Tinjauan kritis penataan organisasi sesuai PP 18

1. Dr. Frans Dione, M.Si
081319906898 / fransdionesa@gmail.com
TIM PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DITJEN OTDA/DOSEN IPDN-KEMDAGRI
(Wates, 5 Desember 2016)

2. POLA PIKIR
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN
STRATEGIS
- GLOBAL
- NASIONAL
NKRI
PERAN
PEMERINTAH
URUSAN
PEMRINTAHAN
UU 23/2014
PP, RI no. 7 th 2015
ORGANISASI
PEMERINTAH
PUSAT TUJUAN
NASIONAL
UUD 1945
PERUBAHAN
PARADIGMA
- VISI
- MISI
STRATEGI
PP NO. 18/2016
ORGANISASI
PEMERINTAH
DAERAH
REFORMASI
BIROKRASI
N K R I

3. Tantangan Era Global
(Berkema, et. al, 2002)

4. PERGESERAN PERAN ORGANISASI PEMERINTAH
Paradigma Peran
Pemerintah
Proporsi Peran
Implikasi Bagi
Organisasi
Pemerintah
• Reinventing Government
• New Public Service
• Good Governance
• Privatization
• Peran Pemerintah Berkurang
• Peran Swasta Menguat
• Penguatan Peran Civil
Society
• Desentralisasi Peran /
Kewenangan /Urusan
• Rule Driven to Mission
Driven
P
r
o
p
o
r
s
i
P
e
r
a
n

5. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
KELEMBAGAAN
PEMERINTAH
DAERAH
SAAT INI
PENATAAN
POTENSI,
KERAKTERISTIK,
DAN KEBUTUHAN
DAERAH
VISI, MISI
STRATEGI,
KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM
NASIONAL
KELEMBAGAAN YG
SESUI KEBUTUHAN
DAERAH DAN
MENDUKUNG
PENCAPAIAN
TUJUAN
NASIONAL
GOOD
GOVERNANCE
KELEMAHAN
KEKUATAN

6. Permasalahan Kelembagaan di Daerah
Pembagian
Kewenangan yang
belum jelas antar
level pemerintahan
Kecenderungan
membengkaknya kelembagaan
pemerintah daerah
Kecenderungan
kementerian sektor
mendesak pemerintdah
daerah untuk membentuk
kelembagaan
Peningkatan jumlah PNS
kecenderungan/trend belanja
APBD secara nominal, Belanja
Pegawai selalu lebih tinggi
dibandingkan jenis belanja
lainnya.
Kualitas Pelayanan
Publik belum
memenuhi harapan
masyarakat
Kecenderungan
pencantuman klausul amar
pembentukan kelembagaan
dalam UU sektoral
Proses penataan
organisasi pemda
yang belum
rasional-obyektif
Kinerja dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pem-an daerah blm
sesuai harapan

7. POLA KELEMBAGAAN CENDERUNG BESAR,
MAKSIMAL DAN SERAGAM
KETIDAKSEIMBANGAN KEMAMPUAN
KEUANGAN
3 MASALAH UTAMA KELEMBAGAAN DI DAERAH
KETIDAKJELASAN DAN TUMPANG TINDIH
KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)1
2
3

8. KONFLIK PERIZINAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR (CONTOH)
Izin ESDM
Izin Kehutanan
Izin BPN
Izin Transmigrasi

9. STRUKTUR BELANJA APBD TA 2011-2014
Tahun Total
Belanja
Pegawai
%
Belanja Barang
& Jasa
%
Belanja
Modal
%
PROVINSI KAB
DAN KOTA
2011 513,34 228,35 44% 103,84 20% 113,57 22%
2012 617,55 261,38 42% 122,30 20% 137,70 22%
2013 736,56 296,08 40% 148,05 20% 175,51 24%
2014 844,81 321,40 38% 181,18 21% 211,42 25%
PROVINSI
2011 127,92 31,55 25% 33,8 26% 26,43 21%
2012 174,02 35,53 20% 41,99 24% 31,82 18%
2013 213,02 39,03 18% 50,94 24% 43,04 20%
2014 257,88 42,90 17% 59,74 23% 61,42 24%
KABUPATEN
DAN KOTA
2011 385,42 196,8 51% 70,04 18% 87,14 23%
2012 443,53 225,85 51% 80,31 18% 105,88 24%
2013 523,54 257,05 49% 97,11 19% 132,47 25%
2014 586,94 278,51 47% 121,44 21% 150,00 26%
(triliun rupiah)
Tahun 2014 Menggunakan Data 530 Daerah dari 539 Daerah Prov/Kab/Kota

