Eksekusi.sisip ppt

•Download as PPT, PDF•

0 likes•1,069 views

Dokumen tersebut membahas tentang eksekusi putusan perdata di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa eksekusi putusan perdata adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela. Dokumen tersebut juga menjelaskan sumber hukum dan azas-azas pelaksanaan eksekusi

LITERATUR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Pengertian lain ,[object Object],[object Object],[object Object]

Sumber Hukum/Aturan Eksekusi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ada 3 macam Eksekusi ,[object Object],[object Object],[object Object]

5.AZAS EKSEKUSI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

PUTUSAN YG MKHT( IVG ) DPT BERWUJUD : ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

INDIKATOR AMAR PUT YG BERSIFAT COMDEMNATOIR ADALAH : ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Kapan Tindakan Eks perlu dilakukan sbg Tind yg sah dan mengikat ? ,[object Object],[object Object],[object Object]

Pengecualian thd azas Umum ,[object Object],[object Object],[object Object]

4.Eks.Grose Akta : G.AH & GAPH.ps 224 HIR/258 RBG

What's hot

Materi matkul 1 peratun sejarah, pengertian, dan kompetensi peratun

faris satria

6 perkembanganhkacpid

Ronalto_Tan

Details ptun

virmannsyah

Pertemuan 20 hukumpidana

Hukum Acara Perdata

12 posisiparapihak

Copy of ubv.3

Mahkamah Konstitusi

INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)

Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi

Adwara Dhyatma

Putusan

Lilissumiyati

Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...

Idik Saeful Bahri

Bahan Kuliah - hukum-acara

Fakhrul Rozi

Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)

Idik Saeful Bahri

Ppt power point.1

Rais Piliang

PELAKSANAAN PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM *Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989 *Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah: a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi: “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. *Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan. *JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN 1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg. 2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg. 3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. 4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg. *MACAM2 PUTUSAN HAKIM Ada 2 golongan putusan hakim yaitu 1). Putusan akhir 2). Putusan sela. Putusan Akhir Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

Pelaksanaan putusan

Daniel_Alfaruqi

Putusan Pengadilan

ntii_meiian

Peraturanpresiden

Marcheline Amayu

8 penangkapan penahanan

Ronalto_Tan

praktik peradilan perdata

anthonius karianga

Bab 14 alasan penghapusan penuntutan

Nuelimmanuel22

What's hot (20)

Materi matkul 1 peratun sejarah, pengertian, dan kompetensi peratun

6 perkembanganhkacpid

Details ptun

Pertemuan 20 hukumpidana

Hukum Acara Perdata

12 posisiparapihak

Copy of ubv.3

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi

Putusan

Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...

Bahan Kuliah - hukum-acara

Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)

Ppt power point.1

Pelaksanaan putusan

Putusan Pengadilan

Peraturanpresiden

8 penangkapan penahanan

praktik peradilan perdata

Bab 14 alasan penghapusan penuntutan

Viewers also liked

Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan

Michael Agustin

Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham

Leks&Co

Pengalihan aset atau pengalihan bisnis (draf)

Futurum2

Buku Merger dan Akuisisi - M&A Playbook - Penjelasan Lengkap Merger dan Aku...

M&A Playbook

Contoh Kasus Akuisisi

Leks&Co

10 contoh surat pernyataan terbaru

Andika Andika

perjanjian sewa rumah

Legal Akses

Viewers also liked (7)

Catatan Pengalaman Akusisi Perseroan

Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham

Pengalihan aset atau pengalihan bisnis (draf)

Buku Merger dan Akuisisi - M&A Playbook - Penjelasan Lengkap Merger dan Aku...

Contoh Kasus Akuisisi

10 contoh surat pernyataan terbaru

perjanjian sewa rumah

Similar to Eksekusi.sisip ppt

Hukum ac perdata

Achmad Junaidi

hukum bisnis

RiskiAnanda29

Gugatan Pratun Staf UI

Lucky Setia Widodo

Makalah

Ihsan Badroni

AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt

MuhAsyriZR

EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan

EMLI Indonesia

Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A

RianSugandi

FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx

AhmadSNuzil

Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)

Idik Saeful Bahri

hukum acara perdata oleh sanyoto

Dnr Creatives

Details ptun

virmannsyah

Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx

UPAYAHUKUM.ppt

UPAYAHUKUM.ppt

UPAYAHUKUM.ppt

upayahukum.ppt

U u p p h i versi seorang pengacara

Wahyu Saputro

suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan.Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak merasa hak/kepentingan hukum ukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU Tahun 2001 1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya. barang/Importasi melanggar merek. yang diduga. BIDANG MEREK Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang buktiPermohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen men P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 2. Yurisdikai diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.

2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx

PembayunAM

mengenai hukum acara pidana pertemuan ke 1 Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi menurut jumlah pemilik (dalam hal tanah warisan). Sementara sertifikat sedang dalam proses pengurusan pemecahan di Badan Pertahanan Nasional (BPN), maka antara penjual dan pembeli bisa dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB), yang memuat pasal bahwa AJB akan dilaksanakan pada saat pemecahan sertifikat sudah selesai. Pembayaran harga bisa dilunasi pada saat penandatanganan PJB atau bisa juga dilunasi pada saat penandatanganan AJB. 1. Lengkapi dokumen Seperti dijelaskan dalam ulasan Cara Pemecahan Sertifikat Tanah, jika ingin mengurus sertifikat tanah sendiri terbilang cukup mudah. Datangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat dan bawa dokumen-dokumen berikut: a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (yang memuat: identitas diri; luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; pernyataan tanah tidak dalam sengketa; pernyataan tanah dikuasai secara fisik; alasan pemecahannya); b. Surat Kuasa apabila dikuasakan; c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; d. Sertifikat asli; e. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan; f. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan; g. Rencana tapak/site plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. 2. Pengukuran lokasi Setelah melakukan pendaftaran berkas, kamu akan mendapatkan tanda terima. Petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran akan pergi ke lokasi dengan didampingi pemilik atau kuasanya. Lalu petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan. 3. Penerbitan surat ukur untuk tanah yang dipecahkan Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ukur untuk tiap-tiap tanah yang dipecahkan. Surat ukur ditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Usai mendapatkan surat ukur, tahapan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Sertifikat tersebut kemudian akan ditandatangani kepala lembaga pertanahan. Proses pemecahan sertifikat selesai dan kamu tinggal menunggu sertifikat baru keluar. 4. Biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pemecahan sertifikat tanah warisan Biaya yang diperlukan untuk proses ini adalah sebesar Rp25.000, dikalikan banyaknya sertifikat pemecahan yang diterbitkan. Waktu yang dibutuhkan 7 hari kerja, di luar waktu pengukuran. Satu hari kerja yang dimaksud di sini adalah 8 jam. Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi me

hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt

SolidSnake18

PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt

asifsardari

Similar to Eksekusi.sisip ppt (20)

Hukum ac perdata

hukum bisnis

Gugatan Pratun Staf UI

Makalah

AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt

EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan

Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A

FIDUSIA HUKUM & HAM.pptx

Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)

hukum acara perdata oleh sanyoto

Details ptun

Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx

UPAYAHUKUM.ppt

upayahukum.ppt

U u p p h i versi seorang pengacara

2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx

hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt

PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt