Implementasi Public Relations dalam Perusahaan dan Lembaga Pemerintah

1. RASTRI KUSUMANINGRUM, S.I.KOM., M.I.KOM

2.  Sebagai kajian ilmu, PR melahirkan berbagai teori, paragdigma dan
konsepsi ilmu PR. Sedangkan sebagai profesi, PR adalah alat atau fungsi
untuk kegiatan yang bersifat praktis. PR sebagai ilmu tentunya banyak
berbicara tentang berbagai penelitian PR, yang dapat menguji teori
(verifikatif), pemecahan masalah atau menemukan PR. Termasuk peran
penelitian PR dalam membuat program- program yang tepat.
 PR sebagai profesi, menjadi seni yang dapat digunakan praktis yang
melahirkan profesi PR seperti halnya profesi lainnya. PR adalah sebuah
payung yang mencakup berbagai area dan fungsi :
Communication(komunikasi ), Community Relations (Hubungan
Komunitas), Costumer relations (Hubungan pelanggan), Consumer
affairs (Hubungan konsumen), Employee relations (hubungan karyawan),
Industrial relations (hubungan industrial)

3. Public Relations (PR) as profession or art (PR sebagai profesi atau seni)
adalah sebuah profesi bidang PR, seperti halnya dokter, pengacara,
akuntan publik, insinyur, arsitektur dan lain sebagainya.
Sebagai pakar PR dari Inggris, Frank Jefkins , dalam sejumlah bukunya
menulis persyaratan atau kualifikasi dasar untuk menjalani profesi PR
dalam suatu perusahaan/lembaga atau sebagai konsultan PR yakni :
1.Kemampuan berkomunikasi (ability to communicate)
2.Kemampuan Manajerial ( ability to organize)
3.Kemampuan memperluas jaringan ( ability get on with people)
4.Integritas personal ( personality integrity)
5.Banyak ide dan kreatif ( imagination)

4.  Menurut Howard Stephenson, PR yang dapat dinilai sebagai suatu profesi, dalam praktiknya
merupakan seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi
pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan yang memadai yang harus sesuai
dengan standar etika profesi (Ruslan. 2004:51).
 Agar dapat menjadi profesi, setiap pekerjaan harus memenuhi empat kriteria (Baskin, Otis,
2004:90):
a. Keahlian, terdiri atas pengetahuan dan kemampuan khusus yang menjadi syarat penting
bagi suatu profesi untuk dapat menjalankan fungsinya di masyarakat.
b. Otonomi, memungkinkan praktisi untuk dapat menjalankan fungsinya di masyarakat.
c. Komitmen, adalah hasil dari keahlian yang berimplikasi pada ketaatan untuk melakukan
yang terbaik tanpa bergantung pada keuntungan dari profesi.
d. Tanggung Jawab, berarti bahwa kekuatan yang diberikan oleh keahlian membawa
hubungan kepercayaan dengan kelompok stakeholder praktisi public relations.
Walaupun keempat kriteria di atas penting, poin yang keempat, tanggung jawab, dilakukan
melalui kode etik, organisasi professional, dan pemberi izin. Dengan demikian, untuk dapat
dianggap benar-benar professional, sebuah pekerjaan perlu memiliki organisasi profesi yang
aktif, serta memiliki beberapa alat untuk mengontrol praktik profesi tersebut.

5.  Cutlip, Center dan Broom (Cutlip dkk. 2006:144) menjelaskan bahwa etika profesi
adalah perilaku yang dianjurkan secara tepat dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai
moral yang pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat atau kebudayaan.
 Kode etik profesi PR diatur oleh IPRA (International Public Relations Association) dan
secara garis besar mencakup butir-butir pokok sebagai Moral of Public Relations sebagai
berikut:
1. Kode perilaku
2. Kode moral
3. Menjunjung tinggi standar moral
4. Memiliki kejujuran yang tinggi
5. Mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh
Profesional PR.
 Kode etik Public Relations di Indonesia sendiri secara khusus dibuat oleh PERHUMAS,
organisasi resmi Public Relations di Indonesia. Poin-poin dalam kode etik Public
Relations Indonesia sama dengan butir-butir yang tercakup di kode etik IPRA
(terlampir).

