3. LATAR BELAKANG
DIAGNOSIS KECELAKAN ANGKUTAN UMUM
Target Setoran
Pelanggaran Aturan
Kecepatan berlebih
Kendaraan Tidak Laik
Jalan
Rem Blong
Beban berlebih
dan Barang
Tercecer
Keterampilan
Mengemudi
Kondisi Geometri Jalan
dan Lingkungan
Manajemen Keselamatan pada
Perusahaan buruk/tidak ada
JUMLAH KORBAN
Selama kurun waktu 2018 – 2022 KNKT
di Sulteng telah melakukan investigasi
terhadap 26kecelakaan angkutan umum
Meninggal Dunia 207 orang
124 orang
255 orang
Luka Ringan
Luka Berat
5. PERAN DAN TUJUAN DIKMAS POLISI LALULINTAS
Sesuai dengan UU nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian republik indonesia pasal
4 dan 5 ayat 1, Pasal 14 ayat (1) huruf C UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara
Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : membina
masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan dan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
secara garis besar dapat dilihat Dikmas lantas berperan dalam:
1. Membekali pengetahuan, informasi lalu lintas terhadap masyarakat tentang peraturan,
perkembangan peraturan tata cara berlalu lintas, pengurusan administrasi lalu lintas dan tata cara
berlalu lintas yang baik dan benar dengan memperhatikan aspek-aspek afektif (perasaan dan emosi),
psikomotorik (refleksi), terhadap pengetahuan lalu lintas, sehingga mempunyai kemampuan secara
kognitif (pemahaman/ keyakinan) yang mendasar dalam memahami atau meyakini aturan kelalu
lintasan
2, Menumbuhkan pengertian dan kesadaran kepada pemakai jalan untuk disiplin dan tertib berlalu
lintas dalam rangka keselamatan berlalu lintas, dan juga dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan
pengetahuan dan wawasan tentang kelalu linatasan secara dini yang diharapkan menjadi suatu
kepribadian dalam berperilaku di jalan raya di masa depan
3. Membina potensi-potensi masyarakat tentang cara pengaturan lalu lintas dengan membekali
pengetahuan dan keterampilan serta membina potensi-potensi masyarakat tentang cara pengaturan
lalu lintas. Dan juga menjalin koordinasi dan kemitraan dalam penanganan dan pemecahan
permasalahan lalu lintas.
7. KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN
Cidera atau cacat
Meninggal
Kerusakan sarana produksi
Gangguan terhadap bisnis (business interruption)
Kewajiban (Liability)
Citra (Company Immage )
Inefesiensi biaya operasi
Tuntutan Hukum
Biaya sosial
Gangguan terhadap fasilitas umum
KERUGIAN TERHADAP MANUSIA
Pengobatan/Kompensasi
• Kerusakan
• Terhentinya Produksi
• Klaim Masyarakat
• Biaya Penggantian Alat
• Citra Perusahaan
BIAYA TAK LANGSUNG
B I AY A L A N G S U N G
KERUGIAN TERHADAP BISNIS
KERUGIAN SOSIAL
8. PE ND E K ATA N HUL U D AN HIL IR
HULU
Uji Kelayakan Kendaraan (tipe maupun
berkala)
Kewajiban Perusahaan membuat dan
melaksanakan Sistem Manajemen
Keselamatan Angkutan Umum
Pengawasan melalui Jembatan Timbang
terhadap muatan berlebih
Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan
Kewajiban Perusahaan A.U membuat
SMK
IMPLEMENTASI SMK
PADA TINGKATAN STRATEJIK
IMPLEMENTASI SMK DALAM KONTEKS INDUSTRI ANGKUTAN UMUM
Edukasi Masyarakat melalui :
- Sosialisasi
HILIR
SUFFICIENT CONDITION
PEMERINTAH
Sebagai Regulator
Menjalankan Fungsi Pembinaan
Kepastian Penumpang Berangkat ●
Timetable & Ketepatan Waktu ●
Menjamin Kelaikan Kendaraan ●
KondisiAwak Kendaraan ●
Denda atas pelanggaran operator ●
Quality Licensing
(Perizinan)
Layanan bus
berbasis Regularity,
Safety & Reliability
NECESSARY CONDITION
OPERATOR
MENERAPKAN & MENYEMPURNAKAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
Kondisi Awak Kendaraan & Kelaikan
Kendaraan memenuhi aspek keselamatan
Implementasi SMK pada PAU dapat
berlangsung secara efektif, jika tidak lagi
ada Direct Competition Antar Operator di
Jalan. Jalan tidak lagi menjadi arena
perebutan penumpang & muatan.
- Bimtek pemilihanawak angkutan
umum teladan
- Kampanye
Bimtek SMK
Pemeriksaan Kendaraan Umum di terminal
dan pool (rampcek)
Pengawasan melalui : pengamatan, audit dan
inspeksi
Perbaikan Infrastruktur Sarana dan Prasarana
Regulasi PM No.85 Tahun 2018
Tentang Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum
Penegakan Hukum di Lapangan
Penilaian dan Pengawasan SMK
(pengamatan, audit dan inspeksi) tidak
dijalankan SANKSI
TENGAH
9. P ENT I NG NYA P E NE R APA N
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
01 Amanah UU LLAJ No.
22 Tahun 2009
02 Beban Perusahaan
Membesar/Image Buruk
03 Keselamatan adalah Investasi
UU No.22/2009 (pasal 204 ayat 1): perusahaan
angkutan umum wajib membuat, melaksanakan,
dan menyempurnakan sistem manajemen
keselamatan
Jika sering terlibat kecelakaan, beban keuangan
Perusahaan membesar, citra perusahaan akan
jatuh
Dalam pengembangan SMK, biaya untuk
mewujudkan keselamatan (cost of safety)
menjadi instrumen investasi keselamatan
perusahaan angkutan umum.
