1. RENCANA STRATEGIS
DAN RENCANA JANGKA PANJANG
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
W O R K S H O P A R A H P E N Y E L E N G G A R AA N J A LA N K E D E PA N
24 JAN UAR I 2 0 1 2

2. Outline
Pendahuluan
I Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2010-2014
• Peran infrastruktur Jalan dan Transportasi
• Potensi & Permasalahan Sektor Jalan
• Tujuan Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
• Tugas & Fungsi Ditjen. Bina Marga
• Visi & Misi Ditjen. Bina Marga 2010-2014
• Tujuan Ditjen. Bina Marga
• Strategi Pembangunan
• Target Kinerja 2012-2014 Ditjen. Bina Marga
• Rencana Pengembangan Jaringan Jalan
II Isu-Isu Strategis Bidang Jalan
• Isu Strategis Penyediaan Jaringan Jalan di Indonesia
 Dukungan Kementerian PU terhadap MP3EI
 Konektivitas Nasional
 Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan
• Program Strategis 2012
III Rencana Jangka Panjang Ditjen. Bina Marga
• Misi Pembangunan Nasional
• Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum
• Arah Penyelenggaraan Jalan Kedepan
• Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kedepan
Lampiran
2

3. Pendahuluan
1. Ditjen. Bina Marga sebagai Satminkal Kementerian Pekerjaan Umum
berupaya mendukung ketercapaian Visi – Misi Presiden dan Wakil
Presiden terpilih 2010-2014 melalui dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Ditjen. Bina Marga 2010-2014.
2. Dokumen Renstra Ditjen. Bina Marga diharapkan dapat menjadi
panduan kerja dan instrumen pengukur kinerja melalui target
penanganan jalan (km) dan alokasi pendanaan (Rp.)
3. Ditjen. Bina Marga belum memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang
yang seharusnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
4. Saat ini Ditjen. Bina Marga sedang berupaya untuk menyusun dokumen
Rencana Jangka Panjang bidang Infrastruktur Jalan yang diharapkan
dapat selesai tahun ini.
3

4. I RENSTRA DITJEN. BM 2010-2014

5. Peran Infrastruktur Jalan dan Transportasi
• Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas
sebesar 1,5%.
• Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan
pertahanan keamanan nasional
• Pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi
memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan manusia
• Pembangunan infrastruktur jalan sejalan
dengan tiga strategi pembangunan
ekonomi: pro growth, pro jobs dan pro poor.
• Pembangunan infrastruktur jalan harus
memperhatikan secara bersamaan 3 aspek
utama yang sangat penting yaitu : aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan (pro green).
5

6. Potensi dan Permasalahan Sektor Jalan
Perkembangan Global
 Masuknya tenaga ahli asing ataupun pekerja asing
 Market driving
 Competitiveness merupakan persyaratan mutlak dari tingkat survival bagi
negara-negara
 Adanya joint cooperation antar region: IMT-GT, BIMP-EAGA
 Fokus pengembangan konektivitas
 Kinerja logistik
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 6

7. Potensi Sektor Jalan (Lanjutan)
 Persepsi Badan Internasional
GCI (Global Competitiveness Index) :
Pada tahun 2010-2011, indeks daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 90 dari
139 negara, sementara untuk jalan berada di peringkat 84 (mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2009-2010 dimana infrastuktur berada di peringkat 96 dari 133 negara
dan jalan di peringkat 94).
Sebagai perbandingan, Indonesia berada di bawah negara-negara ASEAN akan tetapi masih
lebih baik dari Filipina (114).
 Penyelenggaraan Jalan
Adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang jalan seperti: UU
38/2004 tentang Jalan, PP 15/2005 tentang Jalan Tol, PP 34/2006 tentang Jalan, UU
22/2009 tentang LLAJ, memerlukan perangkat operasional lainnya baik berupa Norma,
Standar, Pedoman ataupun Manual (NSPM)
 Desentralisasi dan Otonomi Daerah
 Peningkatan Peran Swasta (Mitra Kerja & Investor) dan Masyarakat
 Sistem Pembiayaan dan Pola Investasi Bidang Jalan
 Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang Telah Tersedia
 Peralatan, Bahan dan Teknologi yang Sudah Dimiliki
 Aset Jaringan Jalan
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 7