6.  Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Humas dan
Manajemen komunikasi (1998:38-45), membagi perkembangan public
relations pemerintah di Indonesia dalam periode sebagai berikut :
a. Periode 1 (Tahun 1962)
Secara resmi pembentukan HUMAS di Indonesia lahir pada tahun 1962
melalui Presidium Kabinet PM Juanda, yang menginstruksikan agar
setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian/divisi HUMAS.
Dijelaskan pula garis besar tugas kehumasan dinas pemerintah adalah :
1. Tugas strategis, yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan
oleh pimpinan hingga pelaksanaaannya.
2. Tugas taktis, yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaaan
komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas
lembaga/institusi yang diwakilinya.

7. b. Periode 2 (Tahun 1967 – 1971)
Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Tata
kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam
pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan
pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan.
Tahun 1967, berdiri Koordinasi antar Humas Departemen/ Lembaga Negara yang
disingkat “Bakor” yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap
departemen.
Tahun 1970- 1971, Bakor diubah menjadi Bako-humas (Badan Koordinasi
Kehumasan Pemerintah) yang diatur melalui SK Menpen No. 31/Kep/Menpen/tahun
1971. Yang menjelaskan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen
Penerangan RI.
Bakohumas tersebut beranggotakan Humas departemen, Lembaga Negara serta
unit usaha negara/BUMN. Kerjasama antara Humas departemen/institusi tersebut
menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam
operasi penerangan dan kehumasan.

8.  Saat ini peran humas di institusi-institusi pemerintahan tidak bisa dipandang
sebelah mata. Seiring dengan tuntutan reformasi termasuk reformasi di bidang
birokrasi, pemerintah wajib menyelenggarakan aktifitasnya dengan memenuhi
kriteria asas-asas pemerintahan yang baik. “Transparancy” menjadi salah satu
ukuran dari suatu penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak
mengetahui informasi apapun dari pembuat dan pelaku kebijakan.
 Humas di pemerintahan dapat disimpulkan menjadi pemberi informasi kepada
masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini
bisa dipahami karena pemerintah adalah agen dari masyarakat itu sendiri.
Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada orang-orang
pemerintahan agar bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka
pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya
menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Humas menjadi palang pintu bagi
hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan publik atau masyarakat.

9.  Humas dalam dunia pemerintahan biasanya disebut sebagai Public Affairs, Pejabat
Penerangan, atau Pejabat Humas. Scott M. Cutlip, Aleen H. Center, Glen M. Broom (2009:
484) mendefinisikan humas pemerintah sebagai ”fungsi manajemen yang membantu
agar agen, departemen, dan entitas publik lainnya dapat responsif terhadap warga yang
mereka layani”.
 Humas pemerintah dapat dibagi 2 yaitu humas pemerintah pusat dan humas pemerintah
daerah.
a. Humas pemerintah pusat
Umumnya terdapat departemen departemen serta badan-badan yang termasuk dalam
kekuasaan pemerintah pusat, tugas pemerintah pusat:
1. Menyebarkan informasi secara teratur tentang kebijakan, perencanaan, dan hasil yang
telah dicapai oleh pemerintah
2. Menerangkan dan mendidik public mengenai perundang-undangan, peraturan-
peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyar sehari-hari
b. Humas pemerintah daerah
Pada hakikatnya pada humas pemerintah daerah sama saja dengan pemerintah pusat,
dalam rangka pengorganisasian dan mekanisme kerjanya, perbedaannya hanya pada
ruang lingkupnya.

