RPP PUPK

1. KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
BANDUNG, 21 SEPTEMBER 2018
Disampaikan Pada Acara Focuss Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Kelautan dan Perikanan

2. URUSAN WAJIB terkait Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat &kawasan
pemukiman
5. Ketentraman, ketertiaban & perlindungan
Masyarakat
6. Sosial
URUSAN WAJIB tdk terkait Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan &
perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan
sipil
7. Pemberdayaan masyarakat & Desa
8. Pengendalian penduduk & keluarga
berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan
URUSAN PILIHAN
1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
U R U S A N P E M E R I N T A H A N
KONKUREN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAN
DASAR
PENGANTAR

3. APBN
BIDANG
URUSAN (32)
SUB BIDANG
URUSAN (166)
PROVINSI (297)
KAB/KOTA (290)
URUSAN
PEMERIN TAHAN
K O N K UREN (1047)
PUSAT (460)
HIRARKHI PELAKSANAAN UPK
APBD
NSPK

4. DASAR PEMBENTUKAN DAN LINGKUP RPP-PUPK
UU 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
Amanat BAB IV, Bagian Ketiga, Pasal 21:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren diatur dalam peraturan pemerintah”
RUANG LINGKUP:
1. Penambahan dan Perubahan UPK;
2. Pelaksanaan UPK yang menjadi Kewenangan Daerah:
a. Pelaksanaan UPK, sebagai penjabaran setiap UPK;
b. Sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan melalui Koordinasi Teknis

5. KETENTUAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN
RPP-PUPK
Penambahan ataupun perubahan dapat diusulkan
selama tidak bertentangan dengan melanggar ketentuan
pengaturan pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15,
yang terdapat di Undang-undang 23 tahun 2014

6. Surat Setneg
Penelaahan
Lampiran RPP-
PUPK
Penyampaian
hasil
harmonisasi
Kemenkumham
kepada Presiden
melalui
Kemensetneg
Penyampaian
hasil
harmonisasi
RPP-PUPK oleh
Kemenkumham
Penyampaian
RPP-PUPK ke
Kemenkumham
Penyusunan
RPP-PUPK
PROGRESS PENYUSUNAN RPP-PUPK
OKTOBER 2015
DESEMBER
2016
3 MEI 2017 7 JUNI 2017
9 OKTOBER
2017
Pembahasan
dikoordinasikan
oleh Kemenko
PDE.PP.02.03.337 188.31/239/SJ
B-939/M.Seneg/D-
1/HK.02.03/id/2017
Inpres 7/2017

7. Kemenko Perekonomian
• Urusan Bidang Ketenagakerjaan;
• Urusan Bidang Perindustrian;
• Urusan Bidang Perdagangan;
• Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
• Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman;
• Urusan Bidang Pangan;
• Urusan Bidang Pertanian;
• Urusan Bidang Lingkungan Hidup;
• Urusan Bidang Kehutanan;
• Urusan Bidang Pertanahan;
• Urusan Bidang Penanaman Modal;
• Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
• Urusan Bidang Statistik.
Kemenko Polhukam
 Urusan Bidang Dukcapil;
 Urusan Bidang Trantibumlinmas;
 Urusan Bidang Persandian;
 Urusan Bidang Kominfo;
 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
PEMBAGIAN KOORDINASI 32 URUSAN
Kemenko Maritim
• Urusan Bidang ESDM;
• Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan;
• Urusan Bidang Perhubungan;
• Urusan Pariwisata.
Kemenko PMK
 Urusan Bidang Pendidikan
 Urusan Bidang Kesehatan
 Urusan Bidang Kearsipan
 Urusan Bidang Perpustakaan
 Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
 Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
 Urusan Bidang Trantribumlinmas
 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 Urusan Bidang Sosial
 Urusan Bidang Transmigrasi