8. Permasalahan Sektor Jalan
 Keadaan alam dan lingkungan yang unik
 Tingkat pembangunan dan kepadatan penduduk yang tidak merata
 Sistem Jaringan transportasi yang belum terpadu
 Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi
 Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal, perbatasan
dan pulau terluar.
 Kebutuhan aksesibilitas di kawasan produksi, industri dan outlet
 Kebutuhan mobilitas di wilayah berkembang dan lintas utama
 Kebutuhan aksesibilitas domestic connectivity dan mendukung pusat kegiatan
ekonomi kreatif
 Kondisi Jalan Daerah yang belum memadai
*) Industri Kreatif : Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan
serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan
melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 8

9. Permasalahan Sektor Jalan Lainnya
 Keselamatan Jalan dan Wawasan Lingkungan yang Belum Memadai
 Keterbatasan Pendanaan
 Kualitas SDM yang Kurang Memadai dan Organisasi yang Kurang Efektif
dan Optimal
 Hambatan dalam Proses Pengadaan Tanah
 Ketersediaan tanah dan alokasi pengadaan tanah terbatas
 Pelaksanaan di lapangan yang kompleks, kinerja P2T kurang optimal, dan konsinyasi yang
berjalan lambat (termasuk proses perijinan dan pemanfaatan tanah milik instansi
Pemerintah)
 Permasalahan Eksternal Lainnya: overloading; penggunaan Rumija tidak semestinya
seperti untuk pasar tumpah maupun lahan parkir kendaraan; atau perubahan iklim.
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 9

10. Tujuan Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
 Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai
kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal
Bina Marga yang telah ditetapkan.
 Menjadi acuan seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Visi
dan Misi yang telah ditetapkan.
 Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja Direktorat
Jenderal Bina Marga, yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja
Direktorat Jenderal Bina Marga secara keseluruhan.
 Menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mempertanggung
jawabkan akuntabilitas kinerjanya.
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 10

11. Tugas dan Fungsi Ditjen. Bina Marga
1. Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas :
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang Bina Marga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal
Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
 perumusan kebijakan di bidang Bina Marga yang meliputi penyelenggaraan jalan
nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa;
 pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa;
 penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Bina Marga dalam
penyelenggaraan jalan;
 pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Bina Marga meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi,
kabupaten, kota, dan desa; dan
 pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga
Sumber: Permen PU No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian PU 11

12. Visi & Misi Ditjen. Bina Marga 2010-2014
Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan
Visi: berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan
dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang
memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional,
wilayah dan kawasan strategis nasional
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-
Misi: perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas
pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani
pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
• Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat
dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan
dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang
memadai
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 12

13. Tujuan Ditjen. Bina Marga
Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan
umum dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan daya
saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan,
ketahanan air dan ketahanan energi
Sasaran yang diharapkan dicapai selama periode 2010-2014 adalah:
• Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional menjadi 94%
• Meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 19.370 km.
• Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60%
kondisi mantap.
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 13

14. Strategi Pembangunan
 Preservasi secara Proaktif
 Strategi Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas secara Selektif
 Prioritas Lintas Utama :
 Lintim Sumatera
 Pantura Jawa
 Linsel Kalimantan
 Linbar Sulawesi
 Lintas lainnya
 Perluasan jaringan jalan, baik pelebaran jalan sub-standar dan pembangunan
jalan raya dan jalan bebas hambatan yang dilakukan secara selektif
 Prioritas Penanganan Berorientasi pada Ruas / Wilayah (sebelumnya
Berorientasi jenis Penanganan)
 Penggunaan Teknologi Tepat Guna
Implementasi Teknologi Daur Ulang
 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 14

