Akar MasalahKonflik Pengelolaan Hutan    Bahan Diskusi dengan Bahana Mahasiswa                Universitas Riau            ...
Rantai Korupsi Kehutanan1. Rantai Regulasi: Perubahan zonasi kawasan   hutan dalam rencana tata ruang,2. Rantai Perizinan:...
Kawasan Budidaya (Produksi)                                           UPHHK-HT                            Perencanaan     ...
Aturan Pengelolaan Hutan Produksi                                                                    Budidaya Hutan Alam  ...
Fakta Pengelolaan Hutan Produksi                                       IUPHHK-HA    Tidak Sesuai SKOR           Hutan Prod...
Kawasan Budidaya (Produksi)                                           UPHHK-HT                            Perencanaan     ...
Penyimpangan           (Perencanaan Kehutanan)Inventarisasi Kawasan Hutan                                               Be...
(Penyusunan Rencana Tata Ruang)                                 1.   Data Pendukung Tidak Lengkap                         ...
Situasi Penyusunan Draft RTRWP RiauLampiran VII PP 26         Gap   Tahun 2008                                          Pe...
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG     Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut      kewenangannnya masing-masing ses...
Bagaimana KitaMelihat Korupsi ?????
Studi Kasus Perizinan IUPHHK-HT                                     Regulasi          Aktor                             Re...
Upaya Hukum yang gagal• Kasus korupsi Perizinan oleh mantan bupati pelalawan  yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan ...
Studi Kasus Izin PT RAPP                Sektor Pulau Padang1.   Rekomendasi Bupati bengkalis tidak mempertimbangkan rencan...
Bahan Bacaan• http://www.slideshare.net/raflis/problematik-sektor-kehutanan-  perkebunan-di-provinsi-riau-edit-5104634• ht...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akar masalah konflik pengelolaan hutan

3,394 views

Published on

Published in: Technology, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • rumitnya regulasi dan terlalu banyak bentuk ijin yang di keluarkan pemerintah tentang kehutanan dan pekebunan menjadi celah tersendiri bagi penyelundupan dan pemerkosaan hutan oleh pengusaha dan birokrat di negeri ini
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akar masalah konflik pengelolaan hutan