8. HASIL PEMBAHASAN
PEMBAHASAN RPP-PUPK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

9. KONSEP USULAN PERUBAHAN KEWENANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PENDAHULUAN
URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN PEMERINTAH PROVINSI
URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
- Hasil monitoring dan kinerja keseluruhan urusan konkuren bidang kelautan dan perikanan selama ini
- Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui perubahan rumusan urusan konkuren bidang kelautan dan
perikanan
- Pemetaan urusan pemerintah pusat yang telah berlangsung: inter K/L dan intra K/L
- Kinerja dan permasalahan bidang kelautan dan perikanan di tingkat pemerintah pusat
- Usulan perubahan organisasi di bidang kelautan dan perikanan pemerintah pusat
- Pemetaan urusan pemerintah yang telah berlangsung: antar dinas dan intra dinas
- Kinerja dan permasalahan bidang kelautan dan perikanan di tingkat pemerintah provinsi
- Usulan perubahan organisasi di bidang kelautan dan perikanan pemerintah provinsi
- Pemetaan urusan pemerintah yang telah berlangsung: antar dinas dan intra dinas
- Kinerja dan permasalahan bidang kelautan dan perikanan di tingkat pemerintah
kabupaten/kota
- Usulan perubahan organisasi bidang kelautan dan perikanan di pemerintah kabupaten/kota

10. KISI-KISI PENGISIAN KOLOM KEWENANGAN
NO. SUB BIDANG URUSAN UPK
KEWENANGAN
DAERAH
PELAKSANAAN
UPK
KEWENANGAN
DAERAH PROVINSI
UPK
KEWENANGAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PELAKSANAAN
UPK
KEWENANGAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5 6
Sesuai Lampiran UU 23/2014
PENJABARAN DARI SETIAP UPK YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
DAN KABUPATEN / KOTA

11. Memuat ruang lingkup atau komponen kewenangan pada setiap UPK yang diserahkan
Bukan nama progam atau kegiatan dan bukan unsur dan fungsi manajemen
Tidak menyebutkan secara spesifik agar tidak mengikat terhadap perubahan
Tidak bernuansa “binwas” Gubernur (provinsi) terhadap Bupati/Walikota (kabupaten/kota).
Ruang lingkup atau komponen kewenangan daerah provinsi harus berbeda dari yang daerah
kabupaten/kota
Terkait perizinan perlu mempertimbangkan PP 24/2018 tentang Online Single Submission (OSS)
KISI-KISI PENGISIAN KOLOM KEWENANGAN
“Setiap Urusan Pemerintahan Konkuren (UPK) di dalam setiap Bidang dan Sub
Bidang Urusan harus dijelaskan Pelaksanaannya pada kolom 4 (kewenangan
daerah provinsi) dan kolom 6 (kewenangan daerah Kabupaten/Kota)”

12. CATATAN NOTULENSI RAPAT PUPK BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN 13092018
1. KKP mengajukan beberapa penambahan UPK, Namun beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan yaitu: (i) Mempertimbangakn kewenangan urusan lain agar tidak
adanya tumpang tindih, (ii) Harus ada dasar (undang-undang sektoral) dalam
penambahan UPK.
2. Terdapat penambahan urusan yang berupa “kegiatan” seperti pengelolaan
penangkapan ikan
3. Tim RPP PUPK sudah mengeluarkan surat edaran internal untuk finalisasi RPP PUPK
yaitu berupa konsep usulan penambahan dan perubahan pembagian urusan
konkuren. Konsep ini disarankan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.
4. KKP agar menyusun Konsep Usulan Penambahan dan Perubahan Pembagian
Urusan Pemerintahan Konkuren  karena adanya penambahan urusan akan
berpengaruh pada OPD di daerah
5. Tindak lanjut RPP PUPK adalah permendagri sehingga pengaturan yang terlalu rigid
dalam RPP PUPK bisa diatur dalam Permendagri tersebut.

13. SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
TERIMAKASIH