10. WAJIB
PELAYANAN DASAR
NON PELAYANAYAN DASAR
P EM B AGIA N URUSA N P EM ERINTA H AN KO N KUREN
PILIHAN
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & Tata Ruang;
4. Perumahan &
Kwsan
Permukiman
5. Tramtibum &
linmas
6. Sosial
1. Tenaga Kerja,
2. Pemberdayaan Perempuan
& Pelindungan Anak,
3. Pangan,
4. Pertanahan,
5. Lingkungan Hidup,
6. Adminduk & Capil,
7. PMD,
8. Pengendalian Pddk &KB,
9. Perhubungan,
10.Kominfo,
11.Koperasi, Usaha Kecil &
Menengah ,
12.Penanaman Modal,
13.Kepemudaan & Olahraga,
14.Statistik,
15.Persandian,
16.Kebudayaan,
17.Perpustakaan dan
18.Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan Efisiensi
dan Kriteria tertentu
Pilihan Sesuai
Potensi,
Keunggulan
Daerah
Dimungkinkan
Penggabungan
Dengan kriteria
tertentu dan
tetap
memperhatikan
kompetensi
urusan
Note : Menunjukkan
skala prioritas

11. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(Dari UU 22/1999 ke UU 32/2004 sampai UU 23/2014)
UU 22/1999
Psl. 60 s.d Psl. 68, Psl. 66 serta
Psl 120,
Perangkat Daerah Propinsi :
• Sekretariat Daerah;
• Dinas Daerah;
• Lembaga Teknis Daerah;
• Satuan Polisi Pamong Praja
Perangkat Daerah Kabupaten :
• Sekretariat Daerah;
• Dinas Daerah;
• Lembaga Teknis Daerah;
•Kecamatan;
• Satuan Polisi Pamong Praja.
PP NO. 8/2003 PP 41/2007
UU NO. 23/2014UU 32/2004
Psl. 120 s.d Psl. 128:
Perangkat Daerah Provinsi:
• Sekretariat Daerah;
• Sekretariat DPRD;
• Dinas Daerah;
• Lembaga Teknis Daerah;
Perangkat Daerah
Kab/Kota:
• Sekretariat Daerah;
• Sekretariat DPRD;
• Dinas Daerah;
• Lembaga Teknis Daerah;
• Kecamatan;
• Kelurahan.
Psl. 120 s.d Psl. 128:
Perangkat Daerah Provinsi:
• Sekretariat Daerah;
• Sekretariat DPRD;
• Inspektorat
• Badan;
• Dinas;
Perangkat Daerah
Kab/Kota:
• Sekretariat Daerah;
• Sekretariat DPRD;
•Inspektorat;
•Badan;
• Dinas;
• Kecamatan.
Stop
press
PP 18/2016

12. KDH
Wa. KDH
Badan2,
Inspektorat Setda
Dinas/Kecamatan
UNSUR-UNSUR ORGANISASI DI DAERAH
HENRY MINTZBERG (1979)

13. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
1. Besaran organisasi perangkat daerah tidak harus sama pada
setiap daerah tergantung dari beban kerja setiap urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing
daerah.
2. Untuk itu dibentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai
dengan besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang
efektif dan efisien.
3. Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi
unggulan nasional, diperlukan pemetaan oleh K/L dan daerah
untuk mengetahui daerah yang mempunyai potensi unggulan
sesuai dengan bidang tugas K/L.

14. INDIKATOR PENENTU BEBAN KERJA
UMUM KHUSUS / TEKNIS
JUMLAH PENDUDUK
LUAS WILAYAH
BESARAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Apa yang menjadi
Penentu Beban Kerja?
JUMLAH APBD
PASAL 24 AYAT 1 :
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

15. TI P E DI NAS DAN BADAN
No. SKPD NILAI
INDIKATOR VARIABEL
1 TIPE A > 800
2 TIPE B 600 - 800
3 TIPE C 400 - 600
TIDAK DAPAT DIBENTUK DINAS < 400
Perhitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :
1. Faktor Umum dan faktor teknis mempunyai interval skala nilai dari
200 s.d. 1000;
2. Persentase faktor umum = 40% dan faktor teknis = 60% ;

16. KLASIFIKASI DINAS
• dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dengan
beban kerja yang BESAR
Tipe
A
• dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dengan
beban kerja yang SEDANG
Tipe
B
• dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dengan
beban kerja yang KECIL
Tipe
C
Jumlah penduduk
Luas wilayah
Besaran Urusan
Pemerintahan
Kemampuan
Keuangan Daerah
Potensi
Tenaga kerja
Pemanfaatan lahan
Urusan
Pilihan
Urusan
Wajib

17. perencanaan keuangan
KLASIFIKASI BADAN
• dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan dengan
beban kerja yang BESAR
Tipe
A
• dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan dengan
beban kerja yang SEDANG
Tipe
B
• dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan dengan
beban kerja yang KECIL
Tipe
C
Jumlah penduduk
Luas wilayah
Kemampuan
Keuangan Daerah
Cakupan tugas
Fungsi lainlitbang
Kepegawain
& diklat
FUNGSI PENUNJANG