15. Target Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014
dan Capaian 2010-2011
Tahun
Indikator 2010 2011
2010-2014 2012 2013 2014
Target Capaian Target Capaian
Kondisi Mantap
94.00 87.00 87.00 89.00 87.72 90.5 92.50 94.00
(% )
Peningkatan
19.370 2.808 2.808 3.708 3.521 4.721 4.414 3.719
Kapasitas (KM)
Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 , LAKIP 2010 dan Konsep LAKIP 2011 15

16. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan
(Sesuai Keputusan Menteri PU No. 92/KPTS/M/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri PU No.
567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional)
Dalam Km
JALAN JALAN NASIONAL TOL JALAN JALAN STRATEGIS
PULAU
NASIONAL OPERASI RENCANA LINTAS NASIONAL RENCANA
Sumatera 11.568,118 42,700 2.805,200 10.079,836 2.284,367
Jawa 5.611,007 697,120 1.675,710 5.867,180 1.973,890
Kalimantan 6.363,639 7,500 8.267,198 1.619.978
Bali-Nusa
2.574,085 84,000 2.009,675 1.308,753
Tenggara
Sulawesi 7.799,760 17,650 46,000 7.030,531 1.001,006
Maluku-Papua 4.653,214 6.645,909 3.389,813
TOTAL 38.569,823 757,470 4.618,410 39.900,33 11.577,807
Keterangan:
Jalan Lintas Termasuk: Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Strategis Nasional
16

17. II ISU-ISU STRATEGIS BIDANG JALAN

18. Isu Strategis Penyediaan Jaringan Jalan di Indonesia
No. Isu Strategis Rencana Dukungan Ditjen. BM
1. Keamanan & Keutuhan NKRI Penanganan Jalan Kawasan Perbatasan Kalimantan, NTT,
Papua, Pulau Terdepan serta 11 Ruas Strategis Papua
2. Pertumbuhan Ekonomi Dukungan Terhadap Masterplan P3EI (Pengembangan 6
Koridor Ekonomi)
Penanganan Jalan untuk mendukung Kawasan Strategis
(Akses ke Pelabuhan, Kawasan Industri, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Khusus, Kawasan Perkotaan)
• High Grade Highway (Jalan Bebas Hambatan) Sumatera
• Jalan Tol Trans Jawa & jalan tol lainnya
• Penanganan jalan di kawasan perkotaan (metropolitan)
3. Peningkatan Kinerja Performance-Based Contract, Pilot Project :
Penyelenggaraan Jalan • Demak – Trengguli
• Ciasem – Pamanukan
18

19. Dukungan Kementerian PU terhadap MP3EI
(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)
Sumber : Menko
Perekonomian
Koridor Ekonomi Dukungan Infrastruktur Jalan Kementerian PU
Sumatera Lintas Timur Sumatera dan HGH Sumatera
Jawa Lintas Utara Jawa, Tol Trans Jawa dan jalan tol lainnya
Kalimantan Lintas Selatan Kalimantan
Bali-Nusa Tenggara Lintas Selatan Bali, Jalan Lintas P. Lombok & Sumbawa, Jalan Lintas P. Flores & P. Timor
Sulawesi Lintas Barat Sulawesi dan Jalan Tol Makassar 4
Papu-Maluku Lintas P. Seram, P. Buru dan P. Halmahera, Jalan Lintas Utara Papua dan Jalan Penghubung Lintas 19

20. Konektivitas Nasional
PELABUHAN
JALAN
KERETA API
BANDARA
MULTIMODA
Sumber: Bappenas, 2010, “Strengthening National Connectivity”
20

21. Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan
Sistem jaringan jalan di kawasan perkotaan belum mampu mengikuti dinamika kawasan
perkotaan, sehinggga mempengaruhi mobilitas penduduk.
 Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan.
 Perluasan kawasan perkotaan tanpa mengenal batas administrasi.
 Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan.
Kasus DKI Jakarta: Pertumbuhan panjang jalan hanya ± 0,01% per tahun sedangkan pertumbuhan jumlah
kendaraan rata-rata 5 tahun terakhir: 9% per tahun
 Klasifikasi sistem jaringan jalan di perkotaan berdasarkan sistem primer dan sekunder
yang belum memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.
 Sistem jaringan jalan yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
21

22. Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Jabodetabek:
Prediksi Volume Capacity Ratio
Sumber: Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration, 2010
22

23. Program Strategis 2012
Program Strategis yang dicanangkan adalah :
1. Penyelesaian Jalan Tol di P. Jawa :
a. Penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa seksi Solo – Kerosono bagian Pemerintah (60
Km) yaitu seksi Solo – Karanganyar dan Saradan – Kertosono dan Salatiga – Boyolali
b. Penyelesaian Jalan Tol Jabodetabek
c. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (seksi Cileunyi –
Sumedang)
2. High Grade Highway Sumatera yang meliputi:
a. Pembangunan lanjutan Jalan Tol Medan – Kualanamu;
b. Persiapan pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai sepanjang 16 Km;
c. Persiapan pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya 22 km;
d. Persiapan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai sepanjang 135
Km;
e. Persiapan pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 150 Km.
3. Pembangunan Jalan Perbatasan
4. Percepatan Pembangunan jalan di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan
Nusa Tenggara Timur
23

24. III RENCANA JANGKA PANJANG DITJEN. BM

25. Misi Pembangunan Nasional
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
Sumber: RPJPN 2005-2025
25

26. Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan
regional yang sesuai dengan prinsip
“Infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan “pembangunan berkelanjutan”.
Wilayah sedang berkembang
Wilayah telah berkembang (Pemeliharaan dan peningkatan jalan WIlayah Pengembangan Baru
(pengembangan jaringan jalan standar tinggi nasional dan melibatkan swasta (Pemeliharaan dan pembangunan jalan
termasuk dengan melibatkan sektor swasta) dengan dukungan Pemerintah) baru bagi pengembangan wilayah)
 Sedangkan pendekatan pembangunan dalam rangka penentuan prioritas, dilakukan dengan pendekatan lintas.
Jaringan jalan lintas pada dasarnya sudah termuat dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN).
 Khusus untuk Pulau Papua, pendekatan prioritas pembangunan yang dipergunakan adalah berdasarkan pendekatan
cluster sebagaimana yang tertuang dalam 11 Ruas Strategis Papua.
26

27. Arah Penyelenggaraan Jalan Kedepan
1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan mengacu pada Rencana Tata Ruang
(RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota)
2. Sistem jaringan jalan berperan dalam pembentuk struktur ruang, penghubung
antar lokus ekonomi dan prasarana distribusi barang dan jasa.
3. Ditjen. Bina Marga telah menetapkan penanganan jalan yang memberikan
kontribusi signifikan terhadap jalan akses menuju pusat-pusat produksi dan
simpul-simpul distribusi seperti pelabuhan laut dan bandara, lokus MP3EI,
dukungan Sistranas & Sislognas, membuka keterisolasian kawasan di sekitar
perbatasan dan ruas-ruas strategis.
27

28. Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kedepan
1. Kedepan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
Direktorat Jenderal Bina Marga tidak terbatas hanya penyelenggaraan Jalan Nasional saja namun
juga meliputi penyelenggaraan jalan secara umum terhadap Jalan Daerah yaitu pengaturan,
pembinaan, dan pengawasan (turbinwas).
2. Diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengubah paradigma business as usual
yang selama ini hanya berorientasi kepada Penyelenggaraan Jalan Nasional saja.
3. Terwujudnya jalan yang standar yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi dan jalan yang
berkeselamatan (safer road).
4. Penyelesaian High Grade Highway Sumatera yang ditargetkan beroperasi sebelum tahun 2020.
5. Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan yang sedapat mungkin memenuhi Konsep Sabuk
Komando di Kalimantan, NTT dan Papua.
6. Peningkatan pelayanan jaringan jalan di kawasan perkotaan melalui integrasi dengan moda
transportasi lainnya.
7. Peningkatan Kapasitas SDM & Support System
8. Penerapan PBC (Performance-Based Contract) yang isi kontraknya meliputi:
 Desain, pekerjaan konstruksi, pelayanan preservasi pada masa desain/konstruksi dan masa
pemeliharaan (masa jaminan);
 Masa jaminan pemeliharaan ditetapkan 5 tahun, dan;
 Diterapkan indikator kinerja untuk pelayanan preservasi
28

