Dokumen tersebut membahas tentang dana alokasi khusus bidang keluarga berencana tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana di Indonesia agar dapat mencapai sasaran pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% pada tahun 2014.

1. Dana Alokasi Khusus
Bidang
Keluarga Berencana Tahun 2012
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
Jakarta, 22 November 2011

2. Mengapa
Masalah Keluarga Berencana
Penting bagi Keberhasilan
Pembangunan???

3. “Jumlah manusia di planet bumi
sebenarnya sudah melebihi daya
dukung dan daya tampung
lingkungan”.
“Kita harus dengan sungguh-sungguh
berupaya agar pertumbuhan penduduk
dapat terkendali karena planet ini
sudah tidak mampu lagi menampung
penduduk lebih banyak lagi”.
“Perubahan iklim akibat pertumbuhan
penduduk yang sangat pesat berakibat
buruk bagi produksi pangan sehingga
miliaran penduduk terancam
kelaparan”.

4. Karena perubahan iklim
dan ledakan
penduduk, menjelang
tahun 2030 akan terjadi
kelangkaan
pangan, air, dan energi
yang luar biasa yang
Prof. Dr. John Beddington
Chief Scientific Adviser British Gov’t. memicu kerusuhan sosial
dan konflik internasional
karena akan terjadi
migrasi besar-besaran dari
daerah yang paling
terkena dampak.

5. “SASARAN MDG’s TIDAK AKAN MUNGKIN
TERCAPAI, JIKA PERSOALAN KESEHATAN
REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA
DIABAIKAN”

6. PERKEMBANGAN PENDUDUK
DUNIA
MALTHUS:
• Penduduk  deret ukur
• Pangan  deret hitung

7. Latar Belakang
Hasil Sensus Penduduk 2010
Laki-Laki Perempuan TOTAL
119,51 juta 118,05 juta
237,56 juta (LPP
1,49%)
Berimplikasi terhadap Lebih
perencanaan besar
3,4
pembangunan ke depan juta
Proyeksi
234,2 juta

8. STRUKTUR PENDUDUK TIDAK MENGUNTUNGKAN
Population by Age and Sex,
Indonesia Census 2000
2010
75+
70-74
65-69
LANSIA
60-64
55-59
50-54 Ledakan
TRIPLE
45-49
Kelahiran (2000- BURDEN
Age Group
2005)
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
Dapat di tekan
15-19 kembali REMAJA
10-14 (2006-2010)
5-9
0-4 BALITA DAN ANAK
20 15 10 5 0 5 10 15 20
Percentage Percentage
Male Female

9. 2.50
2.32
2.32
1.97
2.00
1.98
Tren LPP
1.45 1.49
1.50
1.47
1.00 1.27 1.1 Est. LPP
0.98 LPP Real
0.50
0.00
1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2025
Est. LPP 2.32 1.98 1.47 1.27
1.14 1.1 0.98
LPP Real 2.32 1.97 1.45 1.49

10. IPM Masih Rendah
• Ranking 124 dari 187 negara
Perkembangan IPM Indonesia
1980 1990 2000 2005 2009 2010 2011
0,423 0,481 0,453 0,572 0,607 0,613 0,617
Sumber UNDP

11. KUALITAS SDM DAN KEMAJUAN
BANGSA
PELAYANAN KEMAJUAN
SOSIAL DASAR: KUALITAS
SUATU BANGSA
•Pendidikan SDM
•Kesehatan (80%?)
•KB
KEMAJUAN BANGSA DI
MASA DEPAN DITENTUKAN OLEH KEKAYAAN
KB KUALITAS SDM, DAN BUKAN OLEH SDA
MEMPUNYAI PERAN MELIMPAHNYA SDA
(20%?)
PENTING DALAM PEMB.
SDM

12. SASARAN RPJM
NRR = 1 atau TFR 2,1 per wanita dan laju
pertumbuhan penduduk 1,1 persen pada tahun
2014

13. PERPRES No. 62/2010
BKKBN =
Badan Kependudukan dan KB Nasional
Tugas = melaksanakan pengendalian penduduk
dan menyelenggarakan keluarga berencana

