UNIT KERJA PRESIDEN            BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4)    1 TAHUN PELAKSANAAN INPRES 10/2011...
Potret hutan dan lahan gambut kita                                 …dapat menghambat kegiatan di   Hasil sejarah panjang k...
Akar permasalahan konflik-konflik lahan perlu segera ditangani                  Mesuji, Sumsel - Lampung      Bima, Nusa T...
1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?          Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)     Menuju perbaikan tata kelol...
1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?          Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)     Menuju perbaikan tata kelol...
PR pertama: membangun peta yang satu (“One Map”)                                                                          ...
PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) sebagai batuloncatan menuju “One Map”    Bagaimana PIPIB dipergunakan sebagai a...
PIPIB secara efektif telah mengintegrasikan data berbagaiinstansi – pertama kalinya dalam sejarahKementerian/Lembaga      ...
Setiap penerbitan PIPIB selalu dipantau UKP4 supaya terjadicontinuous improvement PIPIB (Mei 2011)                PIPIB re...
Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahantutupan lahan dalam PIPIB (1/2)    Luas Tutupan PIPIB Revisi 2 - Me...
Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahantutupan lahan dalam PIPIB (2/2) Perubahan tutupan PIPIB (Mei 2011) ...
Kerja sama dengan instansi non-pemerintah untuk pemantauan                                                           Berda...
Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (1/3)Lat:      -1.854167                                             • Isu ...
Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (2/3)Lat     : 2.2375Long : 99.96371Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkat...
Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (3/3)Lat:     2.220833                                                 • Is...
Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)PIPIB (Mei 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah
Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)PIPIB revisi 1 (November 2011) untuk Morowali, Sulawesi Teng...
1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?          Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)     Menuju perbaikan tata kelol...
Output yang diharapkan pada Mei 2013            Sistem basis data izin-izin terpadu yang mengkonsolidasikan informasi kada...
Walaupun begitu, kita bergerak beyond Inpres 10/2011                       Contoh                    Penjelasan Instruksi ...
1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?          Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)     Menuju perbaikan tata kelol...
Inisiatif pemetaan mulai dilakukan untuk memetakan seluruh izinmenjadi basis data spasial terintegrasiContoh:Overlay kawas...
Inisiatif pemetaan sudah dimulai di Kalimantan Tengah dan akandiperluas ke 8 provinsi berhutan lainnya • Pengumpulan, anal...
Basis data izin terintegrasi akan dapat mencegah kasus-kasus seperti KalistaAlam di Aceh                                  ...
Kondisi Lahan PT. Kalista Alam (1.650 ha)Hijau: masih ada ‘Hutan’     Merah: “hutan” habis, telah tebang                  ...
KONDISI LAHAN PT. KALISTA ALAM (1.650 HA)                                     Diambil 22 Februari 2012Masih ada ‘hutan’   ...
Kebakaran di PT. Kalista Alam tanggal 27 Maret 2012                                           Sumber: BPKEL ACEH
Kontak Tim Kerja Penegakan Hukum Satgas REDD+                  Harimuddin               +62 813 922 48473           uddin_...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

1,584 views

Published on

Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
379
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuntoro: Satu Tahun Moratorium Hutan