29. LAMPIRAN

30. Ruas-ruas High Grade Highway Sumatera
30

31. Rute Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan
Serudong
Simanggaris
S. Nyamuk
Tou Lumbis
NUNUKAN
1. Jalan Paralel Perbatasan sepanjang Tamajuk – Sei Ular
Bakalan Alang
Longmidang Lembubut Sasipu Siapak
Uluulu Setabu Tj.Aru
Beruwen
Bisai Sungailesan
2. Panjang Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan 1.755 Km Longbawah
Papadi Silau
Longberang
Atap
Mensalong
Tanahmerah
SERAWAK - MALAYSIA
Manuk
3. FS Jalan Paralel Perbatasan dan Menuju Pos Lintas Batas -2011, DED dan Dokumen Benuang
Bulungan/
Malinau
Sesayap
Punan Km.70
Lingkungan belum ada Patara
Langap Tarakan
4. Trase terpilih telah mempertimbangkan Aspek Pertahanan Keamanan, Kondisi Kabuang
Pimping
Topografi, Lingkungan dan Sosial/Kesejahteraan Masyarakat Longkemuat
TANJUNGSELOR
5. Kebutuhan dana alokasi untuk penyelesaian pembangunan Jalan Paralel Perbatasan 3 Longbujungan
Besar
Longpeso
Sawah
sebesar Rp. 7.7 Trilyun. Longagung
Napaku
TANJUNGREDEP
Labanan
Datadian
Temajok
Longnawang
Liku Longuro Km.50
Jeruju Guntur
Sp. Bantanan
Tn. Hitam Aruk
Tj. Harapan
Biawak Longtop Km.100
Galing Metulang
Simp. 4 Lembusan
Talisayan
Sakura
SAMBAS Jagoibabang Kebumesai
Pinang Merah Longboh
2
Pengadan
Tebas Seluas Lasan
Tj.Kerja
K
WA
Bn.Martinus Ma.Wahau Ma.Lembak
RA
Bts.Serawak
Lanjak
SE
Sanggauledo
SINGKAWANG Sangkulirang
KE
DPC.
Bts Serawak Jasa Nanga Badau Kerian Longpakangai Maloi
1
Bengkayang Batuampar Sp.Perdau
Entikong Ng.Kantuk Bika Nanga Era
Longapari
Balaikarangan
PUTUSIBAU
Karangan Simpang Tiga
Serimbu Sp.Ng.Merakai Ng.Merakai Longbangun
Sangata
Km.92 Ptk Balaisebut
SeiDuri Kembayan Semitau
Semubuk
Sidas Ngabang Nangasemangut
Anjungan Ma. Bengkal
MEMPAWAH Sosok Sp. Sejiram
Sibadau Jempo Bonti Nangatepuai
Sei Pinyuh Tanjung
Mianas
Bodok SANGGAU Bongkon Nanga Silat Longiram Tering
Bontang
Linggangbigung
PONTIANAK Tayan Sekadau
SINTANG Sendawar
Sei Kakap Br. Tongkok Mentiwan
Sei Durian Tabelian Km. 383 PTK. Tumbangkunyi Sebulu Santan
Nanga Taman Sp. B. Tongkok Melak Kotabangun Sp.M.Badak
Teraju Ma.Badak
Rasau jaya Nangapinoh Sp.Damai Sekolakdarat Sp.Ambalut Sambera
Ng.Mahab
Tumbang Lahung Saripoi
Sp.3.Senoni
SAMARINDA
Damai Gusig
Muara Lahung
Nangaela
Tewah Sei Hanyu PURUKCAU Sp.Muaralahung