18. KLASIFIKASI KECAMATAN
• dibentuk untuk Kecamatan
dengan beban kerja yang
BESAR
Tipe
A
• dibentuk untuk Kecamatan
dengan beban kerja yang
KECIL
Tipe
B
Jumlah penduduk
Luas wilayah
Jumlah
Desa/Kelurahan

19. JEN IS PERAN GK AT DAERAH
SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS.
Catatan :
1. BPBD akan diatur dengan Permendagri.
2. Dinas Trantibum disebut Satpol PP.
SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS
KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN.
CATATAN :
DAPAT DIBENTUK BADAN LAINNYA DIATUR DENGAN PERMENDAGRI
SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH,
SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH.

20. TIPO LO GI PERAN GK AT DAERAH
DINAS DAN BADAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A, TIPE B
DAN TIPE C.
KECAMATAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A DAN TIPE B
SEMUA DINAS DAN BADAN DAPAT DITURUNKAN TIPENYA
MENJADI LEBIH RENDAH.
JIKA HASIL PEMETAAN MENGAKIBATKAN TERJADI
PENAMBAHAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH, MAKA TIPE C
DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN 500 SEBELUM DIKALIKAN
FAKTOR GEOGRAFIS DAPAT DIGABUNG DENGAN DINAS TIPE
C, B ATAU A. JIKA DIGABUNG DENGAN DINAS TIPE C MAKA
MENJADI TIPE B DAN JIKA TIPE B MENJADI TIPE A.

21. BESARAN O RGAN ISASI SETDA
 Setda kab/kota tipe A maksimal 3 asisten, 12
bagian dan 36 subbagian
 Setda kab/kota tipe B maksimal 3 asisten, 9
bagian dan 27 subbagian
 Setda kab/kota tipe C maksimal 2 asisten, 6
bagian dan 18 subbagian

22. BESARAN O RGAN ISASI DIN AS DAN BADAN
BADAN/DINAS TIPE A MAKSIMAL 4 BIDANG, 1 SET.
SET MEMBAWAHI 3 SUBBAG DAN BIDANG
MEMBAWAHI 3 SEKSI
BADAN/DINAS TIPE B MAKSIMAL 3 BIDANG, 1 SET.
SET MEMBAWAHI 2 SUBBAG DAN BIDANG
MEMBAWAHI 3 SEKSI
BADAN/DINAS TIPE C MAKSIMAL 2 BIDANG, 1
SUBBAG, DAN BIDANG MEMBAWAHI 3 SEKSI

23. PERU MPU N AN U RU SAN PEMERIN TAHAN
 Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta
Pariwisata.
 Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB,
administrasi kependudukan dan capil, pemberdayaan
masyarakat dan desa.
 Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
dan pemadaman kebakaran
 Penanaman Modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,
perindustrian, perdagangan, esdm, transmigrasi dan naker.
 Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
 Perumahan dan Kawasan permukiman, pekerjaan umum dan
tata ruang, pertanahan, perhubungan, lngkungan hidup,
kehutanan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

24. Proyeksi Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
No. Kabupaten / Kota Propinsi Hasil Pemetaan Urusan Menurut Tipologi
Proyeksi Eksisting
Selisih
Keterangan
Jumlah OPD Jumlah OPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A B C b s (A+B+C)
1 Kabupaten Badung Bali 8 22 5 2 3 35 27 8 Bertambah
2 Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat 10 18 10 1 1 38 24 14 Bertambah
3 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah 12 12 11 3 2 35 23 12 Bertambah
4 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 20 11 5 1 3 36 25 11 Bertambah
5 Kabupaten Barito Utara Kalteng 6 14 14 4 2 34 24 10 Bertambah
6 Kabupaten Bekasi Jawa Barat 15 16 4 2 3 35 25 10 Bertambah
7 Kabupaten Boalemo Gorontalo 6 13 5 9 7 24 21 3 Bertambah
8 Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta 4 21 9 2 4 34 23 11 Bertambah
9 Kabupaten Morowali Sulteng 4 12 12 7 5 28 26 2 Bertambah
10 Kabupaten Dharmasraya Sumbar 7 11 14 5 3 32 23 9 Bertambah
11 Kabupaten Karangasem Bali 14 17 5 0 4 36 28 8 Bertambah
12 Kabupaten Karo Sumut 7 16 10 3 4 33 28 5 Bertambah
13 Kabupaten Wajo Sulsel 20 10 6 2 2 36 29 7 Bertambah
14 Kabupaten Sabu Raijua NTT 0 10 15 8 7 25 21 4 Bertambah
15 Kota Ambon Maluku 10 12 10 5 3 32 28 4 Bertambah
16 Kota Dumai Riau 9 10 11 7 3 30 23 7 Bertambah
17 Kota Salatiga Jawa Tengah 3 13 16 2 6 32 20 12 Bertambah
JUMLAH 555 418 137