  1. 1. UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4) 1 TAHUN PELAKSANAAN INPRES 10/2011:Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Jakarta, 21 Mei 2012
  2. 2. Potret hutan dan lahan gambut kita …dapat menghambat kegiatan di Hasil sejarah panjang kita… pusat maupun daerah • Ada 26 juta ha non-hutan dalam Kawasan Hutan, • RTRW tidak kunjung tuntas ada 15 juta ha hutan primer dalam Kawasan • Tumpang tindih perizinan Budidaya Non-Kehutanan • Pengukuhan tata batas • Ada 33.000 desa berada Kawasan Hutan belum di dalam atau sekitar selesai Kawasan Hutan Penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut sebagai prioritas nasional 2
  3. 3. Akar permasalahan konflik-konflik lahan perlu segera ditangani Mesuji, Sumsel - Lampung Bima, Nusa Tenggara Barat Muara Tae, Kalimantan Timur Pulau Padang, Riau 3
  4. 4. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI? Menuju peta yang satu (“ONE MAP”) Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum 4
  5. 5. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI? Menuju peta yang satu (“ONE MAP”) Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum 5
  6. 6. PR pertama: membangun peta yang satu (“One Map”) Hutan dalam juta hektar KLH saja Gabungan Kemenhut saja Hutan Primer dan Sekunder 2009 Hutan Primer 2009 (Total: 120,6 juta ha) (Total: 71,6 juta ha) 19.8 92.6 8.0 27.2 32.6 11.6 KLH saja Gabungan Kemenhut saja KLH saja Gabungan Kemenhut saja Perbedaan definisi dan metodologi menyebabkan perbedaan peta KLH dan Kemenhut 6
  7. 7. PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) sebagai batuloncatan menuju “One Map” Bagaimana PIPIB dipergunakan sebagai acuan moratorium? • PIPIB menunjukkan hutan primer dan lahan gambut yang tidak boleh dikenai izin selama masa moratorium • PIPIB ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yang disempurnakan setiap 6 bulan sekali • Peta dapat diperoleh di: http://www.ukp.go.id/web/informasi-publik Kemenhut dan Bakosurtanal juga menampilkan di website-nya • PIPIB dipergunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam menerbitkan izin baru • Bakosurtanal selanjutnya akan memimpin pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut menggunakan PIPIB, bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan BPN 7
  8. 8. PIPIB secara efektif telah mengintegrasikan data berbagaiinstansi – pertama kalinya dalam sejarahKementerian/Lembaga PeranBadan Informasi • Menyediakan peta dasar dan data spasial terkaitGeospasial/Badan Koordinasi • Mengintegasikan informasi spasial dan melaksanakan visualisasi kartografiSurvey dan Pemetaan Nasional • Membangun basis data (INA SDI/Spatial Data Infrastructure) yang dapat diakses melalui: http://maps.ina-sdi.or.id/home/ • Mengkoordinir survey lapangan inter-kementerian/lembagaKementerian Kehutanan (Ditjen • Menyusun PIPIB setiap 6 bulanPlanologi) • Menyediakan data tutupan hutan primer dan kawasan hutan konservasi/lindung • Menyediakan data perizinan pada Kawasan HutanKementerian Pertanian (Balai • Menyediakan data distribusi lahan gambutPenelitian Sumber Daya LahanPertanian)Badan Pertanahan Nasional • Menyediakan data tenurial pada Areal Penggunaan LainLembaga Penerbangan dan • Mengkoordinasikan penyediaan citra satelit resolusi tinggiAntariksa Nasional • Melaksanakan pemantauan tutupan berdasarkan citra satelitUKP4 • Memfasilitasi konsensus dan trust building inter-kementerian/lembaga • Memantau rencana aksi kementerian/lembaga dan menerima laporan masyarakat 8