14. Kesimpulan
 Hasil Sensus Penduduk
lebih besar 3,4 juta
dari Proyeksi
Berdampak luas pada sektor
pembangunan dan berbagai aspek
kehidupan masyarakat DUKUNGAN
DAK PERLU
 LPP 1,49
DILANJUTKAN
Dalam 45 tahun penduduk berlipat
dua
 Sasaran RPJM yang
harus dicapai

15. Dana Alokasi Khusus
Bidang
Keluarga Berencana

16. Realisasi DAK Bidang KB
• Tahun 2008 101,16 persen terhadap pagu
(178 kabupaten dan Kota)
• Tahun 2009 99,3 persen ( 373 kab. dan kota
dan melapor 370 kabupaten dan kota)
• Tahun 2010 96,1 persen (398 kab dan kota
dan melapor 392 kabupaten dan kota)
• Tahun 2011 sebagian besar kabupaten dan
kota sedang proses 180 kabupaten dan kota
yang melapor dari 377 kabupaten dan kota

17. Evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2010
• Sasaran DAK Bidang KB tahun 2010 adalah
sebesar 398 Kabupaten dan Kota
• Melapor sampai IV 392 Kabupaten dan Kota
atau 98,4 persen
• Realisasi Anggaran 96,1 persen dari pagu
(329,01 milyar)
• Semua jenis kegiatan dapat dilaksanakan
dengan baik (meskipun ada revisi Menu)

18. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan DAK KB tahun 2012 diarahkan untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga
berencana, dengan meningkatkan: (i) daya jangkau dan
kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB
tenaga lini lapangan; (ii) meningkatkan
kuantitas,kualitas, dan kecepatan data dan informasi
berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari lini
lapangan; (iii) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (iv)
ketersediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan
komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB;
serta (v) sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh
kembang anak.

19. Kebijakan Khusus
• Bupati, Walikota mengikutsertakan SKPD KB
• Kabupaten dan Kota yang belum memiliki
SKPD KB Bupati wajib menunjuk SKPD lain
sebagai pelaksana
• Menjaga ketepatan perencanaan dengan
menetapkan distribusi penggunaan menurut
program dan kegiatan
• Perubahan dapat dilakukan dalam koridor
Menu yang ada dlm JUKNIS

20. Kebijakan Khusus
• Perubahan antar menu tidak dapat dilaksanakan
pada kegiatan yang belum mencapai target
sasaran
• Perubahan dengan SK Bupati dan atau Walikota
dan dilaporkan kepada Sekretaris Utama BKKBN
cq Biro Keuangan dan pengelolaan BMN
• Pendistribusian ditetapkan oleh Bupati dan
Walikota atas usulan SKPD KB
• Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan fasilitasi,
koordinasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan DAK Bidang KB

21. Kebijakan Khusus
• SKPD Kabupaten dan Kota mengadministrasikan
aset DAK sesuai peraturan perundangan yang
berlaku
• SKPD kabupaten dan Kota membuat Berita Acara
Penyerahan aset/barang sesuai peraturan
perundangan yang berlaku
• SKPD KB Kabupaten dan kota menyiapkan biaya
pemeliharaan dan operasional melalui APBD
• Seluruh pengadaan DAK dilaksanakan sesuai
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang pengadaan barang dan Jasa.

22. TUJUAN UMUM
Tercapainya sasaran prioritas
pembangunan keluarga berencana dalam
RKP 2012 untuk mencapai NRR = 1 atau
TFR 2,1 per wanita dan laju pertumbuhan
penduduk 1,1 persen pada tahun 2014

23. TUJUAN KHUSUS
1. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau PKB/PLKB dan
PPLKB/UPT dalam melaksanakan penyuluhan,
penggerakan, dan pembinaan program KB;
2. Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan
akses dan kualitas pelayanan KB, trtm klg miskin dan
rentan lainnya;
3. Meningkatnya advokasi dan KIE program KB, khususnya
di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau;
4. Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di
bawah usia lima tahun dalam keluarga;
5. Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KB,
baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial
ekonomi masyarakat

24. INDIKATOR KRITERIA TEKNIS
1. Angka kesertaan ber-KB atau
Contraceptive Prevalence Rate (CPR);
2. Angka kelahiran atau Child Woman Ratio
(CWR);
3. Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin)
terhadap jumlah keluarga;
4. Jumlah keluarga;
5. Kepadatan penduduk.

