pejabat lain
dengan surat keputusan.
• Mekanisme pengusulan, penerimaan, proses penetapan,
penerbitan sertfikat, dan pendistribusian sertifikat dengan
keputusan berpedoman standar, pedoman,
manual/kriteria diterbitkan oleh pembina jalan.

82. JALAN KAB / KOTA
• Diselenggarakan dan diawasi Penyelenggara Jalan
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota.
• Kepala Daerah dapat mendelegasikan kepada Pejabat
instansi bertanggung jawab bidang jalan.
• Gubernur atas usulan Bupati/Walikota mengangkat Tim
Uji Laik Fungsi Jalan Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan persyaratan Tim Uji Laik Fungsi Jalan.
• Gubernur dapat mendelegasikan kepada pejabat lain
yang ditunjuk.

83. USULAN UJI LAIK FUNGSI JALAN KAB
• Gubernur atas usulan Bupati/Walikota memerintahkan
jalan yang akan diuji.
• Gubernur dapat mendelegasikan kepada Bupati/Walikota.
• Pembiayaan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
• Pembiayaan Uji Laik Fungsi Jalan, proses sertifikasi,
pemantauan dan evaluasi, pengawasan, perkuatan sumber
daya dan tata laksana/kelola, serta pemenuhan
rekomendasi menuju dan mempertahankan kelaikan fungsi
jalan.

84. PEMBIAYAAN UJI KAB/KOTA
• APBD Kabupaten/Kota.
• Pemenuhan rekomendasi ULFJ masing-masing
anggaran instansi yang dicantumkan pada
Berita Acara Uji dan Evaluasi Laik Fungsi Jalan
sesuai dengan tugas dan fungsi instansi-
instansi tersebut.

85. EVALUASI KAB/KOTA
• Dipersiapkan dan diusulkan UPT/Unit Kerja
mengelola langsung jalan kepada
Bupati/Walikota,
• Setiap awal tahun anggaran atau sebelum
jalan dioperasikan untuk umum.
• Penetapan jalan dilaksanakan kelaikan fungsi
jalan dilaksanakan Pejabat membidangi jalan,
sesuai ketentuan berlaku.

86. PENETAPAN JALAN KAB/KOTA
• Ditetapkan Gubernur,
• Usulan Bupati/Walikota,
• Berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan.
• Gubernur dapat mendelegasikan pejabat lain ditetapkan
dengan surat keputusan.
• Pengusulan, penerimaan, proses penetapan, penerbitan
sertifikat, dan pendistribusian sertifikat melalui keputusan
berpedoman standar, pedoman, manual/kriteria
diterbitkan pembina jalan.

87. JALAN DESA
• Termasuk yang harus diuji kelaikan fungsinya
berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana
Jalan,
• Jalan Desa adalah jalan Kecil, berdasarkan fungsi
jalan adalah jalan lingkungan.
• Bagian sistem jaringan jalan Kabupaten/Kota
(Permen PU No. 19/PRT/M/2011 tentang
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
Jalan).

88. PEMBAGIAN TUGAS TIM DALAM ULFJ
– Penyelenggara Jalan (Ditjen Bina Marga, Badan
Pengatur Jalan Tol, Dinas PU/Bina Marga
Provinsi/Kabupaten/Kota, atau instansi
Penyelenggara Jalan Daerah).
– Pengujian/penilaian persyaratan teknis dan
administrasi untuk penilaian yang difokuskan
kepada :

89. UNSUR TEKNIK/ADMINISTRASI
• A.1. Teknis Geometrik Jalan,
• A.2. Teknis Struktur Perkerasan Jalan,
• A.3. Teknis Struktur Bangunan Pelengkap Jalan,
• A.4. Teknis Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan,
• A.6a. Teknis Perlengkapan Jalan yang Terkait Langsung
dengan Pengguna Jalan,
• A.6b. Teknis Perlengkapan Jalan yang Tidak Terkait
Langsung dengan Pengguna Jalan,
• B.2. Dokumen penetapan status jalan,
• B.3. Dokumen penetapan kelas jalan,
• B.4. Dokumen penetapan kepemilikan tanah,
• B.5 Dokumen penetapan leger jalan, dan
• B.6. Dokumen AMDAL (Dokumen Lingkungan).

90. UNSUR DARI KEMENHUB
• Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Penyelenggara
Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kementerian
Perhubungan ),
• Dinas Perhubungan atau instansi Penyelenggara Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah) melakukan pengujian/penilaian terhadap
persyaratan teknis dan persyaratan administrasi untuk penilaian
yang difokuskan kepada :
• A.5. Teknis Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
• A.6.a. Teknis perlengkapan jalan yang terkait langsung dengan pengguna
jalan, dan
• B.1. Dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam
pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan jalan.

91. UNSUR KEPOLISIAN.
• Membantu menilai formulir A.6.b untuk komponen
fasilitas perlengkapan keamanan pengguna jalan serta
memberikan informasi seperti lokasi rawan kecelakaan
dan rawan kemacetan.
• Pengetahuan lokasi rawan kecelakaan dan rawan
kemacetan menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan
dan pemberian rekomendasi lebih detail.