  9. 9. Setiap penerbitan PIPIB selalu dipantau UKP4 supaya terjadicontinuous improvement PIPIB (Mei 2011) PIPIB revisi 1 (Nov 2011) PIPIB revisi 2 (Mei 2012) • Diterbitkan oleh Kemenhut • Diterbitkan Kemenhut • Segera diterbitkan berdasarkan Inpres berdasarkan proposal hasil Kemenhut berdasarkan 10/2011 sebagai peta kerja Tim Teknis PIPIB proposal hasil kerja Tim awal untuk moratorium (Bakosurtanal, Kemenhut, Teknis PIPIB (Bakosurtanal, izin (initial map) BPN, UKP4, dan Kemenhut, BPN, UKP4, Kementan) • Mengadopsi peta tutupan dan Kementan) hutan Kemenhut • Pusat Penelitian Tanah • Pengaduan masyarakat (1:250.000) untuk hutan Kementan telah (misalnya: 60 pengaduan primer menganalisis berbagai untuk Kemenhut, 19 untuk studi dan riset tentang • Mengadopsi peta gambut Kementan) ditindaklanjuti gambut, dan telah mampu Bappenas/Wetlands (skala dengan survey lapangan memperbaiki peta 1:1.000.000, di-scaled up oleh K/L dan Tim Teknis, Bappenas/Wetlands di menjadi 1:250.000, dan ketika terverifikasi Papua yang lebih sehingga memiliki potensi akan mengubah PIPIB mengandalkan desk error) analysis • PIPIB digunakan sebagai • Hanya izin Kemenhut yang dasar pemantauan near • Sertifikat yang diterbitkan telah dikeluarkan dari peta real-time menggunakan BPN juga telah dikeluarkan dalam PIPIB ini citra satelit dari peta dalam PIPIB 2 9
  10. 10. Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahantutupan lahan dalam PIPIB (1/2) Luas Tutupan PIPIB Revisi 2 - Mei 2012 (ha) MORATORIUM NO PULAU LAHAN HUTAN HL/KSPA GAMBUT PRIMER TOTAL 1 SUMATERA 10.791.984,5 2.482.215,6 207.927,6 13.482.127,6 2 KALIMANTAN 11.952.122,2 1.830.003,0 1.310.482,6 15.092.607,8 3 JAWA BALI 1.339.198,8 32.130,9 1.371.329,8 4 NUSA TENGGARA 1.644.170,5 209.386,4 1.853.556,9 5 SULAWESI 6.346.978,2 945.575,4 7.292.553,6 6 MALUKU 1.684.836,0 150.481,7 1.835.317,8 7 PAPUA 17.469.043,9 1.940.193,4 5.417.079,6 24.826.316,8 TOTAL 51.228.334,2 6.252.411,9 8.273.064,2 65.753.810,3 10
  11. 11. Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahantutupan lahan dalam PIPIB (2/2) Perubahan tutupan PIPIB (Mei 2011) PIPIB revisi 1 (Nov 2011) PIPIB revisi 2 (Mei 2012) 69.144.073 ha 65.374.251 ha 65.753.810 ha • Perubahan wilayah moratorium yang terjadi pada setiap revisi mencerminkan sifat ke-indikatif-an peta tersebut • Penambahan wilyah moratorium seluas 862 ribu ha dan pengurangan sebanyak 482 ribu ha, sehingga secara akumulatif terjadi penambahan 379 ribu ha pada PIPIB Revisi 2 dibandingkan PIPIB Revisi 1 • Perubahan terjadi karena data tambahan dan survey lapangan – detil ada pada Kementerian Kehutanan, yang akan segera menerbitkan PIPIB Revisi 2 11
  12. 12. Kerja sama dengan instansi non-pemerintah untuk pemantauan Berdasarkan citra MODIS (1 : 1,000,000) Tutupan PIPIB Revisi 1(Nov 2011) Event indikasi deforestasi pada PIPIB (1 Jun – 31 Aug 2011) Berdasarkan analisis citra satelit, terdapat 98 titik/event di Indonesia dalam PIPIB Revisi 1 yang diindikasikan mengalami bukaan deforestasi
  13. 13. Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (1/3)Lat: -1.854167 • Isu 1: batas kawasanLong: 113.388500 yang belum jelasDesa Talian Kereng, Kecamatan • Issue 2: sinkronisasiKatingan Hilir, Kabupaten Katingan, otoritas penerbitan izinKalimantan Tengah | terpetakan pusat-daerahsebagai Hutan Produksi Konversi 13
  14. 14. Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (2/3)Lat : 2.2375Long : 99.96371Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, • Isu: land clearingKabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara | sebelum HGU terbitterpetakan sebagai APL 14
  15. 15. Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (3/3)Lat: 2.220833 • Isu: kejelasan manajemenLong: 98.14455 pengelolaan hak-hakDesa Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten masyarakat lokal untukAceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam | menggunakan hasil hutanterpetakan sebagai APL 15
  16. 16. Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)PIPIB (Mei 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah
  17. 17. Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)PIPIB revisi 1 (November 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah Masyarakat setempat melaporkan bahwa area ini adalah hutan primer, sehingga seharusnya masuk dalam PIPIB
