Sos dak 2012 kehutanan

1,753 views

Published on

Published in: Business, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • WADUH DEMO... BBM
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sos dak 2012 kehutanan

  1. 1. Oleh : KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN KEHUTANAN 22-23 NOVEMBER 2011
  2. 2. <ul><li>Fakta : </li></ul><ul><li>Luas Lahan kritis 30,2 juta ha </li></ul>Di dalam kawasan 19,5 juta ha Di luar kawasan 10,7 juta ha JIKA TIDAK DILAKUKAN REHABILITA S I (RHL) <ul><li>Regulasi : </li></ul><ul><li>HL dan HP dikelola oleh Pemkab/Pemkot </li></ul><ul><li>APBN Kemenhut digunakan untuk pinjaman bergulir (HTI dan HTR), tidak diperkenankan untuk membiayai urusan Kabupaten/ K ota </li></ul><ul><li>Presiden mencanangkan penurunan emisi 26% tahun 2020, porsi kehutanan 14% atau 54% target total. </li></ul><ul><li>Keberhasilan : </li></ul><ul><li>Tahun 2003-2008, Seluas 2,4 juta ha telah di RHL (sebagian besar di luar kawasan hutan) </li></ul><ul><li>Tahun 2008, realisasi DAK bidang kehutanan senilai Rp. 100 miliar : 6.890 ha; 1,7 juta batang; KTA 487 unit, 28 sepeda motor; 21 komputer </li></ul><ul><li>Tahun 2009 alokasi Rp. 100 miliar : Reboi s asi 7.574 ha; HR 20.817 ha; Mangrove 860 ha; penghijauan 8,6 juta bibit </li></ul><ul><li>Tahun 2010 alokasi Rp 250 miliar untuk 232 kab dan 6 propinsi , realisasi : reboisasi 12.941 Ha, HR 38.099 Ha, Mangrove 1.736 Ha, KTA 2.378 unit, sarpras penyuluhan 996 unit, Sarpras Pamhut 870 unit </li></ul><ul><li>Tahun 2011 alokasi 400 miliar untuk 339 Kab dan 20 Prop. </li></ul><ul><li>Tahun 2012 alokasi 489 miliar untuk 362 Kab/Kota dan 20 Prop . </li></ul><ul><li>Tindak lanjut : </li></ul><ul><li>peningkatan alokasi DAK bidang kehutanan </li></ul><ul><li>Pelaksanaan Policy Matriks Climate Change Program Loan (CCPL) </li></ul>Upaya
  3. 3. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemkab/Kota. Bid Kehutanan PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Permenhut No. P. 70 Tahun 2008 Jo Nomor P. 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis RHL Permenkeu No. 216 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi dan Perkiraan Umum DAK Tahun 2011 Permenhut No. 03/Menhut-II/2011 tentang Juknis DAK Bidang Kehutanan Tahun 2011
  4. 4. DAU DBH DAK Alat Pemerataan kemampuan keuangan daerah  horizontal fiscal imbalance Sumber daya alam dan sumber daya lainnya , untuk di- share sebagian dengan daerah lainnya sebagai wujud kepedulian nasional  vertical fiscal imbalance Bantuan keuangan daerah untuk memperbaiki infrastruktur, dan mendorong percepatan pembangunan daerah
  5. 6. DAK BIDANG KEHUTANAN 2012
  6. 7. SASARAN DAK 2012 <ul><li>S asaran kegiatan DAK bidang Kehutanan Th 2012 : </li></ul><ul><li>a. Terehabilitasinya lahan kritis , hutan lindung, Taman Hutan Raya, dan hutan kota, serta kawasan mangrove yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah seluas 90 .000 ha. </li></ul><ul><li>Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan hutan. </li></ul><ul><li>Tersedianya sarana dan prasarana di 60 unit KPH </li></ul><ul><li>d . Tersedianya sarana dan prasarana pen yuluhan . </li></ul>
  7. 8. INDIKATOR KINERJA <ul><li>a. Output </li></ul><ul><li>Terlaksananya r ehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Lindung , Tahura dan Hutan Kota seluas 90.000 Ha </li></ul><ul><li>Sarana dan prasarana pengamanan hutan </li></ul><ul><li>Sarana dan prasarana Tahura </li></ul><ul><li>Sarana dan prasarana KPH </li></ul><ul><li>Sarana dan prasarana Penyuluhan Kehutanan </li></ul>
  8. 9. <ul><li>b. Outcome </li></ul><ul><li>Menurunnya lahan k ritis di dalam dan di luar kawasan hutan lindung, Tahura dan hutan kota seluas 90.000 Ha </li></ul><ul><li>Meningkatnya pengelolaan Hutan Lindung, Tahura dan h utan k ota </li></ul><ul><li>Meningkatnya sarana prasarana Tahura </li></ul><ul><li>Menurunnya tingkat perambahan hutan, kebakaran hutan dan kegiatan destruktif terhadap hutan </li></ul><ul><li>Meningkatnya sarana dan prasarana di 60 unit KPH </li></ul><ul><li>Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan Kehutanan </li></ul>
  9. 10. PRIORITAS LOKASI <ul><li>Prioritas lokasi DAK kehutanan tahun 2012 adalah 20 Provinsi dan 362 Kab/Kota, diprioritaskan pada daerah-d aerah : </li></ul><ul><li>Daerah yang mempunyai rasio terbesar dalam luas lahan kritis dibanding dengan luas wilayah kab/kota y bs. </li></ul><ul><li>b. Mempunyai rasio terbesar dalam luas hutan lindung dibanding dengan luas wilayah kab/kota y bs. </li></ul><ul><li>Bukan daerah penghasil/daerah yang mendapatkan dana bagi hasil DR sangat kecil . </li></ul><ul><li>Daerah yang sudah mempunyai Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan . </li></ul><ul><li>Daerah yang telah mempunyai KPH. </li></ul><ul><li>Daerah yang mengelola Taman Hutan Raya (Tahura) . </li></ul>
  10. 11. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAK BIDANG KEHUTANAN 2012 Keterangan : 1. Kab/Kota di wilayah Provinsi Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, pengadaan sarpras pamhut diarahkan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan 2. Bagi Kab/Kota yang wilayahnya memiliki hutan mangrove, dana DAK Bidang Kehutanan terutama untuk kegiatan RHL diarahkan untuk pembangunan hutan mangrove No Wilayah Prosentase (%) RHL Sarpras Pamhut Sarpras KPH Sarpras Penyuluhan 1 Provinsi/Tahura ≥ 50 ≤ 45 - 5             2 Kabupaten/Kota ≥ 75 ≤ 20 - 5             3 Kabupaten/Kota yang memiliki lembaga KPH ≥ 50 ≤ 20 ≤ 25 5
  11. 12. <ul><ul><li>Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kegiatan vegetatif, berupa penyediaan bibit untuk kegiatan reboisasi dan pengayaan, penghijauan, pembangunan/pengelolaan hutan kota, kebun raya, penghijauan lingkungan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bangunan KTA (konservasi tanah dan air)/sipil teknis, seperti : dam pengendali, embung, dam penahan, sumur resapan </li></ul></ul></ul>
  12. 13. <ul><ul><li>2. Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan </li></ul></ul><ul><ul><li>Sarpras Pamhut diutamakan untuk pengadaan peralatan yg generik, misal : </li></ul></ul><ul><ul><li>a. Motor patroli pengamanan hutan </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Pembuatan tabat di daerah yg bergambut </li></ul></ul><ul><ul><li>c. Pompa jinjing untuk dalkar </li></ul></ul><ul><ul><li>d. Portable tank dan selang untuk dalkar </li></ul></ul><ul><ul><li>e. Peralatan tangan (sekop, garu, kapak, dll) </li></ul></ul><ul><ul><li>f. Seragam Polhut beserta kelengkapannya (sangkur, sepatu PDL, pentungan, dll) </li></ul></ul><ul><ul><li>g. Personel use petugas pemadam kebakaran (baju pemadam, sepatu, helm, masker, kacamata, peples) </li></ul></ul>
  13. 14. <ul><ul><li>Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH </li></ul></ul><ul><ul><li>Sarpras KPH yg berasal dari dana DAK Bidang Kehutanan disinergikan/suplemen dengan pengadaan sarpras dari DIPA Kemenhut untuk pengembangan KPH, antara lain : peralatan perpetaan dan inventarisasi (scanner, printer, theodolit, clinometer, GPS, hagameter, relaskop, dll) </li></ul></ul>
  14. 15. <ul><ul><li>4. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan </li></ul></ul><ul><ul><li>Sarpras penyuluhan kehutanan yg berasal dari dana DAK Bidang Kehutanan difokuskan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 untuk penyuluh kehutanan, sarpras kegiatan pendukung penyuluhan kehutanan (Laptop, LCD, GPS, alat peraga), leaflet, booklet, dll </li></ul></ul>
  15. 16. Untuk kegiatan Non fisik = dana pendukung
  16. 17. Untuk kegiatan Non fisik = dana pendukung
  17. 18. Untuk kegiatan Non fisik = dana pendukung
  18. 19. TERIMA KASIH Banyak pohon, banyak rejeki

×