Sp.Blusuh
TENGGARONG
Papar Punjung Anggana
Manungkung Tukuq Loajanan Sangasanga
Aurkuning Kotabaru
Tumbang Nanga
Tbg.Rahuyan Kla. KURUN Tb. Lahung Lampeong
P.PDG.TIKAR
Tbg.Jutuh Benangin
Teluk Batang Tumbang Taburai Semuaisepaku
Nangasokan TUMBANG SAMBA MUARATEWEH Dondang
Sp. Ma.Jawa
Sukadana Rahambang
P.MAYA Samboja
Tbg.Gagu Kenangan
Sandai Pujon
Penajam Sp.Semboja
Bawan
Siduk
Tbg.Talaken
Sei Keli
Tumbangmanjul
Kandui
Kademan
Petung BALIKPAPAN Pos Lintas Batas (PLB)
Nangatayap
Takaras Patas
Batu Tajam
Bukit Bamba BUNTOK Bandara
Sanggu
Kudangan Tumbang Sanga
KETAPANG Sei Melayu
Tumbangtiti
Tayan 2 Penopa Pangkut
Rt.Pulut KASONGAN
Kerengpangi
Bukitliti
Lahei Timpah Ampah Muarauya
Kuaro
Lolo
TANAHGROGOT
Heart of Borneo
Tanjung NANGABULIK Parenggean
Bk.Rawi Dayu
Riam Kujan Kualakayan Sp.Sg.Asem Periuk
Pundu Km.65 Belawan Ma.Biu
Tangkiling Mentanga Ma.Buun
Palantaran Tamianglayang Batubabi
Pesaguhan
Sagu
Runtu
Asam Baru
Sp.Bangkal
PALANGKARAYA
Kr.Bengkirai
Lap.Terbang
D.Kelampangan TANJUNG
Metangi
Pasarpanas
Kelua
Dahai
Paringin
Halong Kerang
Tj.Aru
Alinyemen yang ekstrim
Mendawai
K.Waringin Kotabesi
Berengbengkel Mengkati AMUNTAI
Mantimin
Pangkalanlada
Km.65
SAMPIT Km.35
Jenamas Kaparkias Gn.Batubesar
Sp.Runtu Bangkal Crm.Danau BARABAI
Kendawangan PANGKALANBUN Pkl.Pembuang Tumbuhanbanyu Birayang Sampanahan
Sukaraja Pagat Manggalau
Manismata Kumai Palingkau
Airhitm SUKAMARA Psr.Panjang Batu Belaman Bapolang PULANG PIASU KANDANGAN Tlg.Langsat
Pudi
Mandomai Ma.Muning
S.Pasir Kubu Loksado
Kuala Jelai Samuda Tj.Batu
Tanjung
Mendawai
KUALAKAPUAS
Pangkoh
Barumba
RANTAU Lumpangi
Bts.Kab. Sei Kupang
1 : Danau Sentarum National Parka
Pegatan Anjir Pasar MARABAHAN
Ujung Pandaran
SP.Serapat 2 : Taman Nasional Betung Kerihun
KOTA BARU
Rencana Trase Jalan KUALA PEMBUANG
Bahaur Hilir Serapat
Lupakdalam
Batulicin
Berangas
MARTAPURA
Pagatan
3 : TN Kayan Mentarang
Sei Pinang Sungai Bali
Sejajar Perbatasan Tanjung Puting BANJARMASIN
Gambut
Lianganggang
Batibati
Araneo
Stagen
Sebamban
Pulausari PELAIHARI Satui
 Takisong
Skala :
Alternatif jangka panjang tanpa memperhatikan kelestarian Kintap
Asamasam Mekar Putih
Sebanti
0 30 60 Km
lingkungan, Kesejahteraan masyarakat dan resiko dinamika politik Batakan
yang berdampak pada pertahanan keamanan. 31