Implementasi SMK bagi A.U
manjadi wajib dan segera
10. D AS A R H U K U M
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 204 bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan
menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana
umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 87 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamat
an dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
PP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 27 bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan
menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
dengan berpedoman pada RUNK LLAJ
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
1
2
3
4
11. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DALAM RUNK 2011-2035
Target RUNK: Turunkan fatalitas
korban. Implementasi SMK ditujukan
menurunkan fatalitas korban
kecelakaan yang melibatkan bus
angkutan umum.
Dalam RUNK, SMK merupakan bagian
PILAR I atau Manajemen Keselamatan
Jalan, diarahkan bagi pengusahaan
angkutan umum yang berkeselamatan;
12. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang
berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan
oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif
dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan
keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
13. KONSEP DASAR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KOMITMEN
1. MERUPAKAN BAGIAN DARI KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN
KESELAMATAN
TANGGUNG JAWAB
2. TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN KONSUMEN (MASYARAKAT). HAK
MASYARAKAT PELAYANAN SELAMAT DAPAT TERJAMIN
CARA MENGELOLA KESELAMATAN
3. CARA UNTUK MENGELOLA KESELAMATAN DENGAN BAIK DAN KOMPREHENSIF
DALAM SETIAP USAHA JASA TRANSPORTASI
MENINGKATKAN KESELAMATAN
4. MENINGKATKAN STANDAR KESELAMATAN, MENURUNKAN TINGKAT
KECELAKAAN SERTA BAHAYA YANG DITIMBULKANNYA.
LEADERSHIP
5. BERBASIS LEADERSHIP
AKUNTABILITAS
6. BERBASIS AKUNTABILITAS
14. IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
BUDAYA BERKESELAMATAN
(Budaya Organisasi Perusahaan)
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
(Kebijakan Manajemen kenali dan kelola risiko
(Manajemen Risiko), pastikan jalankan prosedur keselamatan
& Promosi keselamatan sebagai keunggulan perusahaan)
Pengusahaan Angkutan Umum
Yang Berkeselamatan
15. KONSEP IMPLEMENTASI
• Pengawasan aspek manajerial
mencakup sarana, infrastruktur,
manajemen dan SDM yang
diwujudkan sebagai rekomendasi
hasil penilaian (assessment)
terhadap tata kelola keselamatan
dari suatu perusahaan angkutan.
• Bagian proses perizinan SMK
Investasi
Keselamatan
Cost of
Safety
Safety
Bagian dari proses perizinan
angkutan (persyaratan perolehan
perizinan dan perpanjangan
perizinan).
Angkutan
Umum
Improvement
Profit
Meningkat
Promosi
Keselamatan
Jumlah
Penumpang
Naik
LINGKARAN SMK
ANGKUTAN UMUM
16. Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua
MUATAN PEDOMAN UNTUK ANGKUTAN UMUM
Undang –Undang Nomer 22 tahun 2009
Tentang
ANGKUTAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pastikan Perlengkapan Berkendara Komplet
UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, dalam Pasal 57 Ayat (3) mensyaratkan, perlengkapan sekurang-
kurangnya adalah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm,
dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang tak memiliki
rumah-rumah dan perlengkapan P3K.
Jangan Lupa STNK dan SIM
Setiap bepergian, jangan lupa pastikan surat tanda nomor kendaraan bermotor sudah Anda bawa. Kalau
kendaraan baru, jangan lupa membawa surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan Polri.
Pengemudi roda empat/lebih
Bagi pengendara roda empat/lebih diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion,
klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan,
lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban,
kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca
Pengemudi atau Penumpang Tanpa Sabuk Pengaman, Sanksinya Sama
Ini harus jadi perhatian bagi pengemudi mobil dan penumpangnya. Jangan lupa mengenakan sabuk
pengaman selama perjalanan Anda
17. Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua
Sesuaikan Jalur dengan Kecepatan
Ketentuan mengenai jalur atau lajur merupakan salah satu ketentuan baru yang dimasukkan dalam UU
Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang diatur dalam Pasal 108
Konsentrasi dalam Berkendara dan Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda
UU Lalu Lintas Pasal 106 Ayat (2) mengatur Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat/lebih,
harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
* Stop! Belok kiri tak boleh langsung dan Jangan Sembarangan Pindah Jalur
Peraturan baru dalam UU Lalu Lintas yang baru. Pasal 112 ayat (3) mengatur, pengemudi kendaraan
dilarang langsung berbelok kiri. Bunyi pasal tersebut “Pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan
alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan
lain oleh rambu lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas”.
Balapan dan Ugal-Ugalan di Jalanan, Denda Rp 3 Juta
Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai:
– pidana kurungan paling lama satu tahun atau
– denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297
Jangan sampai OverLoad dan Over dimensi
Pengemudi biasanya memaksakan muatan melebihi bagasi mobil sehingga terjadi Overload dan
Over dimensi dan bisa berakibat gangguan pada pengendara lain bahkan membahayakan
pengguna jalan
18. Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua
Ruang
Lingkup
Tujuan
• penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum;
• pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
• sanksi administratif dan Bahkan Sanksi Pidana
• untuk memastikan tata kelola keselamatan dalam
penyelenggaraan angkutan umum sesuai dengan
standar keselamatan yang ditetapkan
• untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