  1. 1. Akar MasalahKonflik Pengelolaan Hutan Bahan Diskusi dengan Bahana Mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru 1 Desember 2011 Oleh Transparency International Indonesia Local Unit Riau
  2. 2. Rantai Korupsi Kehutanan1. Rantai Regulasi: Perubahan zonasi kawasan hutan dalam rencana tata ruang,2. Rantai Perizinan: Pemberian izin pemanfaatan hutan yang melanggar ketentuan,3. Rantai Supply kayu: Perencaan penebangan yang tidak sesuai ketentuan,4. Rantai penegakan hukum: Gagal menghukum izin yang melanggar aturan,5. Rantai Riset dan sertifikasi: Penyimpangan riset dan manipulasi terhadap proses sertifikasi.
  3. 3. Kawasan Budidaya (Produksi) UPHHK-HT Perencanaan Kehutanan IUPHHK-HT Kehutanan Non Kehutanan Perencanaan IUP Pertambangan Kawasan Pertambangan KP Budidaya(Produksi) Karet Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Lainnya Perencanaan Lahan Basah Pertanian Pertanian Lahan Kering
  4. 4. Aturan Pengelolaan Hutan Produksi Budidaya Hutan Alam SKOR Hutan Produksi (IUPHHK-HA / HPH) 124-175 Terbatas Fungsi tidak dapat saling dipertukarkan karena skornya berbeda HutanProduksi Budidaya Hutan alam dan Hutan Produksi Tanaman (IUPHHK-HT / Tetap PHTI/ HTI) Fungsi dapat saling dipertukarkan SKOR karena skornya sama < 124 Budidaya Non Kehutanan Hutan Produksi (Perkebunan, Pertanian, P Konversi ertambangan)
  5. 5. Fakta Pengelolaan Hutan Produksi IUPHHK-HA Tidak Sesuai SKOR Hutan Produksi dengan124-175 Terbatas IUPHHK-HT Ketentuan dan Perkebunan Berdampak Ada SK Mentri Perubahan Hidrologi Fungsi Kawasan Hutan IUPHHK-HA Tidak Sesuai Hutan Produksi IUPHHK-HT dengan Tetap Ketentuan dan Perkebunan Tidak Berdampak SKOR Ada SK Mentri Perubahan secara < 124 Fungsi Kawasan Hutan Hidrologi IUPHHK-HA Hutan Produksi IUPHHK-HT Sesuai dengan Konversi Ketentuan Perkebunan
  6. 6. Kawasan Budidaya (Produksi) UPHHK-HT Perencanaan Kehutanan IUPHHK-HT Kehutanan Non Kehutanan Perencanaan IUP Pertambangan Kawasan Pertambangan KP Budidaya(Produksi) Karet Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Lainnya Perencanaan Lahan Basah Pertanian Pertanian Lahan Kering
  7. 7. Penyimpangan (Perencanaan Kehutanan)Inventarisasi Kawasan Hutan Belum dilaksanakan Tingkat Wilayah dan DAS •Masih Menggunakan Kepmen 173/1986 Penunjukan Fungsi sebagai dasar hukum Kawasan Hutan •Bisa berubah setiap saat sesuai kepentingan (TGHK update) Penetapan Fungsi Belum dilaksanakan Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan Kawasan Hutan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK
  8. 8. (Penyusunan Rencana Tata Ruang) 1. Data Pendukung Tidak Lengkap 2. Tidak ada buku data dan analisis 3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting Penyusunan Draft 4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun oleh Konsultan 1997 5. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi Muncul Skenario Hijau 2050 Pembahasan 1. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 1997 di BKPRD 2. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan dihijaukan kembali pada tahun 2050 Pembahasan Tidak Ada Perubahan Substansi Peta di DPRD Tim Tepadu Departemen Kehutanan Intervensi Departemen Kehutanan Persetujuan DPR TerhadapPerubahan Fungsi Kawasan Hutan
  9. 9. Situasi Penyusunan Draft RTRWP RiauLampiran VII PP 26 Gap Tahun 2008 Peta TGHK/ Penunjukan/Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Intervensi ? Gap Perda No 10 Draft RTRWP Tahun 1994 Riau Gap
  10. 10. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut kewenangannnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perizinan diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing) batal demi dikeluarkan dan/atau hukum Izin Pemanfaatan diperoleh dgn tidak melalui Ps. 37 ayat (3) Ruang prosedur yg benar diperoleh melalui prosedur dapat apabila yang benar tetapi dibatalkan tidak kemudian terbukti tidak Ps. 37 ayat (4) sesuai sesuai dengan RTRW RTRW Ps. 37 ayat (6) penggantian / akibat adanya perubahan ganti kerugian RTRWN yg layak Ps. 37 ayat (5)BHK-DJPR/Presentasi/DR
  11. 11. Bagaimana KitaMelihat Korupsi ?????
  12. 12. Studi Kasus Perizinan IUPHHK-HT Regulasi Aktor Rencana Tata Ruang Wilayah KabuupatenDinas Kehutanan Kabupaten Rencana Tata Ruang Bupati Wilayah Provinsi Rencana Tata Ruang Dinas Kehutanan Provinsi Wilayah Nasional Gubernur Pencadangan Lahan Untuk HTIDirjen Planologi Kehutanan Tata Guna Hutan Komisi Amdal Pusat Kesepakatan Mentri Kehutanan Kawasan Bergambut/ Lindung Gambut
  13. 13. Upaya Hukum yang gagal• Kasus korupsi Perizinan oleh mantan bupati pelalawan yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan TIPIKOR tidak dilanjutkan dengan upaya penertiban izin karena juga melanggar tata. Departemen kehutanan justru mensyahkan izin yang dikeluarkan Bupati dengan dengan surat keputusan mentri• Upaya hukum yang dilakukan terhadap 14 perusahaan yang memiliki cacat perizinan oleh Polda riau pada tahun 2008 diakhiri dengan SP3. Saksi ahli dari departemen kehutanan mengatakan bahwa izin tersebut legal secara hukum
  14. 14. Studi Kasus Izin PT RAPP Sektor Pulau Padang1. Rekomendasi Bupati bengkalis tidak mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah kabupaten bengkalis2. Pertimbangan tehnis dari Dinas kehutanan provinsi riau dan Rekomendasi Gubernur Riau tidak mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau tetapi masih mempertimbangkan TGHK,3. Badan planologi kehutanan dan Mentri kehutanan tidak mempertimbangkan TGHK serta mengabaikan saran kepala dinas kegutanan dan gubernur riau. http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipot4. Studi amdal yang dibuat perusahaan tidak menjelaskan bahwa pada kawasan esa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/ tersebut merupakan kawasan bergambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan harus dilindungi menurut aturan perundangan, serta tidak dijelaskan tentang dampak penurunan permukaan tanah yang berpotensi menenggelamkan pulau tersebut.5. Mentri kehutanan mengeluarkan izin dengan mengabaikan Rencana Tata Ruang Nasional, TGHK, dan kelayakan lingkungan. Tidak ada pertimbangan pemberian izin terhadap UU 27 tahun 2007 tentang tata ruang kawasan pesisir dan pulau kecil sebagai ekosistem yang rentan terhadap dampak lingkungan.
  15. 15. Bahan Bacaan• http://www.slideshare.net/raflis/problematik-sektor-kehutanan- perkebunan-di-provinsi-riau-edit-5104634• http://www.slideshare.net/raflis/perencanaan-kehutanan-dan-rencana- tata-ruang-di-provinsi-riau• http://www.slideshare.net/raflis/tata-ruang-dan-korupsi• http://raflis.wordpress.com/2011/09/13/penataan-ruang-dan-korupsi- studi-kasus-provinsi-riau/• http://raflis.wordpress.com/2011/07/15/menyerahkan-hutan-ke- pangkuan-modal/• http://raflis.wordpress.com/2011/02/02/desa-mengkirau/• http://raflis.wordpress.com/2011/01/25/fakta-awal-yang-memperkuat- hipotesa-tenggelamnya-pulau2-di-pesisir-timur-sumatera/• http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya- sebuah-pulau/

×