Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung membahas perencanaan jaringan trayek angkutan umum di provinsi Bangka Belitung untuk tahun 2023 dengan sasaran meningkatkan pelayanan angkutan yang cepat, aman, dan terjangkau oleh masyarakat serta sebagai pedoman pengembangan jaringan angkutan. Dokumen ini meliputi tinjauan kebijakan, metodologi perencanaan, profil lokasi studi,

1. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULUAN BANGKA BELITUNG
Rencana Umum
Jaringan Trayek Angkutan
Kewenangan Provinsi
Tahun 2023
Paparan Pendahuluan
Senin, 31 Juli 2023

2. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
http://bit.ly/RUJTBabel

3. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Outline
Pembahasan
Pendahuluan
Tinjauan Kebijakan
Metodologi
Profil Lokasi Pekerjaan
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
2
3
4
5
1

4. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Pendahuluan

5. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Latar Belakang
Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan
dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap
dan tidak berjadwal. Fungsi dari jaringan trayek sendiri ialah
meningkatkan dan mengatur konsep aksesibilitas yang
menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis
dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya baik itu
dari antar kota maupun antar kabupaten, sehingga dapat
meningkatkan pelayaan dan penyediaan jasa angkutan umum yang
cepat, aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien,
efektif dan terjangkau oleh masyarakat dan sebagai landasan dalam
menciptakan transportasi dengan tujuan dalam rangka
pembangunan dan pengembangan jaringan angkutan umum
perkotaan di Kawasan Bangka dalam jangka pendek dan jangka
Panjang.
Pengertian angkutan menurut Undang Undang nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 ayat 3 adalah
perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
A. Angkutan Umum Penumpang
Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang
yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar dan tujuan
diselanggarakannya angkutan umum adalah memberikan
pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.
Pengertian umumnya adalah penumpang atau orang secara
umum, tidak membedakan strata sosial, umur, jenis kelamin
dan lain sebagainya.
B. Trayek Angkutan Umum
Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umumuntuk
pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang
atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan
tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta
berjadwal atau tidak berjadwal.

6. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Maksud
& Tujuan
• Adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan dan penyediaan jasa angkutan umum
yang cepat, aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman,
ekonomis, efisien, efektif dan terjangkau oleh
masyarakat.
Penerima
Manfaat
Pemerintah
Daerah
Penyedia & Pengguna
Khususnya Di Kepulauan Bangka
• Sebagai pedoman dalam pembangunan dan
pengembangan jaringan trayek angkutan umum
kewenangan provinsi.
Maksud
Tujuan
Jasa Angkutan

7. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Sasaran
Sasaran dari disusunnya dokumen ini dapat berupa poin-
poin sesuai dengan pedoman isi RUJT pada umumnya,
diantaranya:
• Menentukan asal dan tujuan trayek angkutan;
• Menentukan persinggahan trayek angkutan;
• Menentukan jaringan jalan yang dilalui trayek angkutan;
• Mengetahui perkiraan permintaan jasa penumpang trayek
angkutan; dan
• Mengetahui jumlah kebutuhan kendaraan angkutan.

8. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Ruang
Untuk ruang lingkup wilayah cakupan RUJT ini perlu didelineasi
karena RUJT ini adalah perencanaan angkutan darat, dimana
Bangka Belitung memiliki 2 pulau besar. Penentuan delineasi dapat
mempertimbangkan demand wilayah darat mana yang memang
tinggi dan menjadi prioritas.
Seluruh isi dokumen RUJT akan berpedoman pada peraturan
peundangan yang berkaitan dengan RUJT, dimana RUJT ini akan
memiliki ruang lingkup:
A. Analisis asal & tujuan trayek angkutan;
B. Analisis tempat persinggahan trayek angkutan;
C. Analisis jaringan jalan yang dilalui trayek angkutan;
D. Analisis perkiraan permintaan jasa penumpang trayek angkutan;
dan
E. Analisis jumlah kebutuhan kendaraan (armada) trayek angkutan.
Lingkup

9. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Tinjauan
Kebijakan`

10. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Dasar
Hukum ∙ UU No. 22/2009 “Lalu Lintas & Angkutan Jalan”
∙ PP No. 37/2011 “Forum Lalu Lintas’
∙ PP No. 79/2013 “Jaringan Lalu Lintas & Angkutan Jalan
∙ PP No. 74/2014 “Angkutan Jalan”
∙ PM No 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek. Jakarta: Kementrian Perhubungan Republik Indonesia
∙ Perpres No. 23/2022 “Kementerian Perhubungan”
∙ Surat Edaran DirJen Perhubungan Darat No. SE.02/AJ.205/drjd/2015 “Persetujuan
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek”
∙ Permenhub No. 15/2019 “Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Trayek”
∙ Kepmenhub No. 89/2002 “Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya
Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi”
∙ Permenhub No. 98/2013 “Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum Trayek”
Regulasi Daerah:
∙ Peraturan daerah yang berkaitan dengan transportasi (mis. Rencana Induk
Transportasi, dll)
∙ Peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang (mis. RTRW, RDTR, dll)

11. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Profil Lokasi
Studi

12. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Lokasi
Pekerjaan
Lokasi RUJT ini perlu didelineasi karena RUJT ini adalah
perencanaan angkutan darat. Penentuan delineasi dapat
mempertimbangkan demand wilayah darat mana yang
memang tinggi dan menjadi prioritas. Adapun wilayah darat
dan jaringan trayek yang masuk dalam wilayah RUJT terdiri
dari 1 Kota dan 4 Kabupaten Kepulauaan Bangka:
1. Kota Pangkalpinang
2. Kabupaten Bangka Tengah
3. Kabupaten Bangka Induk
4. Kabupaten Bangka Selatan
5. Kabupaten Bangka Barat

13. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Metodologi

14. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Metodologi
Penyusunan Dokumen RUJT mayoritas berlandaskan
pada:
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun 2021 “
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan”
- Permenhub PM 29 tahun 2015 “Perubahan Atas
Permenhub PM 98 tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek”
- Permenhub PM 15 tahun 2019 “Penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum dalam Trayek”
- SK Dirjen Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002
“Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan
Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam
Trayek Tetap dan Teratur”
- Studi Transportasi (Tamin, 2005)
- Studi Framework for Urban Transport (World Bank,
2011)
Adapun variabel-variabel yang akan dibahas dalam
RUJT ini, diantaranya:
a. Tipe angkutan umum;
b. Rute;
c. Perhitungan jumlah operasional armada;
d. Penentuan lokasi pemberhentian
angkutan;
e. Jarak berjalan kaki;
f. Asal-tujuan penumpang;
g. Kecepatan & waktu tempuh penumpang
h. Demand & penentuan tarif penumpang.

15. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Metodologi
Pola Rute
Radial
Radial Criss-Cross
Grid
Jalur Utama
Dengan Feeder

16. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Metodologi
Benchmark:
Jabodetabek

17. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Metodologi
Benchmark:
Metropolitan
Surabaya

18. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Tahapan & Teknis Analisis
Teknik analisis utama:
- Perhitungan
kuantitatif
berdasakanr SPM
(Standar Pelayanan
Minimum)
regulasi/kebijakan
(PP, Permenhub,
World Bank)
- Matriks Asal-Tujuan
(MAT)
- Desire Line
- Space Syntax (GIS)

19. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Tahapan & Teknis Analisis
Matriks Asal-
Tujuan (MAT) Desire
Line
Space
Syntax

20. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Indikasi Kebutuhan Data

21. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Indikasi Kebutuhan Data
Terdapat setidaknya 28 jenis data dari mulai aspek:
 sarana-prasarana transportasi,
 karakteristik & rencana pengembangan wilayah,
 karakteristik masyarakat (calon penumpang),
 serta kondisi kelembagaan pembiayaan angkutan trayek.
Kebutuhan data ini tersebar untuk instansi di Provinsi Bangka Belitung
dan 5 kab/kota didalamnya

22. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Rencana Kerja

23. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Timeline
Rencana Kerja

24. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Timeline
Rencana Kerja

25. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Timeline
Rencana Kerja

26. Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Kewenangan Provinsi Bangka Belitung
Terima Kasih
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULUAN BANGKA BELITUNG