PSH merupakan bentuk bantuan hukum yang diberikan Bidang Hukum Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta kepada anggota dan aparat Polri beserta keluarganya untuk membantu menyelesaikan masalah hukum. Pembuatan PSH diatur secara khusus dalam peraturan Kapolri dan Kepala Divisi Hukum guna melaksanakan penerapan hukum dan HAM.

1. 1
PENDAPAT DAN SARAN HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
DI KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
Muchammad Alfian Nugroho, Mahatma P Pranata, Rahmad Nur Iriyanto,
Yosua Revie N.S.,1
ABSTRACT
Preparation of Legal Opinion and Advice (PSH) is an action taken by
Subbidbankum (Subfields Legal Adviser), which is part of the Legal Affairs in
Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, as a form of advocacy for police officers who
are facing legal problems. Provision of legal advice is arranged in Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Kepolisian Daerah (Organizational
Structure and The Work at the Regional Police. Making PSH itself specifically
regulated in Surat Telegram Kapolri No. ST/2663/X/2010 dated October 11,
2010 and the Regulation of the Head of the Division of Law No. 5 of 2011 on
Preparation Mechanism of PSH. Making a task Urrapkum PSH (Application of
Law Affairs) under Subbidbankum. Preparation of PSH is given to all members of
the police officer and the civil servants also their families in order to implement
the application of law and human rights.
Keywords: Law Enforcement Affairs, Legal Affairs, Legal Opinion and Advice,
Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta.
ABSTRAK
Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum (PSH) merupakan suatu tindakan
yang dilakukan oleh Subbidbankum (Subbidang Bantuan Hukum), yang
merupakan bagian dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.,
sebagai bentuk advokasi bagi anggota Polri yang sedang menghadapi
permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum di tingkat Kepolisian Daerah
diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Kepolisian Daerah.
Pembuatan PSH itu sendiri diatur secara khusus dalam Surat Telegram Kapolri
Nomor: ST/2663/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan dalam Peraturan Kepala
Divisi Hukum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pembuatan PSH.
Pembuatan PSH merupakan tugas Urrapkum (Urusan Penerapan Hukum) yang
berada di bawah Subbidbankum. PSH diberikan bagi anggota dan PNS Polri
beserta keluarganya dalam rangka melaksanakan penerapan hukum dan HAM.
Kata Kunci: Urusan Penerapan Hukum, Bidang Hukum, Pendapat dan Saran
Hukum, Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.
1
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2. 2
I. PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya zaman seiring dengan merebaknya fenomena
supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi,
transparansi dan akuntabilitas, maka semakin berkembang pula kejahatan yang
terjadi di masyarakat yang kemudian melahirkan berbagai paradigma baru dalam
melihat tujuan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan
masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang
dilayaninya2
.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional
di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri
mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin
oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Institusi
polri adalah alat negara yang terpenting dalam menjamin stabilitas dan ketertiban
dalam hubungan antar pribadi dan kelompok di masyarakat dengan cara apa saja
termasuk cara-cara kekerasan. Polisi diserahi wewenang melakukan manajemen,
kontrol, dan koersi supaya orang mematuhi aturan dan norma yang ada, dan
supaya peluang kekerasan antarpribadi dan kelompok masyarakat dapat
diperkecil. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke
kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri Tingkat
Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa polisi adalah
penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya
didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.
Bidang Hukum Polda D.I Yogyakarta yang disingkat menjadi Bidkum
Polda D.I Yogyakarta, adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang
berada di bawah Kapolda. Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi pembinaan
hukum dan hak asasi manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum,
penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum
dan peraturan daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Hukum
menyelenggarakan fungsi yaitu pembinaan hukum dan ham di lingkungan Polda;
pensosialisasian dan penyuluhan hukum; penerapan hukum, pemberian nasehat
dan pertimbangan hukum berkaitan dengan masalah-masalah hukum dalam
pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum
terhadap anggota, keluarganya, dan pengemban fungsi kepolisian lainnya;
pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum,
dan unsure-unsur masyarakat; pengadministrasian umum, penatausahaan urusan
dalam, personel, dan logistik dilingkungan Bidkum; pengumpulan dan pengolahan
data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan pemantauan dan evaluasi
program kegiatan Bidkum3
.