25. Proyeksi Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
No. Kabupaten / Kota Propinsi
Proyeksi Jumlah Eksisting Jumlah
Selisih Keterangan
Bidang/Bagian Bidang/Bagian
1 2 3 4 5 6 7
1 Kabupaten Badung Bali 114 104 10 Bertambah
2 Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat 116 89 27 Bertambah
3 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah 114 72 42 Bertambah
4 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 125 87 38 Bertambah
5 Kabupaten Barito Utara Kalteng 98 95 3 Bertambah
6 Kabupaten Bekasi Jawa Barat 118 105 13 Bertambah
7 Kabupaten Boalemo Gorontalo 82 65 17 Bertambah
8 Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta 101 84 17 Bertambah
9 Kabupaten Morowali Sulteng 83 103 -20 Berkurang
10 Kabupaten Dharmasraya Sumbar 94 79 15 Bertambah
11 Kabupaten Karangasem Bali 117 121 -4 Berkurang
12 Kabupaten Karo Sumut 99 103 -4 Berkurang
13 Kabupaten Wajo Sulsel 124 105 19 Bertambah
14 Kabupaten Sabu Raijua NTT 70 67 3 Bertambah
15 Kota Ambon Maluku 101 76 25 Bertambah
16 Kota Dumai Riau 95 91 4 Bertambah
17 Kota Salatiga Jawa Tengah 85 59 26 Bertambah
JUMLAH 1736 1505 231

26. PERBANDINGAN JUMLAH OPD PP 8/2003 DGN PP 41/2007
NO.
KABUPATEN
/KOTA
PP NO. 8/2003
JUMLAH
PP NO. 41/2007
JUMLAH
ASISTEN DINAS BADAN KANTOR ASISTEN DINAS BADAN KANTOR
1 KUDUS 3 10 3 6 22 3 10 4 5 22
2 LEBAK 3 13 4 9 29 4 18 4 4 30
3 LANDAK 3 10 6 2 21 3 12 7 2 24
4 PALEMBANG 3 15 6 2 26 4 17 8 - 29
5 BULELENG 2 13 4 3 22 3 15 5 3 26
14 61 23 22 -
SUMBER : STUDI BAPPENAS 2008

27. POLA KELEMBAGAAN CENDERUNG
BESAR, MAKSIMAL DAN SERAGAM
KETIDAKSEIMBANGAN KEMAMPUAN
KEUANGAN
APAKAH KETIGA MASALAH UTAMA INI TERJAWAB?
KETIDAKJELASAN DAN TUMPANG
TINDIH KEWENANGAN (URUSAN
PEMERINTAHAN)
1
2
3
CUKUP TAPI MASIH
PERLU PROSES
PP DAPAT MENGURANGI
BEBAN KEUANGAN TETAPI
TIDAK MENJAWAB
PERSOALAN SUMBER
KEUANGAN
BELUM BANYAK
PERUBAHAN SEJAK PP
8/2003, 41/2007
WALAUPUN MASIH ADA
SEDIKIT RUANG DISKRESI
BAGI DAERAH.

28. PERBEDAAN FAKTOR PENGALI
TERLALU TINGGI
RATIO FAKTOR UMUM DAN
FAKTOR TEKNIS KURANG
PROPORSIONAL
PERSOALAN GENERIK PP 18 TAHUN 2016
KLAS TIPOLOGI TERLALU
BANYAK, SEHINGGA TIPIS
PERBEDAAN ANTAR KELAS
1
2
3 LEBIH “MENGUNTUNGKAN”
DAERAH DENGAN FAKTOR
PENGALI TINGGI
No. SKPD NILAI
1 TIPE A > 800
2 TIPE B 600 - 800
3 TIPE C 400 - 600
TIDAK DIBENTUK
DINAS
< 400
Persentase faktor umum = 40%
dan faktor teknis = 60%

29. SOSOK KELEMBAGAAN YANG DIHARAPKAN
ORGANISASI DISUSUN BERDASARKAN VISI DAN MISI YANG JELAS
ORGANISASI FLAT ATAU DATAR
ORGANISASI RAMPING/TIDAK TERLALU BANYAK PEMBIDANGAN
ORGANISASI BERSIFAT JEJARING (NETWORKING)
ORGANISASI LEBIH BANYAK DIISI JABATAN-JABATAN FUNGSIONAL
APAKAH PP 18 MAMPU MEWUJUDKAN?

30. TERIMA KASIH