Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia dan hukum acara pidana, mencakup pengertian, sumber-sumber, asas-asas, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang mendukung pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia.

1. HK PIDANA
HK PIDANA
MATERIIL
HK PIDANA
FORMIL
HK
PELAKSANAAN
PIDANA

2. Memuat Aturan yg menetapkan
dan merumuskan :
Perbuatan yg dapat dipidana
HK PIDANA MATERiil
Syarat-syarat menjatuhkan pidana
Sanksi pidana

3. HUKUM PIDANA FORMIL
• Aturan-aturan ttg cara bgmn atau
tindakan-tindakan apa yg harus
dilakukan apabila terjadi pelanggaran
terhadap hukum
Pidana

4. HK PELAKSANAAN PIDANA
Aturan-aturan ttg tatacara pelaksanaan pidana
• Pidana mati
• Pidana penjara
• Pidana kurungan
• Pidana Denda

5. HK PIDANA MATERIIL
. KUHP : Ps. 1 s/d 569= INDUK HP MATERIIL
. DI LUAR KUHP:
. UU HK PIDANA KHUSUS = BERLAKU UTK
PERBUATAN TERTENTU

6. Definisi HAP
HAP ialah aturan-aturan yg memberikan
petunjuk apa yg harus dilakukan oleh aparat
penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-
orang lain yg terlibat di dalamnya apabila ada
persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar
(Prof. Sudarto,SH)

7. FUNGSI HAP
Melaksanakan atau menegakkan
hukum pidana

8. TEMPAT HK ACR PIDANA
HK PUBLIK
aparat penyelidik,penyidik dapat
melaksanakan kewajiban mereka dengan
tanpa disyaratkan pd adanya laporan atau
suatu permintaan dari seseorang yg telah
merasa dirugikan akibat tindak pidana yg
dilakukan seseorang.

9. Sumber-sumber HAP
 UU NO. 8 Thn 1981 ttg KUHAP
 UU No. 11 Thn 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak
 UU No.3 Th.2009 jo. Uu no.5 Thn 2004 jo.uu no.14
th.1985 ttg MA.
 UU No. 8 Thn 2004 ttg Peradilan Umum
 UU No. 16 Thn 2004 ttg Kejaksaan RI
 UU No. 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman
 UU No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara RI
 dll…….nya

10. PERATURAN-PERATURAN TERKAIT HAP INDONESIA
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP);
 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 Undang-Undang No.3 Tahun 2009 Ttg Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 te
Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman;
 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentangh Sistem Peradilan Pidana Anak;
 Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2012 tetntang Penyesuaian batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

11. TUGAS POKOK HAP
• 1. Mencari dan mendapatkan kebenaran
materiil;
• 2. memberikan suatu putusan hakim;
• 3. melaksanakan putusan hakim.

12. DRAMATIS PERSONAE
Setiap orang: - tersangka, terdakwa, saksi, ahli.
Pejabat Kepolisian dan pegawai negeri sipil
teretentu.
Pejabat kejaksaan : jaksa, penuntut umum.
pejabat pengadilan : hakim, panitera
 Advokat
aparat penitensier

13. ASAS-ASAS HAP
penyelenggaraan peradilan yg baik Asas-asas yg berhubungan dg per
HAM
before the law
saan dg hadirnya terdakwa
erbuka untuk umum
asan pelksanaan putusan
elasan umum KUHAP
 principle of legality
Presumption of innocence
 memperoleh bantuan hukum
 diberitahu dakwaan dan dasar
Diberi ganti rugi dan rehabilita

14. Ilmu-ilmu pengetahuan pembantu HAP
 Logika
 Psikologi
 Kriminalistik:
- ilmu kedokt forensic
- toksikologi forensic
- ilmu kimia forensic
- ilmu alam forensic
- forensic ballistic
- dactiloscopy
 Psikiatri
 Kriminologi
 Hk pidana

15. LOGIKA
Yang dimaksud dengan logika ialah berpikir dengan
akal yang sehat berdasar atas hubungan beberapa
fakta atau berfikir secara rasional. Peranan logika
dalam hukum pidana ini penting, khususnya dalam
kaitannya dengan persangkaan ataupun
pembuktian.

16. PSIKOLOGI
Psikologi berasal dari bahasa Yunani Psyche yang
dapat diartikan sebagai hidup, roh ataupun jiwa;
sedangkan logos diartikan sebagai ilmu
pengetahuan
Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha
memahami jiwa manusia, dengan tujuan untuk
dapat memperlakukan secara lebih tepat.

17. PSIKIATRI
psikiatri merupakan ilmu pengetahuan yang
mempelajari jiwa manusia, tetapi jiwa manusia
yang sakit. Sebab sebagai salah satu syarat untuk
menjatuhkan pidana kepada terdakwa ia harus
terbukti adanya kesalahan dan terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu.

18. KRIMINOLOGI
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari kejahatan sebagai suatu masalah
manusiawi, yang di dalamnya tercakup masalah
mengapa, bagaimana dan apa tujuan orang melakukan
kejahatan. Kejahatan disini diartikan secara makro,
yaitu melakukan perbuatan jahat yang bertentangan
dengan tata cara yang ada dalam masyarakat.
Kejahatan sebagai obyek kriminologi adalah apa yang
lazimnya disebut dengan istilah kriminalitas.

19. HUKUM PIDANA
Dengan sendirinya hukum acara pidana
membutuhkan ilmu pengetahuan hukum pidana,
sebab sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa
fungsi hukum acara pidana adalah untuk
menegakkan hukum pidana.

20. IKK/ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
Ilmu kedokteran forensik (Ilmu kedokteran
kehakiman) mempelajari manusia/organnya dalam
hubungannya dengan masalah tindak pidana.
Adapun kalau diperinci ilmu kedokteran kehakiman
ini antara lain mempelajari masalah sebab-sebab
kematian, identifikasi, keadaan mayat, post
mortem, luka yang diderita, perzinahan, perkosaan,
pemeriksaan, noda-noda darah dan sebagainya.