2
Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Surabaya :
Laksbang Mediatama
3
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Operasional dan tata Kerja Kepolisian
Daerah Pasal 78

3. 3
Sebagai sebuah institusi Polri dapat menjalin hubungan kerjasama dan
memberikan bantuan kepada anggotanya maupun kepada lembaga lain dalam
rangka pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Bidang Hukum Polda DIY dalam memberikan bantuan hukum berupa Pendapat
dan saran hukum yang selanjutnya disingkat PSH yaitu pernyataan resmi berupa
keputusan atau saran yang didasari atas pengetahuan khusus keahlian yang berisi
pemahaman dan penerapan hukum pada permasalahan tertentu yang dibuat untuk
menjawab permintaan tertentu.
Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui
prosedur pembuatan Pendapat dan Saran Hukum (PSH) Urrapkum sebagai bagian
dari pelaksanaan bantuan hukum di Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta.
II. METODE
Sejalan dengan permasalahan yang akan disampaikan di dalam
pembahasan, maka metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan studi
kepustakaan, atau yang biasa disebut dengan metode normatif. Penulisan
dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi berkaitan dengan Bagian Urusan
Penerapan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.
Penulisan dilakukan selama 1 (satu) bulan dengan metode pendalaman
materi referensi, materi dari website, dikaitkan dengan fakta lapangan guna
memperoleh data yang valid dan sinkron terkait permasalahan yang hendak dikaji.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan
menggunakan studi pustaka. Pengolahan data dalam penulisan hukum dilakukan
dengan menyusun bahan penulisan yang terkumpul dalam suatu sistem yang
seturut dengan permasalahan yang ditulis.
Penulisan ini menggunakan metode pendekatan undang-undang.
Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelah semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu
memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan4
.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki
sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu
Direktorat Reserse Kriminal; Subdit Kriminal Umum; Subdit Kejahatan dengan
Kekerasan (Jatanras); Subdit Remaja Anak dan Wanita; Direktorat Reserse
Kriminal Khusus; Subdit Tindak Pidana Korupsi; Unit Inafis (Indonesia
Automatic Finger Print Identification System) / Identifikasi TKP (Tempat
Kejadian Perkara); Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah); Subdit
Cyber Crime; Direktorat Reserse Narkoba; Subdit Narkotika; Subdit Psikotropika;
Direktorat Intelijen dan Keamanan; Direktorat Lalu Lintas; Subdit Pendidikan dan
Rekayasa (Dikyasa); Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident); Subdit
Penegakan Hukum (Gakkum); Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel);
4
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta: KencanaPrenada
Media Group. Hal 93

4. 4
Subdit Patroli Pengawalan (Patwal); Subdit Patroli Jalan Raya (PJR); Direktorat
Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra); Direktorat Sabhara;
Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit); Direktorat Polisi Air (Polair);
Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti); Biro Operasi; Biro SDM Biro
Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik); Bidang Keuangan; Bidang Profesi dan
Pengamanan (Propam); Bidang Hukum; Bidang Hubungan Masyarakat; dan
Bidang Kedokteran Kesehatan5
.
Bidang hukum sebagai salah satu unsur pengawas, bertugas memberikan
pembinaan hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi anggota polri yang
tersangkut masalah hukum. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidkum dalam
pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada anggota maupun Instansi
dilaksanakan sesuai dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Daerah.
Anggota Polri sebagi aparat penegak hukum yang diatur dalam Undang-
undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak-hak yang sama
dengan warga negara lain dalam mendapatkan perlindungan hukum dari masalah
hukum yang dialaminya. Secara khusus hak-hak anggota polri diatur dalam
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa hak- hak lainnya
anggota Polri meliputi bantuan hukum dan Perlindungan keamanan6
dan anggota
Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik
dalam maupun di luar proses pengadilan7
.
Bantuan hukum yang diberikan kepada anggota Polri diatur dalam
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan. Pasal 1 ayat (1)
menjelaskan pengertian bantuan hukum:
bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum8
.
Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan disebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk
menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan
akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai
dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian
penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah
5
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Kepolisian Daerah
6
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia Pasal 5 hurut b
7
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia Pasal 7 ayat (1)
8
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan. Pasal 1 ayat (1)

5. 5
Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan
dapat dipertanggungjawabkan
Selain pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri, bidang Hukum
Polda juga bertugas memberikan nasehat kepada anggota Polri dalam memeriksa
dan menangani tindak pidana serta berbagai permasalahan yang menyangkut
Instansi serta anggota Polri adalah dengan penyusunan Pendapat dan Saran
Hukum. Pendapat dan Saran Hukum yang selanjutnya disingkat PSH adalah
pernyataan resmi berupa keputusan atau saran yang didasari atas pengetahuan
khusus keahlian yang berisi pemahaman dan penerapan hukum pada
permasalahan tertentu yang dibuat untuk menjawab permintaan tertentu.
Penyusunan pendapat dan saran hukum merupakan pelaksanaan salah satu fungsi
bidang hukum Kepolisian Daerah yaitu pemberian nasehat dan pertimbangan
hukum berkenaan dengan masalah- masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polri
termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota dan
keluarganya termasuk pengembanan fungsi Kepolisian lainnya9
.
Pendapat dan Saran Hukum disusun oleh Kaurapkum dan/atau staf
Urapkum Polda serta anggota Polri yang bertugas di lingkungan Bidang Hukum
Polda yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk membuat PSH.
Mekanisme pumbuatan PSH dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8
Peraturan Kepaala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2011 tentang prosedur Pembuatan Pendapat dan Saran, penyusunan PSH
dilakukan dengan lima metode, yaitu :
a. Inventarisasi, dilakukan melalui kegiatan pengumpulan permintaan,
permohonan dan/atau bantuan perlindungan hukum yang diterima dari
Kasatker, Kasatwil, anggota Polri, PNS Polri dan Keluarganya,
Purnawirawan dan/atau warakawuri, dan/atau masyarakat yang memerlukan
dan mengumpulkan buku-buku yang ber kaitan dengan hukum sebagai
referensi yang akan dugunakan dalam menganalisis permasalahan;
b. Verifikasi, bertujuan untuk memastikan apakah permintaan, permohonan
dan/atau bantuan perlindungan hukum yang diterima adalah benar;
Memastikan apakah permintaan, permohonan dan/atau bantuan
perlindungan hukum telah didukung oleh data yang cukup atau alat bukti
sebagai bukti pendukung; dan memastikan objektivitas/keakuratan data
dengan melakukan peninjauan ke lapangan dan beberapa sasaran (apabila
diperlukan), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk setiap permasalahan
yang akan diberikan PSH, sehingga diperoleh kelengkapan data, dan dapat
menambah informasi dan/atau keterangan yang telah ada;
c. Analisis substansi, dilakukan melalui kegiatan Gelar internal urrapkum di
ruang pertemuan Urapkum, dihadiri Kaurrapkum dan staf Urapkum,
sekurang-kurangnya sekali untuk setiap permasalahan yang akan diberikan
PSH; membahas permasalahan yang dimintakan, dimohonkan dan/atau
perlu perlindungan hukum dengan ditetapkan awal persangkaan; dan
menyusun rancangan PSH awal;
d. Pembahasan, dilakukan dengan kegiatan menyusun rancangan PSH dengan
format yang telah baku; Gelar dan/atau presentasi atas rancangan PSH
dengan melibatkan Bagbanhatkum Bidkum Polda dan fungsi terkai lainnya
9
Peraturan Kepala divisi hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011
tentang prosedur Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum Pasal 1 angka 4

6. 6
di ruang pertemuan Bidkum Polda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali utnuk
setiap permasalahan yang akan diberikan PSH; Gelar dan/atau presentasi
kembali dengan waktu yang disepakati bersama, bila tidak atau belum
ditemukan kesepahaman rumusan substansi; dan merumuskan substansi
ancangan PSH yang telah disepakati beberapa pihak; dan
e. Penyusunan PSH, dilaksanakan oleh Kaurrapkum dan/atau staf Urrapkum,
dengan mendasari hasil rumusan substansi rancangan PSH yang telah
disepakati beberapa pihak, yang dirumuskan dalam format PSH yang telah
ditetapkan.