10.  Fungsi humas pemerintah:
1. Information release, humas pemerintah harus selalu
mengkomunikasikan setiap Langkah, Tindakan, program, dan
kebijakan kepada setiap lapisan masyarakat agar dipahami
2. Information seeking, sebagai mata telinga Lembaga yaitu humas
harus dapat mendengar aspirasi masyarakat sebagai masukan atau
pertimbangan dalam membuat kebijakan.
 Bertrand R. Canfield (dalam Ardianto, 2013:241) menjelaskan bahwa
fungsi humas pemerintah terdiri atas:
1. Mengabdi kepada kepentingan umum
2. Memelihara komunikasi yang baik
3. Menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik
Humas pemerintah juga melakukan fungsi praktisi PR lainnyaa seperti
berusaha mencapai saling pengertian antar Lembaga dan masyarakat
dengan mengikuti proses PR. Juga berfungsi mengukur opini public,
merencanaa dan mengatur efektifitas humas, Menyusun pesan untuk
khalayak internal dan eksternal, dan mengatur efektifitas dari
keseluruhan prosesnya.

11.  Scott M. Cutlip, Aleen H. Center, Glen M. Broom (2009: 466) menyebutkan
tujuh tujuan dari humas pemerintah, yaitu:
1. Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah
2. Memastikan kerja sama aktif dalam program pemerintah
3. Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah
ditetapkan
4. Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah
5. Mengelola informasi internal
6. Memfasilitasi hubungan dengan media
7. Membangun komunitas dan bangsa

12.  Menurut cutlip, center dan broom menyatakan tugas humas pemerintah antara lain:
1. Mensosialisasikan program-program pemerintah agar mendapar dukungan penuh dari rakyat (active cooperation
on action programs)
2. Mengkampanyekan peraturan-peraturan pemerintah serta perundang-undangan baru agar diketahui dan dipatuhi
masyarakat (compliance in regulatory programs)
3. Mengupayakan agar masyarakat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang mempimpin
 Sedangkan menurut F. rachmadi tugas humas pemerintah yaitu:
a. Memberikan penerangan dan Pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, Langkah-Langkah, dan Tindakan
pemerintah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka,
jujur, dan obyektif.
b. Memberikan bantuan kepada media berita berupa bahan-bahan informasi terkait kebijakan, Langkah-Langkah,
dan Tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara-acara resmi yang penting.
Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting bagi media maka sikap keterbukaan informasi sangat
diperlukan.
c. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada
khalayak di dalam negeri maupun luar negeri
d. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya menyimpan tanggapan masyarakat dalam
bentuk feedback kepada pimpinan instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai input.

13.  Menurut barneys, ruang lingkup humas pemerintah lebih ditekankan
secara umum tidak secara teknis yaitu:
1. Memberi informasi kepada masyarakat
2. Persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah laku
masyarakat terhadap Lembaga dan kepentingan kedua belah pihak
3. Usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antar Lembaga
dengan sikap dan perbuatan masyarakat

14. Rosady Ruslan (2014: 345) menjelaskan kegiatan rutin yang dilaksanakan
humas pemerintah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya,
yaitu:
1. Membangun dan membina saling pengertian antara pimpinan
lembaga dengan khalayak ekternal dan internal
2. Memberikan pelayanan dan informasi, baik bersumber dari lembaga
maupun dari publiknya
3. Menyelenggarakan dokumentasi untuk setiap peristiwa, kegiatan,
atau acara penting yang terjadi di lingkungan lembaga
4. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai
sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga
5. Membuat produk publikasi humas.

15.  Aktivitas komunikasi humas pemerintah tidak bisa dipisahkan dari
media yang digunakannya, pengelolaan media dalam dunia
pemerintah terdiri atas informasi politik dan informasi publik.
 Informasi politik dilakukan melalui para pejabat pers (biasanya dari
para mantan wartawan) yang membangun dan menempatkan
berita baik dan keberhasilan partai politik.
 Sedangkan informasi publik dilakukan melalui departemen para
pejabat publisitas, yaitu bagian pelayanan publik yang membantu
desiminasi informasi dan operasi pemerintah. Tugasnya adalah
memberikan informasi kepada publik tentang hak daa kewajiban,
perundang-undangan, pelayanan pemerintah, dan membantu
dalam mengarahkan sesuatu (Johnston, dalam Ardianto, 2013:
248).