  18. 18. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI? Menuju peta yang satu (“ONE MAP”) Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum 18
  19. 19. Output yang diharapkan pada Mei 2013 Sistem basis data izin-izin terpadu yang mengkonsolidasikan informasi kadastral dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait pemanfaatan lahan, sehingga dapat menjadi acuan tunggal bagi pemerintah pusat dan daerah Sistem e-application untuk penerbitan dan pendaftaran izin/sertifikat Penyempurnaan PIPIB, menuju skala 1:50.000 pada lokasi-lokasi terpilih, melalui integrasi data antar-Kementerian/Lembaga dan mekanisme umpan balik dari publik Pendaftaran klaim tanah masyarakat adat, sebagai baseline penyelesaian konflik ketika tumpang tindih diidentifikasi Insentif bagi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk berusaha di bidang restorasi ekosistem pada hutan dan gambut 19
  20. 20. Walaupun begitu, kita bergerak beyond Inpres 10/2011 Contoh Penjelasan Instruksi Presiden • Inpres 17/2011 Kementerian ESDM untuk melakukan lainnya tentang Rencana Aksi inventarisasi dan pembangunan basis data Anti-Korupsi izin tambang; sehingga izin tambang dapat dimasukkan dalam basis data peta moratorium walaupun Kementerian ESDM tidak termasuk dalam Inpres 10/2011 • Pengukuhan tata batas UKP4 mengkoordinasikan inisiatif lintas Debottlenecking Kawasan Hutan Kementerian/Lembaga untuk menggunakan inisiatif strategis teknologi baru dalam pengukuhan tata batas (metode konvensional: 10 tahun lebih lama dengan biaya 7-10x lebih besar) • Basis data degraded Degraded land diidentifikasi dan dipetakan land melalui “One Map”, yang selanjutnya juga dapat menjadi masukan tindak lanjut moratorium, misalnya untuk land swap
  21. 21. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI? Menuju peta yang satu (“ONE MAP”) Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum 21
  22. 22. Inisiatif pemetaan mulai dilakukan untuk memetakan seluruh izinmenjadi basis data spasial terintegrasiContoh:Overlay kawasan di Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur)Hutan Lindung dan Kawasankonservasi……overlay dengan areal HPH danHTI……overlay dengan arealperkebunan……overlay dengan arealpertambanganPengambilan keputusan mengenaitata ruang dapat dilakukan 22
  23. 23. Inisiatif pemetaan sudah dimulai di Kalimantan Tengah dan akandiperluas ke 8 provinsi berhutan lainnya • Pengumpulan, analisis, dan registrasi data sampai kab/kota • Institusionalisasi dan capability building
  24. 24. Basis data izin terintegrasi akan dapat mencegah kasus-kasus seperti KalistaAlam di Aceh Area konsesi Kalista• Gubernur Aceh menerbitkan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) No. 525/BP2T/5322/2011 pada 25 Agustus 2011 yang mengizinkan PT Kalista Alam untuk mengusahakan perkebunan• Pada PIPIB Mei 2011, area tersebut termasuk dalam area moratorium. Pada PIPIB Revisi 1 (November 2011), area tersebut dikeluarkan dari moratorium karena dilaporkan memiliki HGU• Lebih dari 10.000 orang menuntut investigasi atas Rawa Tripa. Hasil investigasi menunjukkan bahwa tidak ada HGU pada lahan tersebut, dan juga menemukan pelanggaran lainnya (mis: izin lokasi sudah habis berlaku, pembukaan lahan sebelum izin yang relevan terbit), sehingga area tersebut termasuk lagi ke dalam PIPIB Revisi 2 (Mei 2012). 24
  25. 25. Kondisi Lahan PT. Kalista Alam (1.650 ha)Hijau: masih ada ‘Hutan’ Merah: “hutan” habis, telah tebang Sumber: Graham - YEL ACEH
  26. 26. KONDISI LAHAN PT. KALISTA ALAM (1.650 HA) Diambil 22 Februari 2012Masih ada ‘hutan’ “hutan” habis, telah ditebangSumber: BPKEL ACEH
  27. 27. Kebakaran di PT. Kalista Alam tanggal 27 Maret 2012 Sumber: BPKEL ACEH
  28. 28. Kontak Tim Kerja Penegakan Hukum Satgas REDD+ Harimuddin +62 813 922 48473 uddin_lawyer@yahoo.co.id 28

×