Pendapat dan saran Hukum disusun sesuai dengan format seperti yang
telah diatur dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010, tanggal 11
Oktober 2010, yaitu :
1. Rujukan: Adanya permohonan peninjauan kembali, Permohonan
perlindungan hukum, Pengaduan, Permohonan untuk dilaksanakan sidang
disiplin atau KKEP, Produk intelejen yang dapat dikembangkan sehingga
bermanfaat dalam melindungi anggota dan institusi Polri, Hal lain demi
kepentingan hukum bagi anggota dan institusi Polri
2. Posisi Kasus: Jelaskan dengan singkat, padat dan lengkap mengenai
masalah yang akan dianalisis
3. Fakta-fakta: Mengemukakan keterangan-keterangan, perbuatan-perbuatan,
alat bukti dan hal lain yang dapat dipertimbangkan (yang meringankan dan
memberatkan).
4. Pasal Persangkaan: Terdiri dari pasal yang diterapkan, baik yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri
maupun yang berlaku secara umum.
5. Analisis Fakta dan Yuridis : Pembasanan antara pasal sangkaan dan
mengemukakan fakta yang sesuai, sehingga dapat terpenuhi unsur pasal
sangkaan.
6. Pendapat dan saran hukum.
a. Pendapat : Merupakan kesimpulan akhir dari hasil analisis fakta dan yuridis
dengan pertimbangan fakta hal lain yang dapat dipertimbangkan.
b. Saran : Merupakan langkah tindakan atau hal yang dapat dilaksanakan
dengan rujukan/dasar pembuatan PSH.
7. Penutup10
Selain dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010, tanggal
11 Oktober 2010, rancangan pembuatan PSH tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5
Peraturan Kepala Divisi Hukum Polri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur
Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum.
Pasal 4
(1) Rancangan PSH terdiri dari:
a. rujukan;
b. posisi kasus atau permasalahan;
c. fakta-fakta;
d. persangkaan;
e. analisa fakta dan yuridis; dan
f. PSH atau kesimpulan.
10
Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010

7. 7
(2) Rancangan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat
keseluruhan atau sebagian,tergantung dari permasalahan dan/atau keperluan
yang diharapkan.
Pasal 5
(1) Rujukan sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan
bersumber dari permintaan Kasateker, Kasatwil, anggota Polri dan PNS Polri
beserta keluarganya, Purnawirawan, Warakawuri, dan masyarakat;
(2) Posisi kasus/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b merupakan penjelasan singkat, padat dan jelas mengenal masalah
yang akan dianalisis;
(3) Fakta-fakta sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berisi
keterangan saksi dan/atau Terperiksa yang bersumber dari Berita Acara
Pemeriksaan serta alat bukti yang ada dalam Berkas Perkara;
(4) Persangkaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri
dari pasal yang diterapkan baik yang terdapat dalam peraturan perundangan-
undangan yang berlaku di lingkungan Polri maupun yang berlaku secara
umum atau hal yang dipermasalahkan;
(5) Analisis fakta dan yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf
e merupakan kegiatan meneliti, mempelajari dan menganalisis fakta-fakta
yang diketumakn dalam berkas perkara dan alat bukti yang tersedia dikaitkan
dengan pasal yang persangkakan untuk menentukan terpenuhinya syarat
hukum secara materil dan formil;
(6) PSH atau kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f
merupakan kesimpulan akhir dari hasil analisis fakta dan yuridis serta
menyarankan langkah tindakan atau hal yang dapat dilaksanakan untuk
menjawab rujukan.
IV. KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses
pembuatan Pendapat dan Saran hukum merupakan tugas Subbidbankum dalam
rangka melaksanakan penerapan hukum dan HAM, dimana PSH tersebut
diberikan pada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya. Dalam melaksanakan
tugas ini, Subbidbankum dibantu oleh Urrapkum, yang bertugas mengkaji dan
menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum itu
sendiri. Pembuatan PSH ini dapat dilakukan atas perintah Kapolri, Kasatker atau
Kasatwil, anggota Polri, PNS Polri dan keluarganya, bahkan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Pudi Rahardi.2007. Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri.
Surabaya: Laksbang Mediatama.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8. 8
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Kepolisian Daerah.
Peraturan Kepala Divisi Hukum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Mekanisme
Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum.
Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.