25. ARAH PEMANFAATAN
1. Angka kesertaan ber-KB atau Contraceptive
Prevalence Rate (CPR) relatif masih rendah;
2. Angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR)
relatif masih tinggi;
3. Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin)
terhadap jumlah keluarga relatif masih tinggi.
4. Jumlah keluarga relatif besar/banyak;
5. Kepadatan penduduk relatif tinggi.

26. Indikator /Dasar Pengalokasian
• Jumlah PLKB dan PPLKB
• Jumlah Kecamatan
• Jumlah Kelurahan
• Jumlah Klinik KB

27. PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN
A. Program Peningkatan Daya Jangkau & Kualitas
Penyuluhan, Penggerakan & Pembinaan Program KB
Tenaga Lini Lapangan
1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB dan
PPLKB/UPT
2. Sarana Kerja PLKB/PKB/PPLKB
B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan KB
3. IUD Kit, Implant removel Kit dan Obgyn Bed (setiap
klinik mendapatkan 1 set.
4. Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat kecamatan
(setiap kecamatan 1 Balai)
5. Mobil Pelayanan (Muyan) KB Keliling
6. Gudang alat/obat Kontrasepsi

28. PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN
C. Program Sarana dan Prasarana Pelayanan KIE
1. Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (setiap Kabupaten
dan Kota 1 MUPEN KB)
2. KIE KIT (setiap PLKB satu unit KIE Kit)
3. Public Adress (setiap Kecamatan 1 unit PA)
D. Program Sarana Prasarana Tumbuh kembang Anak:
Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (setiap kelompok 1 unit
BKB Kit)
E. Program Sarana Pelaporan dan Pembelajaran jarak
jauh: Personal Computer (PC)

29. Anggaran 392.257.000.000
Untuk 437
Usulan 486,5 milyar
Kabupaten dan Kota

30. Menu Kegiatan
• Sepeda Motor • IUD Kit
PLKB/PPLKB • KI E Kit
• MUPEN KB • BKB Kit
• MUYAN KB • Balai Penyuluhan KB
• Implan Removel Kit • Sarana PLKB
• Obgyn Bed • Public Address
• Gudang Alkon • Personal Computer

31. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
• Menjamin efektifitas dan efisiensi pengelolaan
DAK Bidang KB
• Pelaporan:
 Agar penggunaan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan
 Dilakukan secara berjenjang dan berkala dari
tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan
distribusi pada pengguna di masing-masing
kabupaten dan kota

32. Mekanisme
Pendataan BKKBN Pusat
Sestama
dan Pelaporan
Perwakilan BKKBN
Provinsi
Berjenjang
Triwulan
SKPD Kabupaten dan
Kota

33. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
• Pemantauan
Secara berjenjang BKKBN Pusat- Perwakilan
BKKBN Provinsi – SKPD Kabupaten dan Kota
• Evaluasi
Mengukur sejauh mana pelaksanaan
pengelolaan DAK sesuai dan digunakan untuk
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

34. Hal-Hal yang perlu mendapat
Perhatian
• Pengadaan sesuai PerPres No. 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
• Perubahan/Revisi memperhatikan PerMen Dagri Nomor
Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus dan Per Men Dagri no 22
Tahun 2009 ttg Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2012
• Optimalisasi dan Pemanfaatan Sisa Anggaran untuk Menu.
• Pendampingan 10 persen untuk kegiatan Menu
• Biaya Pengadaan, Operasional, Pemeliharaan dari APBD

35. Terima Kasih
Dua Anak’,